INFRASTRUKTUR

BPPT Buat Kliring Teknologi-Inovasi Struktur Tanggul untuk Waduk Laut

Jakarta, FNN - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) melakukan kliring teknologi dan inovasi struktur tanggul tegak untuk rencana pembangunan waduk laut muara Sungai Cisadane Tangerang, Banten. "BPPT sedang melakukan kliring teknologi dan inovasi struktur tanggul yang tegak untuk menghasilkan desain alternatif struktur tanggul laut untuk rencana pembangunan waduk laut Sungai Cisadane Tangerang Banten," kata Kepala BPPT Hammam Riza dalam webinar Inovasi Teknologi Struktur Pelindung Pantai Mendukung Pembangunan Wilayah Pesisir Terpadu yang Berkelanjutan di Jakarta, Rabu. BPPT melaksanakan kajian alternatif desain struktur tanggul laut tegak yang dapat berfungsi sebagai tanggul pencegah banjir rob maupun sebagai tanggul waduk laut. Hammam menuturkan desain struktur tanggul laut tersebut menjadi alternatif yang lebih ramah lingkungan dan memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) cukup besar, tetapi tetap andal dan aman secara struktur (reliable) serta layak secara ekonomi (feasible). Lingkup kajian keandalan dan keamanan struktur meliputi desain struktur tanggul sisi laut yang stabil dan kedap air, analisis pembebanan utama yang bekerja pada struktur seperti lalu lintas, gempa dan gelombang. Kemudian, desain struktur tanggul sisi pantai yang stabil dan kedap air, desain perkuatan tanah fondasi dan kajian stabilitas, desain komposisi tanah pengisi struktur tanggul yang stabil dan kedap air, serta desain struktur bawah pendukung struktur atas. Kepala BPPT mengatakan inovasi teknologi struktur tanggul laut dan pelindung pantai penting untuk mitigasi bencana di wilayah Indonesia seperti mitigasi abrasi di tulang punggung ekonomi Pulau Jawa. Pengembangan kawasan pesisir utara (Pantura) Pulau Jawa sebagai tulang punggung ekonomi nasional menghadapi potensi bencana karena kenaikan muka air laut, banjir rob dan penurunan tanah terutama di DKI Jakarta, Pekalongan dan Semarang. Selain itu, kawasan Pantura Jawa juga mengalami abrasi dan kota-kota besarnya juga menghadapi krisis ketersediaan air baku. Program inovasi teknologi struktur tanggul laut dan pelindung pantai itu juga sejalan dan berkorelasi dengan program yakni program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) untuk pembangunan wilayah pantai secara terpadu, dan Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN). Kepala Balai Teknologi Pelabuhan dan Dinamika Pantai (BTIPDP) Widjo Kongko mengatakan dalam program NCICD, BPPT utamanya berkontribusi pada dua kegiatan yakni pertama, pemodelan numerik hidrodinamika dan uji model fisik antara lain terkait dampak perubahan pola arus, morfologi pantai dan sedimentasi serta penetapan layout untuk uji model fisik baik 2D maupun 3D. Kegiatan kedua adalah teknologi tanggul dan tata air berupa desain tanggul yang meliputi jenis konstruksi, teknologi, metode konstruksi, material dan tahap pelaksanaan. (mth)

Menteri PUPR Optimis Proyek Pintu Air Demangan Surakarta Tuntas 2021

Jakarta, FNN - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimuljono optimistis pembangunan Pintu Air Demangan baru di Kelurahan Sewu, Kota Surakarta rampung akhir tahun 2021. "Pembangunan Pintu Air Demangan Baru dibangun sejak Oktober 2020 dan Insyaallah akhir tahun 2021 akan selesai, untuk sekarang progres telah mencapai 68 persen," ujar Menteri Basuki dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu. Menurut Menteri Basuki, pemanfaatan pintu air berguna untuk mengatur elevasi Kali Pepe yang bermuara ke Sungai Bengawan Solo. Pompa Pintu air yang dimiliki sebanyak enam buah, namun salah satunya disediakan untuk cadangan. Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo tengah menyelesaikan pembangunan Pintu Air Demangan Baru berlokasi di Kelurahan Sewu, Kecamatan Jebres yang berfungsi sebagai pengendalian banjir Kali Pepe maupun pengendalian banjir Sungai Bengawan Solo di Kota Surakarta. Dibangunnya Pintu Air Demangan Baru tersebut dikarenakan tingkat kepadatan penduduk yang semakin besar menyebabkan debit Kali Pepe dan Sungai Bengawan Solo juga menjadi semakin besar. Selain itu, umur struktur bangunan Pintu Air Demangan lama yang dibangun sejak tahun 1918 tersebut telah mencapai 100 tahun sehingga kemampuan pompa tersebut sudah berkurang kerjanya. "Untuk Pintu Air Demangan yang lama akan dijadikan bangunan heritage, misalnya kita bangun ruang terbuka hijau, jembatan gantung sehingga menjadi destinasti wisata bagi warga Surakarta," terangnya. Pekerjaan pembangunan Pintu Air Demangan Baru dikerjakan dalam 2 tahap. Tahap 1 dikerjakan sejak tahun 2019 dan telah rampung, pekerjaan berupa struktur pintu, revetment, dan parapet. Adapun kontraktor pelaksana PT Duta Mas Indah-PT Bangkit Berkah Perkasa dengan anggaran sebesar Rp41,7 miliar. Tahap 2 dikerjakan sejak tahun 2020 dengan pekerjaan berupa 3 buah pintu air yang masing-masing berukuran 2,5 meter, pompa utama 6 unit masing-masing berkapasitas 2,5 meter kubik/detik, pompa lumpur 3 unit masing-masing berkapasitas 50 liter/detik, genset 4 unit (2 unit berkapasitas 1000 kVA dan 2 unit berkapasitas 80 kVA), rumah pompa, rumah jaga, dan rumah genset. Pembangunan Tahap 2 dikerjakan oleh kontraktor pelaksana PT. Minarta Dutahutama dengan anggaran sebesar Rp71 miliar. Saat ini progres pekerjaannya telah mencapai 68,6 persen dan ditargetkan akan selesai sesuai kontrak pada November 2021. (mth)

