KELAUTAN
Pengamat: Laporkan Bila Ada Pencucian Uang di Sektor Perikanan
Jakarta, FNN - Pengamat kelautan dan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengapresiasi Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Penyidik PNS Perikanan karena akan dapat mendorong warga melaporkan bila ada dugaan kasus pencucian uang di sektor perikanan dan kelautan. "Putusan MK mesti disambut secara positif oleh masyarakat, tidak terbatas pada KKP," kata Abdul Halim ketika dihubungi Antara di Jakarta, Jumat. Menurut dia, dengan putusan MK tersebut maka warga bisa lebih proaktif memberikan masukan kepada KKP berkenaan dengan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang di bidang kelautan dan perikanan. Abdul Halim berpendapat, KKP mesti menerbitkan aturan pelaksana agar putusan tersebut bisa segera diimplementasikan dalam rangka memerangi praktek pencurian ikan dan pelanggaran HAM di sektor perikanan. Ia juga menyatakan perlu membangun sinergi untuk pemberantasan praktek pencucian uang di sektor perikanan dengan institusi lain seperti Polri. Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU no 8/2010 sehingga Penyidik PNS Perikanan memiliki kewenangan menyidik tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan tindak pidana perikanan. Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Antam Novambar menyatakan bahwa pihaknya bersyukur, dengan putusan MK ini PPNS Perikanan menjadi berwenang untuk menyidik tindak pidana pencucian uang yang selama ini ditengarai juga menjadi salah satu modus illegal fishing yang merupakan kejahatan terorganisir lintas negara. "Kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang akan membuka peluang pengungkapan aktor intelektual atau kejahatan korporasi terkait illegal fishing," ungkap Antam yang juga merupakan Sekjen KKP. Antam juga menyampaikan apresiasi kepada PPATK dan KLHK yang telah bersinergi dan bekerja sama dalam mengajukan judicial review terhadap Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Senada, Direktur Penanganan Pelanggaran Ditjen PSDKP, Teuku Elvitrasyah menyampaikan bahwa dengan kewenangan PPNS Perikanan dalam penyidikan TPPU memberikan harapan peningkatan pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana di sektor kelautan dan perikanan. (mth)
Imigrasi Pertanyakan Kapal Iran Bersandar di Dermaga Sabang
Banda Aceh, FNN - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang bersama Kanwil Kemenkumham Aceh melakukan koordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta terkait keberadaan Kapal 18066 yang diduga berbendera Iran, bersandar di dermaga pasiran Sabang. Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Aceh Sjachril mengatakan upaya koordinasi tersebut dilakukan guna mengetahui status Kapal 18066 yang diduga milik warga Iran, dan hingga kini masih bersandar di Pulau Weh, Sabang. “Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang telah mengirimkan surat kepada pihak Kedutaan Besar Republik Islam Iran perihal permohonan bantuan konfirmasi status kepemilikan Kapal 18066,” kata Sjachril dalam keterangan diterima di Banda Aceh, Jumat. Kedatangan Sjachril dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Hanton Hazali beserta pejabat lain disambut langsung Third Consellor Kedubes Republik Islam Iran untuk Indonesia A Salighe Dar beserta Public Diplomacy Officer Ali Pahlevani Rad. Menurut Sjachril, sejak menerima surat konfirmasi dari Imigrasi Sabang, Kedubes Iran langsung berkoordinasi dengan intansi terkait di negaranya, dan hasilnya terdapat tiga pihak yang menyatakan kepemilikan atas Kapal 18066. “Selanjutnya pihak Kedubes Iran juga mengatakan siap bekerjasama penuh untuk menyelesaikan persoalan ini,” katanya. Menurut Sjachril apabila tidak ditemukan kejelasan atas status kepemilikan Kapal 18006, maka pihaknya meminta agar Kedubes Iran dapat menghibahkan kapal itu kepada Kantor Imigrari Sabang secara tertulis untuk dapat dilakukan proses lebih lanjut. “Dalam waktu dekat, pihak kedutaan juga akan berkunjung ke Kota Sabang untuk melakukan surveo terhadap kapal tersebut,” katanya. Kata dia Kedubes Repulik Islam Iran juga mengapresiasi langkah koordinasi yang dibangun Kantor Imigrasi Sabang, yang merupakan bagian dari implementasi fungsi keimigrasian di wilayah kerja pulau paling barat Indonesia itu. “Kerjasama dan koordinasi dengan berbagai instansi diharapkan dapat memecahkan persoalan secara bersama-sama,” katanya. ( sws)
