Oleh Djony Edward - Wartawan Senior FNN

PRESIDEN Jokowi beberapa waktu lalu mengingatkan rakyat Indonesia bahwa ketidakpastian global saat ini semakin meningkat, tentu ketidakpastian ini membawa dampak serius terutama pada kenaikan harga-harga atau yang lebih sering dikenal inflasi tajam.

Jokowi menjelaskan, bahwa saat ini terjadi kelangkaan kontainer yang dapat mengganggu pengiriman barang. Kalau misalkan kontainer langka, maka akan berpengaruh kepada naiknya harga barang.

"Karena perdagangan yang tidak seimbang di antara negara-negara, sehingga harga kontainer naik, kalau harga kontainer naik, precostnya naik, artinya apa? Harga barang juga akan ikut naik. Kalau harganya naik artinya apa? Konsumen beli dengan harga lebih mahal dari biasanya, itu baru urusan kontainer," kata Presiden saat menyampaikan arahan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun Anggaran 2022 di Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (1/3) lalu.

Presiden juga mengingatkan kalau saat ini terjadi kelangkaan pangan. Menurutnya kondisi tersebut sudah terjadi di sejumlah negara karena harganya yang naik. Bukan hanya barang, Jokowi menyebut saat ini terjadi kenaikan inflasi. Imbasnya adalah beban masyarakat untuk membeli barang yang akan meningkat.

Ia meminta agar rakyat Indonesia juga ikut mewaspadai kondisi tersebut. Pasalnya, Amerika Serikat saja yang tidak pernah merasakan inflasi di atas 1%, kini malah  di atas 7%. "Di beberapa negara ada yang sudah di atas 50%, di atas 30%, jangan dianggap enteng hal-hal seperti itu? Artinya apa? Masyarakat yang ingin membeli barang harus membayar dengan harga yang lebih tinggi," ucap Jokowi.

Peringatan Presiden pun mulai menampakkan kenyataannya. Harga bahan bakar minyak (BBM) Pertamax sudah naik di level Rp12.500 dari sebelumnya Rp9.000 per liter. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bahkan memberi sinyal bahwa sebentar lagi BBM jenis Pertalite dan gas LPG 3 kg yang menjadi konsumsi rakyat menengah ke bawah juga akan naik.

"Jadi over all yang akan terjadi nanti Pertamax, Pertalite (naik). Premium belum. Terus kemudian mengenai gas yang 3 kg itu kita bertahap," ujar Luhut di sela-sela meninjau progres Depo LRT Jabodebek di Bekasi, Jumat (1/3).

Kenaikan tersebut pun berlangsung bertahap. Menurut Luhut dimulai dari April, kemudian pada Juli dan September 2022. Dia menjelaskan kenaikan harga BBM maupun LPG tidak bisa dihindari, salah satu pemicunya adalah imbas perang Rusia dan Ukraina.

"Kelangkaan dari pada crude oil karena perang, Ukraina dengan Rusia. Kemudian kelangkaan sekarang juga sunflower karena tidak bisa impor atau ekspor dari Ukraina. Dan juga sanksi (ke Rusia) itu membuat masalah dunia," terang Luhut.

Luhut menambahkan Indonesia masih beruntung bisa mengelola ekonomi dengan baik sehingga dampaknya itu tidak terlalu besar, meski kenaikan harga tidak bisa dihindari.

"Tidak ada punya pilihan karena kalau tidak harga asumsi minyak cruel oil itu US$63 di APBN, sekarang ini sudah US$98 atau US$100 per barel. Kan angkanya sudah luar biasa," kata Opung.

Seperti diketahui, saat artikel ini ditulis rakyat Indonesia sudah dihadiahi kenaikkan PPN jadi 11%, kenaikan harga minyak goreng dari Rp14.000 menjadi Rp24.000 per liter, gula menjadi Rp15.000, tarif tol Rp500, dan entah apalagi yang akan naik.

