ALL CATEGORY
Presisi Cakti
Oleh Sugeng Waras, Purnawirawan TNI AD ENTAH siapa dan dari mana yang menggagas PRESISI (Prediktif, Responsible, Transparansi yang Berkeadilan). Yang jelas itulah yang mengantar Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo layak menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Idham Azis. Sungguh luar biasa MOTTO itu, karena jika itu benar benar dilakukan dengan konsisten dan konsekwen akan menjadikan Polri semakin dibanggakan, dirindukan dan dicintai rakyatnya. Polisi dalam dunia hukum menjadi pemeran utama, dengan kata lain, tak perlu macam-macam, jika tugas-tugas dilaksanakan dengan jujur, benar dan adil, insha Allah bersinar jalan ke surga, maka berbahagialah untuk polisi beserta keluarganya. Namun sayang disayang, mungkin Tuhan belum menakdirkan polisi tidak dihujat, tidak dimaki dan tidak disumpah serapah oleh sebagian besar rakyat, karena belum bisa mewujudkan karya-karya presisinya. Tampaknya dari dulu hingga Jenderal Sigit sebagai orang nomor satu di kepolisian, tak ada yang cukup nyali untuk mengimplementasikan Presisi ini. Kini presisi bak fata morgana, indah dilihat tapi tak ada wujud dan hasilnya, masih remang-remang, gamang, penuh misteri, berselimutkan tabir dan penuh teka-teki membungkus darah dan nyawa yang gentayangan. Presisi belum mampu menguak konspirasi tingkat negara, belum berani menegakkan benang kusut, masih kokoh menyimpan darah putih yang busuk dalam genggaman tangan-tangan iblis. Kapan presisi akan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh? Barangkali sudah, namun hasilnya jauh dari harapan. Tolok ukurnya, jika HRS dan kawan kawan bebas, atau presiden Jokowi mundur dengan hormat! Terlalu parah carut-marut negara ini, seolah polisi yang memiliki hukum. Padahal hukum milik dan untuk seluruh warga negara, tak terkecuali dan berlaku sama Hayoo...polisiku yang kucintai dan kubanggakan, adakah nyalimu untuk menjalankan presisimu dengan konsisten dan konsekwen? Hingga kini kemenanganmu bisa memenjarakan orang orang yang dianggap berseberangan dengan pemerintah adalah kemenangan semu yang penuh kegelapan Kerjamu seolah ada tekanan dan belenggu pihak lain. Memang, barangkali ada beberapa faktor penyebab. Pertama, dalam melaksanakan tugas tugas negara, polisi tidak berdiri sendiri dan tidak sendirian, dengan kata lain banyak kotoran kotoran dan sampah sampah busuk yang mengganggu, menghalangi bahkan membelokkan tujuan baik polisi. Kedua, Polisi tidak paham dan tidak sadar, bekerja berlandaskan doktrin atau pedoman yang kurang menyentuh jiwa raga, lahir batin dan kurang handal profesional. Lihat dan cermati, TRIBRATA, pada esensinya tidak menuangkan KEJUJURAN, hanya kebenaran, keadilan dan kemanusiaan. Padahal kejujuran adalah modal dasar yang pokok, utama dan mulia, dengan kejujuran, orang akan mengatakan benar adalah benar dan salah adalah salah, kepada siapapun dan pihak manapun tanpa pandang bulu, derajat, martabat, tingkat, golongan, suku, agama, keturunan, kaya dan miskin. Dengan jujur, benar dan adil akan bisa menetralisir anggapan benar belum tentu adil, dan adil belum tentu benar. Di sisi lain, CATUR PRASETYA, juga tidak akan bisa dicapai, karena esensi komulasi yang terkandung didalamnya imposible, tidak terukur untuk dicapai seorang bayangkara yang harus mampu melindungi segala bentuk gangguan keamanan, menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda dan hak azasi manusia, menjamin kepastian hukum, serta memelihara perasaan tentram dan damai. Maaf, bila disandingkan dan bandingkan antara SAPTA MARGA dengan TRIBRATA sebagai landasan dan pedoman Satuan, serta SUMPAH PRAJURIT dan 8 TNI WAJIB dengan CATUR PRASETYA POLRI , sebagai pedoman atau landasan perorangan / individu, jauh berbeda (tidak perlu saya ulas di sini). Oleh karena, saya sarankan, Polisi perlu menyempurnakan doktrinya, agar para bhayangkara negara ini, mempunyai landasan kuat, lahir batin. Insha Allah jika ini diaksanakan, polisi akan senantiasa ditunggu kehadiran dan keberadaanya di tengah tengah masyarakat, disegani, dibanggakan dan dicintai rakyatnya. Semoga Kapolri beserta jajaran, senantiasa dalam bimbingan dan perlindungan Allah swt, Tuhan Yang Maha Kuasa, serta dapat menangani dan menindak lanjuti masalah masalah HRS, KM 50, HBS, TKA, Pandemi/ Vaksin, TKA, Omnibus law, HIP/BPIP dan Pemindahan Ibu Kota Negara yang baru, yang penuh kontroversial dan berpotensi membahayakan negara, termasuk menggulung para buzzer yang membuat gaduh dan kacau negara dengan sejujur jujurnya, sebenar benarnya dan seadil adilnya.....Aamiin Ya Robb..!!!