Polres Kotabaru Temukan Nelayan Gunakan Alat Tangkap Pukat Mini
Banjarmasin, FNN - Polres Kotabaru jajaran Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) menemukan masih adanya nelayan menggunakan alat tangkap mini trawl atau pukat mini yang dilarang, saat menggelar patroli di perairan laut Kotabaru dan perairan laut Pulau Sebuku. "Kami mengimbau agar tidak lagi menggunakan alat tangkap yang dilarang, karena dapat merusak terumbu karang dan biota laut lainnya. Gunakanlah alat yang ramah lingkungan," kata Kasat Polairud Polres Kotabaru AKP Koes Adi Dharma, Selasa. Mini trawl masuk dalam klasifikasi pukat hela berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Alat Penangkap Ikan. Cara pengoperasiannya dengan ditarik oleh kapal yang bergerak mengejar gerombolan ikan. Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang pelarangan penggunaan alat tangkap pukat hela dan pukat tarik, alat tangkap trawl merupakan alat tangkap yang dilarang. Penggunaan alat tangkap ini dapat mengancam kelestarian sumber daya ikan. Adi menyatakan nelayan yang menggunakan mini trawl didata dan jika ditemukan lagi di kemudian hari, bakal diproses pidana karena telah mendapatkan peringatan dan edukasi secara preemtif dan persuasif. Saat patroli bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel serta Dinas Perikanan Kotabaru, petugas juga menemukan kapal nelayan tak dilengkapi dokumen sebagai legalitas operasional kapal. Nelayan diingatkan pula agar melengkapi diri dengan alat keselamatan, dan tak memaksakan diri melaut apabila gelombang besar atau pun angin kencang. "Patroli rutin kami laksanakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan menekan tindak pidana. Kehadiran polisi di laut juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi nelayan yang beraktivitas di laut," kata Adi mewakili Kapolres Kotabaru AKBP Andi Adnan Syafruddin. (mth)
KKP Yakini Peningkatan Ekspor Ungkit Kinerja Ekonomi Masa Pandemi
Jakarta, FNN - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meyakini dengan tercatatnya peningkatan ekspor kelautan dan perikanan seiring naiknya permintaan global juga akan mengungkit kinerja perekonomian nasional masa pandemi. "Sektor kelautan dan perikanan mencatatkan kinerja positif selama lima bulan awal 2021," kata Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Artati Widiarti di Jakarta, Senin. Bahkan, lanjutnya, neraca perdagangan sektor ini surplus 1,9 miliar dolar AS atau setara dengan Rp27 triliun, atau naik 3,72 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Secara kumulatif, nilai ekspor produk perikanan pada Januari–Mei, mencapai 2,1 miliar dolar. Angka ini naik 4,94 persen dibanding periode yang sama tahun 2020. "Ini suatu hal yang patut kita syukuri dan membuat kita semakin yakin bahwa sektor kelautan dan perikanan bisa menjadi pengungkit ekonomi di masa pandemi," kata Artati Widiarti. Artati mengungkapkan jajarannya berperan aktif dalam peningkatan ekspor antara lain melakukan komunikasi dengan Perwakilan RI di berbagai negara guna memfasilitasi kebutuhan para eksportir. Selain itu, ujar dia, pihaknya juga memastikan hambatan dan permasalahan ekspor dapat diminimalisir dengan antisipasi dan komunikasi lintas otoritas kompeten terutama di pasar Tiongkok dan Amerika Serikat. Tingginya nilai ekspor berasal dari komoditas utama meliputi udang yang menyumbang sebesar 