ENERGI
Industri Hulu Migas Sumbang Penerimaan Negara Rp96,7 Triliun
Jakarta, FNN - Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengungkapkan penerimaan negara dari industri hulu minyak dan gas bumi mencapai 6,67 miliar dolar AS atau setara Rp96,7 triliun sepanjang semester I 2021. "Peneriman negara mencapai 667 miliar dolar AS atau ekuivalen sekitar 91 persen dari target 7,28 dolar AS," kata Dwi Soetjipto dalam konferensi pers virtual yang dipantau di Jakarta, Jumat. Jumlah penerima negera yang tinggi itu didukung harga minyak yang berangsur membaik setelah sempat jatuh saat pandemi merebak pada 2020 lalu. Harga Indonesian Crude Price (ICP) mencapai 70,23 dolar AS per barel pada Juni 2021. SKK Migas akan menggunakan momentum harga yang membaik itu untuk mendorong agar KKKS lebih agresif dalam merealisasikan kegiatan operasi hulu migas. Lebih lanjut Dwi menjelaskan penerimaan negara yang maksimal itu merupakan buah usaha hulu migas dalam mengoptimalkan kegiatan dan biaya, antara lain pemilihan prioritas kegiatan work order dan maintenance routine and inspection, efisiensi general administration khususnya akibat adanya pembatasan kegiatan. “Upaya ini berhasil membuat biaya per barel pada Semester I tahun 2021sebesar 12,17 dolar AS per BOE lebih rendah dibandingkan Semester I tahun 2020 sebesar 13,71 dolar AS per BOE,” jelas Dwi. Pada Semester I 2021, capaian lifting minyak dan gas bumi rata-rata sebesar 1,64 juta barel setara minyak per hari (MBOEPD) atau 95 persen dari target APBN yang ditetapkan untuk tahun ini sebesar 705 ribu BOPD, sedangkan lifting gas sebesar 5.430 MMSCFD dari target APBN sebesar 5.638 MMSCFD atau tercapai 96 persen. SKK Migas dan KKKS berkolaborasi merelaksasikan program Filling The Gap (FTG) untuk mengejar target lifting. Program itu telah memberikan tambahan minyak rata-rata 1.900 BOPD. "Tambahan ini diluar rencana tambahan yang direncanakan dalam work, program, and budget (WPB) 2021. Ke depan, kami akan meneruskan Program FTG dan juga mengajak KKKS untuk melakukan akselerasi WPB sehingga diharapkan bisa memenuhi target APBN 2021," tegas Dwi. Selain itu, SKK Migas juga melakukan berbagai usaha lain untuk mengejar capaian target, seperti mengupayakan tiga insentif hulu migas agar dapat disetujui oleh pemerintah. Ketiga insentif tersebut adalah tax holiday untuk pajak penghasilan di semua wilayah kerja migas, penyesuaian biaya pemanfaatan Kilang LNG Badak sebesar 0,22 dolar AS per MMBTU, dan dukungan dari kementerian yang membina industri pendukung hulu migas terhadap pembahasan pajak bagi usaha penunjang kegiatan hulu migas.(mth)
DEN Susun Peta Jalan Transisi Energi Skema Hadapi Tren Global
Jakarta, FNN - Dewan Energi Nasional (DEN) sedang menyusun peta jalan transisi energi untuk menghadapi tren global mengenai pembangunan energi rendah karbon dan pemanfaatan energi ramah lingkungan. "Penyusunan peta jalan transisi energi merupakan program kerja DEN periode 2021-2025," kata Anggota DEN Satya Widya Yudha dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Minggu. Tahun ini, DEN menargetkan inventarisasi berbagai aksi mitigasi untuk setiap sektor dan subsektor energi hingga nol bersih emisi yang dapat menjadi bahan komunikasi publik terkait skenario pemerintah dalam penerapan kebijakan transisi energi. Selanjutnya pada 2022, peta jalan transisi energi diproyeksikan sudah menjadi dokumen resmi termasuk skenario ambisius nol bersih emisi dan aksi mitigasi sektor energi sebagai bahan rekomendasi DEN. Proposisi kebijakan menuju nol bersih emisi dalam transisi energi dilakukan dengan tetap menjaga ketahanan energi nasional pada koridor ketahanan energi berupa ketersediaan, aksesibilitas, keterjangkauan, dan penerimaan serta tidak membebani perekonomian. Adapun tantangan terbesar transisi energi adalah pemenuhan penyediaan listrik dari sumber energi terbarukan dan mewujudkan dukungan teknologi untuk menyiapkan pasokan listrik. Sebelumnya diberitakan, pemerintah berkomitmen akan menghentikan pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara sebanyak 53 gigawatt pada rentang 2025 hingga 2045. Inisiatif tersebut untuk mendukung kebijakan nol bersih emisi di Indonesia pada subsektor ketenagalistrikan. Ketika pembangkit energi fosil padam satu per satunya, maka kekosongan pembangkit akan diganti oleh pembangkit energi terbarukan yang bersumber dari matahari, air, angin, biomassa, hingga panas bumi. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Laksmi Dhewanthi menyatakan interaksi dari berbagai sektor termasuk sektor energi akan sangat mempengaruhi dan sangat menentukan keberhasilan capaian Nationally Determined Contributions (NDC) secara utuh. "Summary energi yang masih berjalan dalam mendukung skenario net zero emission nasional berbentuk policy intervention, antara lain peaking emisi sebelum 2040 dan net zero emission pembangkit di 2050," kata Laksmi. (mth)
Milenial di Jatim Diajak Jaga Kedaulatan Energi
Surabaya, FNN - Rumah Milenial Jawa Timur mengajak seluruh milenial di Provinsi Jatim untuk turut berpartisipasi dalam menjaga keandalan dan kedaulatan energi di Indonesia. Koordinator Rumah Millenial Jawa Timur Febryan Kiswanto di Surabaya, Kamis, mengatakan bahwa menjaga kedaulatan energi dapat diagendakan dalam ruang kajian maupun lokakarya yang mengajak para pakar untuk memberikan dukungan. "Kita tahu bahwa, hasil Persetujuan Paris (Paris Aggrement) yang dibuat pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2015 berisikan persetujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan iklim dunia," katanya. Oleh karena itu, lanjut dia, prioritas pengembangan energi nasional didasarkan prinsip mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan. Untuk mewujudkan hal itu, Rumah Millennial Jatim mengagendakan kajian maupun lokakarya dalam bentuk diskusi kelompok terpumpun secara rutin, seperti halnya diskui bertemakan "Membangun Kebijaksanaan Pemuda terhadap Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Berkelanjutan" di Surabaya pada Rabu (7/7). Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang, mulai dari Kementerian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diwakili Dirjen Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) sebagai regulator, pakar akademisi EBT dari Universitas Indonesia, Manager Eksekutif Direktur Niaga PT PLN (Persero), hingga pemerhati lingkungan Walhi Jatim. Koordinator Keteknikan Lingkungan dan Panas Bumi Dirjen EBTKE Roni Chandra Harahap dalam diskusi tersebut menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen melaksanakan Paris Agreement yakni mengurangi emisi karbon hingga menurunkan suhu udara sampai dua derajat Celsius. Selain itu, ia mengatakan bahwa peta jalan pengembangan EBT akan terus berlangsung. Sebagaimana data yang disampaikan bahwa pada 2020 bauran EBT sebesar 11,2 persen dan pada 2025 akan mencapai 23 persen. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak sebelumnya, mengharapkan potensi EBT mampu dikelola untuk mendorong generasi muda berperan konkret menghadirkan ruang keilmuan dalam perumusan kebijakan publik, bukan hanya kepentingan semata. (mth)
Anggaran Stimulus Listrik Triwulan III 2021 Capai Rp2,33 Triliun
Jakarta, FNN - Pemerintah memutuskan untuk tetap memberikan stimulus sektor ketenagalistrikan kepada masyarakat dan pelaku usaha pada periode Juli hingga September 2021. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menyebutkan jumlah anggaran untuk perpanjangan stimulus listrik pada triwluan III 2021 tersebut mencapai Rp2,33 triliun dari alokasi semester I sekitar Rp6,94 triliun. "Mempertimbangkan kondisi yang terjadi di masyarakat saat ini, terutama terkait dengan implementasi PPKM Darurat, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan stimulus program ketenagalistrikan hingga triwulan III 2021," kata Rida. Nilai perpanjangan stimulus listrik yang diberikan pemerintah sama dengan nilai yang diberikan pada triwulan II periode April hingga Juni 2021. Pelanggan golongan rumah tangga, bisnis kecil, dan industri kecil daya 450 voltampere (VA) baik reguler maupun prabayar mendapat diskon 50 persen. Sedangkan bagi pelanggan golongan rumah tangga bersubdisi berdaya 900 VA hanya mendapatkan diskon sebesar 25 persen. Pembebasan biaya beban atau abonemen, serta pembebasan ketentuan rekening minimum sebesar 50 persen bagi pelanggan industri, bisnis, dan sosial. Adapun bagi pelanggan pascabayar, diskon diberikan dengan langsung memotong tagihan rekening listrik pelanggan. Sementara untuk pelanggan prabayar, diskon tarif listrik diberikan saat pembelian token listrik. "Total anggaran yang dibutuhkan untuk pemberian stimulus program ketenagalistrikan hingga triwulan III 2021 mencapai Rp9,27 triliun dengan pelanggan penerima manfaat sekitar 33,74 juta pelanggan," kata Rida. Apabila terdapat pelanggan yang telah melakukan transaksi pembayaran rekening listrik maupun pembelian token listrik di awal Juli 2021, maka PLN akan memberikan restitusi. Pelaksanaan restitusi bagi pelanggan reguler atau pascabayar berupa nilai diskon yang akan menjadi saldo di bulan berikutnya. Sedangkan bagi pelanggan Prabayar, nilai diskon akan diberikan dalam bentuk token restitusi. Dalam pelaksanaan program stimulus listrik tersebut, Kementerian ESDM menyampaikan agar PLN tetap berupaya menjaga efisiensi pengusahaan tenaga listrik dan tetap menjaga kualitas pelayanan yang diberikan kepada konsumen. (mth)
Pertamina Sediakan Bahan Bakar Standar Euro IV Mulai Agustus
Jakarta, FNN - Manager Product and Service Development Subholding Commercial and Trading Pertamina Choerniadi Tomo menyatakan kesiapan perseroan untuk memproduksi bahan bakar minyak jenis solar dengan kadar setana 51 dan kandungan sulfur maksimal 50 ppm mulai Agustus 2021. Hal itu menyusul pernyataan pemerintah yang akan menerapkan kebijakan standar emisi Euro IV mulai 1 April 2022, setelah sebelumnya sempat tertunda pada April tahun ini akibat pandemi COVID-19. "Rencananya pada bulan Agustus ini sudah bisa memproduksi melalui refinery Dumai dan Balikpapan. Kami akan memproduksi sekitar 100 juta barel di masing-masing refinery," kata Choerniadi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. Pertamina akan menyalurkan produk solar rendah emisi menggunakan saluran distribusi Pertamina Dex yang berasal dari empat kilang, yaitu RU II Dumai, RU V Balikpapan, RU VI Balongan, dan RU IV Cilacap. Perseroan menargetkan sebaran Pertamina Dex di daerah mencapai 2.055 outlet pada 31 Desember 2021. Jumlah itu akan meningkatkan hingga April 2022. Saat ini terdapat empat daerah yang belum menyediakan Pertamina Dex, yaitu Tarakan, Ternate, Jayapura, dan Ambon. Perseroan memastikan produk tersebut siap digunakan pada tahun ini. "Kalau masih ada daerah lain yang belum siap, kami akan kirimkan dalam bentuk kemasan jerigen," kata Choerniadi. Lebih lanjut Choerniadi memaparkan timeline produksi Pertamina Dex Euro IV akan disimpan di tangki yang ada dan sebagian lainnya akan dimasukkan ke tangki eksisting yang kandungan sulfurnya sekitar 100 hingga 150 ppm. "Mudah-mudahan bisa siap di tanggal 1 April 2022, sesuai dengan keinginan stakeholder bersama," kata Choerniadi. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) menyatakan dukungan mereka terhadap penerapan standar emisi Euro IV untuk kendaraan diesel yang dimulai 1 April 2022. "Penerapan bahan bakar diesel Euro IV sebaiknya tetap dilaksanakan bulan April 2022. Selain kami mempersiapkan unit kendaraan, tentunya perlu mempersiapkan macam-macam lainnya seperti laboratorium uji mesin," kata Sekretaris Gaikindo Abdul Rochim. (mth)
Satu Tahun Ahok Komut, Pertamina Dua Kali Kebakaran
