PROFIL
Ella Rizki, Petani Milenial Penggerak Ekonomi Desa
Oleh Djony Edward - Wartawan Senior FNN NAMANYA Ella Rizky Farihatul Maftuhah, sosok lembut berusia 28 tahun ini benar-benar menjadi pahlawan bagi desanya. Dia tinggal di Dusun Semen, Desa Trenten, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Wanita lulusan Universitas Gajah Mada (UGM) untuk strata 2 dijurusan Kimia ini tengah menyelesaikan kuliah strata 3-nya di kampus yang sama. Ibu seorang anak ini benar-benar ajaib, kalau tidak bisa dikatakan pahlawan bagi para perempuan di desanya. Ya, Ella Rizki penemu gula semut dan madu vegan nektar berhasil memberdayakan peremuan Dusun Semen, dengan mengubah tradisi jadi Asisten Rumah Tangga (ART) menjadi mitra usaha di PT Nira Lestari Internasional. Tak hanya memenuhi kebutuhan lokal, produknya sudah membahana ke Belanda, Korea Selatan dan Malaysia. Bisnis gula semut dan madu vegan nektar Ella bermula dari tradisi orang tua di Dusun Semen. Dimana mbah-mbah mereka memang bekerja sebagai penderes, orang yang manjat pohon kelapa dan mengambil nira dari kelapa. Lalu nira dimasak menjadi gula merah atau gula aren. Tapi karena produksi kurang higienis, produk gula aren tidak terlalu laku. Sejak itu generasi ibu bapak Ella sudah meninggalkan tradisi itu, ibu-ibu di Dusun Semen lebih suka mencari duit di kota. Sejak pagi mereka berjalan 3 kilometer untuk mendapatkan angkot, lalu naik angkot ke kota untuk menjadi ART. Mereka bekerja mencuci, menyetrika dan bersih-bersih rumah orang kota. Hampir 50% ibu-ibu di Dusun Semen melakukan itu dengan penghasilan rerata Rp20 ribu per hari. “Sampai rumah sudah maghrib, ibu-ibu ART itu tidak sempat memandikan anak, apalagi mendidik anak. Saya prihatin melihat kondisi itu,” jelas Ella kepada fnn.co.id hari ini. Ubah Mindset Berangkat dari keprihatinan itulah Ella warga dusun yang sempat menikmati pendidikan D3 Akademi Kimia Bogor, S1 Jurusan Kimia Kampusa Nusa Bangsa Bogor, S2 Jurusan Kimia UGM dan tengah mengejar gelar doktor di UGM itu, tergerak hatinya untuk memuliakan ibu-ibu di dusunnya. Maka Ella pun melakukan penelitian. Dari penelitian itu ia berhasil membuat gula semut dan madu vegan nektar untuk para vegetarian di Eropa. Awalnya ia baru bisa merekrut 5 warga dusun untuk membantu produksi gula dan madu tersebut, tapi hari ini sudah ada 94 warga desanya yang terlibat. “Awalnya hanya 5 orang yang mau bergabung, tapi karena melihat penghasilan bisa 3 hingga 5 kali lipat lebih besar dibandingkan menjadi ART, banyak ibu-ibu bergabung membantu usaha kami,” jelas pelaku UMKM milenial itu. Karena animo warga petani yang terlibat makin banyak, maka Ella berinisiatif membentuk Kelompo Wanita Tani (KWT) Nira Lestari untuk kumpul-kumpul anggota sekaligus sosialisasi bagaimana membuat gula semut dan madu vegan nektar yang baik dan berkualitas. Karena ini adalah kegiatan bisnis, Ella juga membentuk Koperasi Nira Lestari, dimana proses bisnisnya menggunakan konsep koperasi. Setiap anggota yang bisa menyetor gula semut akan mendapat hasil berdasarkan prinsip bagi hasil koperasi. Oleh karena skala bisnis semakin meluas dan membesar, Ella pun membuat PT Nira Lestari Internasional. PT ini untuk kebutuhan pemasaran ekspor produk gula semut dan madu vegan nektarnya. “Saya bertindak selaku CEO, saya berusaha melibatkan warga dusun dan desa dengan pendekatan kemanusiaan, mereka adalah pemilik usaha, sehingga ekonomi dusun dan desa kami berputar dengan omzet miliaran per tahun,” jelas Ella bersemangat. Di Kecamatan Candimulyo, menurut Ella, terdapat 480 hektar kebun kelapa. Artinya sumber daya kelapa sebagai bahan baku gula semut dan madu vegan nektar sangat cukup. Bahkan kalau mau dipresentir, kebun kelapa baru tergarap sekitar 1%, artinya potensi bisnisnya masih sangat besar. Inovasi Produk Mengapa produk kelapa yang bisa digarap masih sangat kecil? Karena para penderes atau orang yang memanjat pohon kelapa untuk mengambil nira sangat sedikit. Para lelaki di Dusun itu sudah sibuk dengan pekerjaan sebagai buruh tani, menebang pohon atau kuli bangunan. Itu sebabnya Ella mencoba berinovasi dengan menanam kelapa genjeh entok. Pohon kelapa kecil tapi produknya sama dengan kelapa-kelapa besar setinggi 20 meter. “Hasilnya sama, gula semut dan madu vegan nektarnya sama persis, kami jadi punya solusi,” kata dia. Selain itu Ella juga melakukan inovasi produk, tidak sekadar memproduksi gula semut dan madu vegan nektar, ia juga memproduksi wedang rempah. Semacam wedang uwuh tapi tanpa sampah, tanpa endapan, penggemar wedang benar-benar meminum ramuan wedang tanpa sampah dan tanpa ampas. Benar-benar bersih. Ella juga berinovasi membuat produk virgin coconut oil (VCO) atau minyak alami atau minyak murni. Selain untuk kesehatan jantung, produk VCO juga sudah marak digunakan untuk campuran produk kosmetik. Diakui Ella, produk gula semut masih mendominasi 80% seluruh produk yang diproduksi dan dijual di pasaran. Karena itu pada 2023-2024 ini PT Nira Lestari Internasional masih memaksimalkan produksi gula semut. Tapi pada 2025 perusahaannya akan fokus menggenjot produksi VCO. Modal Crowd Funding Ella mengaku untuk menggerakkan bisnisnya ia murni mengandalkan modal investor dengan model crowd funding, menggunakan modal banyak orang. Sampai saat ini sudah ada investor yang bergabung untuk berinvestasi mencapai Rp150 juta. “Kami menjamin 100% dana investor akan kembali dari omzet yang ada,” jelasnya. Wanita yang mewakili petani milenial ini mengatakan banyak investor yang berminat dalam crowd funding ini, ia pun tetap membuka diri jika masih ada investor pribadi maupun institusi yang bergabung. Mengingat potensi kelapa di kecamatannya baru tergarap 1%, artinya produk ini masih bisa digenjot, berikut marketnya pun masih bisa dikembangkan. Ella membagi tips agar KWT Nira Lestari ini bisa berkelanjutan dan menghasilkan rezeki bersama, paling tidak ada tiga hal yang dilakukan. Pertama, adanya kesamaan visi misi yang besar. Walaupun ini adalah kelompok tani tidak boleh tanggung, mau dibawa kemana KWT ini ke depan, menjadi pemain ekspor atau hanya jago kandang? Kedua, proses bisnis dan laporan keuangannya harus transparan. Banyak kelompok tani sistem keuangannya tertutup. Produk anggota memang dibeli, tapi laporan keuangannya tidak transparan. Hal itu memunculkan kecurigaan, banyak yang kecewa dan akhirnya keluar dari kelompok tani tersebut. Jadi laporan keuangan di KWT Nira Lestari dibuat setransparan mungkin. Ketiga, penggarapan bisnis harus profesional, kalau mau bisnis ini berkelanjutan, maka kelompok tani harus dikelola secara profesional. “Tidak ada lagi kata ikhlas, ikhlas its ok, ndak apa-apa, tapi ketika dia bekerja harus mendapat upah. Ketika mengurus kelompok tani harus bergaji, karena kalau tidak bergaji regenerasi itu akan susah. Karena yang jadi ketua, yang jadi pengurus, adalah tumbal,” jelasnya. Marketing Ekspor PT Nira Lestari Internasional telah berhasil mengekspor produk gula semut dan madu vegan nektar ke Belanda, Korea Selatan dan terakhir membuka cabang di Malaysia. Di Malaysia, Ella mengaku mendirikan perusahaan joint venture, sama-sama sharing modal plus pihak Malaysia harus membayar royalti dari produknya. “Alhamdulillah produk kami sudah dipatenkan, sehingga kalau mau bekerja sama mereka harus bayar royalti. Hasil royalti itu cukup untuk makan dan CSR pendidikan serta kesehatan anggota kami,” jelasnya. Adapun untuk mengakses pasar internasional, Ella mengaku menggunakan metode offline dan online. Penjualan offline hanya mengkafer 25% dari penjualannya, yakni menyasar wisatawan saat musim liburan ke Jogja dan Magelang. Sedangkan sisanya 75% produknya dijual lewat online. Ella menggunakan fasilitas media sosial, market place, Shoppee, affiliate marketing dan lainnya. “Penjualan lumayan aktif dan besar, bisa menghidupkan perekonomian desa kami,” jelasnya. Sebagai penutup, Ella mengutip hadits Arbain An Nawawi nomor 36: “Barang siapa dari hambaKu mengerjakan segala sesuatu yang wajib dan sunnah, maka Aku akan mencintanya. Maka aku akan menjadi pendengarannya untuk mendengar, menjadi mata untuk melihat, menjadi tangan untuk dia berbuat, menjadi kaki untuk dia berjalan. Apabila hambaKu minta sesuatu apapun pasti akan Aku penuhi, apabila hambaKu minta perlindungan akan Aku Lindungi. “Dari situ saya mulai tergerak hati, sebenernya saya di dunia ini hanya disuruh untuk beribadah dan menjadi kholifah. Kholifah dalam artian bermanfaat untuk orang lain. Jadi yang saya kejar itu ibadah-ibadah wajib saya, ibadah sunnah saya, kebermanfaatan saya kepada orang lain. Itu yang saya kejar. Soal rezeki biar Allah yang bekerja,” jelasnya. Di akhir statemennya Ella mengutip pernyataan Dr. Gamal Albinsaid, ”Kalau kita menyempurnakan niat kita karena Allah, maka Allah akan menyempurnakan pertolongannya. Kalau kita mengutamakan akhirat, maka dunia itu akan datang dengan menunduk.” (*)
