PROFIL

Paket Lengkap Cawapres Mahfud MD, Pendekar Hukum di Segala Medan

Jakarta| FNN - Siapa tak kenal Mahfud MD, seorang profesor hukum yang integritasnya tidak diragukan lagi. Banyak godaan duniawi yang  bisa dengan mudah membuatnya bergelimang harta, tetapi Mahfud lebih memilih tetap \"miskin\". Hidup sederhana, apa adanya. Di Indonesia, tak banyak sosok yang  sepaket komplit Mahfud MD. Pernah sebagai anggota DPR (legislatif), Menteri Pertahanan dan sekarang Menkopolhukam (eksekutif), hingga Hakim Konstitusi (yudikatif). Semua pilar demokrasi diborongnya, dan tak pernah sekalipun meninggalkan catatan negatif. Namun yang paling menarik dari Sampang, Madura, 13 Mei 1957, ini adalah ketegasannya. Ia tak pernah neko-neko, selalu konsisten antara ucapan dan perbuatan. Tidak peduli siapapun lawannya. Itu sebabnya, Mahfud layak disebut sebagai pendekar hukum yang siap bertarung di segala medan: legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Bakat Mahfud yang menguasai bidang hukum memang sudah terlihat sejak kuliah, saat ia menempuh pendidikan di dua perguruan tinggi sekaligus. Yakni Jurusan Sastra Arab di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dan Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta. Lulus kuliah, Mahfud langsung mengabdi di UII sebagai dosen hukum sembari mengambil program magister dan doktoral di UGM. Mahfud kemudian diangkat menjadi Guru Besar bidang Politik Hukum pada tahun 2000, dalam usia 43 tahun.  Nama Mahfud mulai terdengar secara nasional saat dia dipilih menjadi Menteri Pertahanan oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada periode 2000-2001. Mahfud juga merangkap Menteri Kehakiman dan HAM di masa jabatan Abdurrahman Wahid. Puncaknya, nama Mahfud langsung naik ke panggung nasional saat ia ditunjuk Presiden Gus Dur sebagai Menteri Pertahanan. Sebuah jabatan yang saat itu masih asing diduduki oleh sipil. Namun nyatanya, Mahfud mampu mengemban amanah itu selama masa kepemimpinan Gus Dur. Di saat bersamaan, Mahfud juga merangkap Menteri Kehakiman dan HAM. Usai dari legislatif, Mahfud kemudian beralih ke dunia legislatif dengan menjadi anggota DPR pada 2004 dari PKB. Berselang tiga tahun, tepatnya 2008, Mahfud terpilih sebagai Hakim Konstitusi, dan juga ditunjuk sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) untuk masa jabatan 2008 hingga 2013. Selama memimpin MK, Mahfud dikenal sebagai Hakim Konstitusi yang tegas dan tidak ada kompromi terhadap apapun dan siapapun. Di era Mahfud, lembaga MK sangat disegani dan dihormati. Itu karena Mahfud selalu menerapkan prinsip yang betul-betul berlandaskan hukum. Dengan segudang pengalaman dan integritas yang dimilikinya, kini Mahfud MD resmi bertarung sebagai cawapres nomor urut 3 mendampingi Ganjar Pranowo. (Ida)

Ganjar Pranowo Bukan Anak Kemarin Sore, Pembela Wong Cilik dari Gunung Lawu

Jakarta | FNN - Ganjar Pranowo tak mudah menyerah, sikap dan karakter yang telah terpatri sejak kecil dalam dirinya. Kuncinya, ia ikhlas menjalani setiap tugas yang diamanahkan kepadanya.  Terlahir sebagai anak seorang polisi dan dari ibu yang sederhana, Ganjar kini menjelma menjadi sosok yang sangat tepat memimpin Indonesia. Terlebih, pengalaman Ganjar juga sudah lengkap. Dari anggota DPR tiga periode, Gubernur Jawa Tengah dua periode, hingga kini sedang berjuang merebut RI-1. Kepemimpinan Ganjar yang lahir pada 28 Oktober 1968 di desa lereng Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah, ini semakin komplit usai menyunting Siti Atikoh, seorang istri berdarah pesantren. Sebagai putri anak pemilik pondokan di Banyumas Jawa Tengah, Siti Atikoh sudah jelas menjunjung tinggi etika, adab, dan tatakrama. Perintah agama menjadi patokan utama dalam menandingi suami dan mendidik anak. Pertemuan Ganjar dan Atikoh sendiri terjadi pada 1994 ketika Ganjar melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN), saat ingin menyelesaikan Sarjana Hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.  Uniknya, Ganjar yang mendalami ajaran Bung Karno lewat organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), malah sangat cocok dengan Atikoh yang berlatarbelakang NU dan PPP. Keduanya pun menikah pada tahun 1999 dan memiliki satu orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Zinedine Alam Ganjar, yang lahir pada 2003. Alam Ganjar, seiring pendidikan dan bimbingan orangtuanya, juga tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, tangguh, dan paling penting menjunjung adab dan etika. Alam Ganjar tak pernah menunjukkan dirinya sebagai anak pejabat dengan segala kemudahannya. Ia justru tampil apa adanya,  sederhana dan menjauhi sifat-sifat hedonis. Kembali ke Ganjar Pranowo. Bagaimana Ganjar berubah menjadi sosok yang dikenal dekat dengan rakyatnya sejatinya tidak terjadi secara instan. Tetapi sudah dipupuk sejak lama, bahkan ketika Ganjar masih aktif sebagai mahasiswa di UGM Yogyakarta. Kemudian dilanjutkan ketika ia secara resmi bergabung dengan PDI (kini berubah PDI Perjuangan) pada 1996. Sejak saat itulah Ganjar kian gencar membela wong cilik. Awal karir politik Ganjar di DPR RI dimulai sejak 2004 hingga terpilih kembali pada 2009. Kemudian, menjadi Gubernur Jawa Tengah pada 2013 dan terpilih kembali pada 2018. Dengan kata lain, pengalaman Ganjar di legislatif dan eksekutif tercatat cukup lama yakni 20 tahun. Semasa Gubernur Jawa Tengah, salah satu aksi yang sangat menyita perhatian publik Indonesia adalah ketika ia memergoki petugas Dishub yang melakukan pungutan liar (pungli) di Jembatan Timbang Subah, Kabupaten Batang, Jawa Tengah pada 27 April 2014. Ganjar melihat langsung kernet truk memberikan uang mulai Rp 10.000 sampai Rp 20.000 atau di bawah denda resmi tertinggi sebesar Rp 60.000 kepada petugas Dishub yang berjaga. Aksi Ganjar yang memergoki petugas nakal ini pun viral di media massa dan media sosial. Ganjar menegaskan tak ingin rakyatnya diperas oleh petugas pemerintah sendiri. Aksi membela wong cilik yang diperlihatkan Ganjar kemudian menjadi sangat fenomenal hingga menempatkan dirinya sebagai salah seorang kepala daerah yang sangat peduli terhadap rakyat kecil. (Ida)

