INTERNASIONAL

Jokowi Menerjemahkan Secretary of Commerce menjadi Sekretaris Perdagangan, Rocky Gerung: Dia Tak Paham Adab Istilah Asing

Jakarta, FNN - Kedatangan Presiden Jokowi dalam ASEAN-US Special Summit 2022 di Washington mendapat perhatian masyarakat Indonesia. Tak heran jika  semua gerak dan ucapan Jokowi diperhatikan oleh para tokoh dan masyarakat di Indonesia.  Sebelumnya gerakan Jokowi setelah foto bersama para pemimpin negara ASEAN bersama Presiden Amerika Serikat, Joe Biden menjadi sorotan, kini sambutan Jokowi juga menjadi bahan koreksi yang mustinya tidak terjadi.  Diketahui dalam video yang diedarkan Sekretariat Presiden, Jokowi menyebut Secretary of Commerce sebagai Sekretaris Perdagangan sebagaimana kutipan pidato ini: “Ya terima kasih kepada sekretaris perdagangan Amerika Serikat Ibu sekretaris Gina Raymondo dan juga duta besar dan bisnis council atas penyelenggaraan pertemuan yang sangat penting ini,” kata Presiden. Menanggapi kekeliruan translate tersebut, pengamat politik Rocky Gerung menyatakan bahwa untuk urusan remeh-temeh pun Jokowi terlihat lemah. “Iya itu, beliau juga terlihat enggak dibrief dengan baik, sehingga seolah-olah presiden enggak ngerti kebiasaan tata negara Amerika yang memakai istilah secretary untuk status menteri. Nanti, Sekretaris Luar Negeri, misalnya, padahal US Secretary of State adalah Menteri Luar Negeri, nanti dibilang Sekretaris Negara, itu kan lain. Jadi, hal-hal dasar seperti ini juga dilihat oleh dunia bahwa presiden kok tidak dibrief dengan baik untuk paham adab penggunaan istilah di Amerika Serikat,” kata Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Sabtu, 14 Mei 2022. Rocky menyarankan Kemenlu tidak reaktif yang hanya menimbulkan bantah-membantah yang tidak efektif. “Kemenlu gak usaha membantah. Koreksi saja bahwa yang dimaksud presiden adalah Menteri yang dalam tradisi Amerika disebut Secretary. Hal elementer ini menunjukkan betapa Pak Jokowi memang dalam posisi sangat lemah,” katanya. Lebih jauh Rocky menyarankan, dalam geopolitik global sebetulnya Presiden Jokowi harusnya datang ke situ dengan profil tinggi sebagai pemimpin ASEAN. “Tapi masalahnya Jokowi bukanlah pimpinan ASEAN. Secara ekonomi kita buruk sekali, secara politik kita enggak mampu untuk menunjukkan kehadiran secara kekuatan militer di Cina Selatan, misalnya,” tegasnya. Hal-hal seperti ini, kata Rocky yang menyebabkan bangsa Indonesia diremehkan di dunia internasional. “Itu yang menyebabkan orang melihat bangsa Indonesia, bangsa yang besar tapi kapasitasnya dalam politik internasional itu kecil sekali. Itu enggak enaknya sebetulnya, negara besar dianggap recehan dalam politik global,” pungkasnya. Tak hanya Rocky Gerung yang mengkritik bahasa Presiden Jokowi, politisi Partai Demokrat yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo juga turut melontarkan kritiknya. Melalui akun twitternya @KRMTRoySuryo2 mengkritik sambutan Presiden Jokowi di ASEAN-US Special Summit with Business Leaders pada Kamis, 12 Mei 2022.  Pada potongan video yang diunggah akun media sosial Biro Pers media dan informasi sekretaris Presiden, Roy Suryo mengatakan bahwa Presiden Jokowi salah menyebut jabatan Gina Raimondo.  \"Saat ini VIRAL Video Sambutan ini. Ya, Saya Obyektif saja, TIDAK SALAH menggunakannya, diatur di UU (Apalagi jika Kurang Fasih Bhs Inggris). Tetapi ini SALAH MENYEBUT: Gina Raimondo itu MENTERI Perdagangan,\" kritik Roy Suryo pada Sabtu, 14 Mei 2022.  Roy Suryo pun mengoreksi bahwa jabatan Gina Raimondo adalah Menteri Perdagangan, bukan sekretaris.  \"Meski bhs Inggrisnya \"Secretary of Commerce\",\" ujar Roy Suryo. Meski begitu, pada unggahan Youtube Sekretariat Presiden, sambutan Jokowi yang menggunakan Bahasa Indonesia tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat.  \"Indonesia bangsa yang besar. Orang dari luar negeri sebaiknya mempelajari bahasa Indonesia jika ingin memperoleh limpahan dari kebesaran bangsa Indonesia. Saya bangga dengan Bahasa!\" ujar warganet. (ida, sws)