Ekonom dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI, Teuku Riefky, mengatakan, kenaikan inflasi pada April 2022 bisa berpotensi mendekati atau bahkan menyentuh angka 1%..

Menurut Riekfy, kenaikan harga-harga yang diikuti dengan lonjakan inflasi dipastikan mengikis daya beli masyarakat. Namun di sisi lain, aktivitas masyarakat mulai meningkat yang semestinya diikuti dengan peningkatan pendapatan. "Memang ada dua faktor yang saling bertentangan. Kenaikan harga energi dan pangan menurunkan daya beli, tapi di sisi lain ekonomi mulai ke level normal yang meningkatkan daya beli. Siapa yang mendominasi kita belum bisa lihat," kata Riefky.

Sementara itu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rusli Abdullah, mengatakan, inflasi April kemungkinan bisa menyentuh 0,9%.

Rusli menilai, kenaikan harga BBM Pertamax memang tak bisa ditahan. Pasalnya, harga minyak dunia sudah melebihi US$100 dari patokan minyak di APBN sebesar US$63 per barel. "APBN kita tidak kuat untuk mensubsidi BBM Pertamax kalau dipaksakan bisa jebol," ujar dia.

Menurutnya, pemerintah dapat meredam gejolak inflasi jika kebijakan HET minyak goreng curah sebesar Rp14.000 per liter bisa diterapkan secara total. "Kalau tidak bisa, ya (inflasi) meledak dan menambah beban masyarakat," ujarnya.

Langkah lain, dengan menunda kenaikan PPN 11%. Rusli mengatakan, kebijakan itu memang sudah sejak lama direncanakan. Namun, mengingat harga-harga kebutuhan pokok yang sedang mengalami kenaikan penundaan bisa menjadi opsi untuk meringankan beban pengeluaran.

Rusli menambahkan, potensi pendapatan dari kenaikan PPN pun sebetulnya dapat dikompensasi dari kenaikan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari ekspor komoditas-komoditas mentah yang kini sedang mengalami kenaikan harga. "Seperti harga nikel, batubara, sawit, itu kan bisa menambah penerimaan negara sehingga PPN bisa ditunda dulu karena ada sumber lain," katanya.

Celakanya, di tengah ketidakberdayaan Pemerintah Jokowi mengendalikan harga-harga, berkembang wacana menambah masa kepresidenan 3 periode, atau setidaknya memperpanjang masa kepresidenan hingga 2027. Karuan saja relasi sosial Pemerintah dan rakyat pun memburuk.

Sementara harga-harga bergerak naik yang dipicu Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina, sementara Pemerintah mengambil langkah kebijakan menaikan sejumlah harga-harga dan jasa, sementara itu pula mahasiswa sudah mulai bergerak di jalanan, bahkan ke istana.

Selain memprotes kenaikkan harga-harga yang dianggap Pemerintah tidak becus mengendalikan ekonomi, mahasiswa juga mengancam kalau sampai wacana perpanjangan periode di perpanjang jadi 3 periode atau masa kepresidenan diperpanjang jadi 2027, akan menduduki DPR dan istana. 

Tes-tes pemanasan demonstrasi pun sudah dilakukan dengan mengepung istana dalam jumlah terbatas. Tentu saja ke depan, karena bukan hanya mahasiswa yang terdampak, tapi juga buruh, dan masyarakat luas, bisa saja elemen yang akan turun ke jalan semakin luas. Mereka diperkirakan akan meminta Presiden Jokowi turun sebelum 2024.

Tentu saja mana yang akan menjadi kenyataan, tentu akan membuka lembaran baru sejarah Indonesia. Apakah Indonesia akan tetap dipimpin Jokowi dengan segala kelemahan dan kenaikan harga-harga, atau Jokowi turun dengan hadirnya pemimpin baru yang mampu mengonsolidasikan Indonesia bisa lolos dari krisis 2022 yang maha dahsyat ini.

Apakah Anda akan menjadi penonton dari peristiwa sejarah maha penting ini? Atau Anda akan menjadi pemungkin terjadinya perubahan tersebut?