Cagub Maluku Dominggus Pakel Banyak Didukung Tokoh Nasional

Jakarta, FNN - Calon penjabat Gubernur Maluku, Mayjen TNI Dominggus Pakel mendapat apresiasi dan dukungan dari tokoh nasional. Pasalnya Pakel telah terbukti saat berdinas di Universitas Pertahanan, BSSN, maupun lembaga pemerintah lainnya.  \"Saya menilai Pak Dominggus Pakel adalah orang yang tepat memimpin Maluku. Di samping dia putra daerah, Pak Pakel juga memiliki segudang prestasi dalam bidang pertahanan dan teknologi informasi,\" kata Ketua Lembaga Kajian Nawacita (LKN) Samsul Hadi kepada media di Jakarta, Jumat (1/11/2013). Samsul menegaskan di era saat ini pimpinan kepala daerah harus memiliki sosok yang tegas namun rendah hati. Sosok itu kata Samsul ada pada diri Dominggus Pakel. Sementara Ketua Umum Gerakan Pemuda Mahasiswa Indonesia (GPMI), Umar Wala menyebut Mayjen TNI Dominggus Pakel layak jadi Penjabat (Pj) Gubernur Maluku. Hal itu disampaikan Umar dalam keterangan resminya kepada awak media beberapa hari lalu. Menurut Umar, Dominggus Pakel layak jadi Gubernur Maluku dengan beberapa alasan. “Pertama soal kredibilitas dan dedikasi beliau pak (Dominggus) sudah teruji. Cek aja literatur nya,” kata Umar. Selain itu, Umar menjelaskan bahwa alasan lain adalah Maluku membutuhkan sosok pemimpin yang benar-benar paham tentang perkembangan dunia teknologi. “Maluku kini dalam masa transisi menuju daerah yang melek teknologi. Nah, pak Dominggus punya kapasitas soal itu,“ ujarnya. Ia mengatakan, sebagai calon Pj Gubernur Maluku, Mayjen TNI Dominggus Pakel adalah orang yang tepat. “Ini waktu yang tepat untuk memimpin transisi pemerintahan di Maluku,” imbuhnya. Selain itu, Umar juga menekankan pentingnya pemimpin acap memperjuangkan keadilan bagi negerinya, seperti pada zaman khalifah Umar bin Khattab yang memilih para pemimpin berdasarkan kriteria tersebut. “Kriteria itu ada pada beliau. Maka patut saya sampaikan pak Dominggus sangat layak,” tandasnya. Umar menambahkan, Dominggus Pakel punya misi yang mulia dalam membangun Maluku ke depan. “Panggayo dan toma arus sama-sama adalah misinya untuk membangun tanah Maluku. Sebab itu adalah kekuatan orang Maluku,” ucap Umar. Seperti diketahui bahwa calon penjabat Gubernur Maluku Mayjen TNI Dominggus Pakel telah mendaftarkan diri sebagai calon penjabat Gubernur Maluku, pada Rabu, 22 November 2023. Secara singkat ia mengatakan, semua orang di Maluku adalah bersaudara. \"Kita harus panggayo (mendayung perahu) bersama, toma (menantang arus) sama-sama karena itu merupakan kekuatan orang Maluku agar kita satu satu darah dan satu hati, Tuhan memberkati kita semuanya,\" tandasnya. Dominggus Pakel sebelumnya menjabat berbagai jabatan di Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertahanan termasuk sebagai Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi Pertahanan Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertahanan. Mayjen TNI Dominggus Pakel pada 2020 berpindah dari Kementerian Pertahanan ke Universitas Pertahanan sebagai Dosen Tetap, kemudian 2021 ditugaskan ke BSSN sebagai Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi sebelum akhirnya menjabat sebagai Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN pada tahun 2022. Mayjen (TNI) Dominggus Pakel, S.Sos,M.M.,S.I., lahir di Ambon, Provinsi Maluku pada 15 Mei 1967. Ia merupakan lulusan Sekolah Perwira Prajurit Karier tahun 1991 yang selanjutnya mengikuti Pendidikan Perwira Lanjutan 1 Tahun 1997 dan 2 pada tahun 2000.  Dominggus Pakel kemudian mengikuti Sekolah Staf dan Komando TNI AD pada tahun 2009. Dominggus Pakel menjabat berbagai jabatan di Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertahanan termasuk sebagai Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi Pertahanan Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertahanan. Pada tahun 2020 Dominggus Pakel berpindah penugasan dari Kementerian Pertahanan ke Universitas Pertahanan sebagai Dosen Tetap. Selain itu, pada tahun 2021 Dominggus Pakel ditugaskan ke BSSN sebagai Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi sebelum akhirnya menjabat sebagai Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN pada tahun 2022. Tanda Kehormatan yang diraih Dominggus Pakel diantaranya Satyalencana Kesetiaan I Tahun dan Satyalencana Kesetiaan II Tahun. Mayjen TNI Dominggus Pakel masuk tiga besar dalam pemilihan calon Pj Gubernur Maluku. Ketiga calon yang terpilih yaitu Rektor IAIN Ambon Zainal Abidin Rahawarin, Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi pada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Mayjen TNI Dominggus Pakel, dan Staf Ahli Menteri PANRB Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Jufri Rahman Ia diprediksi banyak pihak bakal dipilih oleh Presiden Joko Widodo. (sir)

