Jakarta, FNN – Lagi, enam prajurit TNI gugur di tangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah Mugi-Mam Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Papua. Namun Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengklaim pasukan ini telah menembak mati 9 prajurit TNI dan merampas 9 pucuk senjata pada Sabtu, 15 April 2023.

Satuan Tugas Batalyon Infanteri Yonif Raider 321/Galuh Taruna (Yonif R 321/GT) tersebut bukan sedang melakukan operasi terhadap OPM, melainkan sedang bertugas melakukan operasi SAR pilot Susi Air di wilayah tersebut.

Pengamat komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting menyesalkan peristiwa itu. Ia berharap kejadian ini merupakan kejadian yang terakhir.”Pertama saya ucapkan duka cita yang mendalam  kepada prajurit TNI dalam menjalankan tugas di Papua. Harapan kita semua, ini peristiwa yang terakhir,” katanya kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief Senin, 17 April 2023.

Lebih jauh Selamat Ginting menyarankan pemerintah Jokowi untuk tidak terlalu menggembar-gemborkan keberhasilan pembangunan infrastruktur di Papua. Ada faktor lain yang lebih penting dalam menangani maslah Papua, belajar dari kasus lepasnya Timor Timur.

“Pemerintah tidak bisa hanya mengklaim pembangunan fisik di Papua lalu otomatis mereka akan mendukung pemerintah, nyatanya semakin banyak peristiwa-peristowa terjadi di Papua. Artinya kita belum bisa merangkul mereka dengan baik,” paparnya.

Ginting mengingatkan pemerintah untuk selalu belajar dari sejarah, Ia mengingatkan kasus Provinsi Timor Timur yang lepas dari Indonesia, padahal sudah diitimewakan dalam perlakuannya.

“Kita harus belajar dari pengalaman Timor Timur di mana Timor Timur menjadi provinsi yang istimewa sekali seperti menjadi anak emas, pembangunan luar biasa, nyatanya saat jajak pendapat, toh mereka tetap mau merdeka,” tegasnya.

Ginting menilai, gencarnya pembangunan di wilayah yang bergejolak itu tidak semata-mata mereka patuh dan tunduk, namun justru diharapkan dan dimanfaatkan oleh mereka untuk mempermudah kemerdekaan.

“Ini yang harus dipikirkan, bukan semata-mata membangun infrastruktur kemudian bisa mempengaruhi rakyat di sana. Nyatanya kemudian kita tahu Uskup Belo, para Pastur, guru-guru, para PNS ternyata pro-Fretelin,” paparnya.  (sws)