Nikel Dirampok : Presiden Jokowi Harus Bertanggungjawab (1)
Oleh Dr. Marwan Batubara/Direktur Eksekutif IRESS Sesuai informasi anonim IRESS, ternyata volume bijih nikel yang diselundupkan bukan hanya 5,3 juta ton, tetapi jauh lebih besar, yakni 17 juta ton. Bahkan menurut sumber anonim lain, volume nikel yang diselundupkan kurun waktu 2020 - 2023 dapat mencapai 23 juta ton. Dengan volume sedemikian besar, maka dapat dipastikan kerugian negara dan rakyat Indonesia dapat mencapai lebih dari Rp 25 triliun! Belum lagi program strategis berupa hilirasasi nikel yang dapat memberi nilai tambah hingga 17 kali, juga dikangkangi. Setelah KPK mengungkap ekspor ilegal (penyelundupan) bijih nikel dari Indonesia ke China sekitar sebulan yang lalu, tampaknya rakyat perlu sabar menanti bahwa kasus tersebut akhirnya akan terkuak secara terang benderang. Karena melibatkan oknum-oknum oligarkis yang sangat berkuasa, para pelaku kejahatan pidana merugikan negara tampaknya bisa lolos dari jerat hukum. Jika kezoliman ini lolos, maka rakyat pasti sangat kecewa. Namun, sebelum kecewa kita perlu menggalang kekuatan dan melakukan advokasi tanpa henti, agar para penjahat kemanusiaan perampok SDA segera diadili. Kita menuntut agar semua pihak yang terlibat, dari bawah hingga atas dan teratas, dari daerah hingga pusat harus diadili hingga tuntas sesuai peraturan berlaku. KPK telah mulai membongkar kasus, maka KPK pun harus menuntaskan, tanpa takut dan pandang bulu! Seperti diketahui, pada Jumat 23 Juni 2023 KPK mengungkap terjadinya penyeludupan bijih/ore nikel (mineral bercampur tanah) sebanyak 5,3 juta ton (2020: 3,39 ton dan 2023: 1,88 ton) ke China, yang berlangsung sejak Januari 2020 hingga Juni 2022. Ekspor bijih tersebut berkategori ilegal, sebab sejak Januari 2020, pemerintah telah melarang ekspor bijih nikel sesuai Permen ESDM No.11/2019 yang merupakan perintah UU Minerba No.4/2009. Ketua Satgas Supervisi Wilayah V KPK, Dian Patria mengatakan data penyelundupan diperoleh dari website Bea Cukai China. Sedang bijih tersebut berasal dari sejumlah tambang di Sulawesi dan Maluku Utara. Salah satu sumber anonim IRESS menyebutkan bahwa PT TKD dan PT SBK diduga kuat sebagai pelaku penyelundupan. Juga sangat patut diduga penyelundupan melibatkan fasilitas yang dimiliki beberapa smelter besar di wilayah tersebut, atau juga dari smelter lain milik pengusaha oligarkis dan China. Menurut APNI, penyelundupan diduga terjadi dengan memakai dokumen pelaporan kode barang yang diekspor yakni HS Code 2604 atau HS0 2604. Artinya HS Code 2604 ini adalah dokumen ekspor untuk nikel olahan atau nikel pig iron atau sejenisnya, sementara yang diekspor sebenarnya adalah bijih/ore nikel. Ini adalah kesengajaan dan manipulasi untuk melancarkan penyelundupan. Namun jika berlangsung lama dan bervolume jutaan ton, maka pihak Bea Cukai dan Perhubungan pun sangat pantas dicurigai terlibat. Kejahatan sistemik melibatkan oknum-oknum aparat pemerintah lintas lembaga ini jelas mengandung unsur pelanggaran hukum dan unsur kerugian negara. Peraturan yang dilanggar termasuk berbagai ketenyuan dalam UU Minerba No.3/2020 Pasal 158 dan 170 A, UU Kepabeanan No.17/2006 Pasal 102 dan 103, UU Kehutanan No.19/2004, UU PPLH No.32/2009, UU Ciptaker No.11/2020), dan lain-lain. Setiap UU yang dilanggar tersebut telah memuat berbagai ketentuan tentang sanksi pidana dan denda terhadap para pelaku penyelundupan, termasuk tambahan sanksi jika yang melanggar adalah penyelenggara negara. Hanya dari pelanggaran UU Kepabeanan Pasal 102A, sanksi hukum pelaku penyelundupan adalah kurungan 20 tahun dan denda maksimal Rp 100 miliar. Untuk Pasal 102 B, sanksi hukum penjara 5-20 tahun dan denda Rp 5 - Rp 100 miliar. Untuk Pasal 102 C, jika pelanggaran dilakukan pejabat negara dan aparat penegak hukum, maka sanksi pidana ditambah 1/3 kali. Sanksi pelanggaran Pasal 103 terkait pelayanan dan pengawasan, dapat dipidana penjara 1-5 tahun dan denda Rp 50 juta hingga Rp 1 miliar. Selain itu, perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara dapat dipidana penjara 2-10 tahun dan atau denda Rp 1-5 miliar. Sesuai informasi anonim IRESS, ternyata volume bijih nikel yang diselundupkan bukan hanya 5,3 juta ton, tetapi jauh lebih besar, yakni 17 juta ton. Bahkan menurut sumber anonim lain, volume nikel yang diselundupkan kurun waktu 2020 - 2023 dapat mencapai 23 juta ton. Dengan volume sedemikian besar, maka dapat dipastikan kerugian negara dan rakyat Indonesia dapat mencapai lebih dari Rp 25 triliun! Belum lagi program strategis berupa hilirasasi nikel yang dapat memberi nilai tambah hingga 17 kali, juga dikangkangi. Atas dasar dua aspek penting di atas, yakni pelanggaran hukum dan kerugian negara, maka sangat layak jika KPK sebagai inisiator pembongkar kasus (23/6/2023) segera melanjutkan proses hukum ke tahap penyelidikan dan penyidikan secara seksama. Untuk itu KPK perlu melanjutkan temuan Bea Cukai yang mengaku telah menemukan 85 Bill of Lading (BL). Dari BL tersebut, akan dapat ditemukan pelabuhan tempat pengiriman bijih selundupan tersebut, dan berbagai informasi lain yang relevan untuk penuntasan kasus. KPK pun dapat segera menemukan perusahaan-perusahaan smelter terkait, terutama yang memiliki pelabuhan atau akses ke pelabuhan internasional. Disini, kita perlu mempertanyakan statement KPK, bahwa IWIP (Indonesia Weda Bay Industrial Park), tidak terlibat. Kok belum menyelidiki, sudah membuat pernyataan spekulatif, mengundang tanya dan pasang kuda-kuda yang terkesan melindungi IWIP? Mudah-mudahan spekulasi kami ini tidak benar. Karena itu KPK harus independen dan berani bertindak sesuai wewenang yang disandang! KPK tidak tunduk pada tekanan oknum-oknum oligarkis. Rakyat akan mendukungKPK! Kita perlu memahami jagad industri nikel Indonesia sarat dugaan KKN yang melibatkan banyak proxy (proxies) dan kekuatan oligarki. Rakyat dipersilakan melihat siapa saja oknum-oknum terkait oligarkis yang menjadi proxy dan pengurus (komisaris dan direksi) dalam menajemen tiap-tiap perusahaan smelter. Maka akan ditemukan kepada oknum oligarkis yang mana perusahaan tersebut terasosiasi. Dengan begitu, rakyat tidak perlu heran jika menemukan banyak kejanggalan atau pelanggaran yang merugikan negara seperti fasilitas insentif fiskal, TKA China yang bebas masuk, Harga Patokan Mineral yang rendah, Bea Masuk NOL persen, serta…. berbagai manipulasi dan kejahatan lain…. termasuk penyelundupan. KPK pun harus aktif menelusuri lembaga-lembaga terkait menyangkut ekspor bijih ini, termasuk yang berperan mengawasi, seperti Bakamla, Bea Cukai, Pol Air, Kantor Syahbandar, Otoritas Pelabuhan (KSOP), Perhubungan dan bahkan KESDM. Jika volume ekspor hanya ber-orde puluhan atau ratusan ribu ton dan berlangsung 3-4 bulan, mungkin rakyat percaya penyelundupan sebagai kejadian insidentil atau kebocoran yang bisa ditolerir. Namun jika VOLUME bijih nikel yang diseludupkan JUTAAN atau malah PULUHAN JUTA ton, dan berlangsung LAMA, yakni lebih dari 2 tahun, maka kejahatan perampokan SDA rakyat ini dapat dianggap by designed, terencana, sistemik, massif, terorganisir, melibatkan oknum-oknum sangat berkuasa, termasuk para oknum-oknum oligarkis lingkar kekuasaan yang terhubung ke China. Para oknum pejabat yang terkait penambangan, pengiriman dan pengawasan, bisa saja sengaja membiarkan berlangsungnya penyeludupan. Terjadinya penyelundupan volume besar dalam waktu lama menunjukkan negara gagal berfungsi dan pemerintah tidak hadir menjalankan amanat konstitusi, perintah UU dan tugas pengawasan. Negara dan bangsa Indonesia juga telah dipermalukan. Maka, rakyat menuntut pertanggungjawaban para pejabat terkait seputar kejahatan sistemik tersebut, termasuk para pimpinan lembaga di KESDM, Kemkeu, Polri, Perhubungan, dll. Selain itu, tanggungjawab juga ada pada pimpinan tertinggi pemerintah. Maka kita menuntut agar Presiden Jokowi mempertanggungjawabkan terjadinya skandal penyelundupan yang merugikan negara dan mempermalukan bangsa Indonesia ini. DPR pun harus segera membentuk Pansus Penyelundupan bijih nikel.