Intip Jejak Sri Widodo, Ketua RW Teladan yang Jadi Caleg DPRD Kabupaten Bogor

Tak banyak yang punya keberanian bagi seorang ketua RT atau RW mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif, sebab jabatan sebagai ketua RT atau RW kerap dipandang sebelah mata. Tak heran jika banyak orang enggan menjadi ketua RT. Maklum memegang jabatan ini dituntut kerja maksimal dengan honor minimal. Oleh Indah Nurhaidah (wartawan senior FNN) Tidak demikian dengan Sri Widodo. Sejak menjadi ketua RT tahun 1998, tepatnya di RT 07 RW 014, Pabuaran, Bojonggede, Kabupaten Bogor, ia bertekad mengubah stigma miring ketua RT menjadi jabatan bergengsi. Oleh karena itu, dia ubah mindset masyarakat untuk meyakini bahwa jabatan ketua RT adalah jabatan yang tidak ada duanya, penuh berkah dan menjadi ladang pahala. Semua itu bisa diraih jika dilakukan dengan penuh keikhlasan, tanggungjawab, suka cita, dan yakin akan mendapat balasan dari Allah dengan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Atas propaganda positif ini, ternyata menghasilkan budaya yang cukup baik dalam proses pergantian kepemimpinan di tingkat paling bawah ini. Semua warga akhirnya bersedia menjadi ketua RT secara bergantian. Saat menjabat, ketua RT selalu berkoordinasi dengan warga. Demikian juga, warga wajib mendukung dan memberikan kritik membangun bagi pengurus RT. Yang Unik, Yang Mengharukan Ada pengalaman menarik saat Sri Widodo menjadi ketua RT. Pagi-pagi ada seorang warga yang datang ke rumahnya dengan penuh amarah.  Ia mengadukan tetangga depan rumahnya yang menurutnya salah dan ketua RT diharapkan bisa menjadi pendukung dan pembelanya. Warga itu terus nerocos menumpahkan kekesalannya, termasuk dengan bahasa yang kurang nyaman. Sri Widodo membiarkan warga itu bicara dengan penuh emosi hingga selesai. Sri Widodo menyimak dengan tenang. Setelah warga itu selesai bicara, Sri Widodo tidak serta merta memberikan tanggapan, dukungan, atau memihak. Ia tidak larut dalam situasi kemarahan yang dalam. Ia harus melakukan kroscek terhadap pihak yang diceritakan oleh warga tersebut. Lalu Sri Widodo menawarkan kepada warga tersebut untuk menghadirkan “musuhnya” ke rumah. Warga itu setuju dan akhirnya dua warga yang berseteru itu duduk bersama dengan jarak berjauhan. Mereka masih marah. Raut muka mereka tampak merah serasa akan saling menerkam. Sri Widodo lalu mengatkaan begini,”Bapak X yang saya hormati dan Bapak Y yang saya hormati pula.  Kita hari ini berada di sini sepakat untuk menyelesaikan masalah. Saya tadi sudah mendengar laporan dari Bapak X. Tetapi saya tidak begitu saja percaya. Oleh karena itu, saya minta tolong Bapak X untuk menceritakan kembali di sini secara detail, bahkan kalau mau marah, silahkan. Di sini saya wasitnya. Demikian juga Bapak Y, silahkan simak sampai tuntas. Setelah itu Bapak Y saya beri kesempatan yang sama untuk menceritakan apa yang dialami, bahkan kalau mau marah, monggo,  luapkan seluruh emosi, silahkan. Di sini saya menjadi wasit yang imbang,” papar Sri Widodo. Demikianlah kata Sri Widodo – dua tetangga terdekat itu – tuntas meluapkan isi hatinya. Kemarahan yang mereka alami, tidak semestinya dieksploitasi secara berlebihan. Maklum mereka sempat saling bawa senjata tajam untuk menunjukkan kekuatannya. Padahal problem sebenarnya hanyalah persoalan anak mereka yang sama-sama bermain lalu terjadi pertengkaran. Anak mereka sama-sama balita. Setelah proses tabayyun itu, akhirnya keduanya plong, hatinya lega, dan akhirnya sama-sama sadar.  Tak lupa, mereka saling memaafkan. Pada kasus yang lain ada warga yang jalan depan rumahnya tidak boleh dipakai buat pasang tenda. Kebetulan tetangga sebelahnya sedang ada hajatan sehingga perlu memasang tenda lebih luas. Mereka bersitegang tanpa ada solusi. Setelah Sri Widodo mendapat laporan sepihak, ia langsung menuju lokasi menyaksikan langsung kejadiannya dan memberi solusi. Akhirnya para pihak paham dan kehidupan bertetangga pun harmonis kembali. Itulah fungsi pimpinan, kata Sri Widodo, bahwa sekecil apapun persoalan di masyarakat harus cepat diselesaiakan sampai tuntas, agar tidak berlarut-larut bahkan menjadi besar. Pimpinan, apapun itu – tidak boleh memihak, tidak boleh membela salah satu pihak, tidak boleh mudah marah, tidak boleh mudah haru. Ia harus tegas, tegar, dan adil. Sri Widodo menegaskan bahwa di mana pun pimpinan berada, jika ia memihak, tidak adil, dan tidak berupaya memfasilitasi perdamaian, maka rusaklah sebuah wilayah itu.  Tetapi jika pimpinan itu bijaksana, adil, dan bertanggungjawab, maka masyarakat yang dipimpinnya akan nyaman dan sejahtera. Demikian juga bagi sang pemimpin, maka kebaikan akan datang dari arah yang tidak diduga-duga.   Berikutnya, tahun 2010 Sri Widodo dipilih menjadi Ketua RW secara online dan langsung oleh warga Perumahan Puri Bojong Lestari. Bisa jadi itulah proses pemilihan Ketua RW secara online yang pertama di Indonesia. Sangat demokratis. Menjadi Ketua RW, persoalan yang dihadapi semakin kompleks. Pada suatu hari tepatnya hari Jumat, Sri Widodo mendapati ada orang yang diduga maling jadi bulan-bulanan warga karena kedatapan mencuri mesin air di salah satu rumah warga. Darah bercucuran di wajah orang tersebut. Setiap orang yang menjumpainya langsung melampiaskan kemarahan dengan memberikan penyiksaan. Ada yang menonjok, menendang, ada yang menarik kupingnya dengan kunci tang.  Mereka menumpahkan kekesalan pada sang maling tersebut. Melihat hal itu Sri Widodo menelepon anggota polisi Polsek Bojonggede. Lama tak datang, akhirnya Sri Widodo membonceng orang tersebut dengan sepeda motor ke kantor polisi. Punggung Sri Widodo penuh dengan darah yang menetes dari kepala orang itu. Ia khawatir, orang itu bisa mati jika tidak diamankan. Di tengah perjalanan, Sri Widodo berpapasan dengan mobil polisi Polsek Bojonggede. Ternyata polisi yang tadi ditelpon. Ia langsung menyetop dan menyampaikan, perihal kejadian tersebut. Setelah proses serah terima, Sri Widodo melanjutkan perjalanan yang saat itu hendak ke kantor dan polisi membawa orang tersebut ke kantor polisi. Selanjutnya menjadi urusan polisi. Pada kesempatan berikutnya Sri Widodo mengalami kejadian yang tak kalah menarik. Ada pencuri kotak amal musholla, motornya tertinggal. Ia kabur melarikan diri setelah ada warga yang memergoki. Motornya tertinggal. Motor itu lalu disimpan di rumah Sri Widodo. Dua hari kemudian di waktu Subuh ada orang datang ke rumah Sri Widodo. Tiba-tiba ia menangis. Ia menyampaikan bahwa dialah yang mencuri kotak amal dan ingin mengambil motor yang tertinggal. Setelah ngobrol panjang dan menggali profil maling ini, Sri Widodo menanyakan kepadanya apakah ia sekadar mau ambil motor atau mau tobat total. Ia katakan mau tobat total. Lalu Sri Widodo menyuruh dia pulang untuk memanggil orang tuanya dan ketua RT tempat dia tinggal lalu balik lagi untuk ambil motornya. Sehari kemudian ia balik ke rumah Sri Widodo bersama ketua RTnya. Setelah terjadi perdamaian dan ikrar, akhirnya motor dibawa pulang dengan syarat proses hukum tetap berjalan sesuai keinginan warga sekitar musholla. Dua hari kemudian Sri Widodo mengecek ke Polsek Bojonggede melihat perkembangan laporan pencurian. Didapati, si pencuri sudah tidak ditahan, alias dilepas dengan jaminan keluarga. Seorang polisi menjelaskan kepada Sri Widodo bahwa jika dilanjutkan pada proses pengadilan, hasilnya akan sia-sia, yakni ditolak kejaksaan.     Sri Widodo mendesak polisi untuk menjelaskan kenapa ditolak. Polisi lalu menyampaikan bahwa uang yang dicuri dari kotak amal sejumlah Rp 38.500 (tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah). Polisi mengatakan bahwa kerugiannya cuma segitu, pasti ditolak kejakaan. Sementara untuk mengumpulkan bukti hingga P21 butuh waktu 20 hari dan bisa diperpanjang. Sedangkan setiap hari polisi harus memberi makan para calon terdakwa minimal 10 ribu sekali makan. Maka, kata polisi pilihannya para maling kelas teri diberi pembinaan saja. Ada lagi pengalaman heroik yang dialami Ketua RW 014, Sri Widodo. Warga mengeluhkan sampah yang selalu muncul selepas Subuh di pinggir jalan raya. Bertahun-tahun tanpa henti. Kekesalan warga sudah memuncak, kegeraman membuncah. Kejadian ini menjadi trending topik dalam pembicaraan di grup WA warga. Tanpa koordinasi dengan siapapun, Sri Widodo memutuskan untuk menangkap basah sang pembuang sampah sembarangan. Ia Menyusun strategi. Sri Widodo sengaja tidak sholat Subuh berjamaah di musholla. Ia mlipir di balik tembok warga dengan memegang lampu senter. Posisinya dekat dengan lokasi tempat sampah dibuang. Azan Subuh berkumandang. Beberapa menit setelah azan selesai ada sepeda motor melintas. Pas di lokasi tikungan pinggir kali, pengendara motor itu membuang bungkusan sampah di pinggir jalan. Tempat itu bukan tempat pembuangan sampah, tetapi taman warga. Secara cepat Sri Widodo beranjak dari persembunyiannya. Ia senter mata sang pengendara dan dihadang di depannya.  Ia seorang perempuan. Ia tampak kaget dan gugup, awalnya mau melarikan diri. Perempuan itu kemudian Sri Widodo ajak ke rumahnya. Sri Widodo memperkenalkan diri sebagai Ketua RW. Selama bertahun-tahun warga terteror oleh sampah di tiap Subuh yang dibuang sembarangan. Sri Widodo mendapat pengakuan bahwa perempuan inilah yang melakukannya selama ini. Akhirnya Sri Widodo meminta perempuan itu untuk memanggil suaminya. Ia kemudian menjemput suaminya ke rumahnya dan balik lagi ke rumah Sri Widodo. Di hadapan suami istri tersebut, Sri Widodo mengingatkan bahwa sesuai ajaran Islam, jika seseorang sudah bekerja keras, jungkir balik, usaha kiri kanan tidak menghasilkan apa-apa, maka bisa jadi ada sesuatu sikap dan perbuatan pelanggaran yang menyakiti orang lain. Kami - kata Sri Widodo - bertahun-tahun merasa dilecehkan, dihina, dan direndahkan dengan adanya sampah yang dibuang di pinggir jalan atau taman.  Kami ingin marah, tapi ke siapa? Belum sempat melanjutkan pembicaraan, si perempuan itu tiba-tiba menangis sesunggukan dan menyalami Sri Widodo dengan sangat erat. “Menangislah sampai puas Ibu. Menyesallah sampai tuntas, Ibu,” kata Sri Widodo. Di akhir pertemuan, Sri Widodo memberikan selembat kertas dan pulpen untuk mereka menulis janji tidak mengulangi kebiasaan buruk itu. Hingga akhirnya, pasca-pertemuan mengharukan itu tak ada lagi sampah di tempat itu hingga hari ini. Ketua RW Teladan Kabupaten Bogor Sri Widodo dengan disupport penuh oleh pengurus dan warga menggenjot perbaikan lingkungan. Melengkapi keberhasilan pengurus RW sebelum-sebelumnya, Sri Widodo memprioritaskan pembangunan fisik di lingkungannya. Dengan memaksimalkan potensi warga yang sangat peduli dan kompak, otoritas RW mengajak warga untuk terus memikirkan kenyamanan dan kemandirian lingkungan. Pembenahan sistem administrasi, data kependudukan, dan pelaporan keuangan inilah yang transparan membuat Sri Widodo dinobatkan menjadi salah satu RW Teladan dari sekitar 1.300 RW sekabupaten Bogor. Pusgiwa Kebanggaan Warga Pusgiwa adalah produk kebanggaan warga. Singkatan dari Pusat Kegiatan Warga ini telah menjadi ikon warga PBL. Tak banyak lingkungan RW lain yang memiliki fasilitas umum yang cukup memadai ini. Ada lapangan olah raga, pendopo, kolam ikan, pantry, dan gudang yang dibangun atas swadaya masyarakat dan bantuan dari BUMN atas referensi anggota DPR RI Primus Yustisio. Semua berada dalam satu lahan seluas kurang lebih 1000 m persegi. Primus yang kini membangun sinergi dengan Sri Widodo sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Bogor dapil 6 dari Partai PAN, tak hanya memfasilitasi bantuan dana tetapi juga pemberian pelatihan untuk UMKM. “Saat itu saya membentuk Kelompok Usaha Bersama namanya Purbo Cake untuk pelatihan pengusaha roti dan kue. Juga Purbo Speed untuk pelatihan perbengkelan yang diikuti oleh anak-anak muda PBL,” kata Sri Widodo. Sri Widodo teringat satu keputusan yang berat yang harus diambil saat kenaikan uang santunan bagi warga PBL dari Rp 250.000 menjadi Rp 1.000.000 per warga yang meninggal dunia. Lagi-lagi atas kebaikan dan kebersamaan semua warga, kebijakan itu bisa berjalan. “Saya tidak merasa berhasil. Kalaupun ada keberhasilan, itu adalah keberhasilan semua warga. Saya hanya mengawal proses secara wajar. Dan alhamdulillah, sekarang kita semua bisa merasakannya,” katanya. Membulatkan Niat menjadi Wakil Rakyat Sri Widodo kini bertekad menjadi calon wakil rakyat melalui Partai Amanat Nasional untuk DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan 6. Mendapat nomor urut 5, Sri Widodo harus bersaing dengan partai-partai lain dan juga partai sendiri. Ada 55 kursi yang diperebutkan oleh 24 partai politik peserta Pemilu 2024.   Kelak, jika amanah menjadi wakil rakyat terealisasi, Widodo akan menaikkan uang santunan dari Rp 1 juta menjadi Rp 43 juta. Tak hanya bagi warga RW 014 PBL, tetapi bagi seluruh warga Kabupaten Bogor, khususnya dapil 6 yang meliputi Kecamatan Bojonggede, Tajurhalang, Gunungsindur, Rancabungur, Kemang, Parung, dan Ciseeng.   Dari tujuh (7) kecamatan  yang dikunjunginya, Widodo tidak meminta masyarakat untuk semata-mata memilih dirinya duduk di kursi DPRD, akan tetapi Widodo ingin membangun komunikasi yang lebih efektif dan berdaya guna bagi masyarakat yang lebih luas. “Saya ingin memastikan bahwa masyarakat Bogor memiliki hak untuk hidup nyaman dan sejahtera, hak menikmati kue pembangunan dan hak memperoleh pendidikan yang memadai,” tegas lulusan FSUI Depok dan Fikom Universitas Islam Nusantara, Bandung itu. Sejauh ini masih banyak masalah yang muncul di Kabupaten Bogor seperti anak putus sekolah, pengangguran, judi online, prostitusi online, sanitasi yang buruk, saluran air yang tak layak, tata ruang yang tak terarah, sampai pada pemberdayaan ekonomi rakyat yang stagnan. Sri Widodo yang juga berprofesi sebagai wartawan ini tak terpengaruh oleh adanya isu money politic serta dinamikanya. Widodo percaya bahwa pemilih di Indonesia saat ini sudah lebih maju dan realistis. Mereka pasti akan menjatuhkan pilihan berdasarkan keyakinan setelah membaca visi misi, bukan berdasar nominal yang diterimanya. (*)

