ALL CATEGORY
Wawali: Saluran Air di Perkampungan Surabaya Perlu Pengawasan Mandiri
Surabaya, FNN - Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menyampaikan bahwa saluran air yang ada di perkampungan padat penduduk perlu mendapat pengawasan mandiri secara gotong royong oleh masyarakat setempat.\"Pemkot Surabaya tentu tidak bisa sendiri. Ini harus kolaborasi dan gotong royong. Jangan sampai banjir yang disalahkan,\" kata Wakil Wali (Wawali) Kota Surabaya Armuji saat menyusuri saluran ari di sepanjang Jalan tambak Gringsing, Kelurahan Krembangan Utara, Kecamatan Pabean Cantian, Surabaya, Kamis.Menurut dia, beberapa kali Pemkot Surabaya melakukan upaya pengerukan, namun tidak optimal karena terhalang akses, sehingga alat berat tidak bisa masuk untuk mengangkat sedimen saluran.Ia mengatakan pada saat menyusuri saluran air di sepanjang jalan tambak Gringsing, pihaknya melihat kondisi saluran air yang endapannya sudah menumpuk.Mendapati hal itu, ia kemudian meminta Satgas Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Surabaya untuk melakukan pengerukan manual yang dimulai dari rumah pompa di kasawan Pesapen.Namun, lanjut dia, yang menjadi kendala karena ada 40 rumah yang pembuangan limbah MCK langsung dibuang ke saluran air. Bahkan ditemui juga ada rumah maupun bangunan yang berdiri di atas saluran air.\"Bagaimana tidak banjir saat hujan kalau kondisinya seperti ini. Tolong kelurahan dan kecamatan warganya didata nanti diajak rembuk bersama kalau mau dibersihkan harus menemukan kesepakatan,\" kata Armuji.Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya Lilik Arijanto mengatakan, sejak Senin (10/1) lalu, pihaknya telah kerahkan satgas yang berjumlah 50-60 orang di tiga sampai empat titik untuk menelusuri dari hulu ke hilirnya pusat kota.\"Satgas dari DSDABM tersebut menyusuri dan membersihkan sampah pada setiap saluran yang ada di pusat kota,\" katanya.Tidak hanya itu, pengerukan lumpur juga dilakukan mulai dari hulu ke hilir hingga menuju ke sungai, demikian Lilik Arijanto. (mth)
Perlunya Fraksi Dihapus, Fahri: DPR Dikendalikan Orang-orang di Balik Layar
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, keberadaan fraksi di DPR selama ini membuat kamar legislatif menjadi tidak berdaya, sehingga perlu dilakukan penghapusan. Sebab, fraksi dinilai menjadi alat kepentingan politik ketua umum partai atau elit-elit politik lainnya, bukan berpikir untuk rakyat atau konstituen \"Jadi berbicara reformasi politik, menghapus fraksi di DPR diantara yang paling penting kita lakukan karena berbagai atau banyak alasan. Alasan pertama tadi kita melihat agak mencemaskan bagaimana sebuah kekuatan di kamar kekuasaan legislatif itu tidak nampak fungsinya,\" kata Fahri dalam Gelora Talk bertajuk \'Reformasi Sistem Politik, Mengapa Fraksi di DPR Sebaiknya Dihapus?\', Rabu (12/1/2022) petang. Menurut Fahri, saat menjadi Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019, ia diminta melakukan tindakan yang bertentangan dengan kehendak masyarakat oleh partai sebelumnya, karena dipengaruhi oleh oligarki. Hingga akhirnya ia dipecat, karena memilih melawan. \"Saya sendiri memiliki yurisprundensi, makanya waktu itu saya melawan kendali partai, karena berpotensi mendistorsi kehendak rakyat menjadi kehendak parpol. Ini yang mesti kita lawan ke depan,\" katanya. Dalam sistem demokrasi, lanjutnya, anggota DPR harus menjadi wakil rakyat, bukan sebaliknya menjadi wakil partai politik. Menurutnya, jika terus begitu pandangannya akan membahayakan. Fahri menilai adanya