Farid Makruf, Pangdam V Brawijaya Pemburu Teroris Ali Kolara yang Ahli Sedekah
MAYOR Jenderal TNI H. Farid Makruf, MA baru saja dipromosikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sebagai Pengdam V Brawijaya menggantikan pejabat lama, Mayjen TNI Nurcahyanto yang ditarik ke Mabes TNI dalam rangka pensiun. Pria kelahiran Bangkalan, 6 Juli 1969, itu karir militernya termasuk moncer. Selain karir militer, Farid Makruf juga tercatat ahli sedekah. Ia bergabung dengan Gerakan Sedekah Bebarengan (GSB) beranggotakan 41 orang dengan berbagai latar belakang pendidikan maupun profesi. GSB dibentuk sejak 2015 saat dikelola almarhum Dr. Teddy Lesmana, Farid Makruf sudah bergabung dengan teman-teman GSB dari berbagai belahan dunia. Saat ini GSB dikelola Ibu Fenty bermukim di Perancis. Tiap bulan donatur bersedekah untuk yatim piatu, lansia maupun santri pondok pesantren di beberapa wilayah. Menjadi Komandan Komando Resor Militer 132/Tadulako yang berada di bawah naungan Komando Daerah Militer XIII/Merdeka dalam waktu singkat, kurang dari dua tahun, Farid ditarik ke Mabes TNI untuk kemudian menjadi Direktur Pendidikan dan Latihan (Dirdiklat) Pusat Teritorial Angkatan Darat (Pusterad) pada 2021-2022. Pada 2022, ia kemudian dipromosikan lagi menjadi Wairjen TNI. Jabatan ini diemban hingga saat ini, sebelum menjadi Pangdam Brawijaya melalui sertijab dalam waktu dekat. Promosi jabatan Farid tertuang dalam surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1122/XI/2022 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI, tertanggal 4 November 2022. Dalam surat keputusan tersebut, total terdapat 130 perwira menengah dan perwira tinggi yang dipromosikan dan dimutasi oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Pemburu Ali Kolara Farid Makruf lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1991. Saat menjadi pucuk pimpinan Korem 132 Tadulako/Poso namanya mulai melambung dan dikenal publik ketika memburu langsung Ali Kolara Cs, teroris anggota Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang bersembunyi di hutan-hutan dan sering meneror penduduk desa. Tak hanya sukses memburu teroris, Farid juga mendengar suara rakyat di kampung-kampung yang mengeluh masalah listrik dan air, selain akses jalan. Satu saat, ketika tengah menggelar patroli Operasi Madago Raya 2020 untuk mengejar sisa-sisa teroris MIT, Brigjen TNI Farid Makruf yang ditemani Kepala Operasi Badan Intelijen Daerah Sulawesi Tengah, Kolonel Kavaleri Abdul Rahman sedang berbincang dengan Kepala Dusun dan sejumlah warga. Rata-rata, mereka mengeluhkan tidak adanya aliran listrik di dusun mereka. Situasi inilah yang sering dimanfaatkan para DPO teroris untuk bersembunyi dan melintas di wilayah tersebut. Di jajaran kampung pedalaman itu, sebanyak 54 Keluarga menetap di Dusun 2 Manggalapi, serta 62 Keluarga di Dusun 1 dan 48 keluarga di Dusun 3, Kawerewere, Desa Rejeki sangat berharap adanya penerangan listrik terutama di malam hari. Selain untuk kebutuhan rumah mereka, keamanan mereka juga sangat rawan di tengah kegelapan panjang tersebut. Warga hanya berdiam di rumah atau lebih memilih cepat lelap. Sebab, tak ada penerangan listrik. Tak ada pula televisi sebagai hiburan. Anak-anak sekolah tidak bisa belajar karena tidak ada penerangan. Mantan Kepala Penerangan Kopassus itu prihatin. Farid bertanya, bagaimana mungkin daerah yang sebenarnya tak terlalu jauh dari desa-desa induk yang sudah maju tak punya penerangan listrik. Saat patroli ke arah Dusun Kawerewere, dekat Pos Sekat Kawerewere, Brigjen Farid diperkenalkan oleh Kolonel Abdul Rahman dengan warga setempat bernama Sudirman, seorang insinyur. Saat itu, ia sedang bekerja di bengkel motornya. Ternyata Sudirman paham teknik mesin, pembuatan senjata, metalurgi, dan mesin listrik. Di depan rumah sekaligus bengkelnya itulah dia membangun pembangkit listrik yang digerakkan turbin air. Listrik yang dihasilkannya dari pembangkit itu digunakannya untuk bengkel dan penerangan di rumahnya. Kedua perwira abituren Akademi Militer 1991 tersebut kemudian menggali pengalaman dan pengatahuan Sudirman. Kemudian diputuskanlah untuk bagaimana membuat pembangkit listrik tenaga air mikro bagi para pemukim di Kawerewere dan Manggalapi. Setelah kembali ke Korem, Farid Makruf dan staf kemudian merencanakan pembuatan pembangkit listrik itu dan memasukkannya sebagai program unggulan. Mereka kemudian melaporkannya ke staf teritorial Markas Besar TNI Angkatan Darat untuk mendapatkan persetujuan dan dukungan dana. Selama proses perencanaan berjalan, Farid Makruf berpindah tugas. Tapi mengingat langkah awal sudah dimulai, ia pun tetap membantu proses perencanaan sampai tahapan pekerjaan selanjutnya dimulai. ”Saat itu saya meminta Kepala Seksi Perencanaan Korem 132/Tadulako, Kolonel Kavaleri Wahyudi membuat perencanaan bagaimana agar model pembangkit listrik tenaga air yang sudah dibuat oleh Pak Sudirman bisa diduplikasi sehingga mampu melayani lebih banyak warga,” kata Farid. Pembangkit listrik tenaga air ini dipilih, karena pemenuhan energi listrik dengan biaya rendah, serta mudah dioperasikan dan dirawat. Selain itu, pembangkit listrik tenaga air juga ramah lingkungan karena tidak memerlukan bahan bakar minyak. Kepala Desa Rejeki, Dedan Lampekui, punya cerita sendiri soal listrik tenaga air mikro itu. Kisah dia, pada Oktober dan November 2021, saat Operasi Madago Raya Farid Makruf sampai ke Dusun Kawerewere dalam rangkaian operasi memburu sisa-sisa kelompok Mujahiddin Indonesia Timur. Perencanaan dan pembiayaannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Korem 132/Tadulako. Setelahnya program ini pun segera dimulai dan masuk dalam program serbuan teritorial. Selain itu, Farid juga tercatat meninggalkan monumen senjata tradisional terpanjang sebagai karya terbaik,penanda kebanggaan masyarakat Tadulako dan Pali pada umumnya. (IP)
BBM Naik, Jokowi Turun
Oleh Ahmad Khozinudin | Sastrawan Politik Sepertinya pemerintah akan tetap \'ngotot\' menaikkan harga BBM jenis pertalite dan solar. Mereka, tidak peduli dengan beban rakyat. Tidak peduli dengan dampak inflasi, harga harga naik, pengangguran naik, kemiskinan naik, dan dampak negatif lainnya dari kenaikan BBM. Pemerintah hanya fokus memikirkan kantong APBN, tidak peduli kantong rakyat. Pemerintah sibuk berbusa beban subsidi rakyat, tapi tidak pernah mikir APBN dibiayai dari pajak rakyat. Pemerintah hanya sibuk menghitung kenaikan harga minyak dunia, dan beban subsidi BBM. Pemerintah tidak jujur, kenaikan harga komoditi lain seperti sektor pertambangan batu bara, nikel, menyumbang APBN dan bisa menambal subsidi BBM. Begitu juga DPR. Bukannya membela rakyat yang diwakili, malah asyik nimbrung mengikuti irama pemerintah. Malah beri angka kenaikan 30 %, atau harga pertalite Rp 10.000/liter. DPR bukannya mewakili rakyat, malah menjadi corong eksekutif. Bukan membela rakyat, DPR justru menyerahkan leher rakyat. Pemerintah dan DPR modal ngotot. Maunya, naikan BBM, tak mau tahu rakyat menderita karena kebijakan ini. Kalau sudah begini, nampaknya rakyat juga harus ngotot. Ga perlu lagi berdebat dengan pemerintah dan DPR. Sudah begini saja, BBM naik Jokowi turun. Itu baru seimbang. Karena, beban dipimpin Jokowi jauh lebih berat ketimbang beban kenaikan BBM. Kalau BBM jadi naik, kompensasinya Jokowi turun. Tidak usah menunggu 2024, pokoknya seketika BBM naik Jokowi turun. Kalau tidak mau turun, rakyat akan turun ke jalan menuntut Jokowi turun. Kalau tidak mau turun, terpaksa diturunkan. Habisnya, kalau diajak adu argumentasi tidak mau mendengar rakyat. Ditanya biaya produksi BBM yang ngebor di bumi Indonesia, jawabnya selalu pakai harga minyak dunia. Diajak harga seperti di Malaysia, mintanya disamakan dengan Singapura, Thailand dan Jerman. Angel, angel, angel tuturane. Sudah kepala batu, kuping budeg, tidak lagi ada empati kepada rakyat. Kalau penguasa tidak berempati kepada rakyat, untuk apa rakyat mempertahankan penguasa seperti ini ? [].