Perang Dian Piesesha Setelah Gagal Jadi Tentara

DIAN PIESHESA, jelas sudah banyak berubah. Tapi jangan salah. Penyanyi yang ngetop pada tahun 80-an hingga 90-an ini, masih memiliki suara emas. Buktinya, di usia yang sudah tak bisa dibilang muda lagi, pemilik nama asli Diah Daniar ini, masih kebagian  manggung. Pada 27 Januari 2024, misalnya, Dian Piesesha mengadakan konser bertajuk “Bunga- Bunga Rindu Intimate Concert\". Konser ini digelar di Ballroom The Acacia Hotel & Resort, Jalan Kramat Raya No 73, Jakarta Pusat. Dia adalah pemilik suara sendu dengan ciri khas pop tersendiri. Boleh jadi inilah yang menjadikannya digemari banyak orang. Karya-karyanya terus mengalir, mulai dari album pop, album daerah, keroncong hingga religi. “Kita ini dalam kondisi perang,” sergah nenek kelahiran Bandung, 9 Maret 1960, ini ketika ditanya aktivitasnya di Granat alias Gerakan Nasional Anti Narkotika.  “Jika negara lain perang dengan senjata beneran kita memerangi narkoba,” imbuhnya serius. Nah, di situlah antara lain perubahan Dian Piesesha: ibu dengan dua orang anak dan nenek dengan dua orang cucu itu. Soal perang, Dian Piesesha tidak sedang mengada-ada. Badan Narkotika Nasional atau BNN mengungkap ada 49 jaringan narkotika internasional dan nasional yang telah menyasar seluruh kalangan di desa dan kota di Indonesia. Prevalensi pengguna narkoba menunjukkan peningkatan mencapai 4,8 juta orang. Sementara pada periode 2021-2023, BNN sudah menyita sekitar 5,6 ton sabu, 6,4 ton ganja, dan 454.475 butir ekstasi. Dari jumlah barang bukti itu, memperlihatkan ada peningkatan prevalensi pengguna narkoba di Indonesia. Berdasarkan data Indonesia Drugs Report 2022 Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN, pada 2019, prevalensinya sebesar 1,80 persen. Lalu 2021 sekitar 1,95 persen atau naik 0,15 persen. Total dari rentang usia 15-64 tahun, ada sekitar 4,8 juta penduduk desa dan kota pernah memakai narkoba. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya sekitar 4,5 juta penduduk. Pada peta rawan narkotika, ada total 8.002 kawasan. Angka ini sudah turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 8.691 kawasan. “Kita harus menyadarkan anak-anak muda kita agar menjauhi narkoba,” ujar Dian Piesesha yang saat ini menjabat sebagai Wakil Sekretaris DPP Granat dalam bincang-bincang lewat podcast bersama Henry & You Channel.  3 Juta Keping Pada era 80an nama Dian Piesesha cukup dikenal di Nusantara bahkan di negeri tetangga. Kala itu, ia adalah sosok artis yang diperhitungkan. Album singlenya yang dirilis pada tahun 1984 berjudul \"Tak Ingin Sendiri\" ciptaan Pance Pondaag, kasetnya mampu terjual hingga menembus 3 juta keeping. Ini merupakan prestasi yang sangat gemilang pada saat itu. Dian Piesesha berkisah mulai terjun ke dunia tarik suara pada tahun 1979. Album pertamanya dibuat di bawah label Surya Emas Records. Dari sana, lantas ia berpindah label ke JK Records (1982). Di sini ia lebih banyak merilis album pop daerah dan keroncong. \"Saya ini hanya punya 22 album dari awal berkarir menjadi penyanyi. Dibandingkan penyanyi seangkatan dengan saya mengeluarkan album dua tahun sekali. Kalau yang lain bisa 6 bulan sekali. Genre musiknya pun macam-macam, dari pop, keroncong dan lagu melayu,\" kenang Dian Piesesha dalam obrolan di Kampoeng Kopi, Kemang, Jakarta Selatan tersebut. Ia mengungkap rekaman dalam satu shift menyelesaikan 4 sampai 6 lagu. Dian banyak membawakan lagu-lagu karya Pance dan Wahyu OS. “Saya diberi kebebasan untuk memilih lagu oleh Pak JK,” tambahnya. Dia lumayan selektif dalam memilih lagu yang akan dia bawakan. “Saya tidak mau lagu yang syairnya aneh-aneh,\" jelasnya. Lebih jauh lagi, Dian mengaku, dulu bercita-cita menjadi tentara. Tidak suka menyanyi. Cita-cita itu berbelok ketika bertemu teman-teman musisi di kota Bandung, terutama Band Djibril. \"Lewat Kang Daniel saya rekaman lagu Melayu sampai menghasilan dua album,” kenangnya lagi. Suatu ketika teman-teman musisi melihat Dian membawakan lagu pop. Dianggap cocok, sehingga mendorong Maxi Mamiri membuatkan lagu bergenre pop untuknya. “Jadilah saya penyanyi pop,” imbuhnya. Dian yang sering bernyanyi di tengah-tengah pasukan Kopassus di masa mudanya itu merasa bersyukur atas apa yang telah dicapai. Ia mengaku menjadi hidup tak seambisi dulu. Ingat usia. Sekarang semua diniatkan untuk ibadah. RUL/Dimas Huda Wawancara lengkap dengan Dian Piesesha bisa ditonton di YouTube channel Henry & You.    Diskografi Dian Piesesha Katakanlah Sayang (1979) | Pop Indonesia (1980) | Volume 2 (1981) | Aku Cinta Padamu (1982) | Bara Api Senyummu (1983)  | Perasaan (1984) | Tak Ingin Sendiri (1984) | Engkau... Segalanya Bagiku (1986) | Mengapa Tak Pernah Jujur (1987) | Kucoba Hidup Sendiri (1988) | Pernahkah Kau Berdusta (1990) | Pop Keroncong: Walau Hati Menangis (1991) | Pengorbanan di Atas Segalanya (1991) | Aku Salah Menduga (1992) | Kau, Kusayang (1994) | Pop Sunda: Kabaya Beureum (1995) | Pop Keroncong: Kasmaran (1995) | Cinta Semakin Berarti (2000) | Pop Sunda: Hamdan (2003) | Kerinduan (2006) | Sahara (2012) | Aku Ingat Dirimu (2016) | Lembayung Ungu (2019)

