Oleh Djony Edward | Wartawan Senior FNN 

Setelah pesta Pemilu usai, setelah putusan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan, menolak semua tuntutan pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud, maka pasangan Prabowo-Gibran dinyatakan secara sah sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Indonesia pada 2024.

Maka langkah selanjutnya adalah, Prabowo-Gibran menyusun kabinet. Banyak sekali rumors seputar Kabinet Prabowo-Girban, bahkan sudah beredar berbagai versi nama-nama menteri kabinet. Tentu nama-nama itu disetting oleh para pihak yang mungkin ingin namanya masuk dalam susunan kabinet, atau setidaknya pendukungnya ingin nama idolanya masuk dalam susunan kabinet.

Tentu saja secara formil Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco Ahmad membantah berbagai versi nama-nama kabinet yang beredar. Karena proses penyusunan kabinet belum lagi dimulai, bagaimana mungkin muncul nama-nama menteri kabinet.

Namun berbeda dengan polisisi Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Harry Wibowo. Menurutnya sudah ada usulan nama-nama susunan kabinet Prabowo-Gibran, tinggal mana yang diputuskan oleh Presiden.

Lepas dari pro dan kontra nama-nama susunan menteri kabinet Prabowo-Gibran, yang jelas dan pasti sudah ada pembicaraan-pembicaraan, usulan-usulan dan tawaran-tawaran. Tapi memang pada akhirnya yang memutuskan adalah Presiden Prabowo sebagai pemegang hak prerogratif nama-nama menteri.

Cluster Pengusul

Menurut sumber fnn.co.id yang dekat dengan para pihak yang ikut dalam perundingan calon Kabinet Prabowo-Gibran, paling tidak ada tiga cluster utama jalur menteri. Ketiga jalur itu adalah cluster partai politik koalisi, cluster Prabowo dan cluster Jokowi, termasuk di dalamnya aspirasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Maksudnya, suplai nama menteri berdasarkan tiga sumber cluster tersebut.

Disamping itu, ada tiga cluster cluster tambahan yang memungkinkan munculnya nama menteri kabinet. Yaitu cluster partai undangan, yakni partai oposisi yang kemudian dilibatkan dalam kabinet. Kemudian cluster organisasi masyarakat keagamaan yang utama, yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Terakhir cluster menteri dari kalangan profesional.

Masih menurut sumber fnn.co.id, nama-nama partai politik koalisi yang bisa menyuplai nama menteri adalah Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, dan Partai Demokrat.

Sedangkan nama-nama menteri yang masuk lewat jalur Prabowo, adalah menteri yang benar-benar orang kepercayaan Prabowo. Yaitu Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM.

Adapun menteri-menteri usulan Jokowi, adalah menteri-menteri yang selama dua periode setia mendampingi Jokowi. Seperti Mensesneg Pratikno, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Sedangkan menteri dari partai oposisi yang direkrut adalah nama menteri atas usulan Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan kalau memungkinkan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Tapi melihat gelagatnya PDIP mengambil posisi sebagai oposisi dan berada di luar kabinet, begitu pula PKS.

Tapi melihat sikap PDIP yang hampir pasti di luar kabinet, PKS pun didekati agar bisa masuk kabinet. Berikut usulan jatah menteri masing-masing partai.

Isu Kekinian Kabinet

Masih menurut sumber fnn.co.id, ada beberapa isu kekinian yang terkait nama-nama menteri. Seperti, jumlah menteri naik dari 34 menjadi 42 menteri. Rinciannya ada 38 menteri kebinet dan 6 menteri koordinator.

Itu sebabnya belakangan muncul ide amendemen UU Kementerian Negara, dimana sejak zaman Presiden Gus Dur sampai dengan Presiden Jokowi jumlah menteri ditetapkan maksimal 30 menteri dan 4 menteri koordinator. Amendemen UU Kementerian Negara itu diarahkan agar jumlah menteri maksimal 38 dan 6 menteri koordinator.

Isu lain, ada beberapa nama menteri di masa Presiden Jokowi, dilanjutkan karirnya di masa Presiden Prabowo. Yaitu Mensesneg tetap diusulkan adalah Pratikno, Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Sementara untuk posisi Sri Mulyani Indrawati dan Luhut Binsar Panggabean, menurut sumber fnn.co.id, dipastikan tidak masuk dalam kabinet.

Isu lain, Menteri Pertahanan diusulkan adalah Mayjen Sjafrie Syamsudin, Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra, dan Menkominfo Budi Ari Setiadi.

Isu lainnya, ada tiga tambahan menteri koordinator, yakni Menko Pangan, Gizi dan Pembangunan Manusia, dan Menko Bidang Energi, Investasi, dan Lingkungan Hidup, dan usulan Menko yang membawahi beberapa Menko lainnya.

Yang menarik, diusulkan dalam kabinet Prabowo-Gibran ada Badan Penerimaan Negara (BPN) untuk meningkatkan peran Direktorat Jenderal Pajak yang selama ini di bawah Kementerian Keuangan. BPN dikepalai oleh seorang pejabat setingkat menteri, calon terkuatnya adalah mantan Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro.

Ada lagi usulan nama Kementerian Urusan Pangan dan Gizi yang nantinya akan mengurusi makan siang dan susu gratis sebagai program unggulan Prabowo-Gibran.

Tentu saja nama-nama kementerian dan nama individu yang diusulkan ke atas masih akan mengalami dinamika. Karena masih harus menyesuaikan kesiapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang makin terbatas. Disamping juga tergantung daya terima Presiden Prabowo atas nama-nama tersebut sebagai pemegang hak prerogratif.

Keterbatasan Anggaran

Isu yang tak kalah pentingnya adalah keterbatasan APBN dalam membiayai program dan kebinet Prabowo-Gibran. Prabowo sendiri memiliki program makan siang dan susu gratis yang mencapai Rp400 triliun, belum lagi rencana belanja alutsista yang mencapai Rp500 triliun.

Program ini berhadap-hadapan dengan program Presiden Jokowi yang akan dilanjutkan Prabowo, seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang mencapai Rp460 triliun. Ditambah kereta cepat yang anggarannya membengkak menjadi Rp114 triliun, dimana tambahan anggaran harus pula ditanggung APBN. Tentu akan menjadi kendala tersendiri.

Tim Ekonomi Prabowo yang juga mantan Gubernur BI Soedradjad Djiwandono dalam satu diskusi mengatakan Presiden Prabowo harus memilih prioritas di tengah keterbatasan anggaran. Dia menyarankan agar Prabowo memprioritaskan program makan siang gratis sebagai program unggulan yang wajib dilaksanakan.

"Kalau saya ditanya, ya lebih memprioritaskan program makan siang gratis ketimbang IKN," tegas Soedradjad dalam siaran Kompas TV dengan host Rossi beberapa waktu lalu. 

Bagaimana hasil akhir penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran? Kita tunggu tanggal 20 Oktober 2024, dimana sampai tanggal tersebut masih mungkin terjadi dinamika dan perubahan. Semoga para menteri yang menduduki jabatannya menjadi orang-orang yang amanah dan berpihak kepada rakyat kebanyakan. Amin...!