Indonesia Sering Salah Memandang Perang Palestina - Israel

Jakarta, FNN - Jakarta, FNN - Perang dingin Israel-Palestina kembali memicu ketegangan baru beberapa negara Timur Tengah, termasuk Indonesia. Apalagi dengan tertembaknya jurnalis Al Jazeera, Shireen Abu Akleh saat meliput penggerebekan oleh Israel Defense Forces di wilayah pendudukan Tepi Barat, Jenin.  Pengamat politik Rocky Gerung menyebut, elite politik Indonesia kurang update jika melihat konflik antara Israel dan Palestina karena selalu yang dilihat soal agama. “Yang paradoks itu Indonesia, selalu dianggap bahwa Israel itu ada hubungannya dengan agama. Padahal ini sebetulnya politik kasar saja. Israel memang dari dulu kasar dalam politik, tapi orang Indonesia, ya itu karena informasi yang masuk ke Indonesia membuat bangsa ini juga terpecah dalam soal memandang Israel,” paparnya kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Sabtu, 15 Mei 2022. Menurut Rocky, kepentingan Amerika di Israel adalah mempertahankan hegemoni di kawasan Timur Tengah.   “Tetapi, perilaku Israel yang menyerang Palestina dan sekarang ini lebih gila lagi, di mana jurnalis dibunuh oleh tentara Israel. Itu artinya ada pelanggaran di dalam yang disebut hukum perang,” paparnya. Kalaupun ada kekerasan di situ, kata Rocky mustinya petugas kesehatan, jurnalis, adalah pengamanan pertama. “Jadi ini adalah kejahatan yang dilakukan oleh tentara Israel atau oleh pemerintah Israel, bukan oleh bangsa Israel dalam pengertian satu etnis. Ini kan konflik politik, dan itu yang musti kita bedakan supaya Indonesia juga riil mengutuk dan meminta supaya ada sanksi terhadap Israel walaupun dalam basa basi diplomasi pasti Amerika menganggap bahwa itu kejadian kecil. Dan itu bisa memicu ketegangan baru di Timur Tengah,” paparnya. Sekarang ini, kata Rocky politik Israel harus dibedakan antara Israel sebagai pemerintah, apalagi kalau yang berkuasa di situ adalah partai konservatif, itu akan berakibat parah. “Itu yang mesti kita belajar supaya kita melihat politik dunia itu sebagai isu kepentingan saja, nggak ada lain-lain di situ. Jadi jangan dikait-kaitkan lagi dengan agama segala macam,” paparnya. Rocky menegaskan orang sering menganggap bahwa Israel itu Kristen atau Nasrani atau Yahudi atau apa dan berseberangan dengan Palestina yang ada muslim, Arab. “Padahal, Palestina itu multikultural dan multi-agama. Jadi kemampuan kita untuk melihat politik dunia kadang dikacaukan oleh semacam semangat-semangat keagamaan. Itu memburuk cara kita menganalisis politik,” paparnya. Rocky menyayangkan para pemuka agama yang tidak bisa menjelaskan secara jelas kejadian di Palestina. “Ini bahayanya kalau kemampuan para pemuka masyarakat Indonesia tidak mampu membedakan antara politik Israel dan Palestina dan sejarah bangsa itu di dalam peradaban dunia yang memang didasarkan pada perebutan wilayah.  