Ella Rizki, Petani Milenial Penggerak Ekonomi Desa

Oleh Djony Edward - Wartawan Senior FNN NAMANYA Ella Rizky Farihatul Maftuhah, sosok lembut berusia 28 tahun ini benar-benar menjadi pahlawan bagi desanya. Dia tinggal di Dusun Semen, Desa Trenten, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Wanita lulusan Universitas Gajah Mada (UGM) untuk strata 2 dijurusan Kimia ini tengah menyelesaikan kuliah strata 3-nya di kampus yang sama. Ibu seorang anak ini benar-benar ajaib, kalau tidak bisa dikatakan pahlawan bagi para perempuan di desanya.  Ya, Ella Rizki penemu gula semut dan madu vegan nektar berhasil memberdayakan peremuan Dusun Semen, dengan mengubah tradisi jadi Asisten Rumah Tangga (ART) menjadi mitra usaha di PT Nira Lestari Internasional. Tak hanya memenuhi kebutuhan lokal, produknya sudah membahana ke Belanda, Korea Selatan dan Malaysia. Bisnis gula semut dan madu vegan nektar Ella bermula dari tradisi orang tua di Dusun Semen. Dimana mbah-mbah mereka memang bekerja sebagai penderes, orang yang manjat pohon kelapa dan mengambil nira dari kelapa. Lalu nira dimasak menjadi gula merah atau gula aren. Tapi karena produksi kurang higienis, produk gula aren tidak terlalu laku. Sejak itu generasi ibu bapak Ella sudah meninggalkan tradisi itu, ibu-ibu di Dusun Semen lebih suka mencari duit di kota. Sejak pagi mereka berjalan 3 kilometer untuk mendapatkan angkot, lalu naik angkot ke kota untuk menjadi ART. Mereka bekerja mencuci, menyetrika dan bersih-bersih rumah orang kota. Hampir 50% ibu-ibu di Dusun Semen melakukan itu dengan penghasilan rerata Rp20 ribu per hari.  “Sampai rumah sudah maghrib, ibu-ibu ART itu tidak sempat memandikan anak, apalagi mendidik anak. Saya prihatin melihat kondisi itu,” jelas Ella kepada fnn.co.id hari ini. Ubah Mindset Berangkat dari keprihatinan itulah Ella warga dusun yang sempat menikmati pendidikan D3 Akademi Kimia Bogor, S1 Jurusan Kimia Kampusa Nusa Bangsa Bogor, S2 Jurusan Kimia UGM dan tengah mengejar gelar doktor di UGM itu, tergerak hatinya untuk memuliakan ibu-ibu di dusunnya. Maka Ella pun melakukan penelitian. Dari penelitian itu ia berhasil membuat gula semut dan madu vegan nektar untuk para vegetarian di Eropa. Awalnya ia baru bisa merekrut 5 warga dusun untuk membantu produksi gula dan madu tersebut, tapi hari ini sudah ada 94 warga desanya yang terlibat. “Awalnya hanya 5 orang yang mau bergabung, tapi karena melihat penghasilan bisa 3 hingga 5 kali lipat lebih besar dibandingkan menjadi ART, banyak ibu-ibu bergabung membantu usaha kami,” jelas pelaku UMKM milenial itu. Karena animo warga petani yang terlibat makin banyak, maka Ella berinisiatif membentuk Kelompo Wanita Tani (KWT) Nira Lestari untuk kumpul-kumpul anggota sekaligus sosialisasi bagaimana membuat gula semut dan madu vegan nektar yang baik dan berkualitas. Karena ini adalah kegiatan bisnis, Ella juga membentuk Koperasi Nira Lestari, dimana proses bisnisnya menggunakan konsep koperasi. Setiap anggota yang bisa menyetor gula semut akan mendapat hasil berdasarkan prinsip bagi hasil koperasi. Oleh karena skala bisnis semakin meluas dan membesar, Ella pun membuat PT Nira Lestari Internasional. PT ini untuk kebutuhan pemasaran ekspor produk gula semut dan madu vegan nektarnya. “Saya bertindak selaku CEO, saya berusaha melibatkan warga dusun dan desa dengan pendekatan kemanusiaan, mereka adalah pemilik usaha, sehingga ekonomi dusun dan desa kami berputar dengan omzet miliaran per tahun,” jelas Ella bersemangat.  Di Kecamatan Candimulyo, menurut Ella, terdapat 480 hektar kebun kelapa. Artinya sumber daya kelapa sebagai bahan baku gula semut dan madu vegan nektar sangat cukup. Bahkan kalau mau dipresentir, kebun kelapa baru tergarap sekitar 1%, artinya potensi bisnisnya masih sangat besar. Inovasi Produk Mengapa produk kelapa yang bisa digarap masih sangat kecil? Karena para penderes atau orang yang memanjat pohon kelapa untuk mengambil nira sangat sedikit. Para lelaki di Dusun itu sudah sibuk dengan pekerjaan sebagai buruh tani, menebang pohon atau kuli bangunan.  Itu sebabnya Ella mencoba berinovasi dengan menanam kelapa genjeh entok. Pohon kelapa kecil tapi produknya sama dengan kelapa-kelapa besar setinggi 20 meter. “Hasilnya sama, gula semut dan madu vegan nektarnya sama persis, kami jadi punya solusi,” kata dia. Selain itu Ella juga melakukan inovasi produk, tidak sekadar memproduksi gula semut dan madu vegan nektar, ia juga memproduksi wedang rempah. Semacam wedang uwuh tapi tanpa sampah, tanpa endapan, penggemar wedang benar-benar meminum ramuan wedang tanpa sampah dan tanpa ampas. Benar-benar bersih. Ella juga berinovasi membuat produk virgin coconut oil (VCO) atau minyak alami atau minyak murni. Selain untuk kesehatan jantung, produk VCO juga sudah marak digunakan untuk campuran produk kosmetik. Diakui Ella, produk gula semut masih mendominasi 80% seluruh produk yang diproduksi dan dijual di pasaran. Karena itu pada 2023-2024 ini PT Nira Lestari Internasional masih memaksimalkan produksi gula semut. Tapi pada 2025 perusahaannya akan fokus menggenjot produksi VCO. Modal Crowd Funding Ella mengaku untuk menggerakkan bisnisnya ia murni mengandalkan modal investor dengan model crowd funding, menggunakan modal banyak orang. Sampai saat ini sudah ada investor yang bergabung untuk berinvestasi mencapai Rp150 juta. “Kami menjamin 100% dana investor akan kembali dari omzet yang ada,” jelasnya. Wanita yang mewakili petani milenial ini mengatakan banyak investor yang berminat dalam crowd funding ini, ia pun tetap membuka diri jika masih ada investor pribadi maupun institusi yang bergabung. Mengingat potensi kelapa di kecamatannya baru tergarap 1%, artinya produk ini masih bisa digenjot, berikut marketnya pun masih bisa dikembangkan.  Ella membagi tips agar KWT Nira Lestari ini bisa berkelanjutan dan menghasilkan rezeki bersama, paling tidak ada tiga hal yang dilakukan. Pertama, adanya kesamaan visi misi yang besar. Walaupun ini adalah kelompok tani tidak boleh tanggung, mau dibawa kemana KWT ini ke depan, menjadi pemain ekspor atau hanya jago kandang? Kedua, proses bisnis dan laporan keuangannya harus transparan. Banyak kelompok tani sistem keuangannya tertutup. Produk anggota memang dibeli, tapi laporan keuangannya tidak transparan. Hal itu memunculkan kecurigaan, banyak yang kecewa dan akhirnya keluar dari kelompok tani tersebut. Jadi laporan keuangan di KWT Nira Lestari dibuat setransparan mungkin. Ketiga, penggarapan bisnis harus profesional, kalau mau bisnis ini berkelanjutan, maka kelompok tani harus dikelola secara profesional. “Tidak ada lagi kata ikhlas, ikhlas its ok, ndak apa-apa, tapi ketika dia bekerja harus mendapat upah. Ketika mengurus kelompok tani harus bergaji, karena kalau tidak bergaji regenerasi itu akan susah. Karena yang jadi ketua, yang jadi pengurus, adalah tumbal,” jelasnya. Marketing Ekspor PT Nira Lestari Internasional telah berhasil mengekspor produk gula semut dan madu vegan nektar ke Belanda, Korea Selatan dan terakhir membuka cabang di Malaysia. Di Malaysia, Ella mengaku mendirikan perusahaan joint venture, sama-sama sharing modal plus pihak Malaysia harus membayar royalti dari produknya. “Alhamdulillah produk kami sudah dipatenkan, sehingga kalau mau bekerja sama mereka harus bayar royalti. Hasil royalti itu cukup untuk makan dan CSR pendidikan serta kesehatan anggota kami,” jelasnya. Adapun untuk mengakses pasar internasional, Ella mengaku menggunakan metode offline dan online. Penjualan offline hanya mengkafer 25% dari penjualannya, yakni menyasar wisatawan saat musim liburan ke Jogja dan Magelang. Sedangkan sisanya 75% produknya dijual lewat online. Ella menggunakan fasilitas media sosial, market place, Shoppee, affiliate marketing dan lainnya.  “Penjualan lumayan aktif dan besar, bisa menghidupkan perekonomian desa kami,” jelasnya. Sebagai penutup, Ella mengutip hadits Arbain An Nawawi nomor 36: “Barang siapa dari hambaKu mengerjakan segala sesuatu yang wajib dan sunnah, maka Aku akan mencintanya. Maka aku akan menjadi pendengarannya untuk mendengar, menjadi mata untuk melihat, menjadi tangan untuk dia berbuat, menjadi kaki untuk dia berjalan. Apabila hambaKu minta sesuatu apapun pasti akan Aku penuhi, apabila hambaKu minta perlindungan akan Aku Lindungi.  “Dari situ saya mulai tergerak hati, sebenernya saya di dunia ini hanya disuruh untuk beribadah dan menjadi kholifah. Kholifah dalam artian bermanfaat untuk orang lain. Jadi yang saya kejar itu ibadah-ibadah wajib saya, ibadah sunnah saya, kebermanfaatan saya kepada orang lain. Itu yang saya kejar. Soal rezeki biar Allah yang bekerja,” jelasnya. Di akhir statemennya Ella mengutip pernyataan Dr. Gamal Albinsaid, ”Kalau kita menyempurnakan niat kita karena Allah, maka Allah akan menyempurnakan pertolongannya. Kalau kita mengutamakan akhirat, maka dunia itu akan datang dengan menunduk.” (*)

