KESEHATAN
Seram: Jatuh Tempo Massal Covid-19 di USA, Bagaimana dengan Indonesia?
By Asyari Usman Jakarta, FNN - Pada 6 Maret 2020, total kasus positif Covid-19 di Amerika Serikat (USA) hanya 319 (tiga ratus sembilan belas). Dalam waktu sebulan saja, 6 April 2020, total kasus positif mencapai angka yang sangat fenomenal: 366,112 (tiga ratus enam puluh enam ribu seratus dua belas). Total kematian di negeri “American Dream” ini hanya 15 orang saja pada 6 Maret 2020. Sebulan kemudian, 6 April 2020, jumlah kematian mencapai 10,859. Pertambahan kasus baru per hari pada 6 Maret 2020 hanya 98 orang. Pada 6 April 2020, kasus baru per hari menjadi 29,439. Seram sekali terasa. Begitu cepat, begitu besar angkanya. Bagaikan “jatuh tempo massal”. Ribuan, belasan ribu, atau puluhan ribu, orang serentak positif Corona dalam waktu bersamaan. Lantas, bagaimana prediksi wabah Corona di Amerika Serikat? Apakah grafik terjal itu akan menggila terus? Akankah korban jiwa jumlah besar masih akan berlanjut? Para ilmuwan yang memimpin tim Covid-19 Amerika memperkirakan angka kematian bisa mencapai sekitar antara 100,000 sampai 240,000. Itulah yang dikatakan oleh Dr Anthony Fauci, pakar penyakit menular, dan Dr Deborah Birx yang mengepalai satgas virus Corona pemerintah. Mereka mengatakan itu di Gedung Putih, minggu lalu, ketika menyampaikan prediksi tentang wabah Covid-19 di AS. Angka ini bisa menjadi kenyataan, kata mereka, meskipun saat ini berlangsung jaga jarak, penutupan sekolah, larangan berkumpul, pembatasan transportasi, dan anjuran di rumah saja. Mereka mengatakan, 25% pembawa Corona tidak menampakkan gejala sama sekali. Diperkirakan, ‘asymptomatic’ (tanpa gejala) ini ikut berkontribusi dalam akselerasi penyebaran virus ganas itu. Yakni, penyebaran yang berlangsung ‘senyap’. Banyak yang mengatakan, AS terlalu lengah selama dua bulan ini. Dan memang, Presiden Donald Trump sebelumnya meremehkan ancaman virus Corona. Baru setelah kasus positif melonjak drastis ke angka yang mencengangkan, dia mengakui keseriusan ancaman itu. Trump akhirnya setuju dengan prediksi para pakar epidemiologi bahwa jumlah korban jiwa di AS bisa mencapai 2.2 juta. Hebatnya Trump, dengan menyebutkan angka ini pula dia memuji dirinya telah melakukan langkah yang tepat. Trump berkata, kalau dia tidak melakukan apa-apa, maka akan terekam pemandangan yang mengerikan. Orang mati di dalam pesawat. Orang mati di lobi hotel. Mayat bertebaran di mana-mana. Ini kalimat penutup Trump yang cukup lihai. Kalau dibandingkan dengan kemungkinan korban jiwa yang diperkirakan bisa mencapai 2.2 juta orang, maka potensi kematian 100,000 “adalah jumlah yang sangat rendah”. Yang patut diapresiasi adalah transparansi laporan korban, baik korban positif maupun kematian. Pemerintah AS tidak menyembunyikannya. Semua diungkap ke publik. Dan mereka sangat serius mengumpulkan data korban. Mereka juga tidak main-main dalam pengadaan alkes yang diperlukan untuk merawat pasien Corona dan untuk melindungi pasukan medis. Kalau kita bawa ke Indonesia, bagaimana kira-kira? Entahlah. Sejauh ini, angka-angka yang ada “masih” menempatkan kita di urutan yang cukup jauh di bawah. Tetapi, saya pribadi merasa gelisah. Ada terasa semacam “api dalam sekam”. Bagaikan ada “ticking time bomb” (bom waktu yang sedang berdetak terus). Apa lagi kalau kita tuliskan rangkaian pertanyaan ini. Bom waktu itu terdengar cukup lantang. Sudahkah dilakukan tes massal? Sudahkah cukup APD yang tersedia? Sudahkah dilakukan pendataan ODP, PDP, dan kematian Covid-19 dengan baik dan transparan? Apakah informasi mengenai zona merah sudah jelas dan dipahami oleh publik? Apakah imbauan ‘di rumah saja’ berjalan dengan disiplin yang tinggi? Apakah ada bantuan yang sistemtis dan memadai dari negara untuk menguatkan imbauan ‘stay at home’? Apakah para pejabat tinggi dan tertinggi telah melakukan ‘redirecting’ (pengalihan) dana yang selama ini dialokasi untuk proyek-proyek yang bisa digolongkan tidak penting? Belum lagi habis deret pertanyaan yang menggantung di meja-meja pembuat keputusan. Kita hanya ingin mengingatkan bahwa kelengahan, kelalaian, dan anggap enteng di sejumlah negara lain membuat mereka harus membayar dengan harga yang sangat mahal? Membayar dengan puluhan ribu nyawa. Kecuali para pejabat di negeri ini memang tidak menganggap nyawa rakyatnya berharga. Kalau “setting”-nya begitu, pantaslah semua opsi yang memerlukan dana besar selalu dikesampingkan. Pantaslah kalau para petinggi lebih memikirkan ibukota baru ketimbang ancaman Corona. Dan pantaslah kita berdoa semoga di Indonesia ini tidak terjadi “jatuh tempo massal” positif Covid-19 seperti yang sekarang sedang dialami AS.[] 7 April 2020 (Penulis Wartawan Senior)
Bisakah Dipercaya Data Korban Covid-19 di China?
By Asyari Usman Jakarta FNN - Per siang tadi, Ahad, 5 April 2020, angka kematian Covid-19 di China tercatat 3,329 orang. Angka ini terlihat “kecil” kalau dibandingkan jumlah korban nyawa di Eropa dan Amerika Serikat (AS). Kematian di Italia menembus angka 15,362. Di Spanyol 11,947. Di Prancis 7,560. Di Inggris 4,313. Di Amerika Serikat 8,452. Nah, masuk akalkah korban jiwa Covid-19 di China hanya 3,329? Cukup menarik untuk dicermati. Sebab, berbagai pihak meragukan itu. China dituduh menyembunyikan angka kematian yang sebenarnya. Dan juga angka kasus positif yang sesungguhnya. Per pagi ini, jumlah positif Corona di China “hanya” 81,669. Bandingkan dengan jumlah positif di AS yang menembus 311,357. Di Spanyol mencapai 126,168. Italia mencatat 124,632. Di Jerman ada 96,092 dan di Prancis tercatat 89,953. Banyak yang menyangsikan tranparansi laporan resmi China. Komunitas intelijen Barat secara blak-blakan mengatakan China berbohong tentang jumlah positif Corona dan jumlah kematian. Dalam beberapa hari belakangan ini, kalangan media terpercaya di seluruh dunia menyoroti kebohongan China tsb. Di Inggris, surat kabar “The Daily Mail” melaporkan beberapa hari lalu bahwa sejumlah penasihat senior pemerintah menyampaikan peringatan kepada Perdana Menteri (PM) Boris Johnson mengenai angka-angka Covid-19 di China. Mereka mengatakan, angka-angka korban Corona diperkirakan 15 atau 40 kali lipat dari versi resmi pemerintah China. Sewaktu terjadi wabah SARS di tahun 2000-an, China juga ketahuan tidak jujur melaporkan angka-angka korban. Dan pemerintah Beijing mengakuinya, kemudian. Koran “The New York Times” edisi 2 April 2020 memberitakan, badan-badan intelijen AS menyimpulkan bahwa pemerintah China sendiri mungkin tidak tahu persis seberapa besar epidemi Corona di Wuhan –episentrum awal virus ganas itu. Para pejabat menengah di Wuhan berbohong tentang laju penularan Corona. Juga tentang pemeriksaan (test) massal dan tentang angka kematian. Mereka takut kalau dilaporkan terlalu tinggi, mereka akan dihukum, dicopot atau bahkan lebih dari itu. Laporan-laporan yang sifatnya ABS (asal bapak senang) menjadi semakin kronis di China belakangan ini. Khususnya sejak Presiden Xi Jinping menerapkan cara-cara keras dan otoriter. Sejumlah penduduk Wuhan mengatakan, sebagaimana dikutip media internasional, setiap hari ada 500 guci yang berisi abu kremasi diserahkan kepada keluarga-keluarga yang meninggal. Ada tujuh tempat kremasi besar di Wuhan. Berarti setiap hari 3,500 guci (7x500) diserahkan kepada ahli-waris mayat. Penyerahan itu berlangsung dalam masa 12 hari festival Qing Ming. Festival itu sendiri diselenggarakan hari ini, 5 April 2020. Jika dihitung dari penyerahan ribuan guci itu, maka total kremasi telah dilakukan terhadap 42,000 mayat (12x3,500). Ini berarti sekitar 12 kali dari angka kematian yang diumumkan pemerintah China sampai hari ini (5/4/2020). Kalau benar angka-angka Covid-19 China palsu, fakta ini berdampak besar terhadap pencegahan di nengara-negara lain. Para pakar epidemiologi berpendapat data palsu dari China itu sangat mungkin menyebabkan pemerintah di negara-negara lain cenderung ‘agak santai’ bertindak. Sebaliknya, kalau sejak awal China transparan, maka masyarakat internasional bisa memperhitungkan langkah-langkah pencegahan yang lebih keras. Kejadian yang sangat buruk di Italia, Spanyol, Prancis, Inggris, Belanda, Belgia, Austria, dlsb, kini memicu kecurigaan terhadap skala kejadian Corona di China. Presiden Donald Trump termasuk yang sangat curiga. Barat yakin angka-angka korban Corona di China jauh lebih besar dari yang dilaporkan pemerintah Beijing. Harus diakui, transparasi laporan korban Covid-19 di Eropa dan AS tidak mungkin ditutup-tutupi. Konsekuensinya terhadap para penguasa sangat berat. Keutuhan data di Barat menjadi salah satu “sembako” rakyat yang sangat esensial. Tidak ada yang berani memainkan angka-angka korban apa saja. Ditarik ke Indonesia, tentunya semua orang akan menuntut transparansi angka-angka Covid-19 dan peta penyebarannya. Sangat diharapkan agar para penguasa jangan pernah bermain dengan angka-angka korban dan data geografis Corona. Akibatnya akan sangat fatal.[] 5 April 2020 (Penulis Wartawan Senior)
Dahlan Iskan Abaikan Realita, Banyak Fakta yang Ditutupi China!