kekeliruan tersebut lantaran adanya kekeliruan paradigmatik yang memandang apa peran partai politk dalam fraksi. \"Ketika kita sudah memilih sistem demokrasi, mau tidak mau maka kita harus memurnikan demokrasi itu, tidak saja sebagai nilai-nilai luhur, tetapi juga dalam sistem pemilu dan sistem perwakilan kita,\" tegasnya. Terkait keberadaan fraksi ini, jelas Fahri, akhirnya memunculkan sekelompok orang di balik layar yang terlihat menyetir parlemen. Akibatnya, hubungan antara eksekutif dengan legislatif, menjadi tidak sehat dan bisa menginvasi yudikatif. \"Fraksi ini sebenarnya ada dalam tradisi totaliter seperti dalam tradisi negara komunis. Di tradisi demokrasi, perannya negara totaliter itu, ya partai politik adalah negara itu sendiri. Makanya hampir tidak ada jarak dengan partai politik dengan jabatan publik,\" ungkapnya. \"Artinya sehari-hari mereka lebih nampak sebagai wakil partai politik. Karena itu lah reformasi politik perlu dilakukan,\" imbuhnya. Pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti mengatakan, keberadaan fraksi ini juga menjadi kegelisahan dari PSHK. Dari hasil penelitian yang dilakukan, terungkap bahwa ketua fraksi atau ketua kelompok fraksi (kapoksi) di komisi-komisi memiliki kekuatan menyakinkan seseorang untuk memenangi berbagai \'pertarungan\' \"Hasil penelitian kami, jauh lebih efisien kalau kita langsung lobby kepada ketua fraksi atau ketua kelompok fraksi yang ada di komisi-komisi. Kita bisa meyakinkan seseorang, kita bisa memenangkan pertarungan,\" kata Bivitri. Seharusnya, yang memiliki power untuk berbicara mengenai aspirasi masyarakat adalah setiap anggota DPR, bukan fraksi atau parpol. \"Karena itu, perlu dilakukan perubahan dalam UU MD3, fraksi perlu dihapus. Sebab dalam konstitusi, fraksi juga tidak diatur, sehingga secara konstitusional ketika dilakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi saya kira akan dikabulkan,\" katanya. Direktur Eksekutif Voxpol Center Research Pangi Syarwi Chaniago menilai, penguasaan fraksi dinilai akan memudahkan oligarki berkomunikasi dalam membuat keputusan, dan tidak terlalu menimbulkan kegaduhan politik seperti dalam pengesahan UU Cipta Kerja beberapa waktu lalu dan keputusan penundaan Pilkada sekarang. \"Presiden jangan-jangan memang sangat menyukai pakai fraksi, tidak terlalu susah untuk berkomunikasi, karena garis komandonya sangat gampang. Itu mencerminkan DPR ya tukang stempel, mengamini apa maunya semua pemerintah, mana yang tidak diamini,\" katanya. Karena itu, Pangi setuju keberadaan fraksi dihapuskan saja karena lebih banyak mudharatnya, serta lebih berpihak kepada kepentingan para bohir, ketimbang masyarakat. Akibatnya, banyak anggota DPR memilih menuruti kemauan fraksi dan partainya daripada sikap berlawanan yang bisa berujung PAW dirinya sebagai anggota DPR. \"Kalau dilihat DNA-nya, fraksi ini banyak kepentingan tertentu, bukan kepentingan konstituen, sehingga mengganggu fungsi-fungsi lembaga perwakilan kita yang semestinya untuk mengamankan agenda-agenda rakyat,\" katanya. \"Itu artinya yang menjadi menjadi penyebab kenapa presiden sangat mudah mengendalikan DPR kita, karena bisa mengendalikan partai politik, termasuk fraksi di dalamnya bisa dikendalikan,\" sambungnya. Sebaliknya, Ketua DPR-RI Periode 2009-2014 Marzuki Alie berpandangan, keberadaan fraksi di DPR tidak perlu dihapus, justru kekuatan absolut dari seorang ketua umum yang perlu direformasi. \"Ini ada partai, partai ini dimiliki ketua umum. Padahal dalam sistem politik modern, AD/ART-nya semua