Gibas dan HNSI Dukung LaNyalla Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli
Jakarta, FNN – Upaya Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, untuk mengembalikan UUD 1945 ke naskah asli, mendapatkan dukungan dari Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi (Gibas) dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI). Dukungan tersebut disampaikan langsung ke LaNyalla saat kedua lembaga tersebut beraudiensi ke Kantor DPD RI, Senin (8/8/2022). Dalam audiensi itu, hadir Dewi Anggareni, Penasehat Gibas yang juga anggota Lemhanas, Ketua Gibas Aria Riefaldhy, dan Ketua Bidang Hukum HNSI Secarpiandy. Sementara LaNyalla didampingi Senator asal Lampung Bustami Zainuddin dan Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifuddin. Ketua Gibas Aria Riefaldhy mengatakan, ada beberapa poin yang disampaikan pihaknya di pertemuan tersebut. Yang pertama adalah Gibas ingin peran serta Gibas dan masyarakat berperan aktif untuk mengawal perjalanan bangsa. Masyarakat harus diberi ruang untuk membangun dan menentukan arah perjalanan bangsa ke depan. “Ke depan, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk menangkal radikalisme dan penyebaran narkotika. Semua ini bisa kita laksanakan kalau kita punya sosok seperti Ketua DPD RI. Apalagi perjuangannya yang saat itu menghapus ambang batas presidential threshold dan sekarang mengembalikan naskah asli UUD 45 semua sesuai dengan perjuangan Gibas,” katanya. Tidak itu saja, dia mengatakan harus ada upaya agar masyarakat menjadi lebih sadar politik. Oleh karenanya, Aria mengaku siap meresonansikan gagasan LaNyalla untuk membangun kesadaran masyarakat agar paham terhadap situasi kebangsaan kekinian. “Salah satu peran serta masyarakat yang diharapkan adalah dapat meminimalisir golput atau meningkatkan gerakan sadar politik di masyarakat. Semua harus paham politik, karena untuk mengawal perjalanan bangsa,” katanya. Sedangkan Ketua Bidang Hukum HNSI Secarpiandy, mengatakan Indonesia membutuhkan pemimpin yang tegas dan berani seperti Soekarno dan Soeharto. Dari sekian banyak tokoh nasional yang tampak, LaNyalla merupakan figur yang memiliki ketegasan dan keteguhan sikap dalam berpolitik. LaNyalla, Secarpiandy melanjutkan, juga memiliki kepedulian yang cukup tinggi terhadap persoalan kebangsaan yang dirasakan masyarakat. “Dari semua tokoh yang ada, LaNyalla inilah yang berani dan cocok menjadi pemimpin. Karena, bapak ini punya karakter,” katanya. Senator asal Lampung, Bustami, mengatakan DPD akan menampung semua aspirasi dan rencana ke depan dari Gibas dan HNSI. “Silakan aspirasi ditulis dan kami akan tindak lanjuti. Situasi yang terjadi di bangsa ini, semuanya terjadi karena amandemen UUD 45. Silahkan baca Peta Jalan yang dibuat oleh Ketua DPD RI. Semua tertuang lengkap di situ. Kalau udah baca kita akan semakin paham arah perjalanan bangsa ke depan,”tuturnya. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan akan terus memperjuangkan agar UUD1945 bisa kembali ke naskah asli. “Semua yang terjadi di bangsa ini, adalah akibat amandemen yang berkali-kali dilakukan. Dan itu sudah keluar dari semangat para pendiri bangsa. Oleh sebab itu, kita akan terus berjuang agar naskah asli UUD 1945 bisa dikembalikan untuk selanjutnya kita sempurnakan dengan adendum,” katanya. (Sof/LC)
DPR Berwenang Mengawasi Implementasi UU TPKS
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya mengatakan kewenangan DPR dalam upaya penegakan Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) adalah melakukan pengawasan, anggaran, dan legislasi yang merupakan tugas dan fungsi DPR.\"UU TPKS sudah dapat langsung diterapkan dan digunakan aparat penegak hukum (APH) dalam penindakan terhadap kasus TPKS delik pidana maupun hukum acaranya sebagaimana yang diatur dalam UU TPKS. Kewenangan DPR dalam upaya penegakan UU TPKS adalah melakukan fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi,\" kata Willy dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.Dia menjelaskan, fungsi pengawasan DPR dapat langsung dilakukan komisi terkait ketika UU TPKS diundangkan, misalnya, Komisi VIII DPR bisa mengawasi dan memastikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di seluruh kabupaten/kota dan provinsi.Hal itu menurut dia diatur dalam Pasal 90 UU TPKS yaitu paling lambat 3 tahun, dan memastikan dibentuknya dana bantuan bagi korban seperti diatur dalam Pasal 35 UU TPKS dengan Peraturan Pemerintah.\"Selain itu, mereka juga bisa memastikan pemerintah untuk membentuk Pelayanan Terpadu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 72-75 yang diatur dengan Peraturan Presiden; memastikan hak korban atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban,\" ujarnya.Willy menjelaskan, Komisi III DPR juga bisa mengawasi dan memastikan APH dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan bekerja sesuai dengan yang diatur dalam UU TPKS.Menurut dia, Komisi III DPR juga harus memastikan dibentuknya unit khusus pengaduan korban TPKS di seluruh struktur kepolisian dan kejaksaan, memastikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) agar langsung berkolaborasi dengan APH dan UPTD PPA dalam memastikan hak-hak korban terpenuhi.\"Komisi IX DPR bisa mengawasi dan memastikan visum dan layanan kesehatan diberikan rumah sakit dan unit layanan kesehatan lainnya dengan pendanaan yang disediakan dari APBN dan APBD sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 87 UU TPKS,\" katanya.Dia mengatakan, untuk alat kelengkapan dewan (AKD) yang lain, harus dapat memastikan para mitra kerja membentuk unit atau peraturan internal yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual di lembaga masing-masing.Menurut dia, bidang anggaran, DPR juga bisa mengoptimalkan fungsi anggarannya dengan memastikan alokasi anggaran untuk pelaksanaan UU TPKS bisa berjalan dengan baik, melalui rapat-rapat mengenai penentuan anggaran dengan kementerian/lembaga terkait. (Sof/ANTARA)
Panjang Umur Menopang Jujur
Sebaik-baiknya pemimipin adalah pemimpin yang jujur. Sehebat-hebatnya pencitraan dipoles, ia menjadi semu tanpa berlaku jujur. Sepanjang-panjangnya umur, ialah umur yang banyak memberi manfaat dan dipenuhi dengan hidup jujur. Panjang umur yang menopang hidup jujur. Oleh: Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI ADA dua hal yang istimewa saat Anies merayakan usianya yang ke-53. Pertama, netizen begitu antusias menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada gubernur DKI Jakarta yang digadang-gadang sebagai calon presiden RI di pilpres 2024. Kedua, beredar tayangan video entah dibuat dalam suasana hari ulang tahun Anies atau tidak, ada pesan moral yang menggugah Anies yang disampaikan ibunda tercintanya. Dalam dialog singkat itu, ibundanya berharap bahwasanya yang terpenting adalah soal kejujuran pada semua yang ada dalam diri seorang Anies. Pemilik nama lengkap Anies Rasyid Baswedan yang lahir tanggal tanggal 7 Mei 1969 di Kuningan Jawa Barat. Terpaksa harus membiarkan nuansa perayaan hari jadinya menjadi konsumsi publik. Tak cukup dari kerabat dan handai tolan, beranda di media sosial juga ramai ikut memeriahkan milad pemimpin yang lekat dengan sifat tenang, santun dan humanis. Beragam platform media sosial seperti grup-grup WA, you tube, instagram, twiter, tiktok, snack video dll., sangat meriah memberikan ucapan selamat ulang tahun dengan pelbagai narasi dan gaya sesuai versinya masing-masing. Fenomena dan realitas itu, membuktikan betapa Anies merupakan figur pemimpin yang hangat, tak berjarak dan impresif di hadapan publik. Mainstream media sosial yang berisi keragaman strata sosial mulai dari arus bawah, menengah dan kalangan elit yang prestisius. Tanpa dikomando dan dengan inisiasi yang penuh keceriaan, beramai-ramai melontarkan ucapannya seakan perayaan hari lahirnya menjadi kebahagian bersama, bukan hanya milik Anies seorang. Tanpa manuver dan rekayaya politik terutama dengan pola pencitraan, Anies secara alami terbukti memang dicintai sebagian besar rakyat. Selain itu, tak ada motivasi dan inspirasi yang lebih utama, juga paling penting kecuali dari seorang ibu. Begitupun dengan Anies, ketika mendapat wejangan dan doa dari Ibunda tercintanya dalam suasana yang intim dan sangat familiar. Seakan mengetahui dan memahami betapa terjal dan berat amanat kepemimpinan di pundak Anies. Sang ibu yang dari rahimnya lahir sekaligus merawat dan membesarkannya. Tidak sekedar harapan, keramat hidup itu juga menyampaikan bahasa tubuh dan makna tersirat kepada putranya, Anies yang membanggakan. Meskipun tak pernah surut terus dibekap caci-maki, hujatan dan fitnah, ibundanya seolah-olah menjadi kekuatan jiwa dan energi bagi Anies untuk terus berprestasi, menunaikan aspirasi dan janji serta berharap ridho dan berkah ilahi Satu hal pesan ibundanya yang paling mengusik dan menggetarkan bukan hanya untuk Anies melainkan buat semua orang dan seluruh rakyat Indonesia. Sedikit kata-kata yang sederhana, teduh dan bermakna, ketika menegaskan dari semua dan yang ada dalam kehidupan ini, yang terpenting adalah menjaga kejujuran. Sebuah prinsip yang maha dahsyat yang sangat sulit dan tidak setiap orang bisa mengembannya. Terlebih bagi seorang pemimpini dimana hajat hidup banyak orang dan nasibnya berada ditangannya. Karena jujur itulah sikap fundamental dan radikal seorang pemimipin. Dengan jujur itulah, Pancasila, UUD 1945 dan NKRI bisa dihadirkan dengan sebenar-benarnya dihadapan seluruh rakyat Indonesia. Kesanggupan untuk hidup jujur para pemimpin yang bisa menjadi satu-satunya yang menyelamatkan kehidupan rakyat, negara dan bangsa. Tahniah untuk Ibunda tercinta dan putranya Anies. Selamat merayakan ulang tahun perjuangan bagi Anies yang ekspektasi rakyat Indonesia pada kepemimpinannya begitu besar. Panjang umur Anies, panjang umur menopang jujur. (*)
Mahasiswa Mencemaskan Masa Depan Bangsa, Relawan Malah Gerilya Supaya Jokowi Tiga Periode, Dungu!