Dan adalah hak dari bangsa Palestina untuk memiliki wilayahnya sendiri, tidak ada hubungannya dengan hak keagamaan di situ karena setiap warga negara setiap manusia itu musti punya jaminan bahwa dia punya tempat pemukiman yang aman,” paparnya. Uniknya, Israel selalu menganggap perluasan wilayah itu bagian dari semangat yudaisme dan semangat zionisme. Sementara sikap Amerika pasti dobel standar dan beberapa negara Arab juga ada double standar. “Beberapa negara teluk itu justru pro-Israel supaya bisa membeli senjata Amerika. Itulah politik. Bagian-bagian itu yang seringkali jadi perdebatan di dalam negeri, karena nggak ada pengetahuan tentang apa yang kita sebut sebagai analisa politik ekonomi,” paparnya. Menurut Rocky lantara semata-mata karena kepentingan ekonomi dan ekspor senjata, maka Israel menjadi proksi dalam diplomasi antara negara-negara Arab. Yang ingin punya senjata dari Amerika terpaksa musti seolah-olah berbaik-baik dengan Israel. Itu diplomasinya begitu. “Ya, itu pertama kita musti tahu bahwa proksi-proksi Amerika di Asia Tenggara itu lagi dibujuk oleh Amerika supaya betul berhadapan dengan Cina.  Tapi lebih dari itu yang lebih penting kita lihat apa hasilnya buat Indonesia secara ekonomi,” paparnya Janji Biden, kata Rocky hanya untuk memperkuat bidang pertahanan di Asia dalam berhadapan dengan Cina.  Tetapi kita tidak tahu apa sebetulnya manfaat Indonesia secara ekonomi, karena kita tahu bahwa Indonesia kehabisan cash dan tentu Indonesia lebih menginginkan ada semacam bisnis yang ditanamkan oleh pemerintah Amerika di Indonesia.   “Begitu yang lebih penting bagi Jokowi sebetulnya,” sarannya. Sementara bagi Amerika yang lebih penting adalah kepastian Indonesia dalam berhadapan dengan Cina. Itu intinya. Dan di sinilah mendua sebetulnya Indonesia mau anti-Cina tapi masih butuh bantuan Cina, sementara Amerika ini dapat kepastian,” tegasnya. Janji Amerika itu, kata Rocky bisa berlaku buat negara-negara ASEAN, tapi sebetulnya Indonesia dikecualikan dari situ. Lebih dari itu, kita tahu bahwa defisit di Amerika mendekati dua digit dan itu artinya konsolidasi dollar di situ akan menyebabkan Indonesia kehilangan kemampuan untuk memperoleh harga dollar yang berat karena harga dollar pasti akan naik kalau terjadi konsolidasi kekuangan di Amerika Serikat. “Jadi, kita tetap lihat pertemuan Washington itu sebagai sinyal bagi Indonesia supaya kasih semacam ketetapan apa mau jadi proksi China atau menjadi proksi Amerika,” paparnya. Sementara soal keuntungan ekonomi yang akan didapat Indonesia, Rocky menduga masih jauh Presiden Jokowi bisa bertemu dengan semua CEO di situ. Mereka melihat potensi  di Indonesia sudah makin lama makin merosot. Karena mereka juga tahu statistik Indonesia bahwa daya beli rakyat Indonesia turun terus,  pertumbuhan ekonomi Indonesia justru merosot, utang luar negeri Indonesia jadi naik terus, dan kekacauan politik di dalam negeri justru itu yang dipantau oleh CEO Amerika yang melihat bahwa ini kabinet Pak Jokowi kok berantakan, sudah ada faksi-faksi tertentu dalam kabinet yang berupaya untuk memperlemah kebijakan pemerintah. “Kan itu yang dibaca oleh financial player dunia. Jadi, kita anggap itu basa-basi diplomatik saja,” pungkasnya. (ida, sws) 

Jokowi Dicuekin di Luar Negeri, Rocky: Kemenlu Kok Jadi Dungu?