Presiden Jokowi: LRT Jabodebek Beroperasi pada Juni 2022

Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo menyatakan kereta api ringan Light Rail Transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (Jabodebek) akan mulai beroperasi pada Juni 2022. "Kita harapkan nanti di bulan April 2022 sudah mulai di-trial, mulai uji coba dan akan kita mulai untuk operasional itu bulan Juni 2022," kata Presiden Jokowi di Stasiun LRT TMII Jakarta, Rabu. Presiden Joko Widodo menyampaikan hal tersebut seusai menjajal LRT Jabodebek dengan rute Stasiun Harjamukti, Cibubur-Stasiun Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi ditemani Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan pejabat terkait lainnya. "Kenapa LRT ini kita bangun? Kita ingin membangun transportasi massal yang terintegrasi, MRT (mass rapid transit), LRT, kereta bandara, bus Transjakarta semuanya terintegrasi," ungkap Presiden. Integrasi tersebut, menurut Presiden Jokowi, akan memberikan efisiensi dalam transportasi massal. "Terjadi efisiensi dalam orang bepergian dari satu titik ke titik yang lain dan kita harapkan setelah ini selesai kita akan masuk kepada titik-titik yang lain," tambah Presiden. Pembangunan LRT Jabodebek hingga kini sudah mencapai 84,7 persen. Pada tahap 1, LRT Jabodebek memiliki tiga lintasan. Pertama, lintas pelayanan rute Cawang-Cibubur sepanjang 14,8 kilometer yang saat ini pembangunannya mencapai 93,8 persen. Kedua, lintas pelayanan rute Cawang-Dukuh Atas sepanjang 11 kilometer, yang saat ini mencapai 84,3 persen. Ketiga, lintas pelayanan rute Cawang-Bekasi Timur sepanjang 18,4 kilometer, yang saat ini mencapai 90,9 persen. Selain ketiga lintasan tersebut, juga tengah dibangun depo LRT Jabodebek, yang berlokasi di Bekasi Timur, yang pembangunannya telah mencapai 44,1 persen. LRT Jabodebek akan memiliki 18 stasiun pemberhentian. Dalam kondisi normal, satu rangkaian LRT dapat mengangkut 740 penumpang. Dalam kondisi padat mengangkut 1.308 penumpang dengan kecepatan maksimal 80 kilometer per jam. Beberapa keunggulan LRT antara lain, waktu tempuh bisa lebih cepat dibandingkan kendaraan pribadi atau bus. LRT Jabodebek dapat menempuh rute Bekasi Timur hingga Dukuh Atas dalam waktu 45 menit, sedangkan dari Cibubur hingga Dukuh Atas waktu tempuh hanya 39 menit. (sws)