Nikel Dirampok : Presiden Jokowi Harus Bertanggungjawab (1)

Oleh Dr. Marwan Batubara/Direktur Eksekutif IRESS Sesuai informasi anonim IRESS, ternyata volume bijih nikel yang diselundupkan bukan hanya 5,3 juta ton, tetapi jauh lebih besar, yakni 17 juta ton. Bahkan menurut sumber anonim lain, volume nikel yang diselundupkan kurun waktu 2020 - 2023 dapat mencapai 23 juta ton. Dengan volume sedemikian besar, maka dapat dipastikan kerugian negara dan rakyat Indonesia dapat mencapai lebih dari Rp 25 triliun! Belum lagi program strategis berupa hilirasasi nikel yang dapat memberi nilai tambah hingga 17 kali, juga dikangkangi. Setelah KPK mengungkap ekspor ilegal (penyelundupan) bijih nikel dari Indonesia ke China sekitar sebulan yang lalu, tampaknya rakyat perlu sabar menanti bahwa kasus tersebut akhirnya akan terkuak secara terang benderang. Karena melibatkan oknum-oknum oligarkis yang sangat berkuasa, para pelaku kejahatan pidana merugikan negara tampaknya bisa lolos dari jerat hukum. Jika kezoliman ini lolos, maka rakyat pasti sangat kecewa. Namun, sebelum kecewa kita perlu menggalang kekuatan dan melakukan advokasi tanpa henti, agar para penjahat kemanusiaan perampok SDA segera diadili. Kita menuntut agar semua pihak yang terlibat, dari bawah hingga atas dan teratas, dari daerah hingga pusat harus diadili hingga tuntas sesuai peraturan berlaku. KPK telah mulai membongkar kasus, maka KPK pun harus menuntaskan, tanpa takut dan pandang bulu! Seperti diketahui, pada Jumat 23 Juni 2023 KPK mengungkap terjadinya penyeludupan bijih/ore nikel (mineral bercampur tanah) sebanyak 5,3 juta ton (2020: 3,39 ton dan 2023: 1,88 ton) ke China, yang berlangsung sejak Januari 2020 hingga Juni 2022. Ekspor bijih tersebut berkategori ilegal, sebab sejak Januari 2020, pemerintah telah melarang ekspor bijih nikel sesuai Permen ESDM No.11/2019 yang merupakan perintah UU Minerba No.4/2009.  Ketua Satgas Supervisi Wilayah V KPK, Dian Patria mengatakan data penyelundupan diperoleh dari website Bea Cukai China. Sedang bijih tersebut berasal dari sejumlah tambang di Sulawesi dan Maluku Utara. Salah satu sumber anonim IRESS menyebutkan bahwa PT TKD dan PT SBK diduga kuat sebagai pelaku penyelundupan. Juga sangat patut diduga penyelundupan melibatkan fasilitas yang dimiliki beberapa smelter besar di wilayah tersebut, atau juga dari smelter lain milik pengusaha oligarkis dan China. Menurut APNI, penyelundupan diduga terjadi dengan memakai dokumen pelaporan kode barang yang diekspor yakni HS Code 2604 atau HS0 2604. Artinya HS Code 2604 ini adalah dokumen ekspor untuk nikel olahan atau nikel pig iron atau sejenisnya, sementara yang diekspor sebenarnya adalah bijih/ore nikel. Ini adalah kesengajaan dan manipulasi untuk melancarkan penyelundupan. Namun jika berlangsung lama dan bervolume jutaan ton, maka pihak Bea Cukai dan Perhubungan pun sangat pantas dicurigai terlibat. Kejahatan sistemik melibatkan oknum-oknum aparat pemerintah lintas lembaga ini jelas mengandung unsur pelanggaran hukum dan unsur kerugian negara. Peraturan yang dilanggar termasuk berbagai ketenyuan dalam UU Minerba No.3/2020 Pasal 158 dan 170 A, UU Kepabeanan No.17/2006 Pasal 102 dan 103, UU Kehutanan No.19/2004, UU PPLH No.32/2009, UU Ciptaker No.11/2020), dan lain-lain. Setiap UU yang dilanggar tersebut telah memuat berbagai ketentuan tentang sanksi pidana dan denda terhadap para pelaku penyelundupan, termasuk tambahan sanksi jika yang melanggar adalah penyelenggara negara. Hanya dari pelanggaran UU Kepabeanan Pasal 102A, sanksi hukum pelaku penyelundupan adalah kurungan 20 tahun dan denda maksimal Rp 100 miliar.  Untuk Pasal 102 B, sanksi hukum penjara 5-20 tahun dan denda Rp 5 - Rp 100 miliar. Untuk Pasal 102 C, jika pelanggaran dilakukan pejabat negara dan aparat penegak hukum, maka sanksi pidana ditambah 1/3 kali. Sanksi pelanggaran Pasal 103 terkait pelayanan dan pengawasan, dapat dipidana penjara 1-5 tahun dan denda Rp 50 juta hingga Rp 1 miliar. Selain itu, perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara dapat dipidana penjara 2-10 tahun dan atau denda Rp 1-5 miliar. Sesuai informasi anonim IRESS, ternyata volume bijih nikel yang diselundupkan bukan hanya 5,3 juta ton, tetapi jauh lebih besar, yakni 17 juta ton. Bahkan menurut sumber anonim lain, volume nikel yang diselundupkan kurun waktu 2020 - 2023 dapat mencapai 23 juta ton. Dengan volume sedemikian besar, maka dapat dipastikan kerugian negara dan rakyat Indonesia dapat mencapai lebih dari Rp 25 triliun! Belum lagi program strategis berupa hilirasasi nikel yang dapat memberi nilai tambah hingga 17 kali, juga dikangkangi. Atas dasar dua aspek penting di atas, yakni pelanggaran hukum dan kerugian negara, maka sangat layak jika KPK sebagai inisiator pembongkar kasus (23/6/2023) segera melanjutkan proses hukum ke tahap penyelidikan dan penyidikan secara seksama. Untuk itu KPK perlu melanjutkan temuan Bea Cukai yang mengaku telah menemukan 85 Bill of Lading (BL). Dari BL tersebut, akan dapat ditemukan pelabuhan tempat pengiriman bijih selundupan tersebut, dan berbagai informasi lain yang relevan untuk penuntasan kasus. KPK pun dapat segera menemukan perusahaan-perusahaan smelter terkait, terutama yang memiliki pelabuhan atau akses ke pelabuhan internasional. Disini, kita perlu mempertanyakan statement KPK, bahwa IWIP (Indonesia Weda Bay Industrial Park), tidak terlibat. Kok belum menyelidiki, sudah membuat pernyataan spekulatif, mengundang tanya dan pasang kuda-kuda yang terkesan melindungi IWIP? Mudah-mudahan spekulasi kami ini tidak benar. Karena itu KPK harus independen dan berani bertindak sesuai wewenang yang disandang! KPK tidak tunduk pada tekanan oknum-oknum oligarkis. Rakyat akan mendukungKPK! Kita perlu memahami jagad industri nikel Indonesia sarat dugaan KKN yang melibatkan banyak proxy (proxies) dan kekuatan oligarki. Rakyat dipersilakan melihat siapa saja oknum-oknum terkait oligarkis yang menjadi proxy dan pengurus (komisaris dan direksi) dalam menajemen tiap-tiap perusahaan smelter. Maka akan ditemukan kepada oknum oligarkis yang mana perusahaan tersebut terasosiasi. Dengan begitu, rakyat tidak perlu heran jika menemukan banyak kejanggalan atau pelanggaran yang merugikan negara seperti fasilitas insentif fiskal, TKA China yang bebas masuk, Harga Patokan Mineral yang rendah, Bea Masuk NOL persen, serta…. berbagai manipulasi dan kejahatan lain…. termasuk penyelundupan. KPK pun harus aktif menelusuri lembaga-lembaga terkait menyangkut ekspor bijih ini, termasuk yang berperan mengawasi, seperti Bakamla, Bea Cukai, Pol Air, Kantor Syahbandar, Otoritas Pelabuhan (KSOP), Perhubungan dan bahkan KESDM. Jika volume ekspor hanya ber-orde puluhan atau ratusan ribu ton dan berlangsung 3-4 bulan, mungkin rakyat percaya penyelundupan sebagai kejadian insidentil atau kebocoran yang bisa ditolerir. Namun jika VOLUME bijih nikel yang diseludupkan JUTAAN atau malah PULUHAN JUTA ton, dan berlangsung LAMA, yakni lebih dari 2 tahun, maka kejahatan perampokan SDA rakyat ini dapat dianggap by designed, terencana, sistemik, massif, terorganisir, melibatkan oknum-oknum sangat berkuasa, termasuk para oknum-oknum oligarkis lingkar kekuasaan yang terhubung ke China. Para oknum pejabat yang terkait penambangan, pengiriman dan pengawasan, bisa saja sengaja membiarkan berlangsungnya penyeludupan. Terjadinya penyelundupan volume besar dalam waktu lama menunjukkan negara gagal berfungsi dan pemerintah tidak hadir menjalankan amanat konstitusi, perintah UU dan tugas pengawasan. Negara dan bangsa Indonesia juga telah dipermalukan. Maka, rakyat menuntut pertanggungjawaban para pejabat terkait seputar kejahatan sistemik tersebut, termasuk para pimpinan lembaga di KESDM, Kemkeu, Polri, Perhubungan, dll. Selain itu, tanggungjawab juga ada pada pimpinan tertinggi pemerintah. Maka kita menuntut agar Presiden Jokowi mempertanggungjawabkan terjadinya skandal penyelundupan yang merugikan negara dan mempermalukan bangsa Indonesia ini. DPR pun harus segera membentuk Pansus Penyelundupan bijih nikel.

