ENERGI
Milenial di Jatim Diajak Jaga Kedaulatan Energi
Surabaya, FNN - Rumah Milenial Jawa Timur mengajak seluruh milenial di Provinsi Jatim untuk turut berpartisipasi dalam menjaga keandalan dan kedaulatan energi di Indonesia. Koordinator Rumah Millenial Jawa Timur Febryan Kiswanto di Surabaya, Kamis, mengatakan bahwa menjaga kedaulatan energi dapat diagendakan dalam ruang kajian maupun lokakarya yang mengajak para pakar untuk memberikan dukungan. "Kita tahu bahwa, hasil Persetujuan Paris (Paris Aggrement) yang dibuat pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2015 berisikan persetujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan iklim dunia," katanya. Oleh karena itu, lanjut dia, prioritas pengembangan energi nasional didasarkan prinsip mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan. Untuk mewujudkan hal itu, Rumah Millennial Jatim mengagendakan kajian maupun lokakarya dalam bentuk diskusi kelompok terpumpun secara rutin, seperti halnya diskui bertemakan "Membangun Kebijaksanaan Pemuda terhadap Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Berkelanjutan" di Surabaya pada Rabu (7/7). Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang, mulai dari Kementerian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diwakili Dirjen Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) sebagai regulator, pakar akademisi EBT dari Universitas Indonesia, Manager Eksekutif Direktur Niaga PT PLN (Persero), hingga pemerhati lingkungan Walhi Jatim. Koordinator Keteknikan Lingkungan dan Panas Bumi Dirjen EBTKE Roni Chandra Harahap dalam diskusi tersebut menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen melaksanakan Paris Agreement yakni mengurangi emisi karbon hingga menurunkan suhu udara sampai dua derajat Celsius. Selain itu, ia mengatakan bahwa peta jalan pengembangan EBT akan terus berlangsung. Sebagaimana data yang disampaikan bahwa pada 2020 bauran EBT sebesar 11,2 persen dan pada 2025 akan mencapai 23 persen. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak sebelumnya, mengharapkan potensi EBT mampu dikelola untuk mendorong generasi muda berperan konkret menghadirkan ruang keilmuan dalam perumusan kebijakan publik, bukan hanya kepentingan semata. (mth)
Anggaran Stimulus Listrik Triwulan III 2021 Capai Rp2,33 Triliun
Jakarta, FNN - Pemerintah memutuskan untuk tetap memberikan stimulus sektor ketenagalistrikan kepada masyarakat dan pelaku usaha pada periode Juli hingga September 2021. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menyebutkan jumlah anggaran untuk perpanjangan stimulus listrik pada triwluan III 2021 tersebut mencapai Rp2,33 triliun dari alokasi semester I sekitar Rp6,94 triliun. "Mempertimbangkan kondisi yang terjadi di masyarakat saat ini, terutama terkait dengan implementasi PPKM Darurat, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan stimulus program ketenagalistrikan hingga triwulan III 2021," kata Rida. Nilai perpanjangan stimulus listrik yang diberikan pemerintah sama dengan nilai yang diberikan pada triwulan II periode April hingga Juni 2021. Pelanggan golongan rumah tangga, bisnis kecil, dan industri kecil daya 450 voltampere (VA) baik reguler maupun prabayar mendapat diskon 50 persen. Sedangkan bagi pelanggan golongan rumah tangga bersubdisi berdaya 900 VA hanya mendapatkan diskon sebesar 25 persen. Pembebasan biaya beban atau abonemen, serta pembebasan ketentuan rekening minimum sebesar 50 persen bagi pelanggan industri, bisnis, dan sosial. Adapun bagi pelanggan pascabayar, diskon diberikan