PUPR Gelontorkan Rp17,6 Miliar Bangun Rusun Mahasiswa Stisipol Kepri

Jakarta, FNN - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelontorkan anggaran sekitar Rp17,6 miliar dalam rangka membangun rumah susun (rusun) untuk mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Ilmu Politik (Stisipol) Raja Haji di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. "Kami akan terus membangun rusun untuk generasi muda Indonesia agar mereka bisa belajar tinggal di hunian vertikal," kata Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid, dalam siaran pers di Jakarta, Selasa. Ia berharap rusun tersebut dapat menjadi pilihan tempat tinggal bagi mahasiswa, sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan di daerah. Khalawi menerangkan saat ini lahan untuk hunian di daerah semakin berkurang seiring dengan pertambahan penduduk, karena itulah Kementerian PUPR bersama perguruan tinggi memaksimalkan lahan yang ada dengan membangun hunian vertikal. "Kami menilai kualitas pendidikan merupakan modal utama mencerdaskan bangsa. Untuk itu kami berharap dengan hunian vertikal ini, para mahasiswa bisa menarik minat generasi muda agar terbiasa tinggal di hunian vertikal dan lebih semangat menuntut ilmu," ucapnya. Sementara itu Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Sumatera III Zubaidi menyatakan rusun Stisipol Raja Haji akan dibangun dengan berbagai fasilitas pendukung agar mahasiswa dapat belajar dan tinggal dengan nyaman. "Rusun Stisipol Raja Haji di Kepri akan dibangun dengan anggaran senilai Rp17,6 miliar. Kami juga akan menyediakan berbagai fasilitas pendukung seperti meubelair di dalamnya," kata Zubaidi. Pihaknya juga melaksanakan monitoring dan evaluasi di lapangan guna melihat langsung progres pembangunan rusun Stisipol Raja Haji. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, saat ini telah dilakukan pematangan lahan, pekerjaan beton cor K300 kolom dan shear wall, pemasangan plumbing dan batu miring. Secara keseluruhan, lanjutnya, pembangunan rusun Stisipol Raja Haji masih berjalan dengan baik sesuai rencana dan diharapkan selesai pada akhir tahun ini. "Rusun Stisipol Raja Haji akan dibangun satu tower setinggi tiga lantai. Jumlah unit hunian yang disediakan sebanyak 43 unit tipe 24. Pembangunan rusun Stisipol Raja Haji ini diperkirakan membutuhkan waktu pembangunan selama 240 hari," paparnya. (sws)

Jasa Marga: Progres Pembebasan Lahan Tol Japek II Capai 86,62 Persen

Jakarta, FNN - PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui kelompok usahanya PT Jasamarga Japek Selatan (JJS) mengungkapkan progres pembebasan lahan Jalan Tol Jakarta-Cikampek atau Japek II telah mencapai 86,62 persen dengan progres konstruksinya 46,74 persen. Direktur Teknik PT JJS Bambang Sulistyo mengungkapkan pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan dari Sadang (Kabupaten Purwakarta) hingga Setu (Kabupaten Bekasi) yang terintegrasi dengan jaringan Jalan Tol Purbaleunyi dan JORR 2 Jalan Tol Cimanggis-Cibitung, proses pembebasan lahan diprioritaskan pada lokasi Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta (Seksi 2 dan Seksi 3). “Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan memiliki panjang 62 km yang terdiri atas 3 Seksi, yaitu Seksi 1 mulai dari Jati Asih menuju Setu sepanjang 9,3 km, masuk ke dalam wilayah Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor. Seksi 2 dari Setu menuju ke Taman Mekar sepanjang 24,85 km, masuk ke dalam wilayah Kabupaten Bekasi. Serta Seksi 3 dari Taman Mekar menuju Sadang sepanjang 27,85 km, masuk ke dalam wilayah Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta,” ujar Bambang dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa. Hingga awal uni 2021 progres pembebasan lahan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan Seksi 3 telah mencapai 86,82 persen, sedangkan progress konstruksinya mencapai 46,74 persen, dengan kumulasi pembebasan lahan dari ketiga seksi tersebut 51,51 persen. “Saat ini PT JJS terus mendukung upaya percepatan pembebasan lahan yang dilaksanakan oleh Tim Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian PUPR dalam melakukan identifikasi permasalahan pengadaan tanah di lapangan,” katanya. PT JJS juga terus berkoordinasi dengan PPK Pengadaan Tanah guna memperlancar pembayaran Uang Ganti Kerugian (UGK) kepada masyarakat atau pihak-pihak terdampak. “Seksi 3 ini menjadi harapan besar. Kami targetkan di tahun 2021 ini bisa rampung dari Sadang sampai Taman Mekar sepanjang 27,85 km. Tentu saja dengan catatan, pendanaan juga didukung penuh oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), terutama di tengah pandemi COVID-19 saat ini,” ujar Bambang. Jika sudah beroperasi penuh jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan dengan investasi sebesar Rp14,69 triliun dan masa konsesi 35 tahun ini dapat memangkas waktu tempuh perjalanan dari Jakarta menuju Cikampek dari sisi selatan. (sws)