Farid Makruf, Pangdam V Brawijaya Pemburu Teroris Ali Kolara yang Ahli Sedekah

MAYOR Jenderal TNI H. Farid Makruf, MA baru saja dipromosikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sebagai Pengdam V Brawijaya menggantikan pejabat lama, Mayjen TNI Nurcahyanto yang ditarik ke Mabes TNI dalam rangka pensiun. Pria kelahiran Bangkalan, 6 Juli 1969, itu karir militernya termasuk moncer. Selain karir militer, Farid Makruf juga tercatat ahli sedekah. Ia bergabung dengan Gerakan Sedekah Bebarengan (GSB) beranggotakan 41 orang dengan berbagai latar belakang pendidikan maupun profesi. GSB dibentuk sejak 2015 saat dikelola almarhum Dr. Teddy Lesmana, Farid Makruf sudah bergabung dengan teman-teman GSB dari berbagai belahan dunia. Saat ini GSB dikelola Ibu Fenty bermukim di Perancis. Tiap bulan donatur bersedekah untuk yatim piatu, lansia maupun santri pondok pesantren di beberapa wilayah. Menjadi Komandan Komando Resor Militer 132/Tadulako yang berada di bawah naungan Komando Daerah Militer XIII/Merdeka dalam waktu singkat, kurang dari dua tahun, Farid ditarik ke Mabes TNI untuk kemudian menjadi Direktur Pendidikan dan Latihan (Dirdiklat) Pusat Teritorial Angkatan Darat (Pusterad) pada 2021-2022. Pada 2022, ia kemudian dipromosikan lagi menjadi Wairjen TNI. Jabatan ini diemban hingga saat ini, sebelum menjadi Pangdam Brawijaya melalui sertijab dalam waktu dekat. Promosi jabatan Farid tertuang dalam surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1122/XI/2022 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI, tertanggal 4 November 2022. Dalam surat keputusan tersebut, total terdapat 130 perwira menengah dan perwira tinggi yang dipromosikan dan dimutasi oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Pemburu Ali Kolara Farid Makruf lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1991. Saat menjadi pucuk pimpinan Korem 132 Tadulako/Poso namanya mulai melambung dan dikenal publik ketika memburu langsung Ali Kolara Cs, teroris anggota Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang bersembunyi di hutan-hutan dan sering meneror penduduk desa. Tak hanya sukses memburu teroris, Farid juga mendengar suara rakyat di kampung-kampung yang mengeluh masalah listrik dan air, selain akses jalan. Satu saat, ketika tengah menggelar patroli Operasi Madago Raya 2020 untuk mengejar sisa-sisa teroris MIT, Brigjen TNI Farid Makruf yang ditemani Kepala Operasi Badan Intelijen Daerah Sulawesi Tengah, Kolonel Kavaleri Abdul Rahman sedang berbincang dengan Kepala Dusun dan sejumlah warga. Rata-rata, mereka mengeluhkan tidak adanya aliran listrik di dusun mereka. Situasi inilah yang sering dimanfaatkan para DPO teroris untuk bersembunyi dan melintas di wilayah tersebut. Di jajaran kampung pedalaman itu, sebanyak 54 Keluarga menetap di Dusun 2 Manggalapi, serta 62 Keluarga di Dusun 1 dan 48 keluarga di Dusun 3, Kawerewere, Desa Rejeki sangat berharap adanya penerangan listrik terutama di malam hari. Selain untuk kebutuhan rumah mereka, keamanan mereka juga sangat rawan di tengah kegelapan panjang tersebut. Warga hanya berdiam di rumah atau lebih memilih cepat lelap. Sebab, tak ada penerangan listrik. Tak ada pula televisi sebagai hiburan. Anak-anak sekolah tidak bisa belajar karena tidak ada penerangan. Mantan Kepala Penerangan Kopassus itu prihatin. Farid bertanya, bagaimana mungkin daerah yang sebenarnya tak terlalu jauh dari desa-desa induk yang sudah maju tak punya penerangan listrik. Saat patroli ke arah Dusun Kawerewere, dekat Pos Sekat Kawerewere, Brigjen Farid diperkenalkan oleh Kolonel Abdul Rahman dengan warga setempat bernama Sudirman, seorang insinyur. Saat itu, ia sedang bekerja di bengkel motornya. Ternyata Sudirman paham teknik mesin, pembuatan senjata, metalurgi, dan mesin listrik. Di depan rumah sekaligus bengkelnya itulah dia membangun pembangkit listrik yang digerakkan turbin air. Listrik yang dihasilkannya dari pembangkit itu digunakannya untuk bengkel dan penerangan di rumahnya. Kedua perwira abituren Akademi Militer 1991 tersebut kemudian menggali pengalaman dan pengatahuan Sudirman. Kemudian diputuskanlah untuk bagaimana membuat pembangkit listrik tenaga air mikro bagi para pemukim di Kawerewere dan Manggalapi.  Setelah kembali ke Korem, Farid Makruf dan staf kemudian merencanakan pembuatan pembangkit listrik itu dan memasukkannya sebagai program unggulan. Mereka kemudian melaporkannya ke staf teritorial Markas Besar TNI Angkatan Darat untuk mendapatkan persetujuan dan dukungan dana. Selama proses perencanaan berjalan, Farid Makruf berpindah tugas. Tapi mengingat langkah awal sudah dimulai, ia pun tetap membantu proses perencanaan sampai tahapan pekerjaan selanjutnya dimulai. ”Saat itu saya meminta Kepala Seksi Perencanaan Korem 132/Tadulako, Kolonel Kavaleri Wahyudi membuat perencanaan bagaimana agar model pembangkit listrik tenaga air yang sudah dibuat oleh Pak Sudirman bisa diduplikasi sehingga mampu melayani lebih banyak warga,” kata Farid. Pembangkit listrik tenaga air ini dipilih, karena pemenuhan energi listrik dengan biaya rendah, serta mudah dioperasikan dan dirawat. Selain itu, pembangkit listrik tenaga air juga ramah lingkungan karena tidak memerlukan bahan bakar minyak. Kepala Desa Rejeki, Dedan Lampekui, punya cerita sendiri soal listrik tenaga air mikro itu.  Kisah dia, pada Oktober dan November 2021, saat Operasi Madago Raya Farid Makruf sampai ke Dusun Kawerewere dalam rangkaian operasi memburu sisa-sisa kelompok Mujahiddin Indonesia Timur.  Perencanaan dan pembiayaannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Korem 132/Tadulako. Setelahnya program ini pun segera dimulai dan masuk dalam program serbuan teritorial. Selain itu, Farid juga tercatat meninggalkan monumen senjata tradisional terpanjang sebagai karya terbaik,penanda kebanggaan masyarakat Tadulako dan Pali pada umumnya. (IP)