Jakarta, FNN – Tragedi didiamkannya Presiden Joko Widodo oleh pejabat Amerika Serikat saat mendarat di Pangkalan Militer Andrews, Washington DC, Amerika Serikat pada Selasa 10 Mei 2022, terus bergulir. Meskipun Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) getol melakukan klarifikasi, namun tetap saja masyarakat merasa miris karena harga diri bangsa terwakili saat kepala negaranya berada di luar negeri. Kemenlu berkilah momen itu pertemuan mutilatrral sehingga tidak perlu penyambutan. Namun jika dibalik logikanya, berani gak nanti November 2022 saat acara G20 di Bali, Joe Biden tidak disambut pejabat Indonesia? Menanggapi kisah “Jokowi dicuekin di luar negeri” pengamat politik Rocky Gerung menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo tidak mampu mempertahankan kredibilitas Indonesia di dunia internasional. “Di zaman Presiden Soeharto, itu Indonesia, profil politik luar negerinya kuat sekali, apalagi zaman Bung Karno. Demikian juga zaman SBY yang dalam setiap kesempatan kehadiran SBY ditunggu karena Indonesia punya call yang tinggi, terutama dalam soal OKI, organisasi negara-negara Islam waktu itu,  soal OPEC segala macam. Jadi, dalam fora internasional, hanya pada periode Pak Jokowi, kita gagal untuk mempertahankan kredibilitas kita,” paparnya kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat, 13 Mei 2022. Rocky menyayangkan sikap Kemenlu yang defensif dengan mencari-cari alasan yang ujungnya tetap saja salah. “Tentu saja Menlu akan memakai segala macam alasan, tapi itu artinya Amerika Serikat tidak menganggap bahwa Indonesia itu adalah faktor di dalam Indo-Pasifik, karena dianggap ya sudah, nanti juga dia ngikut.  Kan itu yang musti diterangkan,” tegasnya. Apalagi nanti, kata Rocky Pak Jokowi mau bertemu dengan Ellon Musk. Namun kelihatannya Ellon Musk tidak ingin ketemu. “Mungkin Ellon Musk akan bilang, Lu kalau mau ketemu gue datang ke kantor guelah. Kira-kira begitu. Itu yang membuat kita miris ngapain sih Pak Jokowi berupaya untuk menemui Ellon Musk,” paparnya. Ngototnya Menko Marives Luhut Binsar Pandjaitan yang  terlihat radikal mengatur Jokowi bertemu Ellon Musk juga menjadi pertanyaan sendiri buat Rocky. “Apakah Ellon Musk ini sesuatu yang betul dewa di dalam investasi ruang angkasa atau high technology? Kan masih banyak problem dengan perusahaannya, pasti yang belum bisa dikenali potensinya. Kalau misalnya cuma soal nikel segala macam, kan banyak investor di luar Ellon Musk yang justru industri baterai lithiumnya sudah jalan. Baterai listrik Korea Selatan justru lebih prospektif sebetulnya buat Indonesia. Jadi ini yang memalukan sebetulnya,” tegasnya. Jokowi, kata Rocky bertemu Ellon Musk atau tidak, dua-duanya tidak  ada yang perlu dibanggakan. Pertama, Ellon Musk belum jelas potensinya, kedua harga diri kepala negara jatuh ketika di luar negeri harus menemui seorang pengusaha. “Kalau nanti ternyata Pak Jokowilah yang berkunjung ke Ellon Musk, itu betul-betul tamparan terhadap diplomasi kita,” katanya. Apapun, kata Rocky, tragedi ini yang bertanggung jawab adalah panitia,  yang dalam hal ini adalah menteri luar negeri. “Jadi jangan Menteri Luar Negeri cuma dilakukan. Di mana-mana, Presiden Republik Indonesia yang mayoritas muslim itu sudah satu faktor. Kedua, kedudukan strategis di Indo-Pasifik itu faktor baru lagi.  Tidak mungkin Biden itu tidak akan menyambut kalau dia tidak menganggap lagi Indonesia,” paparnya. Rocky menganggap tragedi ini merupakan kesalahan Kementerian Luar Negeri yang lemah yang membuat Indonesia kehilangan kredibilitas. “Jadi sekali lagi, ini Departemen Luar Negeri jadi dungu juga dalam mem-backup. Iya, karena dia mau menjelaskan sesuatu seolah-olah kalau bilateral, ya memang bilateral, tetapi problem kita kan bukan begitu,” tegasnya. Sekali lagi, kata Rocky, itu soal kapasitas seorang presiden Republik Indonesia di mata Amerika Serikat.   “Dan itu yang kita tahu dari awal bahwa Amerika Serikat selalu melihat Indonesia sebagai rekan strategisnya. Bahkan, Indonesia ada dalam Kawasan SEATO (Southeast Asia Treaty Organization-red) dulu. Sekarang kehilangan profil internasionalnya,” pungkasnya. (ida, sws) 