Jakarta, FNN – Tak bisa dipungkiri lagi bahwa hampir semua orang mencemaskan nasib bangsa ke depan. Oleh karena itu mahasiswa perlu turun ke jalan berdemonstrasi untuk mengingatkan elit pemerintah bahwa harua ada tindakan nyata menyelamatan bangsa. “Kita mulai dengan semangat untuk memperbaiki bangsa ini. Betul semua yang diterangkan di headline tadi menyangkut kecemasan Pak Yusuf Kala, Ibu Sri Mulyani, dan segala macam,” kata pengamat politik Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Senin, 18 April 2022. Rocky menegaskan bahwa utang atau harga-harga naik, tidak menjadi soal, jika semua itu dikelola untuk memproyeksikan masa depan yang lebih baik. Akan tetapi yang terjadi justru ketakutan masyarakat atas masadepan bangsa. “Emak-emak, mahasiswa, tukang ojek, dan segala macam itu pusing karena harapan terhadap masa depan, nggak diperlihatkan. Bahkan mereka sekarang takut bahwa jangan-jangan beli jaket gojek itu juga akan dipajaki dengan segala macam aturan tambahan. Jadi ketakutan rakyat itu beralasan karena tidak ada cahaya di masa depan,” papar Rocky. Rocky menegaskan bahwa Jusuf Kala adalah bagian dari orang yang mengerti kegelapan bangsa ini, karena dia ada dalam pusat kekuasaaan Jokowi dan tahu apa yang disebut utang. “Jadi, peringatan Pak Yusuf Kalla betul-betul hanya mengulang yang sudah beliau ucapkan berkali-kali. Juga Ibu Sri Mulyani yang dulu waktu kampanye Jokowi mengatakan bahwa setiap anak yang lahir di era Jokowi akan mewarisi hutang 30 juta,” tegasnya. Menurut Rocky, Sri Mulyani tahu bahwa beban itu akan dipikul oleh generasi ke depan. Generasi mahasiswa yang besok akan melakukan demonstrasi 21 April 2022 itu. “Jadi demo itu kita upayakan untuk menerbitkan terang setelah gelap. Gelap di era Presiden Jokowi karena gagal untuk memberi cahaya terang. Seluruh janji yang disebutkan dalam kampanye, nggak ada satu pun yang dihasilkan,” paparnya. Hal-hal seperti ini yang diabaikan oleh Jokowi, sebab Jokowi soal data-data kecil itu akan meminta pembantu datang ke publik dan mengatakan, “Kan sudah Pak Jokowi janjikan bahwa ada 11 ribu triliun di kantongnya. Jadi 11 ribu triliun itu bagi si tukang ojek tadi adalah hinaan bagi dia itu,” paparnya. “Publik masih ingat bahwa Presiden Jokowi diperintahkan untuk memelihara fakir miskin oleh konstitusi. Bukan diperintahkan untuk menceraikan suami istri karen gagal ekonomi,” tegasnya. Kegagalan bangsa ini kata Rocky betul-betul disebabkan oleh ketidakmampuan istana untuk membaca masa depan dan menerangkan kepada rakyat. Karena kalau kita tanya apa masa depan Indonesia sekarang, mereka gak bisa jawab. “Dan relawan-relawan Jokowi juga mungkin nggak bisa membaca keadaan di depan karena tidak mampu membaca secara teoritis,” katanya. Menurut Rocky, relawan Jokowi terus menerus mengucapkan deklarasi yang bagus-bagus aja. “Seharusnya bukan sekadar deklarasi mendukung Jokowi, tapi mustinya relawan Pak Jokowi mendeklarasikan masa depan, setelah Jokowi apa. Tegak lurus dengan Jokowi, setelah tegak lurus dengan Pak Jokowi, ke mana arah tegak lurusnya, kalau Pak Jokowi meninggalkan jejak utang yang disebut berbahaya,” paparnya. “Jadi, kritik mahasiswa itu betul-betul beralasan, mahasiswa tidak melihat cahaya masa depan, sementara relawan Jokowi masih mengupayakan supaya Pak Jokowi tiga periode. Nggak ada soal tiga periode, bahkan lima periode,” paparnya. Rocky menegaskan bahwa upaya tiga periode terus digalakkan di daerah-daerah. Walaupun Pak Jokowi sudah bilang saya batalin, tapi operasinya masih jalan terus. Bahkan mahasiwa baca detailnya kok anggarannya belum diketok. Bagaimana Pemilu mau diselenggarakan kalau anggarannya belum diturunkan. Karena itu berkaitan dengan harga-harga yang memang betul nggak mungkin lagi majakin rakyat dengan test rasio yang sudah mentok, dengan segala macam upaya untuk mencari akal, “Sri Mulyani pasti bingung. Tapi kan dia nggak mungkin terangkan itu pada Pak Jokowi. Yang pasti dia muter lagi, ngeluh ke IMF, World Bank. Jadi kita terlilit oleh logika-logika yang hendak disembunyikan. Padahal kita bisa baca bahwa itu logika untuk menyelamatkan kekuasaan, bukan logika untuk memberi harapan pada bangsa.” (ida, sws)
Menyambut HUT Kopassus ke-70, Nostalgia Dua Danjen Kopassus
Oleh: Egy Massadiah - wartawan senior, Tim Bidang Komunikasi PPAD (Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat). Aktif menulis buku dan Ketua Yayasan \"Kita Jaga Alam\" DUA jenderal Kopassus bernostalgia. Yang satu Iwan Setiawan (Danjen Kopassus 2022 - ). Satunya lagi, Letjen TNI Purn Dr (HC) Doni Monardo, (Danjen Kopassus 2014-2015). Laksana lantunan “tembang kenangan” yang syahdu. Maka, bulir-bulir memori tugas masa lalu pun deras mengucur. Hubungan Iwan dan Doni bukan sekedar senior-junior atau abang-adik. Keduanya memiliki kenangan dalam serangkaian penugasan operasi militer di Timor Timur, Aceh, Papua, Poso, dan lain-lain. Itulah yang terekam di Gedung PPAD, Jl. Matraman, Jakarta Timur, Selasa (12/4/2022), saat Iwan Setiawan menyambangi Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD), Letjen TNI Purn Doni Monardo dan jajaran. “Hari ini saya senang bisa bertemu bapak Doni Monardo. Silaturahim ini juga sebagai bagian dari syukuran ulang tahun Kopassus yang ke 70 pada 16 April ini,” ujar prajurit baret merah yang sukses memimpin ekspedisi pendakian gunung tertinggi di dunia, Mount Everest pada tahun 1997, saat masih berpangkat Letnan Satu. Mandi Di Selokan Berikutnya, Iwan meminta Doni Monardo berkenan menyuluhkan bimbingan. “Bersama pak Doni saya memiliki hubungan emosional. Paling teringat saat Ekspedisi Khatulistiwa di Kalimantan, Maret – Juli 2012. Beliau brigjen saya letkol,” ujar pria kelahiran Bandung, 16 Februari 1968 itu. Saat itu, Letkol Iwan di posisi Wadan Pusdikpassus (Pusat Pendidikan Komando Pasukan Khusus/Kopassus). Dalam ekspedisi tersebut, ia menjabat Kabag Ops di bawah komando Wadanjen Kopassus Brigjen Doni Monardo. “Beliau benar-benar terjun ke lapangan, tidur menggunakan ponco perorangan, basah kehujanan serta mandi di selokan yang air nya mengalir dari kebun sawit. Bahkan makan mie instan,” kenang Iwan tersenyum. Perwira lain yang turut serta adalah Letkol Gusti Putu Danny Karya Nugraha, Letkol Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar, Letkol Fitry Taufik Sahari (Pakorwil Kalbar Kalteng - Kahub Kopassus), Letkol Rafael Granada Baay dll. Mereka, team ekspedisi yang berhari hari menyusuri perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan. Sejumlah perwakilan mahasiswa juga ikut terlibat. Dicintai Rakyat Iwan bertekad, ke depan, akan berupaya mengisi kemampuan prajurit baret merah agar makin professional, militan dan dicintai rakyat. Iwan memaparkan bahwa personil Kopassus terdiri atas Grup 1, (Serang), Grup 2 (Kartasura), Grup 3 (Cijantung), Pusdiklat Kopassus (Batujajar), dan Sat 81 Gultor (Cijantung). “Tapi izin, Danjen Kopassus tetap pak Doni. Saya hanya penerusnya,” ujar Iwan dengan nada gurau. Doni Monardo tampak terpingkal di balik masker yang tak pernah lepas. Pria yang dalam keseharian kental dengan keceriaan khas Sunda ini, lagi-lagi membuat Doni Monardo tertawa saat menceritakan bagaimana ia telah bergegas datang ke markas PPAD dengan harapan tiba lebih dulu, meski ia tamu. “Tapi apa yang terjadi. Saya lapor ya Pak Doni, disini banyak senior senior yang ternyata sudah tiba lebih awal. Wah, saya merasa sangat terhormat. Ya, begitulah, luar biasa,” kata Iwan yang merasa sangat tersanjung karena setelah acara selesai, Ketua Umum PPAD beserta sejumlah pengurus mengantarnya hingga naik ke mobil. Sebuah pemandangan mengharukan sekaligus membanggakan dari senior kepada yuniornya. Diam-diam Iwan sudah menelisik tentang PPAD, organisasi wadah purnawirawan TNI-AD yang dikomandoi Doni Monardo. “Saya dapat informasi yang luar biasa dari para karyawan dan staf. Kalau dulu ngantor seminggu sekali, sekarang Senin sampai Jumat,” kata Iwan disambut tepuk tangan pengurus PPAD dan tamu yang hadir. Bukan hanya itu, Iwan juga mengetahui kalau PPAD sekarang menggulirkan politik kesejahteraan. \"Maju terus pantang mundur, dengan misi prosperity policy,\" ujar Iwan. Misteri Angka Delapan Ihwal pelantikannya sebagai Danjen