Ayo, Kembali Fokus Pada Kejahatan Presidential Threshold
Oleh Asyari Usman, Jurnalis Senior FNN, Pengamat Sosial-Politik PENISTAAN agama, pelecehan terhadap Allah dan rasul-Nya, pelecehan dan kriminalisasi ulama, semuanya sangat penting. Teramat penting. Dan harus dilawan. Tetapi, ada isu politik yang juga sangat penting. Yaitu, ambang batas (threshold) 20% dukungan politik di DPR untuk mengajukan calon presiden (capres). Mereka sebut itu “presidential threshold” (PT). Kalau Anda tidak punya parpol atau gabungan parpol yang besarnya 20% di parlemen, jangan harap bisa mencalonkan orang yang Anda anggap paling pantas. Dia tak akan bisa maju. PT 20% memang bertujuan untuk menjegal figur pro-rakyat yang berintegritas, berkapasitas dan berintelektualitas tinggi. Orang yang akan memberantas korupsi, menegakkan keadilan, mencegah pengurasan alam dan menyetop kehancuran lingkungan, pasti akan menjadi musuh bersama kelompok pebisnis rakus. Mereka bersatu dalam oligarki. Di pilpres 2024, PT 20% sangat krusial bagi oligarki untuk dipertahankan. Sebaliknya, sangat krusial pula bagi rakyat untuk dihapuskan. Bagi rakyat, penghapusan PT adalah soal hidup-mati bangsa ini. Soal masa depan anak-cucu. Jika PT 20% tetap berlaku, berarti oligarki akan terus berkuasa dan mengatur siapa yang mereka inginkan sebagai presiden boneka. Tinggal sekarang Anda jawab satu pertanyaan: siapa yang berhak memegang kekuasaan? Oligarki atau Rakyat? Perjuangan konstitusional untuk menghapuskan PT 20% itu sudah dimulai. Rakyat dipahamkan tentang bahaya PT terhadap bangsa dan negara Indonesia. PT 20% adalah kerangkeng yang bertopeng demokrasi. Sama dengan belenggu kerja paksa. Belenggu yang digunakan untuk merampok rakyat. Belenggu ini dibuat atas kerja sama oligarki jahat dan parpol-parpol pengkhianat bangsa. Mereka yang bersekutu itu adalah bangsat-bangsat yang akan menghancurkan Indonesia. Karena itu, rakyat harus bangkit. Harus melawan. PT 20% harus dilenyapkan. Oligarki sangat kuat. Mereka punya uang ‘unlimited’. Sangat mungkin PT 20% akan tetap berlaku. Duit akan ditabur ke parpol-parpol. Mereka akan dibeli oleh oligarki dengan harga mahal. Tetapi sebetulnya harga itu tak seberapa dibandingkan pengurasan yang dilakukan oligarki, dan dibandingkan dengan penderitaan panjang seluruh rakyat. Jadi, bisa dibayangkan beratnya upaya untuk melenyapkan PT 20%. Tapi, kita semua tidak punya pilihan lain. Seluruh rakyat harus bangkit. Tunjukkan dengan lantang perlawanan Anda terhadap bahaya oligarki. Kita semua tidak boleh lengah. Kalau PT 20% tidak bisa dihapuskan pada pilpres 2024, maka situasi ekonomi-sosial-politik akan semakin parah bagi rakyat. Penindasan, kezaliman, ketidakadilan, akan semakin menjadi-jadi. Jangan berharap pada partai-partai politik. Sebagian besar mereka adalah pengkhianat. Khususnya partai-partai besar. Mereka hanya memikirkan kepentingan sendiri dan sesaat sifatnya. Mereka tidak berpikir tentang masa depan bangsa. Oleh sebab itu, ayo kita kembali fokus ke perjuangan untuk menghapuskan PT 20%. Aturan ini sangat tidak relevan dengan dasar falsafah negara. PT sepenuhnya berlawanan dengan nilai-nilai demokrasi. Penistaan agama, pelecehan terhadap Allah dan rasul-Nya, kriminalisasi ulama, memang harus dilawan terus. Namun, jangan sampai perhatian kita mereka belokkan dari PT 20% yang bermisi jahat dan laknat itu. Ini soal masa depan anak-cucu kita; anak-cucu saya dan anak-cucu Anda semua.[]
Kesombongan Kekuasaan dan Becik Ketitik Olo Ketoro
Oleh Ridwan Saidi, Budayawan FOTO di atas dari abad XIX M, seorang ambtenaar Belanda dengan congkak duduk di kursi, sementara perempuan native berdiri, dan ada juga yang duduk di tanah. Apa yang mau ditunjukkan Belanda adalah pameran kekuasaan. Tapi bagainana pun mana baik mana buruk akan ketahuan. Becik ketitik olo ketoro. Itulah prinsip yang dipegang kebanyakan rakyat yang tak dapat diartikan pasrah. Perlawanan rakyat bersenjata sejak Sultan Agung 1628-29 sampai Kaiyin bapa Kayah Tangerang 1924 menolak khayal bahwa Indonesia dijajah 350 tahun. Selama 300 tahun Indonesia tak sunyi dari perlawanan rakyat. Yang mereka lawan keserakahan dan kesombongan kekuasaan. Het ist een historische vraag, mengapa dalam sejarah Indonesia performance kekuasaan dan keserakahan serta kesombongan menjadi sebuah essence. Sehingga kesombongan dan keserakahan harus gemanifesteerd sebagai fungsi kekuasaan. Seolah manifestasi kekuasaan seperti itu. Perlawanan rakyat adalah natuurwet, hukum alam, karena ini sebuah proses reequilibrium semesta alam, karena geometri equilibrium terganggu dengan adanya keserakahan dan kesombongan yang menimbulkan kontraksi disequilibrium semesta alam. Pada suatu hari di tahun 1980-an saya duduk2 di rumah Mr Mohanad Roem ex Menlu yang menjadi jubir KMB 1949. Saya mulai percakapan dengan bertanya pada Mr Roem. RS: Kenapa KMB begitu lama sampai tiga bulan? Mr R: Kami harus menghitung claim kerugian Belanda dalam masa menjajah Indonesia. RS: Belanda merugi waktu jajah Indonesia? Mr R: Karena Belanda habis ongkos untuk hadapi perlawanan rakyat. RS: Apa RI membayar claim seperti itu? Mr R: Saya jawab, mungkinkah kami mau mengeluarkan uang untuk mengganti uang Tuan2 yang Tuan2 pakai membeli peluru untuk nembunuh nenek moyang kami? Ik wil niet. Saya tak mau. Mr Roem tertunduk, ia penuh perasaan menyampaikan kata2 tadi. Saya tertunduk pula, tak terasa air mata menetes. Dan kala itu tak terbayang pula bagaimana Indonesia puluhan tahun ke depan. Di ujung reformasi, semalam tgl 8/1/22 saya membaca Pikiran Rakyat yang memberitakan hasil riset Asian Development Bank. ADB dalam penelitiannya menemukan 22 juta rakyat Indonesia dalam keadaan kelaparan kronis. Ya Allah. (*)