865,9 juta dolar AS atau 41 persen terhadap total nilai ekspor total, kemudian tuna–cakalang–tongkol (269,5 juta dolar atau 12,7 persen total nilai ekspor), dan cumi–sotong–gurita (223,6 juta dolar atau 10,6 persen total nilai ekspor. Adapun negara tujuan ekspor utama adalah Amerika Serikat (AS) sebesar 934,1 juta dolar atau 44,2 persen terhadap total nilai ekspor total disusul Tiongkok sebesar 311,2 juta dolar (14,7 persen), dan negara-negara ASEAN sebesar 230,7 juta dolar (10,9 persen). "Peningkatan nilai ekspor Indonesia didorong adanya peningkatan permintaan di beberapa negara tujuan ekspor utama, terutama di pasar AS," urai Artati. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan juga menyatakan optimistis bahwa dengan dorongan penuh terhadap program peningkatan ekspor udang nasional akan bisa membuat Indonesia menguasai pasar udang global. Menurut dia, udang merupakan komoditas perikanan yang paling banyak diminati pasar global. Dalam kurun waktu 2015-2019 udang merupakan permintaan pasar nomor dua setelah salmon. Selain itu, ujar dia, Indonesia sendiri selama kurun waktu tahun 2015-2020 berkontribusi terhadap pemenuhan pasar udang dunia rata-rata sebesar 6,9 persen per tahun. Untuk mendukung hal tersebut bisa tercapai, Menteri Trenggono memaparkan beberapa program yang telah disiapkan oleh KKP untuk meningkatkan produksi dan ekspor udang nasional, antara lain revitalisasi tambak dengan membangun infrastruktur atau sarana dan prasarana sebagai percontohan kawasan udang bagi masyarakat, dan penyederhanaan perizinan usaha tambak udang. Ia menambahkan, ada pula pembangunan Model Shrimp Estate untuk budidaya udang dari hulu ke hilir. Shrimp Estate sendiri merupakan budidaya udang berskala memadai yang proses budidayanya dalam satu kawasan dengan proses produksi berteknologi agar hasil panen optimal, mencegah penyakit, serta lebih ramah lingkungan agar prinsip budidaya berkelanjutan tetap terjaga. (mth)
KKP Bangun Pabrik Es 15 ton di Pomako Timika Tahun Ini
Timika, FNN - Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun ini akan membangun pabrik es berkapasitas 15 ton di kawasan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Pomako-Timika guna mendorong peningkatan hasil tangkapan nelayan dan kualitas ikan. Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Artati Widiarti di Timika, Sabtu, mengatakan dengan dibangunnya pabrik es di kawasan SKPT Pomako-Timika itu maka nelayan yang akan melaut akan membawa serta es untuk menjaga mutu ikan tetap awet dan tidak rusak. "Kalau mutu ikan bagus, maka harga jualnya pun pasti mahal dan kandungan gizinya bagus. Kami akan segera bangun pabrik es di belakang fasilitas coldstorage yang sudah ada di SKPT Pomako," kata Artati. Widiarti memuji perkembangan SKPT Pomako yang dalam waktu beberapa meningkat pesat kemajuannya, terutama menjadi sentra berkumpulnya ratusan kapal penangkap ikan di wilayah perairan Laut Arafura. "Dulu tahun 2015 saya ke sini melihat persiapan pembangunan SKPT Pomako. Saya senang sekali kemajuannya sangat pesat. Sudah ada berbagai fasilitas, ekonomi yang tumbuh di sektor perikanan ini juga mulai kelihatan menggeliat. Kalau dulu masih sangat terbatas sekali," ujarnya. Ia berharap kehadiran SKPT Pomako-Timika itu juga ikut memicu pertumbuhan ekonomi terutama warga yang bergerak di sektor perikanan di wilayah pesisir Mimika. "Sektor perikanan di Mimika diharapkan menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat terutama di wilayah pesisir sehingga masyarakat bisa sejahtera tetapi juga mereka semakin sehat karena mengonsumsi ikan yang cukup, bukan hanya untuk dijual," kata Artati. Melihat potensi perikanan yang sangat kaya di wilayah perairan Laut Arafura, dimana SKPT Pomako-Timika menjadi salah satu sentra kapal-kapal penangkap ikan, Artati berharap kawasan itu nantinya terus tumbuh dan semakin menarik minat investor untuk mengembangkan industri pengolahan ikan maupun industri pembekuan ikan. "Kita harapkan semakin banyak investor yang masuk sehingga ikan-ikan hasil tangkapan nelayan bisa tertampung dan terbeli semuanya dengan harga yang bagus. Untuk itu, para nelayan juga harus mulai menjaga mutu ikannya, bagaimana mengawetkan ikan supaya mutunya terjaga, maka harus ada es," jelas Artati. (mth)