dengan langsung memotong tagihan rekening listrik pelanggan. Sementara untuk pelanggan prabayar, diskon tarif listrik diberikan saat pembelian token listrik. "Total anggaran yang dibutuhkan untuk pemberian stimulus program ketenagalistrikan hingga triwulan III 2021 mencapai Rp9,27 triliun dengan pelanggan penerima manfaat sekitar 33,74 juta pelanggan," kata Rida. Apabila terdapat pelanggan yang telah melakukan transaksi pembayaran rekening listrik maupun pembelian token listrik di awal Juli 2021, maka PLN akan memberikan restitusi. Pelaksanaan restitusi bagi pelanggan reguler atau pascabayar berupa nilai diskon yang akan menjadi saldo di bulan berikutnya. Sedangkan bagi pelanggan Prabayar, nilai diskon akan diberikan dalam bentuk token restitusi. Dalam pelaksanaan program stimulus listrik tersebut, Kementerian ESDM menyampaikan agar PLN tetap berupaya menjaga efisiensi pengusahaan tenaga listrik dan tetap menjaga kualitas pelayanan yang diberikan kepada konsumen. (mth)
Pertamina Sediakan Bahan Bakar Standar Euro IV Mulai Agustus
Jakarta, FNN - Manager Product and Service Development Subholding Commercial and Trading Pertamina Choerniadi Tomo menyatakan kesiapan perseroan untuk memproduksi bahan bakar minyak jenis solar dengan kadar setana 51 dan kandungan sulfur maksimal 50 ppm mulai Agustus 2021. Hal itu menyusul pernyataan pemerintah yang akan menerapkan kebijakan standar emisi Euro IV mulai 1 April 2022, setelah sebelumnya sempat tertunda pada April tahun ini akibat pandemi COVID-19. "Rencananya pada bulan Agustus ini sudah bisa memproduksi melalui refinery Dumai dan Balikpapan. Kami akan memproduksi sekitar 100 juta barel di masing-masing refinery," kata Choerniadi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. Pertamina akan menyalurkan produk solar rendah emisi menggunakan saluran distribusi Pertamina Dex yang berasal dari empat kilang, yaitu RU II Dumai, RU V Balikpapan, RU VI Balongan, dan RU IV Cilacap. Perseroan menargetkan sebaran Pertamina Dex di daerah mencapai 2.055 outlet pada 31 Desember 2021. Jumlah itu akan meningkatkan hingga April 2022. Saat ini terdapat empat daerah yang belum menyediakan Pertamina Dex, yaitu Tarakan, Ternate, Jayapura, dan Ambon. Perseroan memastikan produk tersebut siap digunakan pada tahun ini. "Kalau masih ada daerah lain yang belum siap, kami akan kirimkan dalam bentuk kemasan jerigen," kata Choerniadi. Lebih lanjut Choerniadi memaparkan timeline produksi Pertamina Dex Euro IV akan disimpan di tangki yang ada dan sebagian lainnya akan dimasukkan ke tangki eksisting yang kandungan sulfurnya sekitar 100 hingga 150 ppm. "Mudah-mudahan bisa siap di tanggal 1 April 2022, sesuai dengan keinginan stakeholder bersama," kata Choerniadi. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) menyatakan dukungan mereka terhadap penerapan standar emisi Euro IV untuk kendaraan diesel yang dimulai 1 April 2022. "Penerapan bahan bakar diesel Euro IV sebaiknya tetap dilaksanakan bulan April 2022. Selain kami mempersiapkan unit kendaraan, tentunya perlu mempersiapkan macam-macam lainnya seperti laboratorium uji mesin," kata Sekretaris Gaikindo Abdul Rochim. (mth)
Satu Tahun Ahok Komut, Pertamina Dua Kali Kebakaran