Jakarta, FNN - Baru sekitar satu tahun Ahok menjadi Komisaris Utama, PT Pertamina Pesero mengalami dua kali kebakaran. Sebelumnya terjadi kebakaran hebat di Pertamina Balongan, kini kebakaran serupa terjadi di kilang Cilacap. Kebakaran melanda area Pertamina Refinery Unit (RU) IV Cilacap, Jawa Tengah, Jumat malam (11/6/2021). Dalam berbagai informasi yang disebarkan publik di Twitter kobaran api melahap tangki 39 paraxyline sekitar pukul 19.45 WIB. Penyebab kebakaran masih belum diketahui, namun saat kejadian sedang ada petir. Pertamina Unit Pengolahan IV Cilacap merupakan salah satu dari 7 jajaran unit pengolahan yang memiliki kapasitas produksi terbesar yakni 348.000 barel per hari. Kilang ini bernilai strategis karena memasok 44 persen kebutuhan BBM nasional atau 75 persen kebutuhan BBM di Pulau Jawa. Selain itu kilang ini merupakan satu-satunya kilang di tanah air saat ini yang memproduksi aspal dan base oil. PT Pertamina (persero) masih berupaya mengendalikan kebakaran yang terjadi pada salah satu tanki yang berisi benzene. Manajer Communications, Relations, and CSR Pertamina RU IV Cilacap Hatim Ilwan mengatakan pihaknya saat ini masih terus dilakukan upaya pemadaman sisa api di area bundwall. "Upaya pendinginan juga masih terus dilakukan untuk mencegah api timbul kembali," kata Hatim dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, Kebakaran tangki di area Kilang Cilacap, Jawa Tengah ini terjadi pada pukul 19.45 (11/06) dan penyebab kebakaran masih belum diketahui. Upaya pemadaman dilakukan dengan menggunakan penyemprotan foam ke arah titik api. Sejumlah 50 petugas pemadam diturunkan untuk menangani kebakaran. Kilang Cilacap merupakan satu dari enam Kilang Pertamina dan kapasitas pengolahan 270 ribu barel per hari. Kilang ini memiliki sekitar 200 tangki untuk menampung crude yang akan diolah, gas serta BBM hasil pengolahan minyak mentah. Meskipun terjadi kebakaran, Pertamina memastikan pasokan BBM dan elpiji untuk masyarakat tetap aman. (ant)
Pemerintah Siapkan Stimulus Percepat Proyek Hulu Migas Laut Dalam
Jakarta, FNN - Pemerintah menyiapkan paket stimulus demi mempercepat penyelesaian proyek pengembangan hulu migas di laut dalam atau Indonesia Deepwater Development (IDD) agar tetap menjadi prioritas dalam upaya menjaga produksi minyak bumi dan gas nasional. "Pemerintah mendukung pengembangan lapangan baru untuk bisa eksploitasi sumber migas yang ada," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam keterangannya di Jakarta, Rabu. Berdasarkan laporan SKK Migas, proyeksi permintaan bahan bakar minyak dalam negeri saat ini mencapai 1,4 juta barel per hari dengan kapasitas produksi kilang sekitar 800 ribu barel, sehingga kekurangan pasokan mesti disuplai dari produk impor. Dalam upaya memenuhi kebutuhan minyak di dalam negeri, pemerintah akan memaksimalkan semua potensi hulu migas agar dapat menghasilkan bahan bakar guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri. "Pemerintah terus mendorong usaha peningkatan cadangan, produksi migas, dan optimalisasi pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan domestik yang saat ini tercatat sebesar 63,9 persen," kata Arifin. Terdapat sembilan paket stimulus yang diberikan pemerintah demi memperbaiki iklim investasi hulu migas yang mengalami dampak pandemi COVID-19. Stimulus tersebut berupa penundaan pencadangan biaya kegiatan pasca operasi, tax holiday untuk pajak penghasilan, penghapusan biaya pemanfaatan kilang gas alam cair Badak, penundaan atau penghapusan pajak pertambahan nilai gas alam cair, dan penghapusan biaya sewa barang milik negara hulu migas. Selain itu ada juga stimulus penundaan atau pengurangan hingga 100 persen pajak tidak langsung, gas bisa dijual dengan harga diskon untuk semua skema di atas take or pay dan Daily Contract Quantity, fleksibilitas kebijakan fiskal, serta pembahasan pajak bagi usaha penunjang kegiatan hulu migas. Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan dari sembilan stimulus tersebut sudah ada enam stimulus yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah. Salah satu bentuk kelonggaran investasi di hulu migas, lanjut dia, adalah beberapa Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas (KKKS) bisa melakukan monetisasi potensi migas yang dikelola oleh mereka. "Saat ini juga sudah di bangun one door service policy. Jadi, sekarang begitu banyak aspek diusahakan agar investasi bisa berjalan dengan baik," ucap Dwi. (sws)