BBM Naik, Jokowi Turun

Oleh Ahmad Khozinudin | Sastrawan Politik Sepertinya pemerintah akan tetap \'ngotot\' menaikkan harga BBM jenis pertalite dan solar. Mereka, tidak peduli dengan beban rakyat. Tidak peduli dengan dampak inflasi, harga harga naik, pengangguran naik, kemiskinan naik, dan dampak negatif lainnya dari kenaikan BBM. Pemerintah hanya fokus memikirkan kantong APBN, tidak peduli kantong rakyat. Pemerintah sibuk berbusa beban subsidi rakyat, tapi tidak pernah mikir APBN dibiayai dari pajak rakyat. Pemerintah hanya sibuk menghitung kenaikan harga minyak dunia, dan beban subsidi BBM. Pemerintah tidak jujur, kenaikan harga komoditi lain seperti sektor pertambangan batu bara, nikel, menyumbang APBN dan bisa menambal subsidi BBM. Begitu juga DPR. Bukannya membela rakyat yang diwakili, malah asyik nimbrung mengikuti irama pemerintah. Malah beri angka kenaikan 30 %, atau harga pertalite Rp 10.000/liter. DPR bukannya mewakili rakyat, malah menjadi corong eksekutif. Bukan membela rakyat, DPR justru menyerahkan leher rakyat. Pemerintah dan DPR modal ngotot. Maunya, naikan BBM, tak mau tahu rakyat menderita karena kebijakan ini. Kalau sudah begini, nampaknya rakyat juga harus ngotot. Ga perlu lagi berdebat dengan pemerintah dan DPR. Sudah begini saja, BBM naik Jokowi turun. Itu baru seimbang. Karena, beban dipimpin Jokowi jauh lebih berat ketimbang beban kenaikan BBM. Kalau BBM jadi naik, kompensasinya Jokowi turun. Tidak usah menunggu 2024, pokoknya seketika BBM naik Jokowi turun. Kalau tidak mau turun, rakyat akan turun ke jalan menuntut Jokowi turun. Kalau tidak mau turun, terpaksa diturunkan. Habisnya, kalau diajak adu argumentasi tidak mau mendengar rakyat. Ditanya biaya produksi BBM yang ngebor di bumi Indonesia, jawabnya selalu pakai harga minyak dunia. Diajak harga seperti di Malaysia, mintanya disamakan dengan Singapura, Thailand dan Jerman. Angel, angel, angel tuturane. Sudah kepala batu, kuping budeg, tidak lagi ada empati kepada rakyat. Kalau penguasa tidak berempati kepada rakyat, untuk apa rakyat mempertahankan penguasa seperti ini ? [].

Gibas dan HNSI Dukung LaNyalla Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Jakarta, FNN – Upaya Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, untuk mengembalikan UUD 1945 ke naskah asli, mendapatkan dukungan dari Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi (Gibas) dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI). Dukungan tersebut disampaikan langsung ke LaNyalla saat kedua lembaga tersebut beraudiensi ke Kantor DPD RI, Senin (8/8/2022). Dalam audiensi itu, hadir Dewi Anggareni, Penasehat  Gibas yang juga anggota Lemhanas, Ketua Gibas Aria Riefaldhy, dan Ketua Bidang Hukum HNSI Secarpiandy. Sementara LaNyalla didampingi Senator asal Lampung Bustami Zainuddin dan Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifuddin. Ketua Gibas Aria Riefaldhy mengatakan, ada beberapa poin yang disampaikan pihaknya di pertemuan tersebut. Yang pertama adalah Gibas ingin peran serta Gibas dan masyarakat berperan aktif untuk mengawal perjalanan bangsa. Masyarakat harus diberi ruang untuk membangun dan menentukan arah perjalanan bangsa ke depan. “Ke depan, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk menangkal radikalisme dan penyebaran narkotika. Semua ini bisa kita laksanakan kalau kita punya sosok seperti Ketua DPD RI. Apalagi perjuangannya yang saat itu menghapus ambang batas presidential threshold dan sekarang mengembalikan naskah asli UUD 45 semua sesuai dengan perjuangan Gibas,” katanya. Tidak itu saja, dia mengatakan harus ada upaya agar masyarakat menjadi lebih sadar politik. Oleh karenanya, Aria mengaku siap meresonansikan gagasan LaNyalla untuk membangun kesadaran masyarakat agar paham terhadap situasi kebangsaan kekinian. “Salah satu peran serta masyarakat yang diharapkan adalah dapat meminimalisir golput atau meningkatkan gerakan sadar politik di masyarakat. Semua harus paham politik, karena untuk mengawal perjalanan bangsa,” katanya. Sedangkan Ketua Bidang Hukum HNSI Secarpiandy, mengatakan Indonesia membutuhkan pemimpin yang tegas dan berani seperti Soekarno dan Soeharto. Dari sekian banyak tokoh nasional yang tampak, LaNyalla merupakan figur yang memiliki ketegasan dan keteguhan sikap dalam berpolitik. LaNyalla, Secarpiandy melanjutkan, juga memiliki kepedulian yang cukup tinggi terhadap persoalan kebangsaan yang dirasakan masyarakat. “Dari semua tokoh yang ada, LaNyalla inilah yang berani dan cocok menjadi pemimpin. Karena, bapak ini punya karakter,” katanya. Senator asal Lampung, Bustami, mengatakan DPD akan menampung semua aspirasi dan rencana ke depan dari Gibas dan HNSI. “Silakan aspirasi ditulis dan kami akan tindak lanjuti. Situasi yang terjadi di bangsa ini, semuanya terjadi karena amandemen UUD 45. Silahkan baca Peta Jalan yang dibuat oleh Ketua DPD RI. Semua tertuang lengkap di situ. Kalau udah baca kita akan semakin paham arah perjalanan bangsa ke depan,”tuturnya. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan akan terus memperjuangkan agar UUD1945 bisa kembali ke naskah asli. “Semua yang terjadi di bangsa ini, adalah akibat amandemen yang berkali-kali dilakukan. Dan itu sudah keluar dari semangat para pendiri bangsa. Oleh sebab itu, kita akan terus berjuang agar naskah asli UUD 1945 bisa dikembalikan untuk selanjutnya kita sempurnakan dengan adendum,” katanya. (Sof/LC)