.jpeg)
Tidak Ada Hubungannya dengan Status Muallaf
Oleh M. Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan MENAG Yaqut meminta masyarakat tidak buru buru menghakimi Ferdinand Hutahaean karena kasusnya sudah masuk dalam proses hukum. Lagi pula yang bersangkutan mualaf. Ternyata banyak pihak yang mengaitkan status mualaf Hutahaean sebagai pembenar cuitannya soal \"Allahmu lemah\". Benar atau tidaknya Ferdinand itu mualaf tidak relevan sebagai argumen untuk memaklumi atau membenarkan cuitan penistaan. Andai Ferdinand muslim pun menyebut Allahmu lemah dan Allahku kuat di area publik adalah salah. Ferdinand tidak menulis dalam buku diary catatan pribadinya sendiri. Allahmu lemah dimaknai bahwa Allah \"milik\" orang lain itu lemah. Selama Pengadilan belum memutuskan sebaliknya, maka proses hukum pembuktian tetap berjalan. Ada pemahaman dan perasaan umum khususnya umat Islam bahwa Ferdinand Hutahaean menista agama Islam. Allah yang dimuliakan oleh umat telah direndahkan. Penyidik tidak boleh surut. Umat bukan terburu-buru menghakimi sebagaimana dinyatakan Menag Yaqut, akan tetapi umat merasa tersakiti atas penistaan Allah itu. Perasaan kegamaan yang terusik. Umat telah melapor kepada pihak Kepolisian untuk diproses. Kini sudah sampai tahap penyidikan dan konon Senin Ferdinand akan diperiksa. Status Tersangka semakin terbuka baginya. Senin adalah hari penting bagi Ferdinand maupun umat Islam. Hari kelabu atau hari haru biru. Mualaf dicoba untuk dijadikan tameng walaupun status itu baru muncul sekarang. Ferdinand, pembelanya atau siapapun tidak pernah mengumumkan status itu sebelumnya. Meskipun demikian soal penistaan tidak berhubungan dengan berpindah agama atau tetap dalam memeluk agama Kristen Protestan. Siapapun dan dalam status beragama apapun tetap saja Allah tidak boleh direndahkan atau dinistakan. Uniknya Ferdinand pernah bercuit bahwa agama tidak menjamin manusia masuk surga. Konyol sekali. Bila saja benar, dan itu diragukan, bahwa ia telah beberapa tahun menjadi muslim maka cara bersikap terhadap umat Islam dan dialog imajiner terbukanya yang menilai Allah lemah telah membuktikan bahwa Ferdinand \"jahil agama\" dan dapat dikategorikan \"yukhodiuunallah\" menipu Allah atau \"mudzabdzabiina baina dzalik\" plintat plintut. Ciri demikian dalam Al Qur\'an disebut munafik. Jadi dengan mencoba memasuki ruang mualaf maka hanya membuat pertanyaan dan pilihan saja. Apakah dirinya kafir atau munafik. Sulit untuk menilai bahwa dengan sikap keagamaan seperti itu dapat dikategorikan beriman atau mu\'min. Terlepas apakah kafir atau munafik, yang jelas penistaan agama adalah perbuatan kriminal yang dilarang hukum. Untuk pilihan ini hanya satu untuk Ferdinand yaitu Tersangka menuju Terhukum. Tangkap dan penjarakan. Apakah tetap Kristen ataupun Mualaf !