Harga Minyak Jatuh Lagi di Asia Terseret Rapuhnya Pemulihan Global
Tokyo, FNN - Harga minyak turun lebih banyak di perdagangan Asia pada Selasa pagi, terseret meningkatnya kekhawatiran tentang rapuhnya pemulihan global dalam permintaan minyak mentah dan bahan bakar saat data menunjukkan impor minyak China turun pada Mei. Harga minyak mentah Brent turun 11 sen atau 0,2 persen, menjadi diperdagangkan di 71,38 dolar AS per barel pada pukul 01.51 GMT, setelah jatuh 0,6 persen semalam. Harga minyak mentah WTI AS turun 13 sen atau 0,2 persen, menjadi diperdagangkan di 69,10 dolar AS per barel, setelah merosot 0,6 persen di sesi sebelumnya. "Impor minyak China berada pada level terendah lima bulan ... akan cenderung mengonfirmasi kelemahan di pasar Asia," kata Direktur Energi Berjangka Mizhuo Securities, Bob Yawger. Impor minyak mentah China anjlok 14,6 persen pada Mei, dari level tertinggi tahun sebelumnya, dengan kedatangan harian di level terendah tahun ini, karena pemeliharaan di kilang-kilang membatasi permintaan untuk pembelian minyak. Harga minyak mentah telah meningkat dalam beberapa pekan terakhir, dengan Brent melonjak hampir 40 persen tahun ini dan WTI naik lebih dari itu, di tengah ekspektasi permintaan akan kembali karena beberapa negara berhasil memvaksinasi populasi terhadap COVID-19. Pengekangan pasokan oleh Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan sekutunya yang dikenal sebagai OPEC+ juga membantu menopang harga. Tetapi importir minyak utama seperti India telah melalui gelombang infeksi yang terus mengancam kenaikan permintaan global yang diharapkan pada paruh kedua tahun ini. (sws)
Pemerintah Perlu Perpres Terkait Target Sejuta Barel Minyak Per Hari
Jakarta, FNN - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, meminta Pemerintah mengeluarkan regulasi setingkat Peraturan Presiden dalam rangka mewujudkan target 1 juta barel per hari (bph) pada 2030. "Selama tidak ada Perpres maka bisa dibilang Pemerintah tidak serius mewujudkan target lifting 1 juta bph ini," kata Mulyanto dalam siaran pers di Jakarta, Selasa. Mulyanto menilai tanpa dasar hukum yang kokoh penetapan target lifting minyak yang dibuat SKK Migas hanya mimpi dan angan-angan, yang tidak bisa direalisasikan. Ia mendesak pemerintah agar mengeluarkan Perpres untuk mendukung penetapan target lifting minyak 1 juta bph tersebut agar komitmen atas target lifting minyak ini, bukan sekedar komitmen SKK Migas tetapi komitmen Pemerintah. Menurut dia, bila ingin mengejar target 1 juta bph pada 2030, maka paling tidak target lifting minyak pada 2022 harus ada di rentang 705-725 ribu bph. Berdasarkan data dari Kementerian ESDM, realisasi lifting minyak tahun 2020 sebesar 707 ribu bph, target lifting minyak tahun 2021 sebesar 705 ribu bph dan rencana target lifting minyak di 2022 sebesar 686–726 ribu bph. Sementara realisasi cost recovery pada tahun 2020 sebesar 8,12 miliar dolar AS perkiraan realisasi pada tahun 2021 sebesar 8,52 miliar dolar, sedang asumsi makro cost recovery untuk tahun 2022 sebesar 8,65 miliar. Sebelumnya, Pemerintah mengejar target produksi satu juta barel minyak per hari (BOPD) dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari (BSCFD) pada 2030 untuk menopang kebutuhan energi nasional. Dalam waktu sembilan tahun ke depan, pemerintah akan melakukan sejumlah upaya guna mewujudkan target