Wisata Setigi, Contoh Keberhasilan Pengelolaan Bekas Tambang

Jakarta, FNN - Bising, polusi, panas, dan kerusakan alam adalah beberapa kata atau hal yang terpikirkan ketika mendengar istilah daerah tambang. Tapi bisa jadi hal tersebut memang nyata, karena mayoritas situasi pertambangan memang bising hingga penuh dengan polusi. Tentang kerusakan alam? sedikit banyak pasti terjadi, tetapi upaya pencegahan dan reboisasi kerap dilakukan sebagai upaya mengembalikan keseimbangan alam. Area bekas tambang selalu menjadi konsentrasi yang dilakukan untuk menyeimbangkan kembali fungsinya. Satu kisah keberhasilan pengelolaan area bekas tambang datang dari timur Jawa. Tepatnya di Kabupaten Gresik, tepatnya Desa Sekapuk. Dengan pengelolaan yang matang dan terkonsep, Desa Sekapuk mampu memberikan nilai tambah dari fungsi bekas tambang kapur, yang di sebelahnya bahkan masih aktif sampai sekarang. Penambahan nilai tersebut dengan memoles tebing bekas tambang kapur, menjadi wisata yang eksotis dan mengundang para pecinta panorama untuk sekadar melukis keindahannya ke dalam perangkat digital. Dari keuntungan wisata Setigi di Desa Sekapuk mampu mengumpulkan pundi uang secara mandiri senilai lebih dari Rp2,5 miliar per tahun. Aktor intelektual di balik pesatnya pendapatan BUMDes tersebut adalah seorang mantan nakhoda, Abdul Halim. Abdul Halim kini menjabat sebagai Kepala Desa Sekapuk. “Misi saya awalnya adalah tidak ingin ada pengangguran di desa saya,” kata Abdul ketika bercerita kepada Antara. Abdul Halim, seorang visioner bagi Desa Sekapuk. Ia tidak pernah berkampanye ataupun bahkan terjun ke jalur politik. Ia menceritakan awalnya area wisata Setigi adalah kumpulan sampah yang menggunung karena tidak terurus bahkan menjadi pembuangan sampah liar hingga bergunung-gunung menutup tebing. Satu ketika, ia mengajak masyarakat desa untuk menjadikan area tersebut bersih dan menjadi tempat wisata. Perlu bertahun-tahun untuk mengajak masyarakat turut peduli. Bahkan, ia juga gagal meyakinkan pemerintah daerah untuk mendapatkan suntikan tambahan anggaran pada awalnya. Tawaran Saham Untuk membentuk wisata yang maksimal tentu saja membutuhkan biaya yang tidak murah, padahal tidak mungkin untuk menguras kas desa. Karena itu Abdul Halim berinisiatif mendirikan badan usaha milik desa (BUMDe)s dengan skema kepemilikan saham bagi para pembeli modal. Sistem bagi hasil ia tawarkan kepada warga yang ingin menyumbangkan modal awal, agar besaran modal dan besaran keuntungan tertata dengan jelas. “Awalnya saya hanya mengajak beberapa orang untuk menyumbangkan dananya, namun lama kelamaan saya mulai memikirkan konsep saham saja, agar tidak memberatkan yang memberikan sumbangan,” kata Abdul. Dari modal masyarakat tersebut Abdul mengolah gunungan sampah yang tertimbun di bekas tambang kapur dan pasir menjadi wisata konsep danau dan tebing sebagai ajang rekreasi dan swafoto. Danau buatan ia sajikan dengan tambahan air terjun di antara celah batuan. Untuk memberikan pengalaman langsung para pengunjung, ia tempatkan sepeda air khas dengan bentuk bebek dan lainnya menjadi salah satu wahana andalan di Wisata Setigi. Nama Setigi memliki kepanjangan Selo Tirto Giri, istana batu kapur merupakan sajian utama dari wisata ini. Setiap sudut nyaris menjadi obyek menarik buat foto. Sedikit, naik ke atas bukit kapur maka pengunjung akan disajikan cakrawala senja yang merayu mata pada sore hari. Hamparan istana kapur lengkap dengan sudut misterinya akan menjadi dimensi sendiri bagi penikmat panorama. Desa Sekapuk, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, juga meraih juara 1 sebagai desa brilian se-Indonesia dalam Program Inkubasi BRIncubator Goes to Desa Brilian. "Alhamdulillah, kami meraih juara 1 se-Indonesia sebagai desa brilian Tahun 2020. Semoga ke depan makin sukses bersama, terima kasih semuanya," ucap Kepala Desa Sekapuk Abdul Halim yang khas dengan gondrong dan jenggot lebatnya. Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar. Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, meraih predikat desa brilian se-Indonesia setelah melalui seleksi dari 531 usulan Desa Tangguh dan Inovatif, kemudian diambil 10 desa sebagai Pemenang Desa Brilian 2020. Abdul juga mengatakan bahwa ia akan mengembangkan lagi wisata di kawasan Sekapuk, diantaranya wisata Agro, wisata religi dan juga ekonomi kreatif desa yang siap dikembangkan. Warga sendiri menyambut baik prestasi dan kondisi desanya. Ani selaku sekretaris Kepala Desa Sekapuk mengatakan bangga memiliki desa yang menjadi rujukan wisata. Ia berharap pengembangan selanjutnya adalah warga memiliki usaha penginapan sekitar agar pengunjung bisa menikmati wisata sembari beristirahat di desa tersebut. Pada akhirnya, Pemprov pun terkesima dengan capaian tersebut dan memberikan beberapa apresiasi. Pemprov Jatim membantu pengembangan Desa Wisata Setigi di Desa Sekapuk, Gresik, dengan mengucurkan dana Rp50 juta untuk penguatan ekonomi desa serta solidaritas sosial dan ketahanan masyarakat perdesaan. "Kami berharap ini bisa terus dikembangkan karena areanya masih luas dan bisa ditambah spesifikasi baru serta disulap menjadi lebih indah lagi untuk membantu perekonomian warga," kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Khofifah mengatakan lokasi wisata Setigi menjadi contoh karena mengubah area pascatambang menjadi lokasi wisata dan mempunyai nilai ekonomi bagi masyarakat. "Efeknya sangat luar biasa. Keterlibatan RT dan PKK bisa menguatkan ekonomi, penguatan solidaritas sosial, dan penguatan ketahanan bagi masyarakat Desa Sekapuk," katanya. Rencananya, dana pengembangan akan dipakai untuk membangun sejumlah fasilitas tambahan seperti kolam renang, rumah makan, arena out bond, cafe di dalam gua, serta museum.