Presidensi G20 Indonesia Diharapkan Percepat Transisi Energi Global

  Jakarta, FNN - Juru Bicara Pemerintah untuk Presidensi G20 Indonesia Maudy Ayunda menyampaikan bahwa Presidensi G20 Indonesia diharapkan dapat mencapai kesepakatan dalam mempercepat dan memperkuat transisi energi global yang berkelanjutan dan berkesinambungan.\"Transisi energi berkelanjutan merupakan salah satu isu prioritas Presidensi G20 Indonesia. Kita semua pasti merasakan dampak dari isu ini, di mana suhu bumi semakin memanas setiap tahunnya. Studi terbaru menyebutkan suhu tahunan bumi diperkirakan naik hingga 1,5 derajat Celcius selama lima tahun ke depan,\" kata Maudy dalam pernyataannya, Kamis.Maudy mengatakan, sektor energi merupakan kontributor perubahan iklim paling dominan yang menyumbang hampir 90 persen dari emisi CO2 secara global. Aktivitas manusia juga telah berdampak luas pada kerusakan atmosfer, laut, kriosfer, dan biosfer, sehingga mengakibatkan kerugian dan kerusakan alam permanen di muka bumi.\"WHO juga telah menyebutkan perubahan iklim ancaman terbesar kesehatan global di abad 21. Munculnya banyak penyakit baru sampai menyebabkan pandemi di seluruh dunia termasuk Indonesia adalah salah satu dampak nyata ancaman perubahan iklim ini,\" ujar Maudy.Oleh karena itu, menurut Maudy, ancaman serius itu perlu segera ditangani bersama dalam Presidensi G20 Indonesia. Secara umum, kata dia, ada tiga isu transisi energi yang diangkat dalam Presidensi G20 Indonesia.Pertama, energy accessibility atau ekses energi yang terjangkau, berkelanjutan, dan dapat diandalkan. Tujuannya, untuk meningkatkan kerja sama internasional dalam memfasilitasi akses ke penelitian dan teknologi bersih termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, dan teknologi bahan bakar fosil yang maju dan lebih bersih, serta mendorong investasi dalam infrastruktur energi dan teknologi energi bersih.\"Hal ini juga mendorong pencapaian target sustainable development nomor 7 yang batas waktunya hingga 2030,\" tambah Maudy.Kedua, smart and clean energy technology, yaitu mendorong implementasi teknologi pintar dan bersih, baik dalam konteks efisiensi energi, pengurangan emisi, maupun pengembangan energi terbarukan.Ketiga, advancing energy financing, yaitu pembiayaan untuk mendukung dua poin sebelumnya. Maudy mengatakan, skema dan mekanisme pembiayaan perlu dikembangkan dan mengurangi berbagai hambatan dengan menggalang kolaborasi semua pihak baik pemerintah, swasta, maupun filantropi dengan model bisnis atau public-private partnership yang inovatif.Menurut Maudy, transisi energi berkelanjutan memiliki tingkat urgensi yang sangat tinggi sehingga harus menjadi perhatian semua pihak. Masyarakat pun dapat mengambil peran untuk terlibat langsung dalam mendukung hal tersebut.\"Aktivitas sederhana yang secara perlahan bisa kita transisikan adalah penggunaan transportasi umum untuk mengurangi energi gas buang,\" kata Maudy.Selain itu, kata Maudy, penggunaan kendaraan listrik juga menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk merealisasikan penerapan transisi energi berkelanjutan atau energi hijau.\"Para pembuat kebijakan di G20 ini bahkan sudah menerapkannya selama gelaran G20. Mobilisasi mereka dilakukan menggunakan kendaraan listrik yang ramah lingkungan,\" ujar Maudy. (mth/Antara)  