KKP Telah Bilateral dengan China Terkait Produk Terpapar COVID-19
Jakarta, FNN - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan telah melakukan pertemuan bilateral dengan China terkait dengan ditemukannya indikasi produk ekspor perikanan dari Indonesia ke China yang terpapar COVID-19. "KKP telah mengadakan bilateral dengan otoritas GACC (General Administration of Customs of the People's Republic of China)," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta, Kamis. Menteri Trenggono juga mengakui ada sebanyak 20 kasus dari pengembalian produk perikanan dari China akibat terindikasi terpapar COVID-19, dan sudah sebanyak 14 Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang telah diinspeksi. Pihaknya telah melakukan langkah-langkah guna memastikan UPI ke depannya memiliki prosedur yang tepat, sekaligus memastikan dilakukannya disinfeksi baik kepada pekerja maupun produknya. Sebelumnya KKP menerima sebanyak 20 notifikasi dari otoritas Republik Rakyat China terkait dengan ditemukannya kasus paparan COVID-19 pada produk hasil perikanan asal Indonesia. "Kami menerima 20 notifikasi yang berasal dari 14 UPI terkait temuan ini," kata Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) KKP Rina. Untuk itu BKIPM bergerak cepat menyusul temuan tersebut. Indonesia melalui BKIPM KKP, lanjutnya, juga telah melakukan harmonisasi dengan pihak otoritas GACC tentang notifikasi produk perikanan melalui pertemuan bilateral sebanyak 9 kali. Selain itu, Pusat Pengendalian Mutu BKIPM telah melakukan internal suspend terhadap 14 UPI eksportir produk perikanan dan meminta mereka untuk melakukan pengendalian paparan COVID-19 pada seluruh rantai kegiatan produksi hulu-hilir, termasuk terhadap pekerja. Rina mengaku terdapat 10 negara yang melakukan protes ke WTO terhadap tindakan China terkait impor produk perikanan. Kendati demikian, Indonesia memilih pendekatan bilateral untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga produk perikanan Indonesia bisa tetap diekspor ke China. Dalam pertemuan bilateral, BKIPM pun meminta klarifikasi teknis terhadap paparan COVID-19 kepada GACC. Hal ini dikarenakan baik produk, kemasan, peralatan proses dan pekerja telah diuji COVID-19 dan dinyatakan negatif. (mth)
Anggota DPR Minta KKP Evaluasi Penggunaan Anggaran
Jakarta, FNN - Anggota Komisi IV DPR, Renny Astuti, meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk segera mengevaluasi penggunaan anggaran, terutama berkaitan program Kegiatan Prioritas KKP 2021, salah satunya berkaitan dengan budidaya ikan. "Saya ingin penggunaan anggaran KKP 2021 dievaluasi kembali. Kami ingin mereka yang menjadi sasaran dari program tersebut, harapannya, jadi bisa lebih aktif dan terus berproduksi di masa pandemi. Tentu ke depannya, bisa juga menggerakan perekonomian masyarakat," kata dia, dalam siaran persnya, di Jakarta, Selasa. Menurut dia, hal itu perlu jadi perhatian agar manfaat dari pelaksanaannya langsung dirasakan oleh masyarakat, khususnya pelaku usaha kelautan dan perikanan. Dalam rapat yang membahas evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2020-2021 dan RKA-K/L sekaligus RKP-K/L tahun 2022 bersama Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti W Trenggono, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (7/6), Politisi Fraksi Partai Gerindra itu turut menyoroti soal usulan tambahan anggaran KKP tahun 2022 sebesar Rp8,043 triliun. Jika diperhatikan, rata-rata Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor kelautan dan perikanan setiap tahunnya