Bupati Bogor Janji Fokus Penataan Kota dan Desa

Cibinong, FNN - Bupati Bogor, Jawa Barat, Ade Yasin berjanji akan fokus melakukan penataan wajah ibu kota dan pedesaan di tahun berjalan saat memperingati Hari Jadi Bogor (HJB) ke-539, Kamis (3/6). "Ini kita lakukan agar wilayah Kabupaten Bogor terlihat bersih dan indah, sehingga masyarakat termotivasi meskipun dalam kondisi pandemi, ternyata ada sesuatu yang dibangun dan terlihat oleh masyarakat, sehingga menimbulkan kepercayaan dari masyarakat," ungkapnya usai sidang paripurna istimewa di Gedung DPRD, Cibinong, Kabupaten Bogor. Konsep penataan Ibu kota Cibinong Raya yaitu bernama City Beautifica­tion Project (CBP) atau pro­gram mempercantik kota. Penataan Ci­binong sebagai Ibu kota Kabupaten Bogor dimulai dari Simpang Sentul hingga Jalan Raya Tegar Beriman. Bahkan, penataan akan terus dilanjutkan hingga perbatasan Kabupaten Bogor dengan Kota Depok. "Untuk 2021, Pemkab Bogor menyediakan anggaran seki­tar Rp300 miliar untuk pena­taan Ibu kota Kabupaten Bo­gor, Cibinong. Itu untuk fokus pembangunan pedestrian, mulai dari Simpang Sentul hingga Tegar Beriman,” ujar Ade Yasin. Sementara penataan pedesaan dilakukan Pemkab Bogor dengan meluncurkan program bantuan keuangan untuk infrastruktur desa bernama Satu Miliar Satu Desa (Samisade). Ia menggelontorkan Samisade sebesar Rp318,5 miliar kepada 356 desa untuk menstimulus pembangunan infrastruktur desa. Ia berharap, Samisade bisa mendorong desa dari status berkembang menjadi maju. “Kan dari 416 desa, masih ada desa tertinggal. Nah dengan Samisade diharapkan, desa tertinggal menjadi berkembang dan desa berkembang menjadi maju,” tuturnya. Di samping itu Ade Yasin bersyukur tahun ini masih bisa memperingati HJB ke-539. Ia menegaskan bahwa peringatan dan rangkaian peringatan HJB bukan dalam rangka hura-hura di tengah pendemi, melainkan untuk mengingatkan kepada masyarakat bahwa hari ini adalah HJB. “Tahun lalu kita tidak gelar paripurna, baru bisa kita laksanakan tahun ini, kita juga peringati dengan upacara dan pemberian penghargaan kepada masyarakat, yang turut berperan aktif dalam pembangunan Kabupaten Bogor, dan turut aktif dalam menjaga lingkungan masing-masing,” ujarnya. (ant)