Utusan Khusus Kemlu Jerman untuk Iklim Kunjungi Indonesia

Jakarta, FNN - Utusan khusus Kementerian Luar Negeri Jerman untuk Aksi Iklim Internasional Jennifer Morgan melakukan lawatan ke Indonesia selama tiga hari dan membahas pendalaman kerja sama kedua negara terkait transisi energi.“Saya datang ke Jakarta pada awal masa jabatan saya sebagai utusan khusus dan presidensi G7 Jerman serta (pada) presidensi G20 Indonesia untuk mendengarkan dan mempelajari situasi di Indonesia dan untuk menjajaki bagaimana kita dapat memperdalam kerja sama dengan satu sama lain,” kata Morgan dalam konferensi pers Kedutaan Besar Jerman di Jakarta, Rabu.Dalam kunjungannya yang berlangsung dari 9 hingga 11 Mei itu Morgan bertemu dengan sejumlah pihak termasuk berbagai aktor pemerintah, sektor usaha, akademis, riset, dan masyarakat sipil.Dia pun mengatakan bahwa dalam menghadapi krisis iklim, semua orang berada di posisi yang sama. Diperlukan aksi global yang konkret dan berambisi untuk mencapai sasaran penting menekan pemanasan global agar tidak melebihi 1,5 derajat Celsius, sejalan dengan mandat perjanjian Paris.Morgan menganggap bahwa pada tahun ini, kedua negara memiliki kedudukan yang tepat untuk menangani tantangan global dengan berjalannya kepemimpinan Jerman di G7 dan Indonesia di G20 secara paralel, dengan kedua negara yang memiliki fokus terkait transisi energi yang berkelanjutan dalam presidensinya itu.“Kita sama-sama berjuang demi tujuan serupa yaitu transisi energi yang bersih dan terjangkau, yang akan menciptakan pekerjaan dan peluang baru bagi rakyat kita,” katanya.Pihaknya pun menegaskan kesiapan Jerman untuk memperdalam kolaborasi dengan Indonesia demi mempercepat aksi, baik dengan memperluas kerja sama bilateral yang telah memiliki sejarah panjang di bidang iklim, energi, dan lingkungan hidup, maupun dengan berbagi pengalaman terkait transisi energi dan penghentian operasi PLTU batu bara. (mth/Antara)

Jepang Akan Putuskan Waktu Embargo Minyak Rusia Sambil Pantau Kondisi

Tokyo, FNN - Jepang akan memutuskan waktu dan metode untuk melakukan embargo terhadap impor minyak Rusia sambil mempertimbangkan kondisi aktual, kata Menteri Industri Jepang Koichi Hagiuda pada Selasa.Langkah untuk mengambil keputusan itu perlu dilakukan setelah Jepang menyetujui larangan bersama negara-negara Kelompok Tujuh (G7) lainnya untuk melawan invasi Moskow ke Ukraina.Untuk membantu mengamankan pasokan energi global yang stabil, Amerika Serikat memiliki peran utama sebagai produsen minyak dan gas alam, kata Hagiuda dalam sebuah konferensi pers.Sebelumnya Hagiuda mengaku bahwa Jepang akan menghadapi \"kesulitan\" untuk segera mengikuti langkah memotong impor minyak Rusia.\"Mengingat Jepang memiliki keterbatasan sumber daya, kami akan menghadapi beberapa kesulitan untuk segera mengikuti langkah (embargo minyak Rusia) bersama negara-negara lain,\" kata Hagiuda kepada wartawan pada Kamis (5/5).Impor minyak Rusia menyumbang empat persen dari keseluruhan impor minyak Jepang untuk tahun fiskal terakhir hingga Maret.Gas alam dari Moskow berkontribusi sembilan persen dari total impor gas Tokyo, dan Rusia menyumbang 11 persen dari total impor batubara Jepang. (mth/Antara)