masih dinilai rendah, berkisar Rp600 miliar. "Ke depannya, saya ingin KKP segera menemukan strategi guna memacu PNBP tahun 2022," katanya. Pada kesempatan yang sama, ia pun mengingatkan agar KKP memperhatikan kesejahteraan para tenaga honorer, khususnya penyuluh daerah setempat. Bagi dia, tanpa penyuluh, program-program KKP tidak akan berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Perlu diketahui, peran penyuluh sangat penting dalam meningkatkan kapasitas pelaku usaha dan perikanan budidaya. Oleh karena itu, dia berharap Tranggono segara mengembangkan kelembagaan KKP di daerah dan meningkatkan kesejahteraan penyuluh perikanan. "Kami harap ke depannya Pak Menteri bisa lebih memperhatikan honor serta kesejahteraan para tenaga honorer seperti penyuluh. Tidak akan berjalan dengan efektif program itu, jika manusianya tidak diperhatikan," katanya. (SWS)
Nanggala Karam Sisakan Misteri Sejumlah Asumsi Pun Merebak
By Mochamad Toha Surabaya, FNN - Sebelum KRI Nanggala-402 ditemukan, KSAL Laksamana TNI Yudo Margono mengungkap banyak hal ditemukan unsur TNI yang terlibat dalam pencarian di sekitar titik terakhir KRI Nanggala 402 menyelam dan hilang. Ditemukan objek misterius terdeteksi kapal perang penyapu ranjau (Minesweeper) KRI Pulau Rimau-724. Objek misterius itu ditemukan terdeteksi dalam posisi melayang di bawah permukaan laut. Objek itu dari getaran magnet yang ditimbulkan objek tersebut. Dan daya getarannya cukup besar. Objek itu terdeteksi melayang di kedalaman antara 50 hingga 100 m dari bawah permukaan laut (bpl). “KRI Rimau itu menemukan suatu kemagnetan yang tinggi pada satu titik,” kata Laksamana TNI Yudo Margono, dilansir dalam keterangan resmi di Bali. Kecepatan objek misterius ini sekitar 2,5 knot. Untuk mengetahui pasti apa sebenarnya objek bermagnet besar yang terdeteksi KRI Pulau Rimau, TNI mengerahkan Kapal Bantu Hidro-Oseanografi (BHO), KRI Rigel 933. Kapal yang berada di bawah kendali Satuan Survei Hydro-oseanografi Dishidros TNI AL ini memang memiliki peralatan canggih seperti AUV (Autonomous Underwater Vehicle) yang mampu melakukan pencitraan di bawah laut hingga kedalaman 1.000 m. Sebelum hilang, KRI Nanggala-402 sempat menyampaikan isyarat-isyarat tempur beberapa saat sebelum mereka menyelam. Isyarat-isyarat peran tempur, peran menyelam itu masih bisa terdengar dari kapal penjejak Kopaska yang berada di jarak 50 m. Dengan adanya isyarat seperti itu, KSAL meyakini kapal tidak mengalami blackout. Artinya, sistem kelistrikan dari kapal masih menyala. Jika demikian, cadangan oksigen di kapal bisa mencapai 5 hari. Kalau kapal blackout hanya bisa 72 jam. Tapi, kalau kelistrikan hidup bisa sampai 5 hari. Nanggala-402 memiliki baterai berkapasitas 4 x 120 sel baterai. Namun, seperti operasi kapal selam pada umumnya, mereka dituntut naik ke permukaan untuk mengisi kembali cadangan oksigen dan mengecas baterai. Hingga kini, penyebab sebenarnya terkait dengan karamnya KRI Nanggala-402 belum juga terungkap. Tapi, dari dua pernyataan KSAL di atas itu sebenarnya kita bisa menelisik apa yang dialami kapal selam buatan Jerman yang sebenarnya. Pertama, adanya objek misterius yang melayang di bawah permukaan laut dengan kecepatan sekitar 2,5 knot. Benda bergerak di kedalaman 50 hingga 100 m di bawah permukaan laut. Objek misterius apakah ini? Kedua, isyarat tempur, berarti ada musuh, bukan latihan lagi! Apakah mungkin itu adalah drone bawah air seperti yang pernah ditemukan nelayan Pulau Selayar tempo hari itu? Jangan-jangan drone ini berfungsi sebagai transmiter untuk teknologi HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program). Instrumen terpenting di HAARP Station itu adalah Ionospheric Research Instrument (IRI), fasilitas bertenaga tinggi yang beroperasi di gelombang IRI digunakan untuk memberi kejut sementara pada sebagian kecil wilayah. Instrumen lainnya, seperti digisonde, dan magnetometer