Menolak Azab Revolusi Mental

by Luthfi Pattimura Jakarta FNN ─ Infrastruktur yang dibangun dari pinggiran, kini telah menjadi arus utama tafsiran pembangunan. Tetapi, kenapa kesahihannya tidak bisa digugat semenjak 2015 lalu? Yuk, mari kita pemanasan dengan revolusi komersial dan industrial. Pada akhir abad 18 hingga abad 19, pola kebudayaan negara-negara barat sangat agresif bergerak membuktikan pilihan revolusi komersial dan industrial. Jaman itu Indonesia belum sebagai sebuah negara yang merdeka. Masih bergantian dijajah oleh Portogis, Belanda dan Jepang. Namun semenjak itu, masyarakat yang bernama Indonesia itu harus membayar mahal berbagai korban dari harga perseketuan kemanusiaan. Itu pasti karena tidak siap ketika menghadapi invasi kebudayaan negara-negara barat, terutama Eropa. Hingga kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, setelah kolonial ,dan karenanya setiap bentuk penindasan dalam wajah dan bentuk apapun akan melahirkan perlawanan serta perlawanan yang tiada akhir. Perlawanan sebagai momentum melahirkan persatuan perjuangan. Nah, apa urusan pemanasan ini dengan kesahihan infrastruktur? Persoalannya begini. Jauh sebelum infrastruktur dibangun secara besar-besaran, para pendiri bangsa sangat meyakini kesahihan cita-cita Indonesia tentang tujuan pembangunan nasional. “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Bukan hanya keindahan bunyi alenia keempat Pembukaan UUD 1945 yang berjalan lambat. Tetapi prakiraan mental yang dicurigai punya akar kuat dari pengaruh akhir abad 18 dan abad 19. Lihat saja mental pesimis yang merayapi pembangunan bertahun-tahun. Kenyataan itu yang berarti lambat pula penempatan peran kreatif Indonesia mencairkan kebekuan cita-cita pembangunan nasional. Era Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sejak awal di tahun 2014 adalah menelurkan salah satu semangat yang bernama “revolusi mental”. Kalau revolusi mental diibaratkan sebuah deary, tak ada siapa pun yang bisa terburu-buru menyediakan diri sebagai alamat semangat itu ditujukan. Tetapi begitu digaungkan oleh Pemerintahan Negara, maka “revolusi mental” adalah ajakan terbuka yang dialamatkan semua putra putri Indonesia, untuk menempatkan cara memaknai penghancuran rasa pesimis yang merayapi mental pembangunan. Dimulai dengan kerja cepat dan kerja keras, yang merujuk pada akhir abad 18 dan abad 19 sebagai kiblat pemikiran pembangunan. Kemajuan akhirnya dipercaya punya akar mendalam pada sikap yang dirujuki. Bukan saja pada bakat yang lahir secara alami. Sekarang, infrastruktur itu telah digerakkan secara besar-besaran sejak 2015. Tetapi pada akhirnya muncul pertanyaan, untuk apa dan kepada siapa yang menyebabkan gerakan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran tersebu? Mengapa infrastruktur ada di mana-mana, tetapi hanya sedikit orang yang melihat tagline membangun dari pinggiran itu? Juga bagaimana upaya membayar utang ketertinggalan infrastruktur tersebut kalau tak mau mendapat azab revolusi mental? Sekedar sebagai pemanis, ini gambar buku karya kami (Edisi Januari 2021), setelah menelusuri latar belakang pengakuan petani, pedagang, dan guru-guru besar di sejumlah kampus tentang membangun infrastruktur dari pinggiran. Pada buku ini, kami memaparkan kisah infrastruktur bagaikan jalan menuju cakrawala yang lebih lebar dalam merajut nusantara. Mempersatukan bangsa, dengan otoritas yang belum tentu dicapai oleh penulis lain. Penulis adalag Wartawan Senior FNN.co.id.