Dewan Keamanan PBB Akan Bahas Peluncuran Rudal Korut

New York, FNN - Dewan Keamanan PBB dijadwalkan akan bertemu pada Rabu atas permintaan Amerika Serikat untuk membahas peluncuran rudal Korea Utara baru-baru ini, kata sejumlah diplomat.Pemerintah AS berupaya mendorong dewan beranggotakan 15 negara itu untuk memperkuat sanksi terhadap Korut.Korut menembakkan sebuah rudal balistik dari kapal selam pada Sabtu, kata Korea Selatan, insiden terbaru dari serangkaian peluncuran yang dilarang DK PBB.Washington juga menilai bahwa Korut bisa jadi bersiap untuk melakukan pengujian nuklir paling cepat bulan ini.Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan pemerintahnya menginginkan agar DK-PBB menggelar pemungutan suara pada Mei untuk menjatuhkan sanksi baru terhadap Korut.Namun, dua negara pemegang hak veto China dan Rusia telah memberi sinyal akan menentang tindakan itu.Korut telah menjadi target sanksi PBB sejak 2006. Sanksi tersebut telah ditingkatkan dalam beberapa tahun terakhir oleh DK-PBB dalam rangka memangkas pendanaan Korut bagi program senjata nuklir dan rudal balistiknya.Namun, negara Asia yang terisolasi itu berhasil menghindari sejumlah sanksi PBB, menurut pemantau independen tentang sanksi PBB.Pemimpin Korut Kim Jong Un bulan lalu berjanji akan mempercepat pengembangan senjata nuklir di negaranya. (mth/Antara)

Presiden Jokowi Bertolak ke Washington DC Hadiri KTT Khusus ASEAN-AS

Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa pagi bertolak ke Washington DC, Amerika Serikat untuk mengikuti rangkaian pertemuan ASEAN-US Special Summit (KTT Khusus ASEAN-AS) yang berlangsung selama dua hari.“Adapun rangkaian yang akan saya hadiri, antara lain pertemuan dengan anggota kongres, pertemuan dengan para CEO besar dari Amerika (Serikat), dan juga pertemuan dengan Wapres Harris (Kamala Harris, Red) dan tim perubahan iklim Amerika Serikat,” kata Jokowi sebelum keberangkatan ke Washington, di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa.Selain itu, tentunya dalam KTT tersebut, Presiden Jokowi akan menghadiri pertemuan tingkat tinggi pemimpin ASEAN dan Presiden AS Joe Biden.Saat ini, kata Presiden, Indonesia menjadi koordinator kemitraan ASEAN-AS periode 2021-2024.Indonesia mengharapkan KTT Khusus ASEAN-AS ini akan menghasilkan kerja sama yang dapat berkontribusi bagi perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan.\"Dengan ASEAN Outlook On the IndoPacific, ASEAN siap bersinergi dengan seluruh negara mitra ASEAN termasuk AS dalam mengembangkan kerja sama yang konkret, inklusif dan saling menguntungkan. Kita memiliki tanggung jawab menjadikan Indo-Pacific sebagai kawasan yang damai, stabil dan sejahtera,” ujar Presiden.Presiden akan kembali dari Washington, AS setelah rangkaian pertemuan selesai pada 13 Mei 2022, dan dijadwalkan tiba di Tanah Air pada Minggu, 15 Mei 2022. (mth/Antara)