Anggota DPR: Soal Omicron Fokusnya pada Faskes Bukan Angka Penularan
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengatakan fokus menghadapi kasus COVID-19 varian Omicron bukan lagi terkait dengan angka penularan, melainkan sistem layanan kesehatan pada fasilitas kesehatan (faskes). \"Seperti sudah terjadi di banyak negara, jumlah kasus COVID-19 varian Omicron di Indonesia terus meningkat setiap harinya,\" kata Charles Honoris di Jakarta, Sabtu. Varian Omicron, menurut dia, bisa saja sulit terbendung mengingat tingkat penularan varian itu memang sangat tinggi. Bahkan, sejumlah pakar epidemiologi memprediksi penularan Omciron di Indonesia bisa tembus 300.000 kasus per hari. Dalam penanggulangan Omicron, kata dia, Pemerintah hendaknya tidak lagi terlalu fokus pada angka penularan, tetapi pada sistem layanan kesehatan. Hal yang harus diperhatikan adalah ketersediaan tempat tidur di fasilitas kesehatan, alat kesehatan, dan obat-obatan mesti selalu tersedia. Selain itu. lanjut dia, jumlah tenaga medis juga harus memadai. Kalau ada sebagian pasien komorbid yang mengalami pemburukan, bisa tertangani dengan baik dan tidak menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Meski demikian, dia meminta masyarakat tidak perlu panik karena seperti terjadi di banyak negara kematian akibat varian ini sangat minim dan jarang menimbulkan gejala berat. Bahkan, di Inggris, menurut Charles, pasien Omicron bisa sembuh dalam waktu 3—5 hari sebab menurut banyak ahli medis varian ini hanya berdampak pada saluran pernapasan bagian atas, tidak sampai ke paru-paru. Gejala ringan ini juga yang kebanyakan dialami ratusan pasien Omicron yang sedang menjalani karantina di sejumlah tempat di Jakarta. \"Ke depan penetapan level PPKM hendaknya tidak lagi menggunakan parameter angka penularan, tetapi pada indikator layanan kesehatan, seperti bed occupancy rate (BOR). Makin tinggi BOR faskes di suatu wilayah, makin tinggi level PPKM-nya. Begitu juga sebaliknya,\" kata Waketum Kadin Bidang Kesehatan itu.. Di sisi lain, Charles mengingatkan masyarakat juga harus tetap menegakkan protokol kesehatan untuk tetap memperlambat laju penularan sekalius menekan angka BOR sehingga aktivitas sosial ekonomi di wilayahnya juga tetap bisa berjalan. Menurut dia, tidak sedikit pakar kesehatan yang memprediksi bahwa varian Omicron ini adalah pintu memasuki fase endemi, bahkan merupakan awal dari akhir pandemi COVID-19. (mth)
Masyarakat Diimbau Lengkapi Vaksin COVID-19 dan Bersiap Terima Booster
Jakarta, FNN - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengimbau masyarakat untuk dapat melengkapi penerimaan vaksin COVID-19 dan bersiap untuk menerima vaccine booster yang tengah digodok persiapannya oleh Pemerintah Pusat. Ia berharap bagi warga yang baru menerima vaksin COVID-19 dosis 1 atau bahkan bagi warga yang belum menerima suntikan vaksin COVID-19 bisa dengan aktif memenuhi kewajiban sekaligus haknya itu. “Kita membutuhkan kekebalan kelompok di seluruh Indonesia. Ini harus dicapai bersama,” kata Johnny dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu. Terkait vaccine booster, Johnny menyampaikan agar masyarakat yang telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap juga bisa menyiapkan dirinya untuk menerima vaksin penguat yang akan didistribusikan dalam waktu dekat. Ia menegaskan vaksin penguat tak kalah pentingnya dengan dosis pertama dan kedua agar kekebalan tubuh warga Indonesia bisa lebih kuat di tengah masih nyatanya potensi serangan virus SARS-CoV-2. “Vaksinasi dosis penguat ini perlu untuk meningkatkan kembali proteksi kekebalan. Rekomendasi pemerintah, penyuntikan booster dapat dilakukan minimal 6 bulan setelah yang bersangkutan menerima dosis kedua,”katanya. Vaccine booster COVID-19 akan mulai didistribusikan pada daerah yang telah memenuhi kriteria capaian vaksinasi dosis pertama 70 persen dan