Rekomendasi dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) besutan Mahfud MD ternyata tidak 'dianggap' oleh Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Ketua Umum  Mochamad Iriawan alias Iwan Bule  dan anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI tidak mau mundur dan Kongres Luar Biasa (KLB) tidak akan digelar. Konon itu juga kemauan FIFA

Oleh: Rahmi Aries Nova

Wartawan Senior FNN

SEBAGAI pemilik kompetisi berlabel Liga 1, PSSI disebut sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas tragedi yang menewaskan 135 orang di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur, Sabtu 1 Oktober 2022.

Itu tertuang dalam Laporan Investigasi Tim TGIPF yang diserahkan kepada Presiden Joko Widodo di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 14 Oktober 2022.

Pada Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi di halaman 123, poin pertama Kesimpulan, tertulis bahwa kerusuhan pasca pertandingan sepakbola antara Arema FC vs Persebaya itu terjadi karena PSSI dan para pemangku kepentingan liga sepakbola Indonesia tidak profesional, tidak memahami tugas dan peran masing-masing, cenderung mengabaikan berbagai peraturan dan standar yang sudah dibuat sebelumnya, serta saling melempar tanggung jawab pada pihak lain. Sikap dan praktik seperti ini merupakan akar masalah yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola kita, sehingga dibutuhkan langkah-langkah perbaikan secara drastis namun terukur untuk membangun peradaban baru dunia sepakbola nasional.

Untuk itu sebagai rekomendasinya Tim TGIPF pada poin 1.b menyebutkan bahwa untuk menjaga keberlangsungan kepengurusan PSSI dan menyelamatkan persepakbolaan nasional, pemangku kepentingan PSSI diminta untuk melakukan percepatan Kongres atau menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) untuk menghasilkan kepemimpinan dan kepengurusan PSSI yang berintegritas, profesional, bertanggung jawab, dan bebas dari konflik kepentingan.

Pemerintah tidak akan memberikan izin pertandingan liga sepakbola profesional di bawah PSSI yaitu Liga 1, Liga 2, dan Liga 3, sampai dengan terjadinya perubahan dan kesiapan yang signifikan oleh PSSI dalam mengelola dan menjalankan kompetisi sepakbola di tanah air.

Adapun pertandingan sepakbola di luar Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 tetap berlangsung dengan memperhatikan ketertiban umum dan berkoordinasi dengan aparat keamanan.

Sayangnya PSSI bukan FPI (Front Pembela Islam), yang saat Mahfud sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, hanya dengan sekali ia menggelar jumpa pers, organisasi itu langsung dinyatakan bubar dan terlarang. Padahal FPI tidak pernah melakukan kegiatan yang memakan korban jiwa, sebaliknya enam anggota mereka dibunuh secara keji oleh kelompok yang kini bisa disimpulkan sebagai Satgassus Merah Putih POLRI yang dipimpin Ferdy Sambo.

PSSI justru sebaliknya, rekomendasi Mahfud tidak digubris. Himbauan agar Iwan Bule dan Exco dianggap angin lalu. Bahkan anggota Exco Ahmad Riyadh bahwa rekomendasi itu ditujukan untuk Presiden. Mungkin maksudnya selagi Jokowi tidak menghimbau mereka untuk mundur ya mereka santai aja. Terlebih Presiden FIFA Gianni Infantino usai bertemu Jokowi  juga telah memiliki kantor di Jakarta dan justru melibatkan Iwan Bule cs dalam Tim Transformasi Sepakbola Nasional yang akan bekerja hingga akhir November mendatang. Dan Mahfud pun makin tak berdaya. (*)