induksi, dipakai untuk mempelajari proses fisik yang terjadi di wilayah kejut ini. Apakah objek misterius seperti kata KSAL di atas, sehingga perlu mengirim isyarat tempur? Ada sebuah tulisan dari HI Sutton, penulis dan pengamat maritime khusus perang bawah air yang berkontribusi pada US Naval Institute News berjudul "Underwater Drone Incidents Point Underwater Drone Incidents Point to China’s Expanding Intelligence Gathering". Pengungkapan ini untuk menjawab potensi adanya gangguan terhadap kapal selam Nanggala-402 di luar masalah teknis. Selain itu, ada keanehan pada sikap salah kekuatan maritime yang tengah naik daun seperti China ini. Pada kondisi terkini China tengah beroperasi besar besaran untuk perluasan territory lautnya di Laut China Selatan (LCS). Namun, anehnya negara ini malah tidak berkomentar, apalagi berpartisipasi pada operasi kemanusiaan musibah kapal selam Nanggala-402. Berbeda dengan empati negara di seputaran Indonesia seperti Singapura, Malaysia,Australia, Korea Selatan, bahkan India, Turki, Jerman, dan Amerika Serikat pun turun ikut membantu dengan kapal dan pesawatnya. Padahal, China juga sedang memenangkan investasi besar-besaran di Indonesia (termasuk kabel bawah laut Huwaei yang menjadi tulang punggung Palapa Ring). Bahkan torpedo yang dipakai oleh Nanggala-402 itupun produksi China Apa sebab? Tak ada yang bisa menjawab kecuali Beijing sendiri. Apakah sikap diamnya itu karena China tengah melakukan operasi intelijen bawah air kepada Indonesia? Sekarang ini bawah laut kita sudah ramai seperti pasar malam. Seorang teman menyimpulkan: 1) Sejak 2020 ditandai dengan Pandemi Coronavirus, secara resmi itu sudah berlangsung PD III, dengan titik perang, Laut China Selatan sebagai epicentrum, dan Indonesia sebagai lahan perang plus Area yang diperebutkan; 2) Peperangan dilakukan dengan: 1) Bioweapon; 2) Gelombang dengan teknologi HAARP; 3) Laut. Ketiganya menggunakan Taktik Perang Invisible. Sebuah akun Twitter Intelektual Jadul @plato_ids 4:28 AM 26 Apr 21 menulis: “Saat ini petinggi TNI digegerkan dengan temuan banyaknya ranjau bawah laut di sekitar lokasi tenggelamnya KRI Nanggala-402. Hasil pantauan pesawat intai Poseidon P-8 Amerika simpulkan ranjau tersebut ditanam angkatan laut komunis China.” Nanggala Blackout Ada penjelasan menarik dari Laksamana Muda TNI Iwan Isnurwanto, MAP, MTr yang sejak sejak 26 April 2021 menjabat Panglima Komando Armada II. Saat KRI Nanggala-402 hilang, Laksda Iwan masih menjadi Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut. Mantan Danseskoal itu mengaku tidak lagi mampu menahan rasa dukanya kehilangan para prajurit terbaiknya yang mengawaki Nanggala-402. “Waktu saya ikut mengawaki Nanggala, pernah mengalami apa yang namanya blackout,” ujarnya, Rabu (28 April 2021). Berikut penjelasan lengkapnya yang dikutip dari tayangan KOMPAS-tv : Waktu saya ikut mengawaki KRI Nanggala, pernah mengalami apa yang namanya blackout. Apakah blackout itu. Ada beberapa macam penyebab. Tapi yang saya alami itu terjadi jam 12 malam. Blackout terjadi saat saya sedang istirahat. Di lantai 3, saya langsung lompat turun. Saat itu, posisinya adalah saat blackout itu haluan (depan) naik ke atas 45 derajat, sedangkan buritan turun. Saat itu tidak ada tegangan. Semua mati. Hanya lampu cadangan saja yang hidup. Posisinya adalah yang belakang (buritan) langsung turun. Sekitar 45 derajat. Tidak sampai dengan 10 detik, kapal turun sampai 90 m. Sehingga bisa membayangkan bagaimana posisi blackout saat itu. Padahal, kita Perioskop Dep. Sehingga Komandan Kapal (KKM) memerintahkan (dalam bahasa Jerman) Alleman Fouraust. Kita semuanya berangkat ke depan. Tapi karena 45 derajat ini, maka kita merangkak di lorong itu, pegang pintu-pintu itu sampai ke haluan depan. Itu perintah Komandan KKM Mashudi, SH, purnawirawan Laksda. Yang dilakukan KKM adalah menghembus tangki pemberat dan tangki tekanan. Sehingga