dosis kedua 60 persen. Penerima yang akan diprioritaskan terhitung dari populasi dengan usia di atas 18 tahun. “Hingga saat ini 244 kabupaten/kota telah memenuhi persyaratan tersebut. Untuk itu, kami mendorong dan meminta dukungan semua pihak untuk percepatan cakupan vaksinasi di wilayah lainnya supaya dapat memenuhi kriteria yang ada,” ujar Johnny. Dalam masa persiapan untuk pemberian vaksin COVID-19 dosis ketiga itu, koordinasi terus dilakukan antar kementerian, lembaga pemerintah, hingga pihak- pihak lainnya yang terkait. Terbaru, pemerintah menanti pertimbangan dari ITAGI (Indonesian Technical Advisory Group of Immunization) untuk dapat memulai pemberian vaksin COVID-19 dosis ketiga. Bersamaan dengan percepatan vaksinasi COVID-19 dosis 1 serta 2 dan persiapan vaccine booster, Pemerintah juga terus menggalakkan vaksinasi terhadap masyarakat lansia dan anak- anak usia 6-11 tahun. “Vaksinasi anak terus berlanjut dan berjalan baik. Para orang tua jangan ragu, mari kita lengkapi vaksinasi anak-anak Indonesia,” Menkominfo mengajak. Tak lupa juga di tengah meningkatnya laporan kasus varian mutase Omicron, Johnny mengingatkan masyarakat supaya tetap berhati-hati menyikapi beredarnya berbagai hoaks terkait COVID-19. Tak terkecuali berita yang tak benar tentang vaksinasi booster dan vaksinasi anak. “Kominfo tentu terus melakukan berbagai upaya menangkal disinformasi dan hoaks yang bergulir di tengah masyarakat. Berdampingan dengan hal tersebut, kami harapkan warga juga bijak menyikapinya. Pastikan mengambil informasi dari sumber terpercaya, jangan meneruskan berita yang keliru,” tutupnya. (mth)
PT BRM Luncurkan Kampung Protein untuk Masyarakat Dharmasraya
Pulau Punjung, FNN - PT Bukit Raya Mudisa (PT BRM) meluncurkan program kampung protein untuk masyarakat Nagari Lubuk Karak, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat sebagai bentuk komitmen perusahaan terhadap kegiatan pengembangan masyarakat sekitar.Melalui program Community Development bertajuk \"Kampung Protein\", perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan akasia tersebut menyerahkan 234 ekor indukan ayam kampung unggul balitbangtan (KUB), pakan, dan perlengkapan membuat kandang kepada Kelompok Tani Sumanik.\"Penyerahan ini sudah kita lakukan berapa hari lalu, selain indukan ayam, kita juga bantu masyarakat pakan pelet 15 sak, tempat minum 30 unit, tempat makan 30 unit, gabah dan jagung sembilan sak, dan bahan untuk kandang berupa papan sederan sebanyak satu truk,\" kata Humas PT BRM Endri Wahyudi di Pulau Punjung, Sabtu. Lebih lanjut, ia menjelaskan pengembangan masyarakat melalui kampung protein juga mendukung program pemerintah dalam memberantas tengkes pada anak, khususnya balita. Selain, itu untuk sumber penghasilan tambahan bagi masyarakat.\"Telur dan daging ayam merupakan sumber protein yang sudah akrab dengan masyarakat, hanya saja belum dimaksimalkan selama ini. Di sini kita ingin agar masyarakat dapat memaksimalkan potensi ini,\" ujar dia.Selain bertani dan berkebun, kata dia, sumber penghasilan masyarakat juga dapat bertambah dari beternak ayam. Ayam jenis ini dinilai lebih produktif menghasilkan telur dibandingkan dengan ayam kampung biasa.\"Kemampuan beradaptasi dan daya tahan terhadap penyakit juga cukup bagus, sehingga mudah untuk dikembangkan oleh masyarakat,\" ujarnya.Ia menambahkan komitmen perusahaan dalam rangka pemberantasan tengkes sebelumnya juga sudah dilakukan dengan mendistribusikan 60 kotak susu formula, satu unit tensi digital, satu unit timbangan bayi digital, dan satu unit timbangan dewasa kepada masyarakat Nagari Ampek Koto Dibawuah, Kecamatan IX Koto.Sementara itu, Wali Nagari Lubuk Karak, Kecamatan IX Koto Marti Azis menyebutkan pemerintahan Lubuk Karak mendukung dan menyambut baik program perusahaan tersebut . \"Kami sebagai pemerintahan nagari tentu sangat mendukung program ini, karena sangat bagus dalam upaya pengembangan untuk masyarakat. Semangat yang sama juga ditunjukkan anggota kelompok tani Sumanik dalam membuat kandang secara bergotong royong,\" katanya.Perwakilan anggota kelompok Tani Sumanik Fauzan menyampaikan terima kasih kepada manajemen perusahaan yang telah membantu masyarakat. Kelompok Tani beserta anggota akan berkomitmen dalam menjalankan program Kampung protein yang digagas oleh perusahaan sehingga berdampak terhadap perekonomian masyarakat. (mth)