Oleh Mochamad Toha Jakarta, FNN - Dalam tulisannya berjudul “Papa Zhang” di Disway.id yang tayang juga di Pepnews.com, Kamis (2 April 2020 | 07:20 WIB), Dahlan Iskan yang sejak awal mengenalnya saya panggil Mas Dahlan itu, terkesan mengunggulkan China atau Tiongkok. Papa Zhang adalah seorang dokter bernama Zhang Wenhong. Di Tiongkok kata-kata dokter Zhang sudah dianggap seperti fatwa ulama. Dokter ahli virus terkemuka di China ini umurnya 51 tahun. Kelahiran Zhang di sebuah kota pantai seberang Taipei. Dokter Zhang lulusan Fakultas Kedokteran Fudan University, Shanghai. Zhang juga pernah kuliah di Harvard Medical School, Boston, Amerika Serikat. Kini Zhang Wenhong menjabat ketua departemen penyakit menular di Huashan Hospital, Shanghai. Nama Zhang Wenhong melangit sejak Januari lalu. Yakni ketika wabah Covid-19 kian serius di Wuhan. Disebutkan Mas Dahlan, waktu itu ia memerlukan lebih banyak dokter lagi yang harus ke garis depan: mengatasi wabah Covid-19. Berarti harus lebih banyak lagi dokter Shanghai yang harus ditugaskan terjun ke Wuhan. Itu untuk menggantikan ”pasukan” gelombang pertama. Dokter Zhang tahu perasaan para dokter yang ditugaskan ke sana itu. Maka dokter Zhang mengeluarkan kata-kata keras. ”Kita tidak seharusnya mengingkari tanggung jawab kita kepada rakyat. Saya tidak peduli kalian suka atau tidak suka dengan tugas ini. Saya tidak peduli kalian melakukannya dengan sepenuh hati atau terpaksa. Pokoknya jalankan.” Video pidatonya itu langsung viral. Ditonton puluhan juta netizen di Tiongkok. Dokter Zhang Wenhong langsung jadi media darling. Menurut Mas Dahlan, Dokter Zhang memang dikenal sebagai dokter yang IQ dan EQ-nya sama-sama tinggi. Pinter, ahli, pandai berkomunikasi, dan mau melayani pertanyaan dari publik di seputar Covid-19. ”Fatwa”-nya tadi adalah jawaban dari salah satu pertanyaan masyarakat. Yakni tentang perlukah minum tambahan vitamin. Dokter Zhang Wenhong tidak memasukkannya dalam ”fatwa”-nya. Ia sangat menekankan ”jangan keluar rumah”. Itulah satu-satunya cara untuk memutus penularan. Kalau semua orang disiplin tidak keluar rumah, Covid-19 teratasi dalam dua bulan. Dokter Zhang tidak hanya diidolakan publik seluruh Tiongkok. Anak buahnya pun sangat mencintainya. ”Beliau suka membina dokter-dokter muda. Sampai-sampai kami memanggil beliau Papa Zhang,” ujar staf di rumah sakit itu. Orang Shanghai pun merasa aman dengan adanya Papa Zhang. Jumlah penderita Covid-19 di Shanghai sangat kecil – dibanding ukuran dan kepadatan penduduknya. Di Shanghai hanya 509 yang terkena Covid-19 dan hanya 5 orang yang meninggal. Di Shanghai 95 persen pasien Covid-19 berhasil disembuhkan. Bandingkan dengan New York: 67.000 yang terkena dan 1.300 lebih yang meninggal. Begitu pentingnya sosok Zhang di Shanghai sampai ada yang bersikap berlebihan. ”Silakan semua dokter Shanghai dikirim ke Wuhan, asal dokter Zhang tetap di sini,” komentar salah satu netizen. Selalu muncul pahlawan rakyat di tengah setiap kesulitan. “Umumnya dari mereka yang berbuat sesuatu dengan ikhlas – tanpa peduli dengan citra,” tulis Mas Dahlan. *Korban Dokter* Jika Mas Dahlan cermat, pahlawan rakyat di China yang sebenarnya adalah dr. Li Wenliang, dokter sekaligus whistleblower yang menyebarkan informasi tentang virus. Dokter Li yang memperingatkan publik terhadap potensi merebaknya virus Corona (Covid-19). Dokter Li lebih pantas disebut sebagai pahlawan rakyat. Dokter yang memperingatkan publik terhadap potensi merebaknya virus, Li Wenliang, Jiang Xueqing, dan Mei Zhongming lebih dulu meninggal akibat virus yang sama. Mengutip CNN Indonesia, Kamis (12/03/2020 14:44 WIB), seorang Kepala Departemen di RS Pusat Wuhan, Ai Fen, menyebut situasi penanganan Covid-19 di sana lebih mengerikan dibandingkan wabah lainnya. Melansir The Straits Times yang melaporkan pemberitaan media bisnis China Caixin Kamis (12/3), sebanyak 230 orang dari 4.000 paramedis di RS Pusat Wuhan dinyatakan terinfeksi Covid-19. Virus corona mulai merebak sejak akhir 2019 di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Diduga virus itu berasal dari hewan lalu menular kepada manusia. Virus itu kemudian menyebar ke penjuru negeri dan bahkan lintas negara. Pada awal penyebaran virus corona, mereka berusaha untuk bekerja semaksimal mungkin merawat para pasien tanpa mengetahui skala penyebarannya. Hingga Senin (9/3/2020), dokter yang meninggal akibat virus corona di RS itu sebanyak empat orang. Seorang Optalmologis bernama Zhu Heping adalah korban terbaru. Sebelumnya, dokter yang memperingatkan publik terhadap potensi merebaknya virus, Li Wenliang, Jiang Xueqing, dan Mei Zhongming lebih dulu meninggal akibat virus yang sama. Sementara, Wakil Kepala Departemen Bedah Torakoplastik dan Wakil Kepala Urologis dinyatakan masih dalam kondisi kritis. Dilaporkan Caixin, kengerian tersebut diperparah dengan pembatasan informasi oleh pemerintah dan penyebaran informasi yang keliru. Kepala Penyakit Menular di Pusat Pengendalian Penyakit di Wuhan, Wang Wenyong, bahkan sempat meminta RS untuk memalsukan informasi pasien corona. Mereka memerintahkan agar diagnosis dalam laporan diganti dengan jenis penyakit lain. “Informasi palsu yang dikeluarkan oleh departemen terkait, yang mengklaim penyakit itu dapat dikendalikan dan tidak akan menyebar antar manusia, membuat ratusan dokter dan perawat dalam kegelapan,” kata salah seorang kepala departemen RS kepada Caixin. Selain itu, para dokter menyalahkan pihak manajemen yang tidak kompeten, karena tidak ikut turun tangan menangani penyebaran virus corona. Seorang kepala departemen RS mengungkapkan, ia diminta untuk mengawasi stafnya agar tidak mengungkapkan “informasi rahasia” kepada publik, termasuk rekan mereka. Petugas medis bahkan tidak dapat melaporkan jika mereka jatuh sakit. Pekerja di RS dilarang membicarakan virus corona, atau mengirim pesan teks, foto, atau apa pun yang mungkin meninggalkan jejak. Para dokter yang diwawancara Caixin menyebut, virus corona diduga bersumber dari pasar ikan di selatan China. RS Pusat Wuhan merupakan yang paling dekat dengan lokasi tersebut, sehingga sebagian besar pasien dirawat di sana. RS pun mulai dipenuhi pasien dengan gejala Covid-19 sejak awal Januari 2020. Namun, campur tangan lembaga kesehatan berwenang di Wuhan membuat pihak RS sulit melaporkan jumlah kasus virus corona. Inilah yang tidak pernah disinggung dalam setiap tulisan Mas Dahlan ketika menulis terkait Covid-19 di China. Pada 12 Januari 2020, seorang petugas penegak hukum mendatangi RS tersebut dan memerintahkan perlunya konsultasi pakar tingkat kota dan provinsi sebelum mendiagnosis penyakit pernapasan dan melaporkannya. Pihak berwenang juga terlambat dalam pengambilan sampel dan memberikan konsultasi yang kemudian mempersulit dan memperlambat penanganan kasus Covid-19. Dengan demikian, masyarakat tidak bisa mendapat peringatan secara dini. Pada Desember 2019, RS menangani pasien terjangkit virus yang tidak memiliki riwayat bepergian ke pasar ikan. Mereka kemudian mengirimkan sampel ke laboratorium CapitalBio. Khawatir, Ai Fen pun membagikan informasi terkait hasil laboratorium di WeChat pada 30 Desember lalu. Informasi itu kemudian disebarkan oleh beberapa dokter lain, termasuk mendiang Dokter Li, untuk memperingatkan teman-teman dan kolega mereka agar dapat mengambil tindakan. Pesan ini pun semakin menyebar secara online, mendorong permintaan masyarakat terhadap informasi yang lebih lengkap. Tapi, beberapa diantara mereka, termasuk Dokter Li, justru dipanggil oleh pihak berwenang Wuhan untuk menandatangani surat peringatan berisi tuduhan bahwa dirinya telah “menyebarkan desas-desus online” dan “mengganggu ketertiban sosial”. Hingga Kamis (12/3/2020) pagi, virus corona telah menginfeksi 80.790 orang di China dan menewaskan 3.158 lainnya. Sedangkan pasien corona yang sembuh mencapai 61.624 orang. Berapa jumlah pasti dokter yang meninggal diantara 3.158 yang tewas di China itu, datanya tetap saja tertutup. Padahal, sebanyak 230 orang dari 4.000 paramedis di RS Pusat Wuhan dinyatakan terinfeksi Covid-19. Jadi, data yang disampaikan Mas Dahlan pun diragukan akurasinya. Apalagi, dalam sebuah pernyataannya yang diunggah dalam digital poster mengatasnamakan Makassar.terkini.id dengan gambar Mas Dahlan dan statement-nya yang bernada “miring”. "Anda sudah tahu Amerika mengalahkan Tiongkok dari segi jumlah kasus Covid-19. Anda sudah tahu Italia mengalahkan Tiongkok dari segi jumlah meninggal. Mungkin Anda belum tahu: Indonesia sudah mengalahkan Tiongkok dari segi jumlah dokter yang meninggal karena Covid-19." Dahlan Iskan. Tapi, Mas Dahlan “tidak tahu” kalau APD paramedis di Indonesia sangat terbatas dan benar-benar memprihatinkan. Sampai harus ada yang pakai jas hujan segala. Tidak seperti yang di Tiongkok. Lengkap dan serba modern. Jadi sekarang ini, setelah dua dokter ini dinyatakan meninggal karena Covid-19, total dokter Indonesia yang meninggal karena wabah virus corona ada 12 dokter. Bahkan, data terakhir yang saya terima hari ini, ternyata jumlahnya sudah mencapai 25 orang. Melansir Riau24.com, Jum'at (3 April 2020 pukul 19.06), dua perwira terbaik gugur dalam melaksanakan tugas menangani pasien penderita virus corona atau Covid-19. Kedua prajurit TNI, yakni Laksamana Pertama (Purn) Jeanne PMR Winaktu dan Letnan Kolonel W Mulatsih. Mereka gugur dalam tugas pada Kamis 2 April 2020. Dokter Jeanne meninggal di RSAL Mintoharjo, sedangkan Letkol W Mulatsih meninggal di RS Marinir Cilandak. Dokter Jeanne bukan tenaga medis biasa, dia adalah dokter spesilias bedah saraf pertama di negara ini. Sementara itu, Letkol W Mulatsih merupakan Kepala Departemen Keperawatan RS Marinir Cilandak. Mereka gugur berusaha menyelamatkan nyawa banyak pasien penderita Corona di kedua rumah sakit itu. Mereka telah berani mengambil beresiko tinggi! Mereka tidak peduli nyawanya sendiri sedang terancam. Mereka inilah pahlawan penyelamat nyawa rakyat Indonesia tanpa pamrih! *** Penulis Wartawan Senior.