tersebut mulai dari menyederhanakan izin pengusahaan wilayah kerja minyak dan gas nonkonvensional, transformasi sektor hulu migas, hingga mendatangkan investasi senilai 250 miliar dolar AS. "Dalam aturan baru nanti wilayah kerja eksisting dapat langsung melakukan eksplorasi maupun eksploitasi migas nonkonvensional tanpa kontrak baru," kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji. Pemerintah juga akan melaksanakan studi migas nonkonvensional di seluruh wilayah kerja aktif untuk menentukan potensi, lalu melakukan pengeboran produksi. Tutuka menjelaskan pemerintah akan memanfaatankan teknologi menggunakan multi-stage fractured horizontal (MSFH) sebagai proyek percontohan dengan estimasi biaya per sumur mencapai 22 juta dolar AS, yang diproyeksikan dapat memaksimalkan kegiatan eksplorasi dan ekspoitasi migas nonkonvensional. "Kami berharap dapat memperoleh data yang berguna melalui pengeboran ini," kata Tutuka. Merujuk data Kementerian ESDM, potensi migas nonkonvensional di Indonesia bersumber dari coal bed methane atau gas yang tersimpan di dalam batubara sebesar 453,30 triliun kaki kubik gas (TCF). Selain itu, terdapat juga potensi shale gas sebanyak 574 TCF. Shale gas merupakan gas yang terperangkap di batu serpih sebagai gas bebas yang mengisi pori-pori atau rekahan atau gas yang tersimpan di fragmen organik. (sws)
2.757 Pekerja Chevron Pacific Indonesia Jadi Pekerja Pertamina Grup
Pekanbaru, FNN - Sebanyak 2.757 pekerja Chevron Pacific Indonesia siap bergabung menjadi calon pekerja Pertamina Grup, menjelang alih kelola Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) ke Pertamina Hulu Rokan (PHR) pada 9 Agustus 2021. "Selamat datang kepada 2.757 pekerja Chevron Pacific Indonesia, calon pekerja Pertamina Grup," kata Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati melalui keterangan resmi Pjs. SVP Corporate Communications & Investor Relations, Fajriyah Usman, Minggu. Menurut dia, alih kelola ke Pertamina sebagai perusahaan nasional akan memberi manfaat yang lebih luas lagi bagi negara dari sisi pengelolaan dan penerimaan negara serta memperkuat posisi Pertamina sebagai salah satu lokomotif pembangunan dan perekonomian nasional. Perusahaan, katanya, juga memiliki amanah dan tugas mulia yakni diberi target memproduksi migas 1 juta barel pada tahun 2030, sehingga dibutuhkan komitmen dan dedikasi seluruh elemen pekerja khususnya Subholding Upstream untuk dapat mewujudkan cita-cita ini. Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi sebagai Subholding Upstream Budiman Parhusip menjelaskan bahwa ke depan Blok Rokan akan dikelola oleh PHR di bawah naungan PT Pertamina Hulu Energi selaku Subholding Upstream. "Saat ini, PHR mengelola Wilayah Kerja dan Asset Hulu di Wilayah Sumatera yang dikenal dengan Regional 1-Sumatera Subholding Upstream," katanya. Ia menjelaskan, dengan sistem Regionalisasi ini, antara Wilayah Kerja dan Aset yang saling berdekatan khususnya Sumatera dalam hal ini, dapat dilakukan optimalisasi lapangan dan efektifitas pengembangan operasi. Sehingga dengan bergabungnya Pekerja CPI juga akan lebih membuka kesempatan pengembangan karir. Direktur Utama PHR Jaffee Arizon Suardin menambahkan penjelasan mengenai PHR yang juga sebagai Regional 1-Sumatera di Subholding Upstream Pertamina bahwa PHR, selain mengelola blok Rokan, juga mengelola seluruh blok atau wilayah kerja Pertamina di Sumatera. "Kita ingin tumbuh secara signifikan dan sustainable dengan fokus pada semua potensi yang masih bisa dikembangkan. Business Continuity untuk mempertahankan bahkan meningkatkan produksi serta safety dan reliability tetap menjadi yang utama dalam melaksanakan pekerjaan," katanya. Pertamina melalui PHR juga akan memastikan transfer operatorship berjalan lancar sehingga bisa menyelesaikan program di tahun 2021 dan tumbuh signifikan pada tahun-tahun berikutnya," kata Jaffee. (sws)
POPULER
