ADA ironi yang terlalu telanjang untuk disembunyikan. Mereka yang paling lantang meneriakkan “kedaulatan ekonomi” justru bertepuk tangan ketika pintu pasar dibuka selebar-lebarnya untuk kepentingan asing. Presiden Prabowo Subianto menandatangani sederet nota kesepahaman dengan Amerika Serikat menjelang pertemuannya dengan Presiden Donald Trump. Nilainya fantastis: US$ 38,4 miliar atau Rp650 Triliun. Angka yang tampak gagah di atas kertas. Namun, substansinya? Patut dipertanyakan dengan keras dan tanpa basa-basi.

Mari kita luruskan logikanya. Ini bukan MoU Indonesia menjual produk unggulan ke Amerika. Ini bukan MoU transfer teknologi strategis. Ini bukan MoU pembangunan pabrik wafer atau pusat riset chip nasional. Ini adalah MoU Indonesia berbelanja. Indonesia membeli gandum, kedelai, jagung, kapas, kayu keras. Indonesia mengimpor. Indonesia menjadi demand-side permanen.

Apa yang dibanggakan dari menjadi pasar?
Jika dibedah secara jujur, mayoritas kesepakatan berorientasi pada supply-side Amerika dan demand-side Indonesia. Skemanya sederhana: Amerika memasok, Indonesia menyerap. Amerika menjual, Indonesia membeli. Amerika mengendalikan teknologi, Indonesia menjadi pengguna.

Semikonduktor: Ilusi Industri

Dua usaha patungan di sektor semikonduktor disebut-sebut bernilai miliaran dolar. Tetapi di mana pabrik wafer? Di mana pusat riset dan pengembangan? Di mana hak desain chip? Tidak ada. Yang ada hanyalah “kerja sama industri” dan “partnership bisnis”.

Artinya jelas: Indonesia tetap menjadi konsumen teknologi. Kita membeli lisensi, membeli perangkat, membeli jasa. Kita tidak memiliki teknologi. Kita tidak menguasai desain. Kita tidak naik kelas dalam rantai nilai global. Kita hanya berpindah dari pembeli komoditas menjadi pembeli teknologi. Modernisasi macam apa ini?

Energi dan Mineral: Pola Lama yang Diulang

Di sektor mineral kritis, nama Freeport-McMoRan kembali muncul. Di energi, Halliburton ikut masuk. Apakah ini terobosan? Tidak. Ini perpanjangan model ekstraksi lama: sumber daya alam Indonesia dikeruk, diproses dengan teknologi asing, dan margin besar mengalir keluar negeri.

Lebih jauh lagi, perpanjangan izin operasional tambang Grasberg melampaui 2041 hingga usia cadangan habis adalah pesan yang terang: emas Papua akan dikuras sampai titik terakhir. Kita mendapat royalti. Mereka menguasai value chain.

Jika ini disebut keberanian geopolitik, maka keberanian itu adalah keberanian menyerahkan masa depan generasi berikutnya.

Angka Besar, Manfaat Kecil?

US$ 38,4 miliar atau Rp650 Triliun  terdengar heroik. Namun angka besar tidak otomatis berarti manfaat besar. Jika komponennya didominasi impor komoditas pertanian, kontrak pasok, lisensi teknologi, dan jasa asing, maka implikasinya sederhana:
Devisa keluar. Ketergantungan meningkat. Daya tawar melemah.

Yang menguat justru neraca dagang Amerika. Yang naik justru pengaruh geopolitik Washington. Indonesia diposisikan sebagai market plus resource provider. Amerika sebagai technology owner dan controller.
Ironisnya, pemerintah bahkan berharap kesepakatan ini menekan surplus dagang Indonesia terhadap Amerika. Artinya, kita secara sadar berupaya mengurangi surplus sendiri demi “keseimbangan”. Sejak kapan mengurangi posisi tawar disebut strategi cerdas?

Indonesia sebagai Pasar Abadi

Data menunjukkan Indonesia sudah menjadi pasar ke-11 terbesar produk pertanian Amerika. Impor tahunan sekitar US$3 miliar, dan akan meningkat dengan rencana pembelian jutaan ton gandum hingga 2030. Kita negara agraris, tetapi bergantung pada gandum impor. Kita produsen komoditas, tetapi membeli kapas. Kita kaya mineral, tetapi tidak menguasai teknologi pengolahannya.

Inilah wajah ketergantungan struktural yang dipoles dengan istilah “modernisasi” dan “industrialisasi”.

Retorika nasionalisme ekonomi terdengar gagah di podium. Namun realitas kebijakan menunjukkan arah berbeda. Jika seluruh arsitektur kerja sama membuat Indonesia semakin dalam menjadi pasar dan penyedia bahan mentah, maka pertanyaannya sederhana:

Siapa sebenarnya yang diuntungkan?
Ketika para “antek asing” saling menuduh antek asing, publik layak melihat fakta di balik jargon. Jika hasil akhirnya adalah Amerika menjual lebih banyak, mengendalikan lