Oleh Asyari Usman,  Jurnalis Senior FNN

SETELAH upaya menunda pemilu hampir pasti gagal, orang-orang di sekitar Presiden Joko Widodo (Jokowi) beraharap upaya tiga periode masih bisa tercapai. Namun, semua pertanda tak mendukung. Amandemen UUD untuk menampung keinginan tiga periode masih dikeliling gunung terjal. Memang tidak mustahil. Cuma, Jokowi lebih baik bersiap-siap ke arah yang lain.

Berbagai laporan di balik layar menyebutkan bahwa para pentolan rezim berusaha sangat serius agar Jokowi bisa menjabat tiga periode. Ada berbagai formula yang muncul. Tapi, intinya adalah para penguasa akan menggunakan segala cara untuk menggolkan tiga periode. Dan ini sedang berjalan.

Gerombolan penguasa pastilah punya kekuatan luar biasa. Mereka memiliki sumber duit besar dan tangan-tangan kekuasaan untuk mengusahakan amandemen tiga periode atau penundaan pemilu 2-3 tahun.

Tetapi, tidak ada jaminan mereka akan berhasil. Sebab, ada kekuatan rakyat (people power) yang bukan milik rezim edan.

Kekuatan rakyat bisa menggagalkan rencana rezim untuk memperpanjang masa kekuasaan Presiden Jokowi. Nah, apa kira-kira yang akan terjadi kalau Jokowi gagal tiga periode atau perpanjangan 2-3 tahun?

Sudah pasti akan ada situasi yang spektakuler. Pendulum kekuatan rakyat (people power) akan memukul rezim. Kegagalan tiga periode atau penundaan pemilu akan dianggap sebagai kejatuhan penguasa zalim. Dan memang persepsi penguasa zalim itu sudah bertahun-tahun tertancap di benak publik.

Jokowi tidak akan dilihat menyelesaikan masa jabatannya biasa-biasa saja. Rakyat tidak akan memperlakukan Jokowi selesai dua periode sebagaimana SBY menyudahi 10 tahun kepresidenannya. Jokowi akan dianggap “digulingkan” oleh rakyat. Padahal, dia berhenti sesuai konstitusi.

Mengapa bisa dipersepsikan “digulingkan” oleh rakyat? Karena perjuangan untuk mencegah tiga periode atau perpanjangan masa jabatan Jokowi sangat berat. Banyak aktivis pro-demokrasi pro-konstitusi yang mempertaruhkan jiwa-raga. Mereka terancam masuk penjara atau bahkan terancam mati.

Tentu saja, presiden yang dipersepsikan “digulingkan” oleh rakyat dianggap punya banyak masalah selama dia berkuasa. Bisa jadi masalah penyalahgunaan kekuasaan; penegakan hukum tebang pilih; atau dugaan tersangkut berbagai kasus yang terkait langsung atau tidak langsung dengan Jokowi.

Persepsi ini sangat berbahaya. Begitu Pak Jokowi keluar dari Istana pada 20 Oktober 2024, sangat mungkin akan bermunculan tuntutan publik. Tuntutan agar dilakukan pengusutan terhadap berbagai peristiwa atau kasus yang melibatkan para pejabat tinggi semasa kepresidenan Jokowi.

Begitu banyak kasus yang ditangani secara sewenang-wenang. Misalnya kasus pembunuhan KM-50, kasus Novel Baswedan, penistaan agama oleh orang-orang yang dilindungi penguasa, dlsb. Bahkan, sangat mungkin akan muncul tuntutan agar dugaan penipuan pilpres 2019 juga diusut. Termasuk mengusut dugaan kecurangan yang dilakukan oleh Ketua KPU 2019 (Arief Budiman).

Sudah pasti publik menuntut pengusutan dugaan korupsi yang melibatkan banyak pejabat tinggi atau anggota keluarga Jokowi. Ada korupsi Jiwasraya, Bumiputra, Asabri, Garuda, dll. Mungkin juga akan dituntut pengusutan bisnis tes PCR yang diduga menghasilkan keuntungan besar secara ilegal untuk para pejabat tinggi dan sekian banyak pengusaha.  

Kelihatannya, Jokowi sendiri merasakan adanya kemungkinan dia dan orang-orang dekatnya akan dikejar hukum. Banyak pihak yang menunggu-nunggu tanggal 20 Oktober 2024 ketika Jokowi harus meninggalkan Istana untuk kemudian menjadi orang biasa lagi tanpa kekuasaan. Gagal tiga periode, gagal menunda pemilu.

Saat-saat itu memang membuat banyak orang dag-dig-dug. Mungkin tidak hanya sampai di situ. Diperkirakan akan banyak yang menyiapkan jet-jet pribadi. Boleh jadi, sejak hari ini pun sudah banyak yang menyusun rute inter-continental dengan jet pribadi agar tidak terjamah “people power” (kekuatan rakyat).[]