Kasihanilah Si Corona
Oleh Hersubeno Arief Jakarta, FNN - Jahat mana virus Corona atau para oligarki? Sekelompok orang yang mengendalikan bisnis dan kekuasaan di Indonesia. Kalau Anda sudah sempat membaca tiga regulasi yang baru diterbitkan pemerintah, pasti tidak akan ragu menjawab. Ketiganya adalah Perppu No 1 Tahun 2020 Tentang Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, dan Keputusan Presiden (Keppres) Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Dibandingkan dengan oligarki, virus Corona tidak ada apa-apanya. Cemen. Oligarki lebih mengerikan, lebih jahat berkali-kali lipat. Mereka lebih pandai memanfaatkan situasi. Memanfaatkan kekacauan, ketakutan publik. Menarik keuntungan di tengah kemalangan. Menjadikan Corona sebagai kambing hitam, menimpakan kesalahan sepenuhnya kepada virus made in China itu. Padahal sesungguhnya dari mereka lah segala kekacauan negara ini bermula. Beda sekali dengan Corona. Sebagai mahluk Tuhan, dia hanya mengikuti “nalurinya.” Mencari inang, yang bisa menjadi induk tempat berkembang biak. Itu pun dia tidak berdaya ketika manusia disiplin menjaga jarak. Menjaga kebersihan. Dia hanya bisa melompat sejauh 1-2 meter. Kalau gagal, lama-lama dia akan mati sendiri. Para oligarki bisa masuk dan hinggap kemana-mana. Usianya juga sangat panjang. Berpindah dari satu penguasa-ke penguasa lainnya. Mengatur apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. UU dan aturan mana yang harus diterbitkan, dan mana yang tidak. Siapa yang harus dikorbankan, dan siapa yang harus diuntungkan. Munculnya tiga aturan tadi, semakin membuka mata publik, ada pintu belakang di istana. Pintu yang digunakan lalu lalang, oleh orang-orang yang lebih dipercaya Presiden, dibandingkan para menterinya. Coba cermati kronologinya. Menko Polhukam Mahfud MD pada Jumat (27/3) menyatakan pemerintah sedang mempersiapkan Perppu tentang Karantina Wilayah. Empat hari kemudian, Selasa (31/3) Presiden Jokowi mengumumkan Peraturan Pemerintah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Bukan Perppu Karantina seperti dikatakan Mahfud. Perppu justru diterbitkan untuk mengamankan kepentingan korporasi. Menjamin kepastian hukum bagi para pengambil kebijakan. Kesimpulan publik, omongan Mahfud tidak bisa dipegang. Toh dia hanya pembantu. Setiap saat bisa dipecat. Ada pembisik lain yang lebih didengar, dipercaya, dan sarannya dilaksanakan Presiden. Merekalah yang membiayai, mengantar, dan menjaganya agar tetap dalam tampuk kekuasaan. Menyelundupkan Pasal Selasa (2/4) Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menkumham Yasona Laoly menyerahkan Rancangan Undang Undang (RUU) Perppu tersebut ke DPR. Hampir dapat dipastikan DPR akan menyetujuinya. Perppu akan segera berlaku secara efektif. Tinggal ketok palu. Selain tidak adanya oposisi yang kuat. Sudah menjadi rahasia umum, tangan-tangan oligarki menjangkau sangat jauh di parlemen. Mereka menempatkan pion-pionnya, sebagai proxy di gedung wakil rakyat. Mencermati pasal demi pasal dalam Perppu No 1 Tahun 2020, PP dan Kepres Corona, koalisi masyarakat sipil, pegiat pemerintahan yang bersih, atau siapapun yang masih waras, hanya bisa geleng-geleng kepala. Ada kesan kuat pemerintah memanfaatkan situasi krisis untuk memuluskan agenda terselubung. Menuai “berkah” di tengah musibah. Ada pasal-pasal di RUU Omnibus Law yang diselundupkan dalam Perppu. Pasal yang lebih menguntungkan dunia usaha dan banyak ditolak. Alokasi dananya juga tidak fokus pada pemberantasan virus. Tidak fokus pada penyelematan kesehatan. Yang lebih memprihatinkan, ada pasal yang disiapkan secara cerdik, untuk mengamankan para pemegang otoritas dan kebijakan. Mereka tidak bisa dijerat hukum manakala terjadi penyimpangan. Pasal penyesuaian tarif pajak penghasilan (PPh) wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT), yang semula masuk di RUU Omnibus Law, ditarik ke Perppu. Pemerintah menurunkan tarif PPh badan dari 25% menjadi 22%. Kemudian turun lagi menjadi 20% pada tahun berikutnya. Tarif ini berlaku mulai tahun ini, lebih cepat dari usulan awal yang dimasukkan dalam RUU Omnibus Law Perpajakan. Dalam rancangan Omnibus Law, penurunan baru akan dimulai pada 2021. Sikap pemerintah sejak awal konsisten. Lebih mementingkan ekonomi, ketimbang keselamatan dan nyawa rakyat, juga terlihat dari alokasi anggaran yang disediakan. Dari total Rp 405, 1 triliun yang dianggarkan, hanya Rp 75 triliun untuk bidang kesehatan. Meliputi perlindungan tenaga kesehatan, pembelian alat kesehatan, perbaikan fasilitas kesehatan, dan insentif dokter. Yang terbesar justru anggaran untuk pemulihan ekonomi nasional Rp 150 triliun. Rp 70,1 stimulus perpajakan dan kredit usaha rakyat. Selebihnya sebesar Rp 110 triliun untuk jaring pengaman sosial. Akar penyebab persoalan, yakni sektor kesehatan hanya mendapat porsi 18.5%. Selebihnya digunakan untuk mengatasi dampaknya. Sebagai konskuensi dari adanya anggaran baru tersebut pemerintah memperlebar defisit anggaran. Dari semula 3% menjadi 5.07%. Apa artinya? Pemerintah leluasa menambah utang baru. Utang yang sudah menjadi _life style_ pemerintah. Utang yang akan diwariskan pada pemerintahan berikutnya. Utang yang akan diwariskan kepada anak cucu kita. Corona benar-benar menjadi dewa penyelamat bagi pemerintah. Jauh sebelum wabah melanda, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah berkali-kali menyatakan defisit anggaran anggaran akan semakin melebar. Pada bulan November 2019 Sri Mulyani sudah mengingatkan defisit anggaran akan mencapai 2 sampai 2.2%. Dalam APBN 2019 dipatok 1.87%. Alasannya karena perlambatan ekonomi global dan melesetnya penerimaan pajak. Sekarang Corona yang menjadi alasan. “Berkah” lain yang dituai oligarki, sebagian dari mereka akan segera bebas dari penjara. Menkumham Yasona Laoly mengusulkan narapidana lansia berusia di atas 60 tahun dibebaskan. Usulan itu sudah disetujui Presiden. 300 orang napi koruptor, bersiap-siap menghirup udara bebas. Banyak diantara mereka adalah politisi, petinggi negara, dan kroninya. Kalau sudah begini, kita hanya bisa mengelus dada. Kasihan sekali kau Corona. Di seluruh dunia menjadi musibah. Ditakuti, menjadi momok yang menakutkan. Eh….di Indonesia malah menjadi blessing in disguise. “Berkah” yang tersembunyi bagi sekelompok oligarki. Dihadapan oligarki, Corona mati gaya. Dia tidak bisa menggugat karena namanya dicemarkan. Corona suatu saat akan mati. Oligarki tidak ada matinya. Please….kasihanilah Corona. End. Penulis Wartawan Senior.
Penanggulangan Covid-19: Sultan Tuntut Transparansi, GFI Pinta Kontribusi Fadilah Supari
Oleh Mochamad Toha Jakarta, FNN - Gubernur DI Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Bowono X menyoroti kebijakan Pemerintah Pusat yang dinilai Sultan belum transparan soal wilayah yang masuk kategori zona merah penyebaran Virus Corona. Menurut Sultan, Pemerintah Provinsi pun sempat mempertanyakan kepada Presiden Joko Widodo, sebenarnya daerah mana yang masuk zona merah. “Yang kami tahu (zona merah) itu selama ini kan hanya Jakarta dan sekitarnya saja,” ujarnya. “Pemerintah kan tidak mau memberitahu, padahal (informasi) itu berguna buat pemerintah daerah menyusun kebijakan,” ujar Sultan di Jogjakarta, seperti dilansir Tempo.co, Senin (30 Maret 2020). Karena pemerintah pusat masih diam soal peta zona merah sebaran Corona itu, kata Sultan, maka sampai saat ini tidak ada satu pun gubernur di Jawa yang menyatakan menolak para pendatang. Ruang gerak warga dari mana pun praktis masih terbuka lebar untuk ke manapun. Sultan khawatir, tanpa ada informasi jelas soal zona merah ini, maka penyebaran virus akan makin mudah. Sehingga, upaya memutus mata rantai penularan menjadi lebih sulit dan beban penanggulangan bertumpuk ke daerah. “Misalnya ada warga dari zona merah (terpapar Corona), masuk wilayah yang sebenarnya zona hijau (belum banyak terpapar Corona), atau sebaliknya dari zona hijau masuk zona merah, lama-lama jadi merah,” ujar Sultan. Sultan pun berharap minimnya informasi soal zona ini segara disikapi. Misalnya memang suatu daerah dinyatakan zona merah, maka perlu diatur kebijakan yang mendukungnya. Seperti mengatur penggunaan moda transportasi umum dan pribadi. Jangan sampai, kata dia, sarana transportasi dari zona merah beroperasi masuk ke zona hijau. “Hal begini harus jelas bagi saya kalau untuk memutus penularan virus itu,” ujarnya. Sebenarnya bukan hanya soal zona merah yang selama ini tidak “dibuka” Pemerintah Pusat. Tapi, masalah data mana yang harus dipegang rakyat, juga menjadi soal. “Data mana yang dipegang rakyat,” tanya dr. Tifauzia Tyassuma. Perkuat Imunitas Menurut Dokter, Peneliti, dan Penulis AHLINA Institute ini, pada hari ke-30 dan seterusnya, sulit bagi kita memegang data laporan kasus yang disampaikan Jubir Convid-19 setiap hari. Data yang disampaikan Jubir itu berasal dari data kasus yang ditemukan berdasarkan laporan Rumah Sakit dan Daerah, yang tentu kita tahu, jauh lebih sedikit dibandingkan kasus positif yang seharusnya tertapis. “Dan jauh lebih sedikit lagi dibandingkan kasus riil yang terjadi di lapangan,” ungkap Dokter Tifa. Lalu Data apa yang harus jadi pegangan, supaya kita tahu perkembangan kasus Covid-19 ini? Mau tak mau, suka atau tidak suka, yang bisa menjadi pegangan valid adalah Model Prediksi Epidemiologi. Di bawah adalah infografik dari BAPPENAS. “Angkanya malah jauh lebih fantastis dari angka yang saya peroleh,” lanjut Dokter Tifa. Puncak kasus menurut versi Dokter Tifa sebesar 1.240.000 orang dengan jumlah kematian mencapai 104.160 orang. (Perlu segera siapkan kuburan massal dengan protokol jenazah pandemi yang harus segera disosialisasikan kepada seluruh Daerah). Puncak kasus menurut versi Bappenas sebesar 2.500.000 dengan jumlah kematian 210.000 (berdasarkan case fatality rate 8,4% realtime). “Mengapa saya bilang bahwa, setelah kasus ke 1.000+ tercapai, sulit bagi kita mempercayai Data kasus yang dilaporkan oleh Jubir?” tanya Dokter Tifa. Karena: 1. Screening test yang dibeli dari China hanya 500,000 dan itupun tidak terbagi merata, dan hanya orang-orang tertentu, justru dengan risiko minimal, yang mendapat fasilitas Rapid Test. 2. Diagnostic test seperti PCR jumlahnya sangat terbatas, hanya bisa dilakukan di 13 Rumah Sakit di Indonesia dari 3.000 Rumah Sakit yang ada, dan beberapa lembaga tertentu. 3. Tidak adanya mekanisme penyisiran kasus di setiap daerah, akibat dari sangat sedikitnya fasilitas pemeriksaan untuk menapis Covid-19 ini. Maka percaya atau tidak percaya, kita harus percaya kepada Model Prediksi yang dibuat oleh Para Ahli Epidemiologi. “Menurut perhitungan saya, hari ini, akhir Maret 2020, kasus tertapis sekitar 6.000 dengan jumlah kasus riil 162.000, di 30 Provinsi dengan 50% kasus di DKI Jakarta,” ungkap Dokter Tifa. Jadi, sekarang Rakyat Indonesia bergerak menjadi ODP (Orang dalam Pemantauan) dan PTG (Pasien Tanpa Gejala). Dokter Tifa bertanya, “Intervensi apakah yang bisa dilakukan pada titik sekarang untuk – setidaknya – melandaikan grafik?” Satu usulan Dokter Tifa: Perkuat Imunitas Diri Anda Dan Keluarga. Buat Mikrobiota Usus Anda Menjadi Pabrik Imun. Beri Mereka Makan Banyak Tetumbuhan Sesegar Mungkin. Hayuuk lakukan! Perlu Fadilah Supari Ada yang menarik dari Rekam Jejak mantan Menkes Siti Fadilah Supari: Perangi Flu Burung, Melawan Hegemoni WHO, Membongkar Laboratorium Bertujuan Ganda NAMRU-2 AS Dari Rekam Jejak itulah Global Future Institute (GFI) dalam siaran persnya menyatakan, guna menghadapi Pandemi Global Covid-19 dan Perang Biologis, Indonesia Perlu Hadirkan Kembali Siti Fadilah Supari. Mengingat gentingnya keadaan terkait Pandemi Global Covid-19, yang disertai dengan gelombang kecemasan dan rasa ketakutan yang kian meluas di berbagai daerah dari berbagai penjuru nusantara, maka bangsa dan negara saat ini bukan saja memerlukan keahlian dan kecakapan teknis di bidang kesehatan maupun kedokteran. Menyadari kenyataan bahwa meluasnya wabah Pandemi Global virus corona yang bermula dari Wuhan, China, pada perkembangannya tidak saja kita pandang sebagai murni masalah kesehatan. Melainkan juga meluas lingkupnya pada bidang politik-keamanan, sosial-ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan-keamanan, maka perlu menghadirkan figur-figur bidang kesehatan dan kedokteran, namun tidak terpaku dan terbelenggu pada bidang spesialisasinya. Melainkan sosok yang berbasis kedokteran dan kesehatan namun punya perspektif Ketahanan Nasional yang mampu mengintegrasikan berbagai sudut pandang keilmuan. Dan mampu mengaitkan satu isu dengan isu lainnya, secara terintegrasi. Menyadari kenyataan bahwa GFI memandang Pandemi Global Covid-19 yang saat ini juga melanda Indonesia, maka fenomena wabah Covid-19 sudah harus dilihat dalam perspektif Perang Biologis antar-negara-negara adikuasa. “Sehingga kasus Covid-19 hakekatnya merupakan Perang Nir-militer. Yang mana dampak dan kerusakannya tidak kalah dahsyatnya daripada Perang Militer,” kata Direktur Eksekutif GFI Prof. Hendrajit. Sosok yang sudah terbukti melalui reputasi maupun rekam jejaknya semasa menjabat sebagai Menkes dalam memerangi flu burung dan flu babi, Siti Fadilah Supari merupakan sosok yang mumpuni untuk kembali dilibatkan dalam menghadapi situasi yang kritis dan pelik terkait Pandemi Global Covid-19 ini. Maka dari itu, “Kami dari Global Future Institute (GFI), mendesak pemerintah Indonesia untuk memanggil kembali mantan menteri kesehatan Ibu Siti Fadilah Supari, sebagai aset bangsa, untuk ikut berkontribusi memerangi virus Corona,” katanya. *** Penulis Wartawan Senior.