Berani Bercerita dan Berkarya, Langkah Awal Buat Film Independen
Jakarta, FNN - Dua sosok di balik film pendek \"Makmum\" (2017) dan penulis adaptasi film panjang berjudul sama, \"Makmum\" (2019) dan \"Makmum 2\" (2021), Riza Pahlevi dan Vidya Talisa Ariestya mengatakan cerita yang kuat dan keberanian dalam berkarya merupakan langkah awal dan penting dalam memulai membuat film independen (indie).Bagi Riza, dasar dari film adalah bagaimana dapat menjadi media penyampaian cerita dan pesan yang lebih luas.\"Film itu basic-nya adalah medium penyampaian cerita dari pembuatnya ke penonton. Ruh dari film adalah cerita. Fokus ke sana, buat cerita yang bagus dengan memperbanyak referensi tontonan,\" kata Riza kepada ANTARA, Sabtu.\"Jangan takut bikin film dengan alat apa pun yang kamu punya. Filmmaking itu proses belajar, learning by doing. Kita akan tahu ketika kita semakin sering terlibat. Jangan terpaku dengan budget dan alat, agaknya penting buat diingat,\" ujarnya menambahkan.Sementara, Vidya menengok ke belakang, ketika ia, Riza, dan kawan-kawannya di bangku kuliah mulai membuat film pendek \"Makmum\" pada 2015. Keterbatasan yang mereka alami kala itu rasanya tidak menjadi tantangan berarti bila dibandingkan dengan semangat yang mereka miliki.Akhirnya, proses itu berbuah manis untuk tampil di festival film, memenangkan penghargaan, hingga kemudian diadaptasi menjadi format film panjang dan memiliki sekuel.\"Kita tidak pernah tahu keisengan ini akhirnya akan sejauh ini. Perjalanannya panjang,\" kenang Vidya.Untuk para pembuat film muda, Vidya mengatakan penting bagi mereka untuk cerdas dalam memanfaatkan kesempatan yang ada untuk terus belajar dan terlibat dalam pembuatan film.\"Aku berkaca dari pengalamanku. Aku sendiri tidak menyangka, keisengan itu bakal berjalan sejauh ini. Punya teman-teman dan tim yang solid itu juga penting. Tim memang tidak selalu sejalan, pasti ada debat dan itu wajar,\" kata Vidya.\"Dari situ, manfaatkan peluang. Sekarang ini kayaknya mindset kita buat film harus \'menghasilkan uang\'. Padahal, menurutku, (monetisasi) itu proses. Kalau kita sudah melakukannya dan manfaatkan kesempatan dengan baik, uang itu datang sendiri. Jadi, mulai dulu, dan dari kesempatan yang satu akan muncul peluang-peluang lain,\" imbuh wanita lulusan Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta tersebut. (mth)
Walikota New York mengunjungi Masjid New York
“Saya bukan teman. Saya adalah anggota keluarga kalian!” (Eric Adams). Oleh: Imam Shamsi Ali, Imam/Direktur Jamaica Muslim Center, USA HARI Jumat 7 Januari, Walikota New York Eric Adams yang baru dilantik seminggu lalu melakukan kunjungan ke Jamaica Muslim Center, masjid dengan jamaah terbesar di kota New York. Kunjungan ini merupakan komitmen Walikota bahwa jika terpilih dirinya tidak akan melupakan Komunitas Muslim di kota New York yang jumlahnya mencapai lebih dari 1 juta orang. Hadir mendampingi Eric Adams, Jim Gennaro anggota DPRD NYC (City Councilman), David Weprin anggota DPRD New York State (State Assemblyman), dan juga Fred Kreizman, Komisioner urusan Komunitas kantor Walikota New York. Eric Adams adalah mantan Brooklyn Borough President, dan sejak itu beliau sangat dekat dengan komunitas Muslim di Brooklyn dan New York umumnya. Beberapa kali sebelum menjadi kandidat walikota menghadiri acara-acara besar yang dilaksanakan oleh Komunitas