Tolak Zuhairi Misrawi Sebagai Dubes Arab Saudi

by M. Rizal Fadillah Bandung FNN - Pengajuan Zuhairi Misrawi sebagai Duta Besar Kerajaan Saudi Arabia terus menuai kontroversi. Persoalannya adalah rekam jejak kader PDI-P ini yang memang kontroversial. Disamping pendukung Lesbi, Gay, Biseks dan Transgender (LGBT), Ahmadiyah dan Syi'ah, juga fikiran liberalnya menyentil Syari'ah. Shalat gerhana dan ibadah umroh dipermasalahkan. Pegiat Aktivis Jaringan Islam Nusantara (JIN) ini membuat ocehan dalam Twitter yang mem"bully" ibadah umroh. Syari'at Nabi Muhammad Salallaahu Alaihi Wasallam dan perintah Allah Subhaanahu Wata’ala dalam Al Qur'an ini dinistakan. Misalnya, membandingkan dengan amalan lain. "Dikampung kalau mau berdo'a cukup baca Yasin atau ziarah kubur. Sekarang harus ke Mekkah dengan biaya tinggi. Beragama jadi mahal". Cuitan lainnya adalah "padahal, kalau kita umroh berarti kita menyumbang devisa bagi Arab Saudi". Untuk ini Zuhairi membuat tagar konspirasi. Asumsi bahwa umroh adalah bagian kejahatan konspirasi untuk menguntungkan negara Saudi Arabia. Menurutnya pula, "secara sosiologis ziarah kubur itu menjadikan biaya beragama relatif lebih murah daripada harus umroh ke Mekkah". Betapa Zuhairi melecehkan ketentuan Allah Subhaanahu Wata’ala jika soal ibadah diukur semata pada nilai materi. Allah pun tidak pernah memaksakan ibadah umroh tetapi mengembalikan pada kemampuan. Zuhairi dengan alasan materi telah menafikan syari'at Allah tentang perintah melaksanakan ibadah umroh. Bagaimana bisa jika seorang Duta Besar di negara tempat dua kota suci Makkah dan Madinah berada, justru profil aktivis yang menistakan syari'at? Mengecilkan makna ibadah umroh serta menyerang Pemerintah Saudi Arabia sendiri ? Menganggap umroh sebagai konspirasi demi devisa Saudi adalah perbuatan kriminal. Menkopolhukam Mahfud MD perbah merasa kesal dengan cuitan Zuhairi Misrawi tentang umroh yang dibandingkan dengan ziarah kubur berharga murah. Mahfud MD menyatakan, "banyak orang yang berwisata ke Eropa, Australia, Amerika dan negara lain sekedar wisata. Masak orang berwisata umroh diejek ? Keblinger dan genir toh". Duta Besar model seperti ini bakal memalukan diri sendiri karena menista syari'at. Merendahkan bangsa dengan kualitas rendah keagamaan, serta tidak akan mampu membangun persahabatan dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Tak ada yang bisa diharapkan dari Duta Besar yang tidak menghargai bangsa dan umatnya sendiri. Apalagi melecehkan negara dimana dia bertugas. Karenanya wajib kita sebagai bangsa bermartabat dan umat Islam yang senantiasa khidmah ibadah kepada Allah, untuk menolak pengangkatan Zuhairi Misrawi sebagai Duta Besar di Kerajaan Saudi Arabia. Meskipun kita faham bahwa urusan mengangkat duta dan konsul itu kewenangan Presiden. Tetapi aspirasi rakyat harus didengar. Publik layak untuk mendesak Kementrian Luar Negeri Indonesia mencabut usulan Zuhairi Misrawi sebagai Duta Besar Saudi Arabia. Masyarakat juga boleh meminta Komisi I DPR RI agar menolak Zuhairi Misrawi untuk dilakukan fit dan proper test sebagai Calon Duta Besar. Wajar dan demi menjaga harmoni hubungan Indonesia dengan Saudi Arabia, sangat dimengerti jika Pemerintah Saudi tidak mau menerima Zuhairi Misrawi untuk ditempatkan sebagai Duta Besar Republik Indonesia di Kerajaan Saudi Arabia. Sebab Zuhairi Misrawi memang belum atau tidak pas dan pantas menjadi Duta Besar. Tahu diri dengan mundur itu lebih baik dan bermartabat. Penulis adalah Pemerhati Politik dan Kebangsaan.