Jangan Paranoid, Hanya Testing The Water
By Tony Rosyid Jakarta FNN – Kamis (02/04). Darurat Sipil. Ini "testing the water". Tes gelombang. Lempar, dan menunggu reaksi publik. Riak kecil, lanjut. Ada gelombang besar, batalkan. Ini teori umum. Sering dilakukan banyak orang, terutama di arena politik. Hanya saja, untuk era pemerintahan sekarang, "testing the water" sepertinya sudah jadi pola. Terlalu sering, sehingga mudah dibaca. Sebelumnya, pemerintah pernah melempar gagasan RUU KPK. Riaknya kecil. Protes hanya di kalangan mahasiswa. Maka, jalan terus. UU KPK pun disahkan. Apalagi dapat full dukungan dari DPR. Hal yang sama terjadi ketika pemerintah memunculkan nama Ahok untuk jabatan Komisaris Utama (Komut) PT. Pertamina. Riaknya kecil, lanjut. Dicoba lagi wacanakan ibukota baru dan Ahok yang menjadi Kepala Otorita-nya. Khusus untuk soal terakhir ini, pemerintah masih dalam proses membaca riak atau gelombang yang akan dihadapi. Begitu juga dengan RUU Omnibus Law. Kali ini yang dihadapi adalah kaum buruh. Sejauhmana kekuatan buruh melakukan konsolidasi. Ini akan menjadi kalkulasi maju-mundurnya pemerintah terkait RUU Omnibus Law tersebut. Jadi, wacana darurat sipil sebagai upaya menghadapi covid-19 nampaknya juga menggunakan pola "testing the water". Lempar dulu ke publik. Ternyata, reaksi rakyat sangat besar. Hampir semua elemen bangsa menolak. Gelombangnya terlalu dahsyat. Gak mungkin dilawan. Maka, pemerintah pun menarik kembali gagasan itu. Meski "dibatalkan", gagasan darurat sipil masih menyisakan pertanyaan di benak rakyat. Apa yang memicu gagasan ini muncul? Mungkin pemerintah terlalu paranoid. Mirip seperti anda juga. Paranoid. Banyak orang saat ini jadi paranoid ketika hadapi covid-19. Imbauan social and physical distancing, membuat banyak orang saling curiga. Jangan-jangan ODP. Atau malah positif corona. Sedang duduk di kursi, berpikir kursi diduduki corona. Pegang plastik, berpikir corona ada di plastik. Makan di warung, takut corona ikut makan. Begitulah situasi sekarang. Serba paranoid! Pemerintah nampaknya mengalami hal yang sama. Kali ini bukan karena covid-19, tetapi karena takut jatuh. Apalagi jika dengar Syahganda Nainggolan bicara. “Pemerintah akan jatuh sendiri. Bukan dijatuhkan. Hanya menunggu waktu”. Ngeri kali bicaranya bang. Emang ada pemerintahan yang jatuh tanpa dijatuhkan? Saya kasih tahu, pemerintah sekarang dalam posisi masih sangat kuat. Gak ada pihak yang punya nyali, keberanian, apalagi kemampuan untuk menjatuhkan pemerintah. Dukungan masih solid. TNI, Polri, parlemen dan buzzer masih terlihat kompak. Aman-aman saja. Gak perlu takut pemerintah. Kecuali dua hal terjadi. Pertama, jika ekonomi ambruk. Covid-19 berlanjut sampai kuartal III dan IV. Ini juga akan tergantung kepada ketahanan ekonomi kita. Kalau bener-bener ambruk, siapapun presidennya akan berat untuk bertahan. Tidak hanya di Indonesia, tapi di semua negara. Kedua, PDIP menarik diri dari koalisi. Mungkinkah itu terjadi? Dalam politik, tak ada yang mustahil. Apalagi hubungan Jokowi-Mega terus berjarak. Bahkan makin renggang. Kalau dua hal ini tak terjadi, maka pemerintah masih aman. Soal ekonomi, Indonesia masih cukup kuat untuk bertahan. Diantara negara G20 yang dihajar covid-19, Indonesia termasuk salah satu negara yang secara ekonomi masih cukup mampu bertahan. Pertumbuhan ekonomi masih ada, meski 1 persen. Selain China 1 persen, dan India 2,1 persen. Jadi, jangan bersikap berlebihan. Darurat sipil itu berlebihan. Terlalu politis. Akhirnya, paranoid sendiri. Cadangan fiskal masih aman untuk tahun ini. Itu katanya. Ah, sok tahu soal ekonomi. Lagi belajar. Jadi, 405,1 triliun yang disiapkan pemerintah pusat untuk hadapi covid-19 dengan semua dampak sosial-ekonominya menjadi bukti Indonesia punya uang. Dari mana? Entar pemerintah yang jelasin. Kita berharap, 405,1 triliun itu bener adanya, dan bener pula diimplementasi. Jangan sampai ada korupsi di tengah pandemic virus corona. So, jangan semuanya dilihat dari perspektif politik. Ini yang membuat semua langkah pemerintah terkesan jadi sangat politis. Darurat sipil itu politis. Akibatnya, pemerintah kehilangan arah. Gak fokus. Penuh curiga. Terlihat bimbang, yang membuat kinerja nggak terukur. Gamang ketika mau ambil keputusan. Terkesan lelet dan lambat. Habis energi. Menguras biaya yang hanya dinikmati para buzzer. Nah, kalau anda bertanya kenapa pemerintah "seperti" punya kekhawatiran dijatuhkan? Pertama, mungkin dibayang-bayangi oleh persoalan politik masa lalu yang sepenuhnya belum tuntas. Pemerintah belum berhasil mengajak rakyat untuk move on. Ini menyangkut soal kinerja dan komunikasi politik pemerintah yang belum mampu merubah persepsi politik dan sikap rakyat. Kedua, akibat gagalnya pemerintah ajak rakyat untuk move on, gelombang oposisi rakyat masih sangat terasa dan terus bergema. Dinamika di medsos dan hasil sejumlah survei memotret ini semua. Ketiga, diduga ada sejumlah oknum di lingkaran dalam dan luar istana yang secara konsisten melakukan provokasi dan menakut-nakuti pemerintah. Mereka membuat pemerintah seolah-olah terancam. Dari sini, wacana darurat sipil muncul. Dengan darurat sipil, para oknum ini berharap akan dapat peran dan bisa eksis kembali. Bersyukur, pemerintah gak jadi memutuskan darurat sipil. Ini keputusan yang tepat dan logis. Semoga gak lagi paranoid. Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa
Memanusiakan Rakyat, Pilihan Jalan Kosntitusional Anies
By Dr. Ahmad Yani, MH Jakarta FNN – Kamis 902/04). Pandemi corona atau lebih dikenal dengan sebutan Covid-19. Virus ini bermula dari Kota Wuhan, China, kini menjadi wabah yang menakutkan bagi masyarakat dunia. Tidak saja negara maju, negara berkembang, maupun negara terbelakang juga berupaya menyelamatkan warganya agar tidak terpapar dan kasus meluas. Berdasarkan klaim Pemerintah Pusat, Covid-19 kali pertama masuk Indonesia pada 2 Maret 2020. Sebelum terdeteksi, para pemangku kebijakan negara menunjukkan optimismenya, bahkan dengan kalimat-kalimat yang seakan mendahului kehendak Tuhan. Kalimat yang semestinya tidak pantas dan layak terlontar dari mulut pejebat Pemerintah Pusat. Optimisme berbalik fakta dalam realitasnya. Pemerintah tidak mampu mengelak. Covid-19 masuk juga ke tanah air. Pencegahan yang lamban dan penanganan yang tersendat, memperlihatkan bahwa negara tidak berdayaan mengatasi wabah yang begitu cepat menjalar. Kritik dan masukan terlontar. Malah keterlibatan masyarakat dalam menangani Covid-19 lebih cepat ketimbang negara. Kemajemukan dengan gugusan geografis kepulauan, memperlihatkan kesigapan masyarakat dan mengesampingkan persoalan-persoalan politik. Masyarakat Indonesia bergotong royong melakukan langkah-langkah yang fokus pada pencegahan dan pemulihan akibat terdampak. Targertnya agar Covid-19 tidak merambah lebih luas lagi. Lalu dimana negara? Dimana Pemerintah? Konstitusi kita, dalam paragraf keempat secara gamblang menegaskan, "dibentuknya pemerintahan Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” Kemudian, berkewajiban "menyejahterakan, mencerdaskan, memberi kedamaian dan keadilan sosial". Pada konteks inilah Indonesia adalah negara yang memanusiakan manusia. Jalur Konstitusional Anies Kembali kita melihat kualitas sosok Anies Baswedan sebagai kepala Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan memanusiakan manusia bagi warganya. Sebab kini secara persentase, warga DKI Jakarta sangat besar dibandingkan provinsi lain yang terpapar Covid-19. Pemahaman dirinya menjadi Gubernur DKI Jakarta atas kehendak warganya. Sejalan dengan alur perintah pembukaan UUD 1945. Mendahulukan kesehatan dan keselamatan warganya dalam koridor konstitusi. Tecermin dari nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan persaudaraan melalui berbagai kebijakannya menangani pandemic Covid-19. Sehinga, hak warga atas pelayanan, kesejahteraan, dan kesehatan tetap diberikan. Sayangnya, keinginan Anies mencegah penyebaran wabah yang begitu masif tidak selalu berjalan baik. Beberapa kebijakan ditolak oleh Pemerintah Pusat. Seperti pembatasan transportasi publik, karantina wilayah (lockdown), dan menyetop operasional bus dari dan ke Jakarta. Permasalahannya bukan terletak di Anies, melainkan pihak-pihak yang lebih berpikir dari dudut-pandang politik kekuasaan dengan dalih peraturan perundang-undangan. Sebagai orang hukum, saya tidak sepenuhnya memahami tentang kesehatan. Sependek sepengetahuan saya, lockdown merupakan tindakan membatasi aktivitas penduduk sebagai respons atas menyebarnya wabah untuk melindungi segenap rakyat. Lockdown atau istilah apa pun, merupakan langkah konstitusional Anies dalam melokalisasi keberadaan virus. Bukan saja bagi yang tertular, tetapi dapat mengidentifikasi di lokasi mana saja wabah virus berkembang. Dengan begitu, pemetaan keberadaan virus akan lebih mudah. Juga untuk memutus mata rantai penyebarannya. Untuk Keselamatan Secara konstitusional, kehendak Anies itu tidak dalam zona pelanggaran konstitusi. Justru sebaliknya, konstitusi menjadi kabur, ketika pusat membawa persoalan kemanusiaan ini ke ranah ekonomi politik. Akibatnya, akan banyak warga Jakarta yang terdampak wabah. Melalui