Muslim di kota New York. Beliau pernah jadi petinggi di Kepolisian New York. Lalu maju menjadi anggota DPRD New York sebelum akhirnya terpilih sebagai Presiden Brooklyn Borough. Pada akhirnya maju menjadi calon Walikota New York. Mayoritas Komunitas Muslim mendukung Eric karena kedekatan itu. Pada acara Sholat Idul Adha lalu Eric yang baru saja terpilih dalam pemilihan pencalonan dari Partai Demokrat, hadir dan memberikan sambutannya. Ketika itu dia memang berjanji akan selalu hadir dan dekat dengan Komunitas Muslim. Satu hal yang saya ingat dan apresiasi dari Eric Adams adalah komitmen untuk membela komunita minoritas saat menghadapi kesulitan. Satu diantaranya adalah ketika Presiden Donald Trump mengeluarkan aturan pelarangan orang Islam masuk Amerika. Eric Adams mengadakan demonstrasi besar di City Hall ketika itu. Karenanya kehadirannya hari Jum\'at itu bukan sesuatu yang mengejutkan. Tapi, memang itulah realitanya. Bahwa memang Waikota New York saat ini sangat dekat dengan Komunitas Muslim New York. Sangat wajar dalam Pidatonya tadi di masjid sang Walikota mengatakan: “saya hadir bukan teman baru. Bukan juga teman teman lama. Tapi saya hadir di sini sebagai bagian dari keluarga kalian”. Semoga Walikota Eric Adams dikuatkan, diberikan petunjuk, dan dimudahkan dalam memimpin Kota Dunia (New Yrok) ini di tengah tantangan yang nyata. Satu diantaranya adalah kenyataan bahwa Covid masih saja meninggi di kota ini. Jamaica Muslim Center, 7 Januari 2022. (*)
Maaf, Hukuman Bukan Cuma Buat Ferdinand Hutahaean
Bukan hanya semata karena tekanan sosial politik, publik mencium aroma akan ada upaya membuat legitimasi hukum tebang pilih pada kasus Ferdinand Hutahaean. Di tengah imej buruk kinerja dan tercela aparat hukum, rezim cenderung bermanuver menjadikan Ferdinand Hutahaean sebagai kambing yang dihitamkan. Rakyat harus terus berupaya menjadikan kasus Ferdinand sebagai momentum sekaligus titik balik supremasi hukum. Terutama pada penistaan agama Islam yang dilakukan serigala-serigala berbulu domba seperti Denny Siregar, Ade Armando, Permadi Arya, Eko Kuntadhi, Husin Shihab, Dewi Tanjung dan komunitas jahat sehabitat lainnya. Siapapun mereka yang beragama Islam maupun non-muslim tanpa pandang bulu, tanpa toleransi dan tanpa ampun, wajib dihukum seberat-beratnya jika menista dan melecehkan agama apapun. Oleh: Yusuf Blegur, Pegiat Sosial dan Aktivis Yayasan Human Luhur Berdikari BEGITUPUN Polri, jangan lagi ada pencitraan dan bermain politik dalam hukum. Tegakkan hukum kepada setiap penista agama dan segala bentuk kejahatan termasuk korupsi, tragedy 50 KM, dan extra ordinary crime lainnya. Mungkin inilah waktu yang tepat mengembalikan marwah Polri sebagai alat negara dan melepaskan diri dari belenggu alat kekuasaan. Semua tindakan inkontitusional yang merendahkan dan melukai rasa keadilan harus ditindak tegas. Siapapun pelakunya, rakyat biasa atau para pejabat bahkan para pemimpin sekalipun. Dengan semakin terpuruknya negara dalam segala sendi kehidupan rakyat hingga pada kerusakan mental dan distorsi kebijakan aparat. Kasus maraknya penistaan agama oleh Ferdinand Hutahaean beserta para buzzer hina lainnya. Selayaknya dan sepatutnya dilihat Polri menjadi kesempatan emas membangun kepercayaan publik dalam membangun kostruksi hukum yang tegak, sehat dan bermartabat. Kemauan dan kemampuan Polri mewujudkan hukum yang beradab, mungkin bukan hanya akan menyelamatkan NKRI dari degradasi sosial dan disintegrasi nasional. Boleh jadi menyelamatkan kemanusiaan di negeri ini sembari menyelamatkan seluruh keluarga besar Polri. Terutama dalam kehidupan di dunia dan akherat. Karena keluarga besar Polri juga manusia yang punya keyakinan agama dan perlunya menyiapkan bekal akan datangnya kematian kelak. Semoga kita semua tetap berjalan lurus dan Istiqomah menegakkan kebenaran dan keadilan. In syaa Allah. (*)
POPULER