Kopassus, lagi-lagi Iwan menyampaikannya dalam narasi yang ringan dan menghibur. “Angka delapan ada yang bilang angka bagus. Izin, kebetulan angka itu kok sepertinya melekat terus ke saya,” kata Iwan sambil tersenyum. Begini maksudnya. Iwan dilantik menjabat danjen pada tanggal 8, lahir tahun 68, Danjen ke 35 yang kalau dijumlah menjadi angka 8, dan kode panggilan Danjen Kopassus adalah 08. Memang benar adanya. Iwan adalah Danjen Kopassus ke 35 yang dilantik pada Jumat, 8 April 2022 lalu. Sementara, Doni Monardo adalah Danjen Kopassus ke 27 (2014-2015). Jarak Doni menjabat ke Iwan juga ada 8 danjen - yakni 35 dikurangi 27 adalah 8. Jaga Silaturahim “Sebagaimana dulu Bapak contohkan kepada kami, sebelum ultah kopassus, bapak selalu melakukan silaturahmi terlebih dulu kepada para senior. Termasuk kami silaturahmi ke Jenderal Widjojo Soejono, Danjen Kopassus ke-6 (1967 – 1970). Saat saya sampaikan salam dari pak Doni Monardo, beliau cepat menjawab, ‘beliau orang baik. Sampaikan salam hormat kembali buat pak Doni’,” katanya. Iwan memuji dalam usia di atas 90 tahun, Widjojo Soejono relatif sangat sehat. Iwan sempat menguak memori 11 tahun lalu, saat mendampingi Doni Monardo bersilaturahmi dengan Widjojo yang saat itu berusia 83 tahun. “Entah pak Doni masih ingat atau tidak. Waktu itu bapak tanya apa resep sehat pak Widjojo Soejono,” berkata begitu, Iwan berhenti sejenak menatap ke arah Doni Monardo yang duduk di sebelahnya. Belum sempat Doni menjawab, Iwan melanjutkan ceritanya. Saat ditanya resep sehat, Widjojo menyampaikan tiga rahasia tetap sehat di usia sepuh. Pertama, tidak boleh nganggur. Kedua, harus menyalurkan hobi. Ketiga, cari perempuan muda. “Waktu itu pak Doni kaget dan bereaksi spontan. Pak Doni jawab, \'yang nomor satu dan dua siap laksanakan, tapi yang nomor tiga tidak bisa’, dan kita semua tertawa,” ujar Iwan, disusul tawa Doni Monardo dan hadirin. Yongmoodo Iwan mencatat, saat menjabat Komandan Brigade Infanteri (Brigif) 22/Ota Manasa, Gorontalo (2013-2014). Kala itu, situasi Gorontalo cukup panas, akibat bentrok antara Brimob Polda Gorontalo dan Anggota Kostrad Yonif 221 Kabupaten Gorontalo, yang terjadi April 2012. Dengan gaya kepemimpinan ala \"kampung\", (istilah Iwan) Iwan menyongsong tugas itu dengan niat tulus. \"Saya tidur di barak, mandi telanjang bareng prajurit, memimpin lari marathon tiga jam. Kami bikin kolam renang, saya ajarkan cara berenang dan menyelam memakai baju PDL lengkap. Saya beri materi bela diri. Nah, saat itu saya kembali minta tolong pak Doni,” ujar Iwan, lagi-lagi sambil melirik ke arah Doni Monardo. Tahun 2013, Doni Monardo dalam posisi Komandan Paspampres. Iwan tahu betul, seniornya itu adalah Wakil Ketua Umum Federasi Yongmoodo Indonesia (FYI) periode 2012 - 2016. Yongmoodo adalah beladiri Korea yang menjadi salah satu cabang beladiri wajib di TNI. “Saya minta bantuan pak Doni untuk mendatangkan pelatih yongmoodo ke Gorontalo. Pak Doni kirim lima guru yongmoodo, level Dan V. Yang terbaiklah. Terima kasih pak Doni,” kata Iwan. Doni tersenyum mendengar paparan juniornya yang memang terkenal jenaka. Nah, seiring meningkatnya _skill_ beladiri, sikap prajurit Brigif 22/OM justru makin runduk, seperti ilmu padi. Pelan tapi pasti, kasus laten perseteruan dengan polisi bisa menguap. Trembesi Kariango Sebenarnya sebelum urusan dukungan pelatih Yongmoodo, Iwan sudah pernah juga menerima bantuan langsung dari Doni berupa bibit pohon trembesi. Saat baru dilantik Dan Brigif Gorontalo, Iwan menyaksikan persoalan lahan tandus dan gersang. Iwan pun “merajuk” kepada abangnya. “Beliau lantas bilang, Wan ambil pohon sebanyak mungkin, yang bisa kamu bawa dan tanam di Gorontalo. Lalu saya disuruh ambil bibit pohon ke Kariango,” kisahnya. Kariango adalah nama desa Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Di sanalah bermarkas Brigade Infanteri Para Raider 3/Tri Budi Sakti atau Brigif Para Raider 3/TBS, yang pernah dikomandani Doni Monardo periode 2006 – 2008. Iwan pun mendengar _success story_ Doni Monardo menghijaukan wilayah Brigif Kariango yang gersang dan tandus. Di Markas Brigif itu, tepatnya di lokasi persemaian bibit, sebuah tulisan bersejarah masih terpatri, yakni : Dari Kariango Ikut Hijaukan Indonesia. “Pak Doni adalah legenda hidup tokoh penghijauan di Kariango, Maros, dan banyak daerah lain di Indonesia. Kalau saya hanya mengambil sedikit untuk Gorontalo. Trembesi di Gorontalo identik dengan Iwan Setiawan, padahal bibit-bibitnya dari pak Doni juga… ha… ha… Saya juga ikuti jejak beliau, untuk terus menjalin komunikasi dengan teman-teman di Gorontalo. Kadang-kadang mereka yang menghubungi, berterima kasih ini dan itu, padahal saya sudah lupa pernah memberi apa,” kata Iwan Setiawan. Karier Iwan selanjutnya Asops Kodam IV/Diponegoro (2013-2014), lalu Dan Pusdikpassus Batujajar (2014-2015), Komandan Rindam Jaya di Condet, Jakarta Timur (2015-2016), lanjut Danrem 052/Wijayakrama (2016—2018) yang berkedudukan di Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang. Sebagai pamen senior, ia pun menempuh pendidikan Lemhannas, dan tercatat sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVII Tahun 2018. Lulus Lemhannas ia kembali ke Mabes AD. Saat di Mabes AD, Iwan pernah bersilaturahim dengan Kepala BNPB Doni Monardo, sekitar pertengahan tahun 2019. Saya ikut menemani cengkrama nostalgia keduanya di lantai 10 ruang kerja Doni, Graha BNPB. Tak lama berselang Iwan mendapat promosi bintang satu dan menjabat Komandan Korem 173/Praja Vira Braja atau Korem 173/PVB, berkedudukan di Biak, masa bakti 2020 – 2021. Kenangan Putu Danny Selama 18 bulan tugas di Papua, Iwan lebih banyak menghabiskan waktu di gunung-gunung. Maklum wilayah nya sangat luas, meliputi 11 kabupaten di Papua. Boleh jadi, Iwan termasuk perwira tinggi paling banyak masuk hutan serta melakukan kontak senjata dengan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua. Iwan mengisahkan interaksi dengan juniornya, Brigjen TNI Gusti Putu Danny Karya Nugraha (AMN 1993), Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua, yang gugur tertembak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, Minggu (25/4/2021) sore. Kontak tembak terjadi di di Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Almarhum kemudian mendapat kenaikan pangkat kehormatan menjadi Mayjen Anumerta. “Hari Sabtu-nya saya masih komunikasi dengan Putu. Dia bahkan mengingatkan, jangan banyak masuk (hutan). Waktu itu saya baru turun dari Timika. Dan esoknya, hari Minggu sore saya mendapat kabar Putu tertembak,” ujar Iwan, pilu. Setelah hening sejenak, Iwan melanjutkan penuturannya tentang tugas pasca Papua, yakni menjadi Waaslat Kasad bidang Kermamil. \"Empat bulan kemudian, mendapat kepercayaan amanat yang sangat terhormat dan sangat membanggakan, yakni menjabat Danjen Kopassus,” papar Iwan. Unconvetional Warfare Giliran Doni Monardo menanggapi Iwan Setiawan. Ingatan Doni dalam lipatan masa lalu mencuat, mengalir otomatis. Kalimat pertama Doni adalah, “Dia (Iwan) adalah perwira yang pantang menyerah, tangguh, dan tidak pernah mengeluh.” Doni \"terprovokasi\" dengan ucapan Iwan yang mengatakan, bertekad menebalkan “marwah” Kopassus. Doni juga sedih dan menyesalkan gugurnya para prajurit terbaik, terutama akhir-akhir ini di Papua. “Yang perlu pak Danjen Kopassus catat, salah satu kemampuan Kopassus adalah di bidang _Unconventional Warfare_. Yakni taktik dan teknik sebagai gerilyawan menghadapi lawan gerilya (separatis bersenjata). Kemampuan bergerilya yang unggul. Baik ketika melakukan gerilya maupun kontra gerilya. Itu kemampuan dasar yang tidak boleh hilang dari Kopassus,” papar Doni. Sekadar mengilas balik sejarah penugasan, Doni Monardo adalah salah satu komandan yang tidak punya catatan “gagal dalam tugas”. Lebih dari itu, Doni Monardo adalah komandan dengan catatan membawa pulang prajuritnya dengan utuh, bahkan tanpa ada yang terluka satu pun. “Sebelum berangkat ke medan tugas, kita siapkan prajurit secara matang. Untuk menghadapi gerilyawan, kita harus punya kemampuan gerilyawan juga. Melebihi kemampuan gerilya musuh,” tutur Doni Kepala BNPB 2019 - 2021 itu. Bau Badan, Bau Sabun Doni berkisah, bagaimana strategi menghadapi operasi