penerapan lockdown, Anies sebenarnya juga mendorong peran negara dalam melindungi masyarakat Jakarta. Ketika lockdown diberlakukan, Pemerintah Pusat wajib memenuhi kebutuhan hidup dasar warga dan pakan ternaknya. Ini diamanatkan secara eksplisit dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Masyarakat, khususnya pekerja informal yang beraktivitas di luar ruang dan risiko terpapar Covid-19 besar kemungkinan akan senang. Sebab, mereka tidak perlu lagi pergi keluar rumah dan bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Kebutuhan makan dan minum ditanggung oleh negara. Sayangnya, Pemerintah Pusat berkehendak lain. Presiden Jokowi justru memilih opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Opsi PSBB tersebut, ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020. Kebijakan tersebut tentu langkah mundur dan mengecilkan peran negara. Karena tidak ada lagi ketentuan yang mengikat bagi Pemerintah Pusat untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar rakyat dan pakan ternaknya. Baik dalam UU Kekarantinaan Kesehatan maupun PP PSBB. Dalam Pasal 4 ayat (3) PP PSBB, pemerintah memang diminta penerapan pembatasan sosial dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Namun, tujuannya agar langkahnya tidak mengganggu distribusi dan akses masyarakat. Bukan lagi kewajiban pemenuhannya atau penyediaannya. Keputusan ini justru berbahaya dan tidak memanusiakan manusia. Pekerja informal, seperti pedagang kaki lima (PKL), yang mengandalkan pendapatan harian dari usaha di tempat umum akan terancam. Kelompok masyarakat ini bakal susah makan dan minum. Mereka berisiko tidak bisa berjualan, karena pemerintah berhak menghentikan segala aktivitas di fasilitas publik. Padahal, para pedagang kecil juga terpaksa tetap berjualan di tengah besarnya ancaman "musuh kasat mata ini”, demi memenuhi kebutuhan anggota keluarganya. Apalagi, negara tidak lagi menanggungnya, sebagaimana skenario lockdown. Apa akhirnya? Keputusan PP PSBB berpotensi menyebabkan terjadinya gejolak sosial. Apabila pelarangan terhadap aktivitas pekerja informal di tempat umum dilakukan secara masif. Niat menyelamatkan nyawa dari ancaman Covid-19 berujung pada kemungkinan konflik horizontal antara pemerintah dengan rakyatnya sendiri. Penulis adalah Anggota DPR/MPR 2009-2014, Advokat dan Dosen FHdan FISIP UMJ. #Masyumireborn
Testimoni (2): Tunjang Kesehatan, Pasutri Dokter Konsumsi Probiotik Siklus
Oleh Mochamad Toha Surabaya, FNN - Selama ini yang sudah konsumsi varian Probiotik Siklus (PS) ternyata bukan hanya sebatas anggota Grup Probiotik Siklus (GPS) saja. Dari kalangan paramedis, seperti dokter pun ada yang sudah dan mulai konsumsi PS. “[26/3 22:42] +62 815-7927-XXX: Sy mau berbagi info bahagia. Setidaknya usaha sy ada hasilnya.” “Bbrpa hari yll sy sempat sampaikan di sini, teman sy yg suami istri dokter. Suaminya sempat demam 5hr plus batuk2, 3 hr nya sempat tangani covid. Sy sarankan pakai g10+bio imun plus biosel utk anak2nya dan pengharum ruangan.” “Alhamdulillah hari berikutnya kondisinya membaik. Target sy adl bagaimana agar mereka berdua (krn kedua nya dokter praktek di RS di Jkta) bs menjadi wasilah u penyebaran PS ini utk menyelamatkan byk nyawa.” “Alhamdulillah masya Allah, atas pertolongan Allah, kmd atas doa dr teman2 semua, stlh melalui diskusi yg ckp panjang, berbalas WA, dgn sedikit pemahaman yg sy miliki, alhamdulillah mereka paham dan bs menerima teori ini.” “Dan skrg keduanya ingin mempromosikan produk ini ke rekan2 sejawatnya (untuk bs mengatasi kondisi saat ini).” “Mohon doanya terus agar usaha ini membuahkan hasil. Sangat berharap sekali kondisi saat ini tidak semakin memburuk dan bisa berangsur membaik.” “[26/3 22:47] Formulator: Alhamdulillah, dengan ketelatenan kita semua, secara perlahan teori ini akan bisa diterima dan terbukti kebenaran-Nya.” “PS itu kebenarannya alamiah, obyektif ....dan bahkan ada yg bilang absolut, karena sesuai sunnah Nya.” “Penggunaan PS untuk teman yg dari zona merah covid 19. Teman kantor ada acara dinas di malang pada tgl 10 - 11 Maret 2020. Pada tgl itu berkunjung ke mall dan pertokoan. Tgl 18 Maret mengalami flu berat, batuk, badan panas, lemes, tenggorokan sakit.” “Periksa dokter diberi obat. Tgl 23 Maret periksa ke puskesmas dan dinyatakan sebagai ODP dia harus isolasi diri selama 14 hari, dan tgl 23 Maret itu juga disamping minum obat dari Puskesmas juga minum biosyafa: “G17 dosis 3x3 sendok, bioimun 3x1 sendok, biozime super 10 tetes. Alhamdulillah ternyata perkembangannya bagus.” “Tgl 25/3 10.04 Badan sudah enakan Pak,,,tidak demam, tenggorokan sudah jauh membaik, batuk masih, pilek masih, tp sudah jauh membaik jg dr sebelumnya. Tidak ada sesak, nafsu makan mulai naik.” “Tgl 25 Maret malam. Alhamdulillah Pak baikan. Batuk msh ada, pileknya agak berkurang. Tgl 26 Maret, alhamdulillah baik Pak...” “Tgl 27 Maret. Sudah jaraaaaaang sekali pak batuk sm pileknya. Paling kalau malam saja, itupun tdk parah... Tenggorokan sudah biasa saja... Ini info ybs langsung.” “Terima kasih biosyafa. Semoga menjadi solusi dari wabah Corona ini.” [20:28, 3/27/2020] +62 878-8678-2xxxx: Assalamu'alaykum.. Sy Safa..Kami tinggal di Jakarta." "Suami kadang pulang dari kerja tiba2 batuk, flu, demam. Langsung saya kasihkan biozime super 10 tetes plus g12 2 sendok takar. Paginya alhamdulillah udah lebih baik. Masih ada sedikit batuk, flu dan demam, saya kasihkan terus biozime super 5 tetes dan g12 2 sendok takar sampai sehat. Alhamdulillah cepat masa recovery-nya." "Saya pun sempet ketularan juga. Batuk, demam, tenggorokan gatal. Langsung aja minumin biozime super dan g12 saat terasa gejala. Alhamdulillah langsung enakan setelah minum." "[20:30, 3/27/2020] +62 878-8678-2xxx: Sempet saya dan suami agak sesak nafas juga..Rada panik saat itu.. tapi langsung tenggak biozime super dan g12. Kalo dgn g10 di saya kurang nendang 😁" Perlu diketahui, G8 adalah bakteri komunitas dengan jumlah ribuan strains bakteri tanah (hingga 7500 strains) dan didominasi oleh “sekumpulan bakteri negatif” yang dibutuhkan oleh tubuh. Pada saat virus – termasuk diantaranya corona – dihadirkan G8, maka – virus ini berasumsi yang dihadirkan di G8 adalah kawan-kawan mereka. Sehingga “virus tidak lagi merasa diserang, tidak lagi merasa disakiti, tidak lagi merasa terancam keberadaannya.” Yang terjadi kemudian, bersama-sama dengan sekumpulan bakteri lengkap pada G8, mereka akan hidup normal, berkembang dan regeneratif sesuai fitrahnya. Keseimbangan Mikrobiota. kemudian yang terjadi. Nah, pada saat semua seimbang, selesai sudah masalah karena tidak lagi ada yang terlalu dominan, tidak lagi ada ketimpangan. Bagaimana cara kerjanya? Ustadz Ali Athwa yang menjadi Tim Probiotik Siklus menjelaskan bagaimana cara kerjanya. Pada dasarnya, semua ciptaan Allah SWT itu diciptakan dalam keadaan berpasang-pasangan. Manakala tidak ada pasangannya, mereka akan gelisah, lalu mereplikasi dirinya semaximal mungkin. Hal itu dilakukan karena adanya ketakutan/kegelisahan mereka. Dengan menyemprotkan cairan ber-Probiotik Siklus ini di bagian luar tubuh manusia, maka membuat mereka tidak resisten dan tidak berkembang biak terus menerus. Dengan memasukkan BioSyafa – ssalah satu vqarian produk Probiotik Siklus – ini ke dalam tubuh penderita, maka si cantik Corona itu akan menemukan pasangannya, sehingga mereka merasa aman, dan tidak akan melakukan proses regeneratif lagi. “Mereka merasa nyaman, lalu secara bertahap akan menjadi bagian dari mikrobioma tubuh kita,” ungkap Ustadz Ali, mantan wartawan Suara Hidayatullah. Menurut Ustadz Ali, mereka menjadi mematikan dan sangat ganas, karena ketakutannya akan keberlangsungan hidupnya di dunia akan berakhir, makanya mereka berusaha sekuat-kuatnya mempertahankan keberadaan nya di muka ini. Kalau terjadi di dalam tubuh, terutama di saluran pernafasan, mereka akan mengalami proses regenerasi yang sangat cepat. Itu dilakukan sebagai bentuk usahanya untuk mempertahankan kehidupannya. Dalam proses itulah muncul cairan, sebagai tempat hidup mereka. Hanya saja, cairan tempat hidup mereka itu, bersifat toksik bagi tubuh manusia, sehingga merusak mukosa saluran pernafasan, dan sampai ke paru-paru, merusak paru-paru, lalu paru-paru kaku, tidak bisa bergerak secara leluasa, akibat nafasnya sesak, maka gagal nafas. Dengan memasukkan BioSyafa ini ke tubuh kita, maka si cantik Corona itu sebagian besar akan menemukan pasangannya, sehingga mereka tidak regeneratif lagi, dan bersifat tidak menyakiti lagi. Sisanya, akan dikoloni oleh probiotik yang lainnya. Jadi, tidak bersifat membunuh mereka, tetapi menjadi sahabat mereka, dan mengajak kembali ke habitat dan sifat alamiahnya. Probiotik Siklus BioSyafa ini, menyelesaikan kasus ini, pada sumber masalahnya, yaitu sang pelaku proses penyerangan ini, dan tidak bersifat mematikan mereka. Adapun beberapa obat atau herbal atau jamu yang sering disebut sebagai anti virus atau anti corona, mayoritas sebagai suplemen, yang akan memperkuat daya tahan tubuhnya, bukan pada akar permasalahannya. “Saya haqqul yakin, corona bisa kita selesaikan dalam hitungan hari,” tegas Ustadz Ali. (Bersambung). Penulis Wartawan Senior
Mengkudeta Anies Baswedan?