Jakarta, FNN - Baru sekitar satu tahun Ahok menjadi Komisaris Utama, PT Pertamina Pesero mengalami dua kali kebakaran. Sebelumnya terjadi kebakaran hebat di Pertamina Balongan, kini kebakaran serupa terjadi di kilang Cilacap. Kebakaran melanda area Pertamina Refinery Unit (RU) IV Cilacap, Jawa Tengah, Jumat malam (11/6/2021). Dalam berbagai informasi yang disebarkan publik di Twitter kobaran api melahap tangki 39 paraxyline sekitar pukul 19.45 WIB. Penyebab kebakaran masih belum diketahui, namun saat kejadian sedang ada petir. Pertamina Unit Pengolahan IV Cilacap merupakan salah satu dari 7 jajaran unit pengolahan yang memiliki kapasitas produksi terbesar yakni 348.000 barel per hari. Kilang ini bernilai strategis karena memasok 44 persen kebutuhan BBM nasional atau 75 persen kebutuhan BBM di Pulau Jawa. Selain itu kilang ini merupakan satu-satunya kilang di tanah air saat ini yang memproduksi aspal dan base oil. PT Pertamina (persero) masih berupaya mengendalikan kebakaran yang terjadi pada salah satu tanki yang berisi benzene. Manajer Communications, Relations, and CSR Pertamina RU IV Cilacap Hatim Ilwan mengatakan pihaknya saat ini masih terus dilakukan upaya pemadaman sisa api di area bundwall. "Upaya pendinginan juga masih terus dilakukan untuk mencegah api timbul kembali," kata Hatim dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, Kebakaran tangki di area Kilang Cilacap, Jawa Tengah ini terjadi pada pukul 19.45 (11/06) dan penyebab kebakaran masih belum diketahui. Upaya pemadaman dilakukan dengan menggunakan penyemprotan foam ke arah titik api. Sejumlah 50 petugas pemadam diturunkan untuk menangani kebakaran. Kilang Cilacap merupakan satu dari enam Kilang Pertamina dan kapasitas pengolahan 270 ribu barel per hari. Kilang ini memiliki sekitar 200 tangki untuk menampung crude yang akan diolah, gas serta BBM hasil pengolahan minyak mentah. Meskipun terjadi kebakaran, Pertamina memastikan pasokan BBM dan elpiji untuk masyarakat tetap aman. (ant)
Pemerintah Siapkan Stimulus Percepat Proyek Hulu Migas Laut Dalam
Jakarta, FNN - Pemerintah menyiapkan paket stimulus demi mempercepat penyelesaian proyek pengembangan hulu migas di laut dalam atau Indonesia Deepwater Development (IDD) agar tetap menjadi prioritas dalam upaya menjaga produksi minyak bumi dan gas nasional. "Pemerintah mendukung pengembangan lapangan baru untuk bisa eksploitasi sumber migas yang ada," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam keterangannya di Jakarta, Rabu. Berdasarkan laporan SKK Migas, proyeksi permintaan bahan bakar minyak dalam negeri saat ini mencapai 1,4 juta barel per hari dengan kapasitas produksi kilang sekitar 800 ribu barel, sehingga kekurangan pasokan mesti disuplai dari produk impor. Dalam upaya memenuhi kebutuhan minyak di dalam negeri, pemerintah akan memaksimalkan semua potensi hulu migas agar dapat menghasilkan bahan bakar guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri. "Pemerintah terus mendorong usaha peningkatan cadangan, produksi migas, dan optimalisasi pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan domestik yang saat ini tercatat sebesar 63,9 persen," kata Arifin. Terdapat sembilan paket stimulus yang diberikan pemerintah demi memperbaiki iklim investasi hulu migas yang mengalami dampak pandemi COVID-19. Stimulus tersebut berupa penundaan pencadangan biaya kegiatan pasca operasi, tax holiday untuk pajak penghasilan, penghapusan biaya pemanfaatan kilang gas alam cair Badak, penundaan atau penghapusan pajak pertambahan nilai gas alam cair, dan penghapusan biaya sewa barang milik negara hulu migas. Selain itu ada juga stimulus penundaan atau pengurangan hingga 100 persen pajak tidak langsung, gas bisa dijual dengan harga diskon untuk semua skema di atas take or pay dan Daily Contract Quantity, fleksibilitas kebijakan fiskal, serta pembahasan pajak bagi usaha penunjang kegiatan hulu migas. Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan dari sembilan stimulus tersebut sudah ada enam stimulus yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah. Salah satu bentuk kelonggaran investasi di hulu migas, lanjut dia, adalah beberapa Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas (KKKS) bisa melakukan monetisasi potensi migas yang dikelola oleh mereka. "Saat ini juga sudah di bangun one door service policy. Jadi, sekarang begitu banyak aspek diusahakan agar investasi bisa berjalan dengan baik," ucap Dwi. (sws)
Harga Minyak Jatuh Lagi di Asia Terseret Rapuhnya Pemulihan Global
Tokyo, FNN - Harga minyak turun lebih banyak di perdagangan Asia pada Selasa pagi, terseret meningkatnya kekhawatiran tentang rapuhnya pemulihan global dalam permintaan minyak mentah dan bahan bakar saat data menunjukkan impor minyak China turun pada Mei. Harga minyak mentah Brent turun 11 sen atau 0,2 persen, menjadi diperdagangkan di 71,38 dolar AS per barel pada pukul 01.51 GMT, setelah jatuh 0,6 persen semalam. Harga minyak mentah WTI AS turun 13 sen atau 0,2 persen, menjadi diperdagangkan di 69,10 dolar AS per barel, setelah merosot 0,6 persen di sesi sebelumnya. "Impor minyak China berada pada level terendah lima bulan ... akan cenderung mengonfirmasi kelemahan di pasar Asia," kata Direktur Energi Berjangka Mizhuo Securities, Bob Yawger. Impor minyak mentah China anjlok 14,6 persen pada Mei, dari level tertinggi tahun sebelumnya, dengan kedatangan harian di level terendah tahun ini, karena pemeliharaan di kilang-kilang membatasi permintaan untuk pembelian minyak. Harga minyak mentah telah meningkat dalam beberapa pekan terakhir, dengan Brent melonjak hampir 40 persen tahun ini dan WTI naik lebih dari itu, di tengah ekspektasi permintaan akan kembali karena beberapa negara berhasil memvaksinasi populasi terhadap COVID-19. Pengekangan pasokan oleh Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan sekutunya yang dikenal sebagai OPEC+ juga membantu menopang harga. Tetapi importir minyak utama seperti India telah melalui gelombang infeksi yang terus mengancam kenaikan permintaan global yang diharapkan pada paruh kedua tahun ini. (sws)
Pemerintah Perlu Perpres Terkait Target Sejuta Barel Minyak Per Hari
Jakarta, FNN - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, meminta Pemerintah mengeluarkan regulasi setingkat Peraturan Presiden dalam rangka mewujudkan target 1 juta barel per hari (bph) pada 2030. "Selama tidak ada Perpres maka bisa dibilang Pemerintah tidak serius mewujudkan target lifting 1 juta bph ini," kata Mulyanto dalam siaran pers di Jakarta, Selasa. Mulyanto menilai tanpa dasar hukum yang kokoh penetapan target lifting minyak yang dibuat SKK Migas hanya mimpi dan angan-angan, yang tidak bisa direalisasikan. Ia mendesak pemerintah agar mengeluarkan Perpres untuk mendukung penetapan target lifting minyak 1 juta bph tersebut agar komitmen atas target lifting minyak ini, bukan sekedar komitmen SKK Migas tetapi komitmen Pemerintah. Menurut dia, bila ingin mengejar target 1 juta bph pada 2030, maka paling tidak target lifting minyak pada 2022 harus ada di rentang 705-725 ribu bph. Berdasarkan data dari Kementerian ESDM, realisasi lifting minyak tahun 2020 sebesar 707 ribu bph, target lifting minyak tahun 2021 sebesar 705 ribu bph dan rencana target lifting minyak di 2022 sebesar 686–726 ribu bph. Sementara realisasi cost recovery pada tahun 2020 sebesar 8,12 miliar dolar AS perkiraan realisasi pada tahun 2021 sebesar 8,52 miliar