kapalnya bergerak naik. Apa masalahnya, ada satu views yang putus, padahal kita tidak tahu views itu di mana. Tapi karena kecanggihan KKM saat itu, Laksda Purn Mashudi, itu bisa ketahuan dan langsung diperbaiki. Alhamdulillah. Itulah situasinya kalau blackout itu masuk ke dalam. Nah, saat ini, kalau kita kena internal wafe, maka itulah keadaan alam. Keadaan alam itu kalau sudah terbawa oleh arus, itu langsung turun. Kalau sudah begitu, tidak akan bisa atau ada yang mampu untuk menyelamatkan kapal. Ingat, dayanya adalah 2-4 juta m3. Mampukah untuk melawan itu. Mampukah? Kalau sudah begitu, bagaimana posisi personil kita, apakah masih pada posisinya masing-masing? Ingat, ketika itu mereka masih terjaga semua. Jam 3.30 mereka masih di pos tempur masing-masing. Karena kapalnya masih posisi menyelam persiapan penembakan, belum menembak. Jadi, masih di posisinya masing-masing. Ada yang masih di pos terpedo. Ada yang di posisi kemudinya, ada juga yang di posisi ruang mesin. Kalau dia sudah bergerak menukik, bagaimana posisi personilnya, mereka glundung semua. Semuanya pasti akan terbawa ke haluan (depan). Kalau sudah begitu, tidak akan kuat untuk menahan tabung tekan. Tidak akan kuat menahan internal wave ini. Itulah kondisi dan gambaran bagaimana posisi Nanggala saat itu. Ingat, kalau 800 m itu tidak sampai dengan 1 menit kapal selam turun ke bawah. Kedalaman internal wave ini adalah sekitar 180-an m. Kalau sudah seperti ini, tidak ada tegangan tinggi, tidak ada tegangan untuk menjalankan kapal, maka dia akan terus turun ke bawah. Sehingga bisa dibayangkan bagaimana kondisinya saat itu. Menurut Prof. Daniel M. Rosyid PhD, M.RINA, Guru Besar Fakultas Teknologi Kelautan ITS Surabaya, Internal wave adalah olakan air di kedalaman tertentu yang terjadi karena arus laut Indonesia (Arlindo) yang kuat (debit 2-4 juta m3/detik) berinteraksi dengan balikan air akibat adanya irregularities pada profil dasar laut dan sekitarnya. Pelbagai asumsi seperti itu mungkin masih akan ditemui dalam beberapa hari mendatang. Sejumlah pakar akan terus urun rembug ihwal karamnya Nanggala-402. Namun, apa yang sebenarnya terjadi? Publik harus selekasnya mengetahui. Mengingat, Nanggala-402 dibeli dari uang rakyat! *** Penulis wartawan senior FNN.co.id
Seandainya Nanggala 402 Dilengkapi Sekoci Seperti HDW 209 Milik India
by Asyari Usman Medan, FNN - Kapal selam HDW Tipe 209 buatan Jerman juga dipakai oleh angkatan laut India. Tetapi, ada satu perbedaan penting antara HDW 209 milik Indonesia dengan yang dipakai India. Diperkirakan, perbedaan krusial itu mungkin saja bisa menyelamatkan 53 personel yang berada di Nanggala 402. Apakah perbedaan itu? Menurut media online India, The Print, HDW 209 yang dioperasikan India dilengkapi semacam sekoci (pod) penyelamat ketika terjadi krisis. Sekoci itu “detachable” (bisa dilepas) dari induknya atau badan kapal selam kapan saja perlu dilakukan. Dan sekoci itu bisa membawa 50-an awak sebagaimana jumlah personel yang berada di Nanggala 402. Kelima kapal selam (kasel) HDW 209 Indonesia tidak dilengkapi fitur ini. Hanya milik India saja yang dilengkapi sekoci penyelamat itu. KRI Nanggala 402 sudah pernah beberapa kali di-upgrade. Terakhir dilakukan pada 2012. Waktu itu, sebagian struktur rangkanya diganti. Sedang yang termasuk di-upgrade adalah baling-baling, sistem sonar dan sistem persenjataan. Jerman sendiri tidak menggunakan HDW Tipe 209. Tapi, cukup sukses menjualnya ke negara-negara lain. Jenis ini merupakan kasel non-nuklir yang paling laris di dunia. Seandainya KRI Nanggala 402 itu dilengkapi dengan sekoci darurat seperti yang ada di 5 kasel HDW 209 milik India, barangkali saja ada cerita dramatis tentang perjuangan untuk menyelamatkan diri. Boleh jadi juga ada kejutan heroik yang mereka lakukan. Namun, Yang Maha Kuasa telah menentukan takdir Nanggala 402 dan 53 awaknya.[] Penulis adalah Wartawan Senior FNN.co.id.