dibatasi, tidak ada kekuasan absolut. Memangnya kalau fraksi dihapus, ketua umum tidak bisa mecat, ya tetap bisa,\" kata Marzuki Alie Melihat sosok Fahri Hamzah, Marzuki Alie menaruh harapan besar kepada Partai Gelora dapat memperjuangkan semua aspirasi masyarakat dalam proses perjuangannya hingga nantinya duduk di Senayan. \"Saya berharap Partai Gelora sebagai partai politik harus mengembangkan sikap partai yang mau mendengarkan semua aspirasi yang disampaikan masyarakat, dan digunakan nanti di lembaga perwakilan,\" pungkasnya. (*)
Bupati Penajam Paser Utara Miliki Kekayaan Rp36,7 Miliar
Jakarta, FNN - Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Abdul Gafur Mas\'ud yang ditangkap tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan korupsi memiliki total kekayaan Rp36.725.376.075.Sebagaimana pengumuman LHKPN dari laman https://elhkpn.kpk.go.id yang diakses Kamis, Abdul Gafur terakhir melaporkan kekayaannya pada 26 Februari 2021 untuk laporan periodik tahun 2020 dengan jabatan sebagai Bupati Penajam Paser Utara.Adapun rinciannya, Abdul Gafur memiliki 10 tanah dan bangunan senilai Rp34.295.376.075 (Rp34,29 miliar) yang tersebar di Balikpapan dan Jakarta Barat.Kemudian, Abdul Gafur juga tercatat memiliki alat transportasi berupa tiga unit mobil dan satu unit motor senilai Rp509.000.000 (Rp509 juta) yang terdiri dari Ford Fiesta tahun 2011, Honda City tahun 2009, Honda CRV tahun 2008, dan Yamaha Mio Soul tahun 2007. Selanjutnya, ia memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp1.375.000.000 (Rp1,375 miliar) serta kas dan setara kas senilai Rp546.000.000 (Rp546 juta).Dengan demikian total keseluruhan harta kekayaan Abdul Gafur senilai Rp36.725.376.075 (Rp36,7 miliar).Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan tim penindakan KPK menangkap Abdul Gafur Ma\'ud bersama 10 orang lainnya.\"KPK melakukan tangkap tangan salah satu bupati di wilayah Kaltim, yaitu Bupati Penajam Paser Utara beserta 10 orang pihak terlibat diamankan tim Kedeputian Bidang Penindakan KPK,\" kata Firli.Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyatakan penangkapan Abdul Gafur Mas\'ud dan kawan-kawan terkait dugaan penerimaan suap dan atau gratifikasi.Sesuai KUHAP, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang telah ditangkap itu. (mth)
Kelompok Tani di Jakarta Utara Panen Padi di dekat TPU Rorotan
Jakarta, FNN - Kelompok tani (Poktan) di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, memanen padi varietas unggul Inpari 32 dan Situ Bagendit di lahan seluas 10 hektare dari total 344 hektare sawah di dekat areal Taman Pemakaman Umum (TPU) khusus korban COVID-19.Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim memuji upaya para petani karena berhasil memanfaatkan lahan yang sebelumnya belum terpakai untuk menghasilkan pendapatan.\"Dari segi ekonomi, apa yang diupayakan dalam poktan bisa menjadi andalan untuk menghidupi ekonomi keluarga,\" kata Ali dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta Utara, Kamis.Luas lahan pertanian di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, saat ini seluas kurang lebih 319 hektare ditanami varietas padi unggulan antara lain Ciherang, Inpari 30 dan Situ Bagendit. Produktivitas lahan tersebut sangat bergantung pada debit air dan kontur tanah karena sistem yang digunakan oleh para petani binaan Pemerintah Kota Jakarta Utara masih bergantung pada sistem tani tadah hujan.Kendati demikian, dari satu hektare lahan yang panen, sudah bisa menghasilkan kurang lebih 6,5 ton gabah siap giling.Pengurus Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Rorotan, Sirojudin Abas mengatakan, pihaknya berterima kasih karena Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim serta jajaran Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta Utara memperhatikan keberlangsungan pasokan benih padi untuk poktan.Penggarap lahan produktif itu dilakukan jauh sebelum TPU Rorotan dibangun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. \"Mudah-mudahan dari benih padi ini akan menjadi jutaan beras dan ton yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat Jakarta,\" ujar Abas.Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim serta Pelaksana tugas Sekretaris Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta Mujiati, Kepala UPT Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman Provinsi DKI Jakarta Al Nurdin dan jajaran terkait menghadiri panen padi sekaligus penyerahan bantuan enam ton benih padi varietas Ciherang untuk sembilan poktan di wilayah Jakarta Utara. Bantuan enam ton benih padi bagi sembilan poktan akan diberikan secara bertahap. Sedangkan sembilan poktan itu, yakni Poktan Maju, Makmur Jaya, Subur Abadi, Maju Bersama, Karang Tengah, Bangkit Bersama, Karya Usaha, Karya Siaga dan Marunda Jaya.Ke depan, menurut Ali, penanaman benih padi di lahan ini perlu dilakukan secara serentak. \"Agar upaya para petani menggarap lahan di dekat TPU Rorotan yang dulunya kosong tersebut bisa maksimal,\" katanya Untuk itu, Ali ingin kegiatan para petani tersebut mendapat dukungan pembinaan dan bantuan dari pemerintah setempat agar target produksi padi yang dihasilkan untuk warga Ibu Kota bisa tercapai.\"Jangan pernah merasa sungkan, silakan sampaikan saja apa yang menjadi keluhannya selama ini. Dengan begitu akan cepat mendapatkan solusi yang terbaik,\" kata Ali. (mth)
Pemprov Kepri Berpotensi Dapat Kembali Tarik Retribusi Labuh Jangkar
Tanjungpinang, FNN - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berpotensi dapat kembali menarik retribusi jasa labuh jangkar kapal setelah mendapat sinyak positif Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan.Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, di Tanjungpinang, Kamis, mengatakan, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan menjelang akhir tahun 2021 memberi kado istimewa berupa surat yang menetapkan Pemprov Kepri sebagai pemerintah daerah yang berhak menarik retribusi jasa labuh jangkar kapal di perairan berjarak 0-12 mil.\"Ini tentu kabar baik untuk Pemprov Kepri yang sejak beberapa tahun lalu berjuang untuk menggarap pendapatan dari sektor labuh jangkar,\" kata Jumaga, yang diusung PDIP.Menurut dia, Pemprov Kepri sudah melengkapi formil dan materiil sebagai pemda yang berhak menarik retribusi jasa labuh jangkar kapal. Karena itu, Pemprov Kepri pada tahun 2021 pernah menarik retribusi jasa labuh jangkar.Pendapatan dari jasa labuh jangkar yang ditarik dari perusahaan perkapalan baru sekitar Rp300 juta, kemudian terhenti setelah Kementerian Perhubungan bersikeras tetap menarik retribusi jasa labuh jangkar tersebut.\"Saya rasa alasan yuridis Pemprov Kepri menarik retribusi labuh jangkar semakin kuat setelah Menkopolhukam mengeluarkan surat. Saya minta Pemprov Kepri segera menindaklanjutinya,\" ucap mantan pengacara itu.Jumaga menuturkan Kepri membutuhkan sumber pendapatan baru, terutama dalam dari sektor kemaritiman. Pendapatan asli daerah Kepri yang terbesar selama ini bersumber dari pajak kendaraan bermotor sekitar Rp1 triliun dari Rp3,8 triliun. Padahal Kepri memiliki 96 persen lautan dan 4 persen daratan.Penarikan retribusi jasa labuh jangkar diharapkan mampu menambah pendapatan daerah secara signifikan.\"Pemprov Kepri menargetkan pendapatan dari retribusi labuh jangkar sebesar Rp200 miliar per tahun. Kemungkinan target tersebut dapat ditingkatkan jika berjalan optimal,\" katanya. (mth)
KPK Tangkap Bupati Penajam Paser Utara di Jakarta
Jakarta, FNN - Pelaksana tugas Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengatakan lembaganya menangkap Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim) Abdul Gafur Mas\'ud di DKI Jakarta.\"Yang bersangkutan ditangkap di Jakarta beserta beberapa pihak lainnya,\" kata Ali dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.Namun, ia belum merinci siapa saja pihak-pihak yang juga ditangkap di Jakarta beserta bupati. \"Yang ada di Gedung KPK ini yang diamankan di Jakarta, ada sekitar tujuh orang yang diamankan di Jakarta,\" ungkap Ali.Selain di Jakarta, tim KPK juga menangkap beberapa pihak di Kalimantan Timur.\"Selebihnya dan juga diamankan di Kalimantan Timur yang saat ini akan dibawa ke Jakarta setelah sebelumnya kami melakukan pemeriksaan di Mapolda Kalimantan Timur,\" kata dia.Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan tim penindakan KPK menangkap Abdul Gafur Ma\'ud bersama 10 orang lainnya.\"KPK melakukan tangkap tangan salah satu bupati di wilayah Kaltim, yaitu Bupati Penajam Paser Utara beserta 10 orang pihak terlibat diamankan tim Kedeputian Bidang Penindakan KPK,\" kata Firli.Sementara Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyatakan penangkapan Abdul Gafur Mas\'ud dan kawan-kawan terkait dugaan penerimaan suap dan atau gratifikasi.Sesuai KUHAP, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang telah ditangkap itu. (mth)
Anggota DPR Nilai Pemindahan IKN Awal 2024 Terlalu Dini
Jakarta, FNN - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Hamid Noor Yasin memandang pemindahan IKN yang ditargetkan dilakukan pada semester I-2024 dalam draft RUU IKN, terlalu dini.“Belum lagi status pandemi yang belum usai setelah ditetapkannya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2021 oleh Presiden Jokowi maka kondisi keuangan negara belum memungkinkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan IKN,” katanya di Jakarta, Kamis.Hamid mengatakan status pandemi belum usai sehingga kondisi keuangan negara belum memungkinkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan IKN yang diperkirakan membutuhkan sekitar Rp90 triliun melalui APBN.Menurutnya, dibutuhkan waktu setidaknya empat tahun sejak 2019 untuk membangun berbagai fasilitas dasar IKN seperti sumber daya air, jalan, jembatan dan permukiman yang layak sedangkan hingga 2022 belum ada legalitas untuk melaksanakan pembangunan tersebut.“Pembangunan fasilitas sangat dibutuhkan agar IKN memenuhi persyaratan layak huni,” ujarnya.Secara umum terdapat prasyarat agar suatu kota memenuhi kriteria layak huni seperti tersedianya kebutuhan dasar perumahan yang layak, air bersih, jaringan listrik, sanitasi, ketercukupan pangan, dan lainnya.Kemudian tersedianya fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti transportasi umum, taman dan fasilitas kesehatan serta aspek keamanan dan keselamatan sekaligus adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.Oleh sebab itu, ia mengatakan mengingat semakin sedikitnya waktu pembangunan yang hanya tersisa dua tahun dan kondisi keuangan negara yang belum memungkinkan maka terlalu buru-buru untuk mengejar jadwal pemindahan awal 2024.“Belum lagi kondisi di lapangan saat ini masih sering terjadi bencana banjir belum juga dapat diatasi oleh pemerintah,” tegasnya. (mth)
Wagub Jateng Minta Santri Teladani Mbah Moen Tangkal Gerakan Radikal
Semarang, FNN - Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, meminta para santri di berbagai pondok pesantren agar meneladani mendiang KH Maimoen Zubaer (Mbah Moen) dalam menangkal gerakan radikal yang berpotensi menimbulkan perpecahan di Republik Indonesia. \"Kecintaan Mbah Moen terhadap NKRI selalu diwujudkan dalam doa dan ajaran beliau,\" kata dia, di Semarang, Kamis.Menurut Maimoen, para santri harus memberikan kontribusi berupa pemahaman mengenai bahaya gerakan radikal, terorisme, dan isu sekularisme. Selain itu, para santri juga perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pondok pesantren di tengah maraknya pihak-pihak yang mengatasnamakan ponpes membuat masyarakat cukup gelisah. \"Ini harus dijawab oleh para santri, khususnya anggota Santri Gayeng Nusantara. Untuk memberikan juga \'ini lho ponpes yang sarat, sanad keilmuannya sambung ke Nabi\',\" ujarnya. Wagub menambahkan, para santri dituntut dapat berkontribusi dan berkolaborasi dengan pemerintah, salah satu langkah nyata yang harus dilakukan adalah turut menyukseskan vaksinasi Covid-19. \"Pertumbuhan ekonomi juga menjadi fokus santri yang perlu dikedepankan apalagi di masa pandemi ini pertumbuhan ekonomi juga menjadi fokus pemerintah agar Indonesia dapat bertahan,\" katanya. (mth)
Tujuh BUMN Sepakat Masuk dalam Ekosistem Pelaksanaan Program Makmur
Jakarta, FNN - Pelaksanaan Program Makmur semakin luas dan kuat setelah mendapat dukungan dari tujuh BUMN yang bersinergi untuk menyukseskan program yang dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan penghasilan petani tersebut.Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa seluruh BUMN yang terlibat harus benar-benar menjadi ekosistem demi melaksanakan Program Makmur sesuai dengan tujuan dan maknanya yakni \"Mari Kita Majukan Usaha Rakyat\". \"Saya minta seluruh direksi BUMN yang terlibat di dalam Program Makmur harus menjadi ekosistem itu karena kita sudah mempunyai produk yang bagus yaitu Program Makmur yang pelaksanaannya ditargetkan mencapai 50.000 hektare,\" kata Erick dałam keterangannya di Jakarta, Kamis. Dukungan tujuh BUMN pada Program Makmur yang diluncurkan sejak Agustus 2021 ini, tertuang dalam Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Program Makmur pada Rabu (12/1/2022), yang ditandatangani antara PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT Perkebunan Nusantara III (PTPN), Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), PT Asuransi Jasa Indonesia, dan PT Asuransi Kredit Indonesia. Direktur Utama Pupuk Indonesia Bakir Pasaman mengatakan Program Makmur merupakan ekosistem yang menghubungkan petani dengan project leader, asuransi, lembaga keuangan, teknologi pertanian, agro input, off taker, dan pemerintah daerah. \"Sesuai arahan Pak Menteri, tujuh BUMN ini untuk sama-sama menyukseskan Program Makmur ke depan. Kami yakin melalui kerja sama ini, semua komponen kesuksesan Program Makmur mulai dari permodalan, akses agro input, kawalan teknologi, sampai permasalahan offtaker dan asuransi dapat terselesaikan,\" kata Bakir. Realisasi pelaksanaan Program Makmur sampai dengan Desember 2021 sudah dilaksanakan di atas lahan seluas 71.612 hektare dari yang ditarget seluas 50.000 hektare, dengan petani yang terlibat sebanyak 50.054 orang.Adapun komoditas yang sudah dilaksanakan adalah padi, sawit, tebu, jagung, hortikultura, dan perkebunan rakyat. Sementara target pelaksanaan Program Makmur di tahun 2022, akan dilaksanakan di atas lahan seluas 250.000 hektare. Dari sisi produktivitas, untuk komoditas jagung dan padi mengalami peningkatan masing-masing 34,91 persen dan 33,71 persen. Sementara dari sisi penghasilan pun sama mengalami peningkatan menjadi 48,07 persen untuk jagung dan 44,92 persen untuk padi. Tujuan nota kesepahaman ini untuk menjajaki rencana kerja sama dalam bidang penyaluran pendanaan pertanian dan perkebunan dan juga asuransinya, yang meliputi implementasi Program Makmur di areal pertanian atau perkebunan di wilayah kerja RNI, PTPN III, Perhutani, dan/atau anak perusahaannya dalam rangka meningkatkan produktivitas hasil pertanian dan kesejahteraan petani. Ruang lingkup kerja sama meliputi, aktivitas on farm seperti analisis tanah, rekomendasi pemupukan, penyediaan pupuk nonsubsidi, penyediaan benih dan pestisida, penerapan teknologi & mekanisasi pertanian, pendampingan agronomis dan budi daya. Selanjutnya, aktivitas off farm yang meliputi penyediaan modal kerja/KUR, penyediaan asuransi, penyediaan offtaker, penyediaan pelatihan dan workshop teknis budi daya pertanian. (mth)
PTM 100 Persen di Surabaya Belum Bisa Dilaksanakan Secara Penuh
Surabaya, FNN - Pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen di Kota Surabaya, Jatim, belum bisa dilaksanakan secara penuh karena masih ada sebagian siswa usia 6-11 tahun yang belum mengikuti vaksinasi COVID-19.Kepela Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Yusuf Masruh di Surabaya, Kamis, mengatakan PTM 100 persen di Surabaya diikuti 661 sekolah dasar (SD) dengan perincian 285 SD Negeri dan 376 SD Swasta, serta 331 sekolah menengah pertama (SMP) meliputi 63 SMP Negeri dan 268 SMP Swasta.\"PTM 100 persen juga telah mendapat persetujuan dari wali murid atau orang tua siswa,\" katanya.Meski demikian, lanjut dia, pelaksanaan PTM 100 persen untuk tingkat SD belum bisa dilaksanakan secara penuh, karena masih ada sebagian siswa usia 6-11 tahun yang belum mengikuti vaksinasi COVID-19, serta adanya penyesuaian terhadap siswa yang memiliki penyakit penyerta (komorbid).\"Sedangkan untuk tes usap secara acak atau sampling itu mengikuti kondisi dan akan didampingi oleh Dinas Kesehatan (Dinkes). Minimal nanti dilakukan per wilayah, untuk pelaksanaannya akan kami koordinasikan lebih lanjut dengan Dinkes,\" ujarnya.Pada pelaksanaan PTM 100 persen di Surabaya, Yusuf mengaku akan tetap melakukan pengawasan dan antisipasi di lingkungan sekolah. Salah satunya adalah meminta peran dari para tenaga pengajar, untuk memperhatikan dan memahami kondisi setiap siswanya.\"Anak itu terlihat dari perilakunya setiap hari, contohnya biasanya lincah tapi kok tidak lincah. Jadi terlihat dari kondisi fisik tersebut, maka guru harus mengetahui hal itu,\" kata dia.Oleh karena itu, Yusuf meminta kepada setiap sekolah untuk membuat suasana proses belajar mengajar menjadi menyenangkan, seperti dengan memberikan relaksasi kepada para siswa.\"Untuk SD/SMP bisa melakukan relaksasi dalam bentuk yang lainnya, misalnya senam. Karena relaksasi itu harus menyenangkan,\" ujarnya.Selanjutnya, terkait evaluasi pelaksanaan PTM 100 persen di Surabaya, Yusuf mengaku bahwa pihaknya akan segera melakukan rapat koordinasi dengan Dinkes dan Pakar Epidemiologi, terkait perkembangan PTM 100 persen.\"Kami akan terus melakukan yang terbaik untuk anak-anak di Kota Surabaya,\" ujarnya. (mth)
POPULER
