Oleh M. Rizal Fadillah , Pemerhati Politik dan Kebangsaan

PERPINDAHAN Ibu Kota Negara memiliki tiga pertanyaan mendasar yaitu apa urgensinya, mengapa harus dari nol, dan untuk kepentingan siapa. Soal urgensi penting karena dirasakan tidak terlalu mendesak untuk bersusah payah "membuang" uang membangun Ibu Kota Negara baru. Mengapa tidak dibangun di lokasi yang sudah ada Kota atau Kabupaten yang potensial untuk dikembangkan. Benarkah pemindahan itu demi kesejahteraan rakyat atau sekedar untuk memenuhi keinginan elit kekuasaan dan pemilik modal? 

Ketika semua samar dan bukan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat, maka pemindahan Ibu Kota Negara hanya ajang  mainan kelompok kepentingan yang diam-diam menggandeng wakil-wakil rakyat untuk berkonspirasi. Cara memproses dan memutuskan UU seperti maling yang takut ketahuan cukup membuktikan bahwa memang telah terjadi konspirasi brutal. Rakyat ditutup suara dan aspirasinya.

Ibu Kota Baru itu bernama Nusantara, nama yang tidak kreatif dan inovatif. Bukan tidak bagus maknanya tetapi tidak bernuansa baru. Terlalu banyak nama Nusantara. Gedung DPR, lagu Koes Plus, hingga gedung bioskop. Sejarawan menyatakan Nusantara terasa Jawa-sentris jika dikaitkan dengan sejarah Kerajaan Majapahit. 

Sejarah politik juga mengenal tokoh PKI yang bernama Dipa Nusantara Aidit. Disamarkan dengan DN Aidit. Ketua CC PKI ini nama lamanya Achmad Aidit yang masa kecil atau mudanya khatam Qur'an dan sering menjadi muadzin. Setelah berada dalam pergaulan politik berganti nama dengan nama baru Dipa Nusantara Aidit. Jadilah ia komunis yang dekat dengan RRC. Pemberontakan G30S PKI dikendalikan atau sekurangnya sepengetahuan dari Partai Komunis China. 

Rakyat bertanya siapa "penghuni" Ibu Kota Negara baru nantinya. Di samping eksodus pegawai pemerintahan pusat tentu juga banyak "penduduk baru". Pebisnis atau konglomerat sudahlah pasti. Ditambah dengan orang-orang kaya yang mampu membeli fasilitas dan perumahan di "kota baru" itu. Diprediksi mereka bukanlah pribumi. Pintu "impor" terbuka dan diaspora paling masif biasanya berasal dari daratan China. 

Akankah Ibu Kota Negara baru ini menjadi Singapura baru dengan mayoritas penduduk yang berwajah "bukan melayu" ? Inilah tantangan baru atau mungkin disain baru. Karenanya perencanaan harus terbuka dengan pola pengendalian yang ketat. 

Mengingat rezim kini sangat berorientasi pada investasi, tidak jelas kebijakan yang pro-pribumi, serta bersahabat erat dengan Pemerintah RRC termasuk PKC, maka rasanya skeptis adanya pengendalian ketat tersebut.

Lalu mungkinkah ada pihak yang sengaja memilih nama Nusantara agar cepat mengasosiasi dengan Dipa Nusantara? 

Semua pasti akan membantah, tetapi dapat dipercayakah para pemimpin yang mudah atau biasa berbohong dan gemar menipu rakyat? 

Moga pindah Ibu Kota Negara baru bukan kebohongan baru dengan misi baru yang memberi ruang baru bagi para taipan untuk  menguasai sebesar-besar aset negeri. Jika Nusantara hanya sebagai tahapan menuju penjajahan baru, maka bahaya semakin nyata. 

Wajar jika kini rakyat keras menolak pindahnya Ibu Kota Negara. 

Semakin tergambar bahwa Nusantara bukan akan membawa berkah tetapi justru menjadi malapetaka bagi anak bangsa. (*)