Puasa, Habibie dan Nanggala
By Daniel Mohammad Rosyid Surabaya, FNN - Suatu ketika pasca Perang Badar, Rasulullah mengatakan pada para sahabat bahwa ummat Islam akan menghadapi perang yang lebih besar dari Badar, yaitu perang melawan syahwat perut dan kelamin. Jika syahwat dibiarkan liar tak terkendali, manusia akan menjadi mesin perusak yang paling efektif. Shaum atau puasa adalah sebuah teknik untuk membangun kompetensi pengendalian syahwat itu. Jika teknologi adalah sistem kemampuan menciptakan nilai tambah, maka puasa dengan demikian adalah teknologi untuk menciptakan pertahanan dan keamanan. Puasa sebagai teknologi hankam kurang dimanfaatkan. Sekulerisme telah melihat pertahanan dan keamanan hanya soal perangkat keras dan alutsista belaka. Aspek-aspek manusia sebagai bagian terpenting dalam setiap teknologi sering kurang diperhatikan perkembangannya. Penting dicatat bahwa karena harga persenjataan tidak sepenuhnya mengikuti pasar, industri persenjataan yang menyimpan banyak rahasia pertahanan sangat rawan suap dan korupsi. Akibatnya, pengadaan alusista yang bernilai Triliunan Rupiah berpotensi menjadi instrumen manipulasi. Hanya mereka yang senang berpuasa yang tahan untuk tidak manipulatif. Salah satu aspek pembangunan manusia yang penting dalam pengembangan kemampuan hankam adalah penguasaan teknologinya. Ini lazim dilakukan melalui transfer teknologi, reverse engineering dan design serta riset. Proses alih teknologi ini memerlukan waktu yang cukup melalui progressive manufacturing strategy yang pernah diwujudkan oleh BJ. Habibie. Untuk menguasai teknologi hankam, para insinyur muda memerlukan manhours kesempatan merancang, membangun dan mengoperasikan teknologi hankam ini. Pikiran ini telah berhasil diimplementasikan dalam industri dirgantara (PT DI) dan maritim (PT. PAL). Sayang sekali, karena konflik kepentingan geopolitik global, warisan Habibie ini kurang memperoleh komitmen untuk diteruskan lagi dalam membangun kemandirian industri hankam. Puasa sebagai teknologi hankam dimulai dari pengendalian konsumsi, terutama konsumsi energi. Untuk negara kepulauan di bentang alam Nusantara seluas Eropa dibutuhkan alokasi energi yang lebih tepat sasaran dalam mendukung kemampuan maritim nasional. Saat ini terjadi misalokasi energi yang justru didominasi oleh angkutan darat. Kebijakan bias-darat semacam penghapusan PPNBM otomotif sebagian didorong oleh obsesi pertumbuhan sehingga menelantarkan sektor maritim sebagai instrumen pemerataan pembangunan. Kita akan semakin terperangkap ke jebakan moda tunggal darat. Kita berkeyakinan 53 ABK KRI 402 Nanggala sebagai prajurit-prajurit terbaik yang dipimpin Letkol Heri Oktavian telah gugur syahid _on eternal patrol_. Mereka memiliki mental, kecerdasan, kesamaptaan tubuh di atas rata-rata prajurit. Ini sebuah kehilangan yang tak ternilai. Semoga kita melalui puasa Ramadhan ini beroleh maghfiroh, lalu berubah bangkit melahirkan para Oktavian muda, dan Habibie muda, yang suka berpuasa yang siap mengawal samudra luas Nusantara. Rosyid College of Arts and Maritime studies, Gunung Anyar, Surabaya.
POPULER