Nasib Digitalisasi Kemaritiman Pasca Covid-19

By Siswanto Rusdi Jakarta FNN – Kamis (Kamis 22/04). Seperti sektor atau bidang pekerjaan lainnya, bidang kemaritiman -- antara lain pelabuhan, pelayaran, dan logistik juga menjalankan kebijakan Work From Home (WFH) di tengah masih mewabahnya virus corona saat ini. Tidak semua pekerjaan di bidang kemaritiman bisa dilakukan dari rumah. Ada beberapa pekerjaan yang masih harus dilakukan langsung di lapangan. Penyandaran kapal dan bongkar-muat kargo adalah contoh dari pekerjaan yang harus dilakukan di lapangan. Sebab memang tidak ada teknologi yang memungkinkan pelayanan penyandaran kapal dan bongkar-muat kargo dapat dilakukan dari rumah. Tetapi, digitalisasi di bidang kemaritiman, termasuk di tanah air sudah relatif berjalan dengan baik. Bahkan jauh sebelum wabah Covid-19 melanda. Urusan bayar-membayar dan permintaan pelayanan sandar kapal serta pemesanan peti kemas sudah bisa diajukan online oleh pelayaran. Di Indonesia pelayanan kapal dalam jaringan (daring/online) dilakukan menggunakan platform “Inaportnet”. Dengan sistem ini, operator pelabuhan yang mengaplikasikannya dapat mengintegrasikan pelayanan dermaga, alat bongkar-muat dan armada truk pengangkut secara lebih terukur bagi kapal yang akan sandar maupun yang akan berlayar kembali. Bersama kembarannya, “Indonesia National Single Window” (INSW), pelayanan tadi dapat mengurangi tatap muka antara operator pelabuhan dan pengguna jasa. Akibatnya, peluang untuk main mata yang berujung pada gratifikasi dan korupsi bisa ditutup rapat. Selain itu, penggunaan kertas pun dapat ditekan seminimal mungkin. Dalam kaitan ini, Indonesia agak sedikit terlambat bila dibandingkan dengan negara lain. Singapura misalnya, sudah lebih dari satu dekade menerapkan pelayanan kapal berbasis teknologi informasi (TI). Kini, Singapura tengah mempersiapkan sistem yang lebih maju, yang memungkinkan interaksi para pihak seperti shipper, transporter, authorities makin tokcer layaknya berbagai platform TI kekinian. Belakangan muncul gagasan “National Logistics Ecosystem” (NLE) dalam khazanah kemaritiman dan perlogistikan nasional. Saya mengikuti beberapa diskusi mengenai isu ini yang diadakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Diskusinya jauh sebelum corona merajalela. NLE memang “mainannya” pemerintah. Saya menangkap kesan ini adalah upaya untuk mengintegrasikan berbagai platform yang ada, baik milik pemerintah, BUMN ataupun swasta. Kendati demikian, penggabungan ini tidak meleburkan apa yang sudah ada. Tidak jelas sejauh mana perkembangan proyek ini sekarang. Digitalisasi kemaritiman/perlogistikan nasional (INSW, Inaportnet, NLE) masih terhitung “balita”(di bawah lima tahun). Masih memiliki kekurangan di sana-sini. Kendati sudah online, proses penyandaran kapal di sebuah pelabuhan yang sudah menerapkan Inaportnet tetap memerlukan tatap muka untuk membahas rencana kedatangan kapal dengan melibatkan syahbandar, karantina, dan sebagainya. Sementara itu penerapan INSW masih dihadapkan pada kenyataan bahwa tidak seluruh instansi pemerintah yang terkait dengan proses pengurusan dokumen barang terintegrasi di dalamnya. Belum lagi praktik koruptif yang melibatkan regulator, pelabuhan/terminal dan pemilik barang yang masih berlangsung dalam proses pengurusan dokumen impor/ekspor. Perdagangan Dunia Lesu Pertanyaannya sekarang adalah, di masa wabah Covid-19 saat ini, bagaimanakah kinerja berbagai platform digital kemaritiman yang ada? Yang bisa dioperasikan oleh seluruh stakeholder bidang ini? Meningkatkah? Biasa saja? Atau, menurun sama sekali. Saya menelusuri berbagai situs berita kemaritiman di seluruh dunia untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi, dan tidak saya temukan. Kadung penasaran, saya menghubungi beberapa teman yang bergerak di sektor pelabuhan dan pelayaran. Kontak dengan mereka ada yang dilakukan melalui Whatsapp atau telepon. Walaupun narasumbernya berasal dari teman sendiri, namun saya yakin jawaban yang mereka berikan bisa dijadikan acuan dan ditarik ke konteks yang lebih luas. Teman-teman saya menyebutkan tidak terjadinya peningkatan trafik dari berbagai teknologi informasi atau aplikasi yang ada di bidang kemaritiman nasional (pemesanan peti kemas online, pemesanan truk online, dan lain-lain) dalam masa wabah corona ini. Malahan menurut mereka cenderung turun, seiring dengan melemahnya gerak pelayaran lokal maupun global. Pelayaran lesu darah karena perdagangan dunia “hidup segan, mati tak mau”. Akibatnya, shipment banyak yang ditunda. Bahkan dibatalkan oleh pelayaran. Dalam istilah pelayaran, pembatalan pelayaran ini dinamakan ”blank sailing”. Kalaupun ada yang naik, itu hanya ada pada konsumsi bandwidth karena tingginya konferensi video internal. Ini kata teman saya yang bekerja di perusahaan pelabuhan. Sementara kawan yang bekerja di salah satu pelayaran penyeberangan berkata lain. Teknologi informasi atau platform aplikasi belum sepenuhnya berjalan di perusahaannya. Penerapan penjualan tiket online malahan baru akan diimplementasikan. Itupun setelah digeber oleh Kementerian Perhubungan. Sementara pemakaian kuota/pulsa meningkat karena makin seringnya komunikasi dengan sejawat dan pimpinan untuk urusan kantor dari rumah. Riset kecil-kecilan yang saya adakan secara dadakan menggambarkan bahwa geliat digitalisasi di ranah kemaritiman dan perlogistikan nasional berbeda-beda levelnya. Antara satu perusahaan atau sektor dengan perusahaan atau sektor lainnya tidak sama. Lebih jauh, digitalisasi yang ada, tidak atau belum mampu menawarkan dirinya sebagai new norm untuk industri terkait. Meskipun sudah ada entry point-nya, yaitu merebaknya Covid-19. Berharap penggunaan berbagai teknologi informasi dan aplikasi menjadi new norm di ranah kemaritiman jelas terlalu dini. Paling banter mereka hanya sebatas sebagai auxiliary atau pelengkap saja bagi sektor-sektor yang ada. Melihat karakteristik dasar bisnis transportasi (pelayaran, pelabuhan, dan bidang-bidang terkait lainnya), peluang pemanfaatannya di masa depan pun sepertinya juga relatif kecil. Jika bermimpi satu saat pemanfaatan TI dan berbagai aplikasi bisa membuat kita memesan layanan kapal seperti ojek online, atau mengirim makanan/produk lain semudah pengiriman dalam jaringan, sebaiknya segera bangun. Jangan tunggu-tunggu lagi. Sebab begitu lebar jurang pemisah di antara mereka. Meskipun rasanya tidak mungkin akan terjadi. Untuk itu, sebagai alternatif, ada baiknya saat ini kita mulai mengintensifkan pemanfaatan green ocean dan smart ocean. Diharapkan ketika wabah corona berlalu, industri kemaritiman nasional bisa makin berkilau. Itu artinya, jika mengoperasikan kapal, pelabuhan atau bisnis perikanan, sedapat mungkin digunakan listrik dari pembangkit yang digerakkan oleh energi terbarukan. Bagi operator pelabuhan, pemanfaatan dua konsep tersebut bisa membantu upaya mereka menuju green port. Digitalisasi kemaritiman pada hakikatnya hanyalah satu elemen dari green ocean. Entahlah. Penulis adalah Direktur The National Maritime Institute (Namarin)