Tunisia Umumkan Setop Vaksin COVID-19 Johnson & Johnson

Tunis, FNN - Kementerian kesehatan Tunisia memutuskan untuk menyetop penggunaan vaksin COVID-19 Johnson & Johnson (Janssen), demikian dilaporkan kantor berita Tunisia, Tunis Afrique Presse, Senin (9/5).Menteri Kesehatan Ali Mrabet saat konferensi pers Senin mengatakan bahwa pemerintah Tunisia menyatakan penangguhan itu setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA) memutuskan untuk membatasi penggunaan vaksin Janssen lantaran khawatir dengan berbagai komplikasi seperti pembekuan darah.Ia menambahkan bahwa kemenkes akan memastikan tindak lanjut yang diperlukan setelah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengeluarkan peringatan global mengenai penangguhan penggunaan vaksin Janssen.Ia mengatakan kemenkes sedang menyusun inventaris vaksin Janssen yang akan dihancurkan setelahnya.Rekomendasi FDA untuk membatasi penggunaan vaksin Janssen itu didasarkan atas hasil riset baru-baru ini yang menunjukkan vaksin tersebut telah menyebabkan pembekuan darah pada sejumlah orang di beberapa negara di seluruh dunia.Mrabet menegaskan bahwa tidak ada laporan kasus demikian yang disebabkan oleh penggunaan vaksin Janssen di Tunisia.Sekitar 1,3 juta dosis vaksin Janssen sudah digunakan di negara itu sejak COVID-19 melanda.Vaksin Janssen mengantongi izin penggunaan darurat di Amerika Serikat pada 27 Februari 2021. (mth/Antara)

Disambut Dubes Aziz, Ketua dan Wakil Ketua DPD RI Awali Kunjungan Kerja ke Madinah

Madinah, FNN - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan Wakil Ketua DPD RI Mahyudin tiba di Madinah, Arab Saudi, Senin malam waktu setempat. Kedatangan pimpinan DPD RI itu disambut langsung Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad, Senin (9/5/2022) malam waktu Arab Saudi. Dalam kunjungannya, Ketua DPD RI juga didampingi Senator Sulawesi Selatan Andi Muhammad Ihsan dan Senator Lampung Bustami Zainudin. Turut hadir Sekjend DPD RI Rahman Hadi, Deputi Bidang Administrasi Lalu Niqman Zubair dan Staf Khusus Ketua DPD RI Syaifudin Alamsyah, serta sejumlah staf DPD RI.  Kunjungan kali ini, dikhususkan untuk melihat langsung kesiapan akomodasi, transportasi dan layanan kesehatan jamaah Haji Indonesia serta membicarakan sejumlah permasalahan yang melingkupi TKI/TKW dari beberapa daerah di Indonesia, khususnya Provinsi NTB, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.  Ketua DPD RI beserta rombongan berencana mengunjungi Daerah Kerja (Daker) Madinah, Mekkah dan Jeddah, dan direncanakan kembali ke Indonesia pada tanggal 18 Mei 2022.  \"Selain soal persiapan haji, kami juga ingin memastikan informasi, bahwa Arab Saudi membuka peluang untuk pekerja profesional atau formal asal Indonesia, dengan kuota sebesar 8 juta tenaga kerja. Karena sudah seharusnya Indonesia juga mengirimkan tenaga formal, mengingat banyaknya potensi tenaga migran terdidik di Indonesia,” tukas LaNyalla.  Seperti diketahui, Pemerintah Arab Saudi membuka peluang bagi tenaga kerja formal atau profesional dari Indonesia yang ingin bekerja di Arab Saudi. Kuota yang dibuka pun cukup banyak. Sekitar 8 juta lowongan, termasuk tenaga medis, baik dokter, bidan maupun perawat.  \"Memang benar indormasi tersebut. Kami di KBRI juga sudah melakukan tindak lanjut terkait hal tersebut,” ungkap Dubes Aziz.   Selama ini, lanjut Aziz, untuk memenuhi kekurangan kebutuhan tenaga medis di Arab Saudi, banyak diisi oleh tenaga-tenaga profesional dari Palestina, Suriah, Mesir, dan India serta Filipina.  “Selain tenaga medis, Arab Saudi juga membutuhkan tenaga-tenaga profesional di bidang pendidikan, seperti guru dan dosen. Peluang ini sangat bagus karena pasti akan membawa peningkatan kemampuan bagi tenaga profesional dari Indonesia,” pungkas Abdul Aziz. (*)