dolar, sedang asumsi makro cost recovery untuk tahun 2022 sebesar 8,65 miliar. Sebelumnya, Pemerintah mengejar target produksi satu juta barel minyak per hari (BOPD) dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari (BSCFD) pada 2030 untuk menopang kebutuhan energi nasional. Dalam waktu sembilan tahun ke depan, pemerintah akan melakukan sejumlah upaya guna mewujudkan target tersebut mulai dari menyederhanakan izin pengusahaan wilayah kerja minyak dan gas nonkonvensional, transformasi sektor hulu migas, hingga mendatangkan investasi senilai 250 miliar dolar AS. "Dalam aturan baru nanti wilayah kerja eksisting dapat langsung melakukan eksplorasi maupun eksploitasi migas nonkonvensional tanpa kontrak baru," kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji. Pemerintah juga akan melaksanakan studi migas nonkonvensional di seluruh wilayah kerja aktif untuk menentukan potensi, lalu melakukan pengeboran produksi. Tutuka menjelaskan pemerintah akan memanfaatankan teknologi menggunakan multi-stage fractured horizontal (MSFH) sebagai proyek percontohan dengan estimasi biaya per sumur mencapai 22 juta dolar AS, yang diproyeksikan dapat memaksimalkan kegiatan eksplorasi dan ekspoitasi migas nonkonvensional. "Kami berharap dapat memperoleh data yang berguna melalui pengeboran ini," kata Tutuka. Merujuk data Kementerian ESDM, potensi migas nonkonvensional di Indonesia bersumber dari coal bed methane atau gas yang tersimpan di dalam batubara sebesar 453,30 triliun kaki kubik gas (TCF). Selain itu, terdapat juga potensi shale gas sebanyak 574 TCF. Shale gas merupakan gas yang terperangkap di batu serpih sebagai gas bebas yang mengisi pori-pori atau rekahan atau gas yang tersimpan di fragmen organik. (sws)
2.757 Pekerja Chevron Pacific Indonesia Jadi Pekerja Pertamina Grup
Pekanbaru, FNN - Sebanyak 2.757 pekerja Chevron Pacific Indonesia siap bergabung menjadi calon pekerja Pertamina Grup, menjelang alih kelola Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) ke Pertamina Hulu Rokan (PHR) pada 9 Agustus 2021. "Selamat datang kepada 2.757 pekerja Chevron Pacific Indonesia, calon pekerja Pertamina Grup," kata Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati melalui keterangan resmi Pjs. SVP Corporate Communications & Investor Relations, Fajriyah Usman, Minggu. Menurut dia, alih kelola ke Pertamina sebagai perusahaan nasional akan memberi manfaat yang lebih luas lagi bagi negara dari sisi pengelolaan dan penerimaan negara serta memperkuat posisi Pertamina sebagai salah satu lokomotif pembangunan dan perekonomian nasional. Perusahaan, katanya, juga memiliki amanah dan tugas mulia yakni diberi target memproduksi migas 1 juta barel pada tahun 2030, sehingga dibutuhkan komitmen dan dedikasi seluruh elemen pekerja khususnya Subholding Upstream untuk dapat mewujudkan cita-cita ini. Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi sebagai Subholding Upstream Budiman Parhusip menjelaskan bahwa ke depan Blok Rokan akan dikelola oleh PHR di bawah naungan PT Pertamina Hulu Energi selaku Subholding Upstream. "Saat ini, PHR mengelola Wilayah Kerja dan Asset Hulu di Wilayah Sumatera yang dikenal dengan Regional 1-Sumatera Subholding Upstream," katanya. Ia menjelaskan, dengan sistem Regionalisasi ini, antara Wilayah Kerja dan Aset yang saling berdekatan khususnya Sumatera dalam hal ini, dapat dilakukan optimalisasi lapangan dan efektifitas pengembangan operasi. Sehingga dengan bergabungnya Pekerja CPI juga akan lebih membuka kesempatan pengembangan karir. Direktur Utama PHR Jaffee Arizon Suardin menambahkan penjelasan mengenai PHR yang juga sebagai Regional 1-Sumatera di Subholding Upstream Pertamina bahwa PHR, selain mengelola blok Rokan, juga mengelola seluruh blok atau wilayah kerja Pertamina di Sumatera. "Kita ingin tumbuh secara signifikan dan sustainable dengan fokus pada semua potensi yang masih bisa dikembangkan. Business Continuity untuk mempertahankan bahkan meningkatkan produksi serta safety dan reliability tetap menjadi yang utama dalam melaksanakan pekerjaan," katanya. Pertamina melalui PHR juga akan memastikan transfer operatorship berjalan lancar sehingga bisa menyelesaikan program di tahun 2021 dan tumbuh signifikan pada tahun-tahun berikutnya," kata Jaffee. (sws)
Mantan Menteri ESDM: RI Butuh Badan Pengelola Hulu Migas Independen
Jakarta, FNN - Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro mengatakan Indonesia membutuhkan badan pengelola independen untuk menarik investasi hulu minyak dan gas (migas), mengingat negeri ini masih membutuhkan komoditas tersebut untuk memenuhi energi di masa depan. Badan khusus di luar pemerintah tersebut, lanjut dia, melakukan pengaturan, pengurusan, dan pengawasan, terhadap implementasi kebijakan pengelolaan migas yang dilandasi undang-undang. “Di masa depan perlu dipastikan kontrak kerja sama dengan KKKS dilakukan oleh badan khusus independen, bukan dengan pemerintah. Tujuannya, agar segala risiko bisnis tidak terkena kepada negara,” kata Purnomo pada Forum Group Discusion (FGD) "Tata Keloka Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagai Lokomotif Ekonomi yang Selaras dengan Kebutuhan Industri," di Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Jawa Tengah. Pada keterangan tertulis Undip, Sabtu, disebutkan pembicara lain yang tampil dalam acara itu adalah Dekan Fakultas Hukum Undip Retno Saraswati, Guru Besar Fakultas Hukum Undip Joko Priyono, dan Praktisi Hukum Migas Ali Nasir. Mantan Menteri ESDM itu menuturkan banyak kasus di masa lalu yang akhirnya membawa negara berhadapan dengan tuntutan pengadilan karena pemerintah terlibat dalam pengelolaan kontrak. Menurut dia, BPMIGAS (cikal bakal SKK Migas) yang lahir tahun 2001 sebetulnya cukup ideal karena merupakan lembaga independen, tidak termasuk dalam eksekutif dan bukan bagian dari BUMN yang menjalankan bisnis migas. “Ini baik untuk semua pihak, termasuk Pertamina sebagai BUMN. Terbukti ketika menjadi BUMN yang setara dengan KKKS, Pertamina berkembang dan labanya naik. BPMIGAS pun kemudian bisa mengawal industri hulu migas dengan baik, terbukti banyak proyek yang berhasil dilahirkan, misalnya Tangguh Train 1 sampai 3, juga pengembangan Lapangan Cepu yang kini memasok 30 persen produksi nasional,” kata Purnomo. Ketika menjadi Menteri ESDM, kata dia, usaha mengawal kelahiran BPMIGAS bukan perkara sederhana karena terjadi banyak pihak yang berkepentingan. Proses tarik-tarikan kepentingan terlihat masih terjadi ketika lembaga itu sudah lahir, terbukti empat kali lembaga itu menghadapi judicial review yaitu di tahun 2003, 2004, 2007 dan yang terakhir di tahun 2012. “Yang terakhir berhasil membuat BPMIGAS dibubarkan sehingga kemudian lahir SKK Migas yang hanya didasarkan pada Kepres. Ini sebetulnya aneh karena lembaga ini sudah berjalan selama 10 tahun dan punya prestasi. Dibubarkan oleh pihak-pihak yang tidak ada hubungannya dengan hulu migas,” kata Purnomo. Sementara itu Dekan Fakultas Hukum Undip Retno Saraswati, menyoroti langkah pemerintah yang belum juga menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2012 untuk membentuk badan pengelola hulu migas baru, padahal hampir 10 tahun. “Apa yang menjadi putusan MK ini seharusnya sudah final. Oleh karena itu harus segera ditindaklanjuti karena kita butuh kepastian dan kepatuhan hukum,” katanya. Pendapat senada dikemukakan Praktisi Hukum Migas Ali Nasir. Menurutnya masalah kepastian hukum menjadi sorotan investor karena bisnis hulu migas adalah bisnis jangka panjang. Sebelum membuat keputusan investasi, calon investor harus bisa membuat kalkulasi keekonomian suatu kegiatan atau proyek. Oleh karena itu pihaknya berharap, rencana DPR dan pemerintah membahas UU Migas baru harus memiliki tujuan menarik investor, slah satu yang harus diperhatikan adalah sanctity of contract di segala hal, termasuk pada rezim pajak yang diterapkan (assume and discharge), sehingga investor bisa mendapat kepastian. “Satu hal lagi, agar dipastikan perselisihan tidak masuk ke ranah pidana. Ini membuat investor ketakutan karena terkait kepastian hukum,” kata Ali. (sws)
ESDM: Realisasi Investasi Ketenagalistrikan 18,4 Persen
Jakarta, FNN - Kementerian ESDM mencatat realisasi investasi ketenagalistrikan masih terbilang minim dengan angka 1,82 miliar dolar AS atau setara Rp26,19 triliun pada kuartal I 2021, sedangkan target yang ditetapkan tahun ini 9,91 dolar AS. "Nilai 1,82 miliar dolar AS ini kalau dibandingkan target total 9,91 dolar AS itu hitungan saya 18,4 persen, jadi masih minim," kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana di Jakarta, Jumat. Rida menjelaskan pandemi COVID-19 yang masih melanda banyak negara di dunia, termasuk Indonesia, telah menghambat masuknya tenaga kerja asing, peralatan, dan material sehingga pekerjaan konstruksi mengalami keterlambatan. Selain itu permintaan listrik yang berkurang hingga penurunan kemampuan pendanaan PLN akibat penurunan penjualan listrik dari pelanggan non-subsidi, terutama industri dan bisnis. "Ada alasannya kenapa belum tercapai...karena COVID-19 masih melanda mengurangi pergerakan orang serta alat dengan sendirinya memperlambat pergerakan dolar, sehingga menyebabkan realisasinya seperti itu," kata Rida. Dari total realisasi investasi yang tercatat pada April 2021 pekerjaan konstruksi yang terus bergerak terdiri dari proyek pembangkit sebesar 1,01 miliar dolar AS atau setara Rp14,51 triliun dan proyek transmisi 340 juta dolar AS atau sekitar Rp4,87 triliun. Selanjutnya proyek gardu induk 180 juta dolar AS atau sekitar Rp2,65 triliun dan proyek distribusi mencapai 290 juta dolar AS atau setara Rp4,17 triliun. "Kita masih punya waktu untuk mendorong realisasi agar subsektor ketenagalistrikan ini, juga bisa berkontribusi terhadap pencapaian investasi secara nasional," kata Rida. Dalam upaya meningkatkan realisasi investasi ketenagalistrikan tersebut pemerintah akan meningkatkan kemudahan masuknya tenaga kerja asing maupun peralatan dari luar negeri dengan menerbitkan Surat Keterangan Proyek Strategis Nasional, menyelesaikan masalah pembebasan lahan hingga renegosiasi kontrak PLN dengan perusahaan listrik swasta untuk perpanjangan Commercial Operation Date (COD). Pemerintah juga berupaya meningkatkan permintaan listrik melalui koordinasi percepatan pertumbuhan potensi permintaan listrik baru di kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, kawasan pariwisata strategis nasional, sentra kelautan dan perikanan terpadu, serta smelter. Tak hanya itu, pemerintah juga mendorong peningkatan kemampuan pendanaan PLN melalui pemberian kompensasi tarif dan peningkatan pendanaan Penyertaan Modal Negara (PNM).
POPULER
