Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih 

KAJIAN Politik Merah Putih, sangat serius membahas langkah Presiden Jokowi di kala senja kekuasaannya, ia berusaha ingin tetap berkuasa secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, rekayasa politik ecek ecek terus bermunculan untuk tetap berkuasa

Jokowi akan meninggalkan kursi kepresidenan dengan mewariskan negara terpecah, di tandai dengan politik yang polarisasi dan hak-hak sipil yang tersebar, ter-fragmentasi dan kebijakan Jokowi yang membahayakan keutuhan dan kedaulatan negara.

Selama sepuluh tahun terakhir adalah sebuah perjalanan melihat indonesia menjadi gelap gulita.
 
Menjelang akhir masa jabatannya, banyak yang menilai bahwa Jokowi telah berubah dari “orang rakyat” menjadi penuh kontradiksi sepanjang kariernya yakni bergesernya “karakter” Jokowi menjadi elit tiran setelah menjadi cukong oligarki

Kebijakan luar negeri, Jokowi merapat ke Cina terasa seperti telah menyerahkan kedaulatan negara bertekuk lutut dengan agenda One Belt One  Road ( OBOR ) menjadi legacy  pemerintahan Jokowi sempurna menjadi budak kekuasaan Cina (RRC).

Dalam kekuasaanya  mengacak acak Pipores, menebar program acak kadut IKN, kereta api cepat, jualan jalan tol, obral sumber daya alam. Pogram Strategis Nasional ( PSN ) milik oligarki merampas tanah dan mengusir rakyat pribumi dari tempat tinggalnya.

Jokowi  mendatanglan Tenaga Kerja Asing (Cina) membanjiri seluruh pelosok wilayah Indonesia yang sangat membahayakan kedaulatan negara, dan membangun  Pantai Indah Kapuk sebagai hunian warga Cina.

"Merasa belum puas memfasilitasi PT Pantai Indah Kapuk Dua  Tbk atau biasa disingkat menjadi PIK2, sebuah perusahaan properti yang berkantor pusat di Jakarta. Properti utama dari perusahaan ini terletak di Kecamatan Kosambi dan Teluknaga Kabupaten Tangerang, Banten dengan luas mencapai 1.064,82 hektar untuk tahap pertama."

"Properti ini merupakan usaha patungan Agung Sedayu Group ( oligarki ) sama saja akan membuat negara dalam negara, menjadi hunian warga Cina."

Pada akhirnya,  presiden berikutnya akan harus menghadapi banyak masalah dan tantangan Indonesia yang terfragmentasi, ditandai oleh ketegangan politik yang meluas  akibat pengaruh penjajah gaya baru dari kebijakan Jokowi yang acak acakan eh

Pada puncak kemarahan rakyat atas kerusakan negara yang sangat parah menuntut Jakowi mundur dan atau setelah lengser harus diseret ke meja hijau (pengadilan) atas kesalahannya menabrak kostitusi, kebijakan negara yang asal asalan  merusak dan  membahayakan bahaya.

Tanpa   beban dan merasa bersalah,  memfasilitasi Cina "Membangun Negara Dalam Negara" Jokowi meminta : "Harus menjadi perhatian yaitu stabilitas politik. Ini penting agar jangan sampai ada turbulensi politik, agar transisi dari pemerintah sekarang ke pemerintahan berikut ini mulus dan baik," kata Jokowi saat memberi arahan dalam sidang kabinet paripurna soal ekonomi di Istana Negara, Jakarta, Senin, 24 Juni 2024

Sebuah anomali yang luar biasa, turbulensi politik akibat ulah Jokowi sendiri. Semua sudah terlambat turbulensi politik Jokowi harus diadili adalah keniscayaan yang pasti akan terjadi. (*)