Oleh Hersubeno Arief Jakarta, FNN - Di media sosial, dalam beberapa hari terakhir berkembang spekulasi politik tingkat tinggi. Pemerintah pusat. Presiden Jokowi dan para pembantunya, dituding sedang menyusun plot “kudeta” terhadap Gubernur DKI Anies Baswedan. Posisi Jakarta sebagai episentrum penyebaran wabah Covid-19, menjadi momentum yang sangat tepat mempercepat kejatuhan Anies. Indikatornya semua kebijakan Anies alih-alih didukung, tapi malah disabot, diaborsi. Buzzer pemerintah secara sistimatis menghajar Anies dari berbagai penjuru. Tak kenal ampun. Perbincangan di berbagai WAG, beberapa akun anonim maupun real, menyebar info tersebut, tanpa jelas kebenarannya. Hanya menyebutnya dengan embel-embel A-1. Sekedar untuk meyakinkan bahwa info itu valid. Satu hal yang pasti, intelektual NU yang mulai tak muda lagi, Ulil Abshar Abdalla secara guyon menyebut mereka seperti pasangan suami istri, tidak akur. "Jadi mestinya penanganan di daerah ini mesti serius. Pemerintah pusat dan Pemda DKI harus "rukun, mawaddah wa-rahmah”," kata Ulil. Kosa kata itu sering digunakan untuk menggambarkan rukunnya pasangan suami istri yang dianjurkan oleh agama. Anies, dalam penilaian politisi Partai Demokrat itu sejak awal sudah serius menangani. Tapi oleh pemerintah pusat malah dituding “mencari panggung.” Sejak merebaknya virus Corona, aroma persaingan antara Istana Merdeka dan Kantor Gubernuran DKI kian terasa. Soal ini sebenarnya tidak terlalu mengagetkan. Sudah berlangsung sejak Anies terpilih menjadi Gubernur DKI (2017). Namun intensitasnya menjadi semakin tinggi, bersamaan dengan masuknya penyakit impor dari China itu. Banyak yang menyebutnya seperti matahari kembar. Yang satu terbit di Jalan Merdeka Utara, dan satunya lagi mulai bersinar terang di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta. Para buzzer pemerintah secara terbuka menyerang Anies. Cari panggung dan bahkan mencuri panggung. Dia dianggap melampaui kewenangannya. Bertindak seolah seperti seorang presiden. Berbagai langkah Anies mengatasi penyebaran virus dikritisi, dinegasi, bahkan sampai ada yang mau demonstrasi. Bersamaan dengan itu pemerintah pusat mengaborsi. Berkali-kali Dibatalkan Masih ingat ketika Anies melakukan pembatasan jam operasional transportasi umum MRT dan Bus Trans Jakarta? Langkah itu merupakan tindak lanjut instruksi Presiden. Minggu (15/3) dari Istana Bogor, Jokowi menyerahkan kebijakan penanganan Corona ke pemerintah daerah. Selain meliburkan sekolah dan kampus, merumahkan pegawai negeri, Jokowi juga meminta pembatasan kegiatan yang melibatkan massa dalam jumlah besar. MRT dan Trans-Jakarta merupakan alat transportasi yang selalu dipadati penumpang. Pada pagi hari dan jam pulang kerja, penumpang berjubel. Mereka berhimpitan seperti ikan pindang. Jika ada yang positif, dijamin langsung menular. Kecaman muncul dari berbagai penjuru. Sekelompok pendukung pemerintah pusat mengancam menggelar unjukrasa ke Kantor Gubernur DKI. Anies dituding menyebar ketakutan. Menakut-nakuti rakyat. Jokowi segera memerintahkan Anies mengembalikan jam operasional seperti semula. Apa boleh buat, Anies harus membatalkan keputusannya. Presiden pada hari Senin (30/3) meminta para kepala daerah mengambil langkah tegas membatasi pergerakan orang ke daerah. Langkah tegas itu diperlukan untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 ke daerah. Kebijakan yang tepat. Apalagi Jokowi punya data dan catatan lengkap, jumlah kendaraan umum yang keluar Jakarta. Dalam sepekan terakhir 876 armada bus meninggalkan kawasan jabodetabek. Jumlah penumpang 14 ribu orang. Ngeri sekali! Kawasan Jabodetabek, khususnya Jakarta adalah episentrum pandemi Covid-19. Bisa saja diantara belasan ribu orang itu ada yang sudah terpapar dan positif. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencatat sampai saat ini sudah 60 ribu warganya kembali. Beberapa diantaranya sudah dinyatakan positif Corona. Apa artinya? Virus itu akan menyebar bersamaan dengan kedatangan warga ke daerah. Mereka bisa menulari keluarga inti, saudara, dan tetangga terdekat. Mereka yang positif ini menulari lingkaran terdekat, dan seterusnya. Maka terciptalah episentrum baru. Jumlahnya bisa jauh lebih besar dibandingkan Jakarta. Provinsi seperti Jabar, Jateng, Jatim jumlah penduduknya sangat besar, rentan dan potensial tertular. Banyak warganya yang mencari nafkah di kawasan Jabodetabek. Kalau sampai hal itu terjadi, malapetaka tercipta. Fasilitas kesehatan, daya dukung tenaga medis, jelas tak sebanding dengan Jakarta. Belum lagi akses kesehatan dan transportasi yang sulit terjangkau. Jakarta saja kewalahan, konon pula daerah? Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Letjen Doni Monardo minta warga di tingkat kelurahan dan desa meminjamkan rumahnya. Digunakan untuk isolasi pendatang dari luar daerah maupun luar negeri. Apa artinya? Pemerintah sudah mengakui mereka tak sanggup menyediakan fasilitas tanpa bantuan masyarakat. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan langsung bergerak cepat. Dia melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait, termasuk Dirjen Perhubungan Darat. Keputusannya terhitung Senin (30/3) pukul 18.00 WIB operasional Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) distop! Hanya beberapa jam akan diberlakukan, keputusan itu diaborsi. Tiba-tiba datang keputusan dari Menhub Ad interim Luhut Panjaitan. Keputusan Anies dibatalkan dengan alasan masih harus dikaji lagi dampaknya. Coba bayangkan. Instruksi Presiden, ditindaklanjuti dan dilaksanakan Gubernur, tapi dibatalkan oleh Luhut. Kasus terbaru, permohonan lockdown wilayah di Jakarta ditolak. Presiden malah memilih Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Bersamaan itu pemerintah akan menggunakan pendisplinan hukum. Polisi akan membubarkan kerumunan massa. Sikap pemerintah pusat terhadap Anies, sangat berbeda dengan beberapa kepala daerah lain. Mereka relatif bebas mengambil kebijakan lockdown, tanpa khawatir disemprit, apalagi dibatalkan pemerintah pusat. Dengan fakta-fakta tersebut, Anies terkesan menjadi target. Dibelenggu. Kewenangannya dibatasi. Sebagai penguasa daerah, dia tidak bisa leluasa bertindak, sementara situasinya sudah darurat tinggi. Nyawa mulai berjatuhan. Anies menyebutkan, sampai saat ini setidaknya sudah 283 orang warga DKI yang meninggal dunia. Mereka dimakamkan dengan protokol Covid-19. Anies tidak secara langsung menyebut mereka wafat karena Covid-19. Angka yang disebutnya jauh lebih tinggi dibandingkan data resmi pemerintah. “Baru” 122 orang. Anies tampak tercekat ketika menyampaikan data itu. Suaranya bergetar. " 283 itu bukan angka statistik. Itu adalah warga kita yang bulan lalu sehat... Yang bulan lalu bisa berkegiatan,“ ujarnya. Situasi di Jakarta terkait dengan Covid-19, kata Anies, sudah amat mengkhawatirkan. Sampai kapan Anies akan bertahan? Menghadapi tekanan harus menyelamatkan nyawa warganya. Mencegah jatuhnya korban yang lebih besar sampai ke daerah-daerah. Namun kebijakannya tak didukung. Disalahkan. Diaborsi. Dibatalkan. Meminjam analogi yang pernah digunakan oleh ulama besar Buya Hamka, posisi Anies seperti kue bika. Dibakar dari atas dan bawah. Apa itu bukan “kudeta” secara halus? End Penulis Wartawan Senior.
Coronavirus, Lockdown, dan Ironi Negeri Muslim Terbesar
Oleh Harun Husen Jakarta, FNN - Di laman Newsweek, 17 Maret, seorang profesor, Dr Craig Considine, menulis sebuah artikel menarik. Judulnya, “Can the Power of Prayer Alone Stop a Pandemic like the Coronavirus? Even the Prophet Muhammad Thought Otherwise”. Artikel itu tentang wabah coronavirus, yang kini telah menjadi pandemi global. Editor Newsweek, memberi artikel itu ilustrasi Ka’bah dan pelatarannya yang putih susu. Pada dua paragraf awal Dr Craig membahas tentang pandemi global Covid19 dan cara membendungnya. Para ahli imunologi seperti Dr Anthony Fauci dan Dr Sanjay Gupta, tulisnya, menyatakan bahwa cara paling efektif untuk mengatasinya adalah dengan menjaga kebersihan, melakukan karantina, dan mengisolasi diri dari orang lain. Para paragraf ketiga, dia menyampaikan sebuah pertanyaan. Sebenarnya lebih merupakan pernyataan. Berkata Dr Craig, “Taukah Anda siapa lagi yang menyarankan menjaga keberhasihan dan karantina selama pandemi berlangsung?” “Muhammad, Nabi umat Islam, lebih dari 1.300 tahun silam,” tulisnya. Nabi Muhammad, Dr Craig menambahkan, bukanlah seorang ahli tradisional dalam soal penyakit mematikan. Namun, tulisnya, “Nabi Muhammad telah menyampaikan nasihat yang sangat baik untuk mencegah dan memerangi perkembangan [penyakit mematikan] seperti Covid19.” Dr Craig kemudian mengutip hadits yang dia maksud. “Muhammad bersabda: ‘Jika engkau mendengar wabah melanda suatu negeri, jangan memasukinya; tetapi jika wabah itu menyebar di suatu tempat sedang engkau berada di dalamnya, jangan tinggalkan tempat itu’.” Yang dikutip Dr Craig adalah hadits shahih yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Kisah lengkap tentang hadits ini, yang berkaitan dengan peristiwa di zaman Khalifah Umar, lihat pada tulisan “Lockdown Era Umar bin Khattab”. Masih mengutip hadits, Dr Craig –yang belum lama ini menulis buku berjudul “Humanity of Muhammad: A Christian View” (Blue Dome Press, 2020)– menulis: “Dia (Nabi Muhammad) juga berkata: ‘Mereka yang telah terinfeksi penyakit menular, harus dijauhkan dari yang sehat’.” Ini juga hadits shahih yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah. Formulasi lain hadits ini dalam bahasa Indonesia, adalah “Janganlah yang sakit dicampurbaurkan dengan yang sehat.” Sekarang semua anjuran Nabi tersebut, secara kebetulan telah menjadi jurus banyak negara dalam menghadapi pandemi global coronavirus. Mulai dari negara komunis, Hindu, Kristen, Katolik, liberal, sekuler, dan lain-lain, melakukan lockdown. Ironisnya, Indonesia yang merupakan negara mayoritas Muslim, justru mengabaikan pesan Sang Nabi. Alih-alih, kita malah melakukan langkah sebaliknya. Saat Cina sedang diharubiru coronavirus, yang memaksa negara itu melockdown Wuhan hingga menutup Kota Terlarang, kita (kita?) malah mengundang turis masuk ke negara ini, bahkan dengan iming-iming diskon. Kedua, saat orang terinfeksi mulai ditemukan, kita sama sekali tidak mau melakukan karantina wilayah. Akibatnya, kini virus telah menyebar di sebagian besar provinsi di Indonesia. Yang terinfeksi dan meninggal semakin banyak. Saat situasi semakin buruk, malah terdengar skenario melakukan herd immunity. Skenario yang seakan menyerahkan anak bangsa ini menjadi hidangan virus korona. Silakan bertarung sendiri melawan virus itu melalui mekanisme seleksi alamiah. Survival of the fittest. Sejak lama, para ahli menyatakan mortality rate virus ini adalah dua persen. Jadi, peluang Anda hidup adalah 98/100. Pastikan saja anda tidak termasuk yang dua persen. Lalu, berapa dua persen orang Indonesia? Sekarang penduduk kita sekitar 270 juta. Kalau skenario herd immunity benar-benar tega dijalankan, maka yang akan mati adalah sekitar 4,5 juta orang. Seberapa banyak itu? Bayangkan saja Singapura dijatuhi bom atom, dan seluruh penduduknya mati. Sebanyak itulah nanti yang mati. Itu pun kalau benar-benar dua persen saja yang mati. Sekarang, berdasarkan data Worldometer sampai dengan Sabtu sore ini, kasus positif coronavirus berjumlah 601.010, dengan tingkat kematian 27.432, atau 4,56 persen. Lalu bagaimana kalau tingkat kematian herd immunity sampai 4,5 persen? Jumlahnya tinggal dikali dua. Maka, yang mati sekitar 12 juta orang. Jumlah yang mati akan lebih banyak daripada penduduk Jakarta. Inggris, yang disebut-sebut mencoba menerapkan skenario herd immunity, gagal dan diobrak-abrik virus ini. Bahkan, perdana menteri dan pewaris tahta Inggris, berhasil diinfeksi virus ini. Para ahli pun menentang skenario kejam tersebut. Bukan hanya akan mengorbankan jutaan nyawa, skenario ini pun penuh dengan ketidakpastian. Seorang peneliti mengatakan virus ini baru memulai perjalanan evolusinya. Di Wuhan maupun Jepang, sudah didapati kejadian ganjil, orang yang sembuh, ternyata bisa terinfeksi lagi. Bahkan di Wuhan angkanya sampai lima persen. Berita lain menyebut angkanya sampai 14 persen. Nabi, sejak 14 abad silam, tidak pernah menyarankan skenario kejam seperti itu. Nabi mengajarkan karantina, isolasi, dan menjaga kebersihan. Mari kita tengok lagi tulisan Dr Craig, yang basah kuyup oleh guyuran hadits. Nabi Muhammad, tulisnya, sangat mendorong manusia mematuhi praktik higienis yang bakal membuatnya aman dari infeksi. “Pertimbangkan hadits-hadits ini, atau perkataan Nabi Muhammad:” “Kebersihan adalah sebahagian dari iman.” “Cucilah tanganmu setelah bangun tidur; kamu tidak tahu ke mana tanganmu bergerak saat tidur.” “Keberkahan makanan terletak pada mencuci tangan sebelum dan setelah makan.” Lalu, bagaimana jika seseorang jatuh sakit? Nasihat apa yang akan diberikan Nabi Muhammad kepada sesama manusia yang sedang didera rasa sakit? Dr Craig kembali bertanya, retoris. Jawabannya, menurut profesor yang tahun lalu menerbitkan buku “Islam in America: Exploring the Issues” (ABC-CLIO 2019), ini, adalah: “Dia (Nabi Muhammad) akan mendorong untuk mencari perawatan medis.” Dr Craig pun mengutip hadits yang sangat terkenal. “Manfaatkan perawatan medis (berobatlah), karena Tuhan tidak menciptakan penyakit tanpa obatnya, dengan pengecualian terhadap satu penyakit –usia tua (pikun).” Hadits ini diriwayatkan Imam Tirmidzi, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Hampir sekujur artikel Dr Craig, bercerita tentang Sang Nabi dan sabdanya yang sangat diperlukan umat manusia, hari-hari ini. Dan, yang menurutnya merupakan salah satu poin terpenting, Nabi mengajarkan bagaimana menyeimbangkan iman dan akal. Dr Craig kemudian mengajak kita melihat respons umat beragama, beberapa pekan terakhir. Sebagian orang, tulisnya, bergerak terlalu jauh, dengan menyarankan bahwa berdoa akan lebih baik dan akan menjauhkan dari coronavirus, ketimbang mematuhi aturan dasar tentang social distancing dan karantina. Dr Craig pun mereka-reka, kira-kira apa tanggapan Nabi terhadap pendapat seperti itu. Dan, Dr Craig menjawabnya dengan menukil sebuah kisah unta orang Badui, dalam hadits yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. “Pertimbangkan kisah berikut. Suatu hari, Nabi Muhammad melihat seorang lelaki Badui meninggalkan untanya tanpa mengikatnya. Dia (Nabi Muhammad) bertanya kepada orang Badui tersebut, ‘Mengapa tidak engkau ikat untamu?’ Orang Badui itu menjawab, ‘Aku menaruh kepercayaan (tawakal)kepada Tuhan.’ Sang Nabi pun kemudian bersabda, ‘Ikat dulu untamu, baru kemudian tawakkal kepada Tuhan’.” Sebagai kesimpulan, Dr Craig menyatakan bahwa Nabi Muhammad menyarankan umat untuk mencari bimbingan dalam agama mereka, namun Nabi tetap berharap mereka melakukan langkah-langkah mendasar terkait pencegahan, kestabilan, dan keselamatan. “Dengan kata lain, dia {Nabi) berharap umat menggunakan akal sehatnya.” Era Umar bin Khattab Situasi lockdown zaman nabi, juga diterapkan oleh Umar bin Khattab ketika mengunjungi Syam. Cerita ini dikisahkan dalam buku Biografi Umar bin Khattab karya Prof. Dr. Ali Muhammad Ash Shalabi. Pada tahun 18 Hijriyah, suatu hari Umar bin Khattab bersama sabahat-sahabatnya, melakukan perjalanan menuju Syam. Sebelum memasuki Syam, di perbatasan mereka mendengar sebuah kabar tentang wabah penyakit kulit yang menjangkiti wilayah tersebut. Penyakit kulit ini dinamai Wabah Tha’un Amwas. Penyakit menular yang menyebabkan benjolan di seluruh tubuh. Benjolan yang terus tumbuh hingga pecah, membuat penderita mengalami pendarahan hingga kematian. Beberapa waktu kemudian, Gubernur Syam, Abu Ubaidah bin Al Jarrah, datang menemui rombongan Umar di perbatasan. Terjadi percakapan di antara para sahabat dengan Umar. Akhirnya mereka bersepakat untuk mengikuti Hadits Nabi, untuk tidak masuk ke daerah Syam yang sedang mengalami wabah, dan kembali pulang ke Madinah. Syam diberlakukan lockdown. Setiap beberapa waktu sekali, Abu Ubaidah mengabarkan situasi kondisi yang terjadi di Syam, kepada Umar bin Khattab. Satu persatu sahabat Umar meninggal saat wabah, hingga tercatat sekitar 20 ribu orang yang wafat karena wabah. Jumlahnya hampir separuh dari penduduk Syam, termasuk di dalamnya ada Abu Ubaidah. Posisi Gubernur kemudian digantikan oleh Amr bin Ash, Sahabat Umar. Amr bin Ash memerintahkan kepada penduduk Syam untuk saling berjaga jarak, agar tidak tidak saling menularkan penyakit, dan berpencar dengan menempatkan diri di gunung-gunung. Penularan penyakit kusta pun dapat diredam, dan Syam kembali normal Sumber: – https://www.newsweek.com/prophet-prayer-muhammad-covid-19-coronavirus-1492798 Penulis Wartawan Senior.