di Timor Timur, Aceh, atau daerah operasi mana pun. Hal penting pertama yang harus dipahami adalah bagaimana mengumpulkan informasi tentang keseharian mereka (musuh). Dengan kata lain, harus bisa menjadi bagian dari kehidupan musuh. Sebelum terjun ke medan operasi, pasukan Doni Monardo sudah mengetahui cara mereka berjalan, cara mereka memasak, cara mereka mencari makan, cara mereka beraktivitas, cara mereka mengintai pasukan TNI, cara mereka melakukan penghadangan, cara mereka melakukan penyergapan, dan semua informasi tentang kebiasaan musuh. “Apa pelajarannya, bahwa kemampuan unconventional warfare adalah keharusan. Tidak ada pilihan lain. Nah untuk bisa sampai kepada kemampuan itu, dibutuhkan sabar dan tahan menderita. Butuh tenaga dan kerelaan berkorban,” ujar Doni. Bagaimana hasilnya, seorang prajurit komando akan tangguh di medan operasi. Tahan lapar dengan tidak makan, mampu melakukan pergerakan tanpa menimbulkan bunyi, mampu bergerak tanpa meninggalkan aroma bau (bau badan, bau sabun, bau shampoo, apalagi bau deodorant). Theys Eluay Doni juga mengilas sejarah Satgas Rajawali. Anggotanya terdiri atas Kopassus, Marinir, dan Infanteri TNI-AD. Sebelum berangkat ke medan operasi, semua dikonsolidasikan dulu dalam satu manajemen terintegrasi. Belajar dulu dari anggota OPM/GPK yang telah sadar. Mereka dijadikan narasumber untuk memberi informasi bagaimana latihan, cara makan, cara berhubungan dengan masyarakat, dan lain-lain. “Waktu itu saya bilang ke pak Komar (Mayjen TNI Purn Komaruddin Simanjuntak, Sekjen PP PPAD-pen). Bahwa kelompok separatis bukan sembunyi di hutan atau di gunung, tapi sembunyi di bawah lidah rakyat. Kita harus melawan dengan kemampuan tempur dan territorial. Kalau kita punya kemampuan teritorial yang baik, rakyat dengan mudah akan membuka lidahnya. Dalam arti buka mulut memberi informasi apa saja yang kita butuhkan,” kata Doni Monardo. Logika sederhana, di atas (gunung, hutan) sulit menemukan makanan. Karena itu, kelompok separatis atau KKB atau apa pun istilahnya, pasti tetap bersandar kepada masyarakat non-combatan. Cepat atau lambat mereka akan masuk kampung. “Jadi, ini meliputi kombinasi perang intelijen, gerilya, teritori, dan IT sekaligus. Dengan begitu, korban bisa diminimalisir dan kemampuan melumpuhkan semakin kuat,” tambahnya. Dalam kapasitas sebagai Ketua Umum PPAD, Letjen Purn Doni Monardo menyampaikan kesiapannya membantu juniornya. “Meski kami sudah pensiun tapi selalu siap jika diperlukan. Kami tidak tega bahkan miris mendengar berita korban di pihak TNI atau Polri,” tegas Doni. Doni pun membagi pengalaman yang bisa dipetik sebagai pelajaran. Salah satunya adalah bagaimana mengubah status lawan menjadi kawan. Pengalaman di Timor Timur dan Papua ia jadikan sebagai contoh kasus. Betapa pasca kematian tokoh OPM, Theys Eluay November 2001, situasi Papua memanas. Doni Monardo tahun itu masih berpangkat Letkol dan menjabat Dandenma Paspampres. Tiga-belas tahun kemudian, saat Doni Monardo memuncaki jabatan Danjen Kopassus, ia melakukan pendekatan dengan keluarga Theys. Pada ulang tahun Kopassus ke-63 tahun 2015, Doni Monardo mengundang Boy Eluay, putra pertama Theys Eluay. Doni ingat dua perwiranya yakni Letkol Richard Tampubolon (sekarang Mayjen - Pangdam Pattimura) dan Letkol Joe Sembiring ditugaskan mengawal misi undangan perdamaian itu. Doni memberi jaket komando kehormatan kepada Boy Eluay dan dianugrahi \"keluarga baret merah\". Yang terjadi kemudian adalah sikap saling memaafkan dan melupakan serta menerima masa lalu sebagai sebuah takdir. Deklarasi damai itu bahkan disaksikan Lily Wahid (Hj. Lili Chodidjah Wahid), adik kandung mendiang Presiden Gus Dur. Saat ini, Yanto Eluay (adik Boy Eluay Almarhum) bahkan berada di garis terdepan dalam membela NKRI. Sikapnya tegas dalam mendukung NKRI, dan tegas pula dalam mengecam aksi KKB sebagai “mencoreng masyarakat adat Papua”. Yanto adalah pewaris posisi ondofolo (ketua suku) Kampung Sereh, Sentani, Papua. “Posisi kepala suku sangat kuat di Papua. Ini harus diperhatikan,” pesannya kepada Iwan. Hubungan baik itu bahkan tetap dijaga hingga hari ini. “Setiap mereka ke ibukota, harus ada pendampingan dari keluarga besar baret merah. Mereka sudah menjadi keluarga besar baret merah,” kata Doni seraya menambahkan, “jalinan yang tak boleh putus itu bertujuan untuk mengurangi beban konflik di waktu-waktu yang akan datang.” Iwan diminta meletakkan pondasi di Satuan Sandi Yudha atau yang lain. Agar dibentuk tim yang bekerja tidak saja saat mereka di Papua atau medan operasi lain. Tugas mereka merajut hubungan dengan para tokoh yang semula berseteru, lalu berbalik menjadi satu. Dulu lawan, sekarang kawan. Bukan saja di Papua, potensi konflik itu boleh jadi masih ada di tempat tempat lain. Nah, peran tim tersebut menjadi sangat strategis. \"Tujuannya untuk menurunkan risiko konflik di masa sekarang dan masa datang,” tegas Doni. Milik Bersama Pesan penting lain dari Doni adalah, jangan membuat kesan seolah-olah lebih menonjol dibanding yang lain. Jangan banding-bandingkan Kopassus dengan satuan mana pun. Kopassus harus bisa menjadi milik bersama. Bisa menjadi pasukan yang dicintai semua. Saat Doni beracara di Hawai, Amerika Serikat, ia sempat didatangi seorang komandan pasukan khusus dari sebuah negara. Ia bertanya bagaimana strategi mengubah lawan menjadi kawan. Kepada Iwan, Doni mengingatkan kembali serta menekankan pentingnya menangkap musuh atau menaklukkan musuh tanpa keluar sebutir peluru pun. “Saya katakan, berbanggalah kalau bisa menaklukkan musuh tanpa letusan senapan,\" ungkap Doni. Buku Aceh Ada satu peristiwa yang sangat mengesankan bagi Doni dan Iwan saat bertugas di Aceh. “Waktu itu Mayor Inf Iwan Setiawan adalah Kasi Ops Satgas Aceh. Saat akan mengakhiri tugas, dia telepon saya, ‘bang izin saya menghadap’,” tutur Doni mengenang. Iwan pun menghadap Doni. Rupanya, ia hendak menyerahkan sebuah buku sambil mengatakan, “Mungkin buku ini berguna bagi abang.” Mata Doni terbelakak. Buku yang ia terima berisi semua nama dan nomor telepon, baik di Indonesia atau di luar negeri, yang erat kaitannya dengan “operasi Aceh”. “Berkat buku dari Iwan itu saya bisa membongkar jaringan Aceh termasuk yang di luar negeri. Luar biasa. Rupanya dia mendapat dokumen itu, dan selama ini dia simpan. Begitu mau pulang, baru diserahkan kepada saya. Wah, terima kasih Wan… bukumu sangat berharga buat saya,” kata Doni kepada Iwan. Iwan menjawab cepat, “Saya serahkan kepada orang yang tepat.” Purna silaturahmi, Iwan sempat meminta Wadanjen Kopassus Brigjen TNI Deddy Suryadi yang ikut mendampingi untuk membuat prasasti dari kalimat yang ada di dekat sosok Jenderal Widjojo Soejono. Tulisan itu berbunyi, Bayangkari negara baru berhenti berjuang jika tidak lagi mampu mendengar tembakan salvo di samping telinga.” Dirgahayu Komando Pasukan Khusus ke 70 tanggal 16 April 2022. (***)
Tamsil Linrung, Senator Kritis yang Rajin Menulis
“Kalau amanat ini tidak lagi bisa diemban, maka sebaiknya Presiden Joko Widodo mengundurkan diri, sebagaimana tuntutan banyak pihak hari-hari belakangan,” tegas Tamsil dalam tulisan: “Saatnya Mengevaluasi Presiden”. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan FNN ADALAH Tamsil Linrung, Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang tak pernah absen dalam menyikapi berbagai kebijakan Presiden Joko Widodo di saat anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) banyak yang “sakit gigi” yang nyaris tak bisa bersuara sama sekali. Setiap kebijakan yang dirasa sangat merugikan rakyat, tidak ada satu pun anggota DPR yang berani mengkritisi Pemerintah (Presiden Jokowi). Apalagi, mayoritas partai di DPR adalah pendukung Pemerintah. BuzzerRp bakalan membela jika ada yang menyerangnya. Itulah kondisi yang terjadi di Gedung Senayan, Jakarta. Sunyi nyaris tidak ada suara sumbang sama sekali. Rakyat pun tidak tahu lagi harus lapor ke mana jika mereka ingin menyalurkan aspirasinya. DPR nyaris lumpuh! Beruntung di Senayan sana masih ada DPD yang kini dipimpin senator La Nyalla Mattalitti yang selalu kritis dalam menyikapi kebijakan Pemerintah yang dirasa sangat merugikan rakyat, bangsa, dan negara. Sikap kritis seperti La Nyalla itu juga masih melekat pada Tamsil Linrung, senator asal Sulawesi Selatan. Menariknya, sikap kritis Tamsil ini ditulis dalam bentuk artikel atau opini di media mengikuti isu terkini. Hal yang nyaris tidak pernah dilakukan oleh anggota dewan lainnya. Wartawati senior Rahmi Aries Nova mencatat, hanya segelintir anggota DPD dan DPD yang berani bersuara, lebih sedikit lagi yang memang berbuat dan berpikir untuk rakyat. Dari yang segelintir itu Tamsil termasuk satunya. Mantan anggota DPR tiga periode itu yang kini memimpin kelompok DPD di MPR RI, tak pernah berhenti untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak rakyat. Tamsil terus minta masukan dan menjalin hubungan baik dengan masyarakat, aktivis, ulama dan tokoh di dalam dan di luar pemerintahan. Tamsil tak canggung berhubungan dan bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh oposisi, bahkan dengan ulama yang paling dimusuhi pemerintah, sekelas Habib Rizieq Syihab. Tak hanya itu saja. Tamsil juga ikut datang ke rumah Rocky Gerung yang hendak digusur, dan akrab Gatot Nurmantyo dan anggota KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) lainnya. Suatu hal yang mungkin sangat dihindari bahkan ditakuti oleh anggota-anggota dewan yang lain, meski mereka mengaku sebagai wakil rakyat. Di masa lalu Tamsil juga cukup dekat dengan suami Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, mantan Ketua MPR almarhum Taufik Kiemas dan Presiden RI ke-4 almarhum Abdurrahman Wahid. Kini ia tetap membina pemuda dan mahasiswa lewat Yayasan Tali Foundation dan beberapa organisasi lain. Saat ini kecuali tengah memperjuangkan nasib-nasib guru honorer, Tamsil juga mengumpulkan sebanyak mungkin masukan dari para pakar (ahli), aktivis, mantan pejabat, tentang perlu atau tidaknya Amandemen Undang Undang Dasar 1945 untuk kelima kalinya? Kalau perlu apakah sifatnya komprehensif atau parsial? Ketika BEM UI menggelari Presiden Jokowi dengan sebutan The King of Lip Service, Aliansi Mahasiswa UGM menggelari presiden dengan juara ketidak sesuaian antara kata dan perbuatan, dan The King of Pura-pura pemberian dari BEM Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Tamsil menanggapinya. April 2020 lalu, dalam pengantar rapat terbatas mitigasi dampak Covid-19 terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, Presiden Jokowi berkata, “Saya meyakini ini (Covid-19) hanya sampai akhir tahun (2020). Tahun depan booming di pariwisata.” Media lalu gegap gempita. CNBCIndonesia misalnya, menulis judul: “Jokowi Yakin Corona Kelar di Akhir 2020: Semua Akan Liburan!\" Jelang pergantian tahun, nyatanya Corona tidak kelar. Ketimbang liburan, masyarakat lebih fokus bertahan hidup. Tapi, tidak pernah ada klarifikasi Istana tentang pernyataan presiden yang terbukti keliru itu. Sebaliknya, yang muncul malah sebuah pernyataan baru. “Memasuki 2021, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Bangkit dari Pandemi Covid-19,” begitu tulis Kompas.com. Bangkitkah kita? Tidak. Di 2021 yang bangkit justru Covid-19. Pagebluk semakin menjadi, jumlah penderita dan orang meninggal memecahkan rekor. Pertengahan 2021 justru menjadi masa paling ganas Covid-19. Lagi-lagi, Istana tak mau mengklarifikasi pernyataan presiden yang terbukti tidak terbukti tersebut. Dan seperti yang sudah-sudah, yang muncul justru sebuah pernyataan baru lagi. “Jokowi yakin PPKM darurat bisa pulihkan pandemi Covid-19 dengan cepat,” tulis Kompas.com. Kita lelah menanti, kapan ucapan Jokowi terbukti. Barangkali ada betulnya aliansi mahasiswa UGM ketika menggelarinya juara ketidaksesuaian antara kata dan perbuatan. Memang nyeleneh dan satire. Tapi, juga tak asal bunyi. Tamsil mengatakan, pernyataan seorang presiden seharusnya bukan narasi ecek-ecek. Karena tidak sedikit tim yang ada di balik argumentasi seorang presiden. Untuk satu kalimat saja, tentunya dipersiapkan dengan matang karena pengaruhnya bisa berdampak jauh. Sekadar Lip Service tidak boleh terjadi. Tahun 2021 yang disebut presiden sebagai momentum kebangkitan, justru jadi tahun yang menggelisahkan. Pandemi memuncak, rumah sakit sesak, pasien mengantri, dan tidak sedikit yang berpulang karena keterbatasan layanan rumah sakit. Tapi, apapun istilahnya, poinnya adalah pemerintah wajib melindungi dan menjaga seluruh tumpah darah Indonesia, sebagaimana amanat konstitusi. Tidak boleh ada satu pun anak negeri yang berpulang begitu saja tanpa pelayanan maksimal dari negara. “Kalau amanat ini tidak lagi bisa diemban, maka sebaiknya Presiden Joko Widodo mengundurkan diri, sebagaimana tuntutan banyak pihak hari-hari belakangan,” tegas Tamsil dalam tulisan: “Saatnya Mengevaluasi Presiden”. Ketika ramai gagasan presiden tiga periode, Tamsil langsung menulis artikel berjudul: “Tangan Istana di Balik Manuver Tiga Periode” di FNN.co.id (Rabu, 23 Juni 2021 03:33:57). Di sisi lain, Presiden Jokowi terlihat tampak dan seolah konsisten menolak wacana tiga periode sejak awal isu ini bergulir. Kalimat presiden yang lekat terngiang, hanya ada tiga kemungkinan bagi mereka yang menggulirkan isu tersebut: “ingin menampar mukanya, ingin menjerumuskannya, atau ingin cari muka”. Sejauh ini, Jokowi mengisyaratkan kekeh menolak. Ditimpali pernyataan berkop Istana lansiran Juru Bicara Presiden. Katanya, Jokowi tegak lurus kepada konstitusi UUD 1945 dan setia kepada reformasi 1998. Kendati menolak, namun tidak terlihat respon tegas Presiden. Tidak ada larangan atau teguran keras kepada mereka yang mengusung dirinya. Padahal, hanya Jokowi yang berhak melarang dan menegur. Atas nama demokrasi, yang lain di luar Jokowi tidak memiliki hak tersebut. Hal ini mengingatkan ketika Jokowi menjabat Gubernur DKI Jakarta. “Saya mau fokus menyelesaikan banjir, macet, bajaj, monorel, MRT. Saya gak ada mikir itu (pencalonan pilpres),” ujarnya pada media, 7 Februari 2013. Namun bandul politik yang tampaknya menciptakan momentum ketika itu, rupanya mengubah sikap Jokowi 180 derajat. Dalam polemik presiden tiga periode kali ini, Jokowi tentu saja kembali ada di pusaran. Seseorang yang tidak ingin diusung tentu punya hak melarang orang lain yang memaksakan diri mengusungnya, apalagi dilakukan tanpa izin. Respon keras Presiden Jokowi penting supaya wacana presiden tiga periode tidak berlanjut sebagaimana juga menjadi keinginan Presiden Jokowi. Juga agar rakyat tidak keliru memahami sikap presiden. Itulah sebagian sikap kritis Tamsil Linrung pada Pemerintah. Menariknya, sikap kritisnya itu tidak hanya disampaikan dalam forum-forum terbuka. Tapi, juga lewat tulisan-tulisannya. Inilah bedanya Tamsil dengan anggota DPD dan DPR di Senayan. Tamsil Linrung adalah politikus kelahiran Pangkep, Sulawesi Selatan, pada 17 September 1961 yang saat ini menjabat Anggota DPD. Sebelumnya, dia menjadi anggota DPR selama 3 periode dari Fraksi PKS. Saat kecil Tamsil Linrung merupakan anak yang cerdas dan pintar, berbeda dengan teman teman sebayanya. Dia lahir dari latar belakang keluarga guru hingga menjadikan Tamsil menjadi sosok anak yang pintar. Kala itu di saat teman-teman sebayanya masih kelas 1 SD, Tamsil Linrung sudah langsung masuk kelas 4 SD. Selain rajin menulis artikel, Tamsil juga pernah menulis buku biografi yang mengulas perjalanan politiknya. Buku setebal 361 halaman itu ditulis oleh Lina M Kamaruddin menceritakan detik-detik lahirnya Tamsil di Puskesmas Segeri Mandalle. Tamsil adalah putra dari pasangan Linrung dan Hatidjah. Linrung adalah guru di salah satu sekolah di Kabupaten Pangkep. Tamsil merupakan anak ketujuh. Tamsil dalam bahasa Arab adalah \'teladan\'. Sementara Linrung adalah \'melindungi\' dalam bahasa Bugis. Buku yang dicetak di PT Semesta Rakyat Merdeka itu juga menceritakan alasan Tamsil pindah dan sekolah di SMA 1 Parepare. Termasuk mengapa mengabil jurusan IPS meski nilai seluruh mata pelajaran IPA-nya bagus. Demikian halnya memilih Kampus IKIP sekarang UNM Makassar. “Waktu itu banyak yang tak lulus tes, karena ketatnya persaingan apalagi jurusan yang saya ambil adalah jurusan yang paling banyak peminatnya (Ekonomi Perusahaan),” kata Tamsil Linrung. Jangan heran kalau sekarang ini, sesuai namanya, Tamsil Linrung menjadi teladan dan sering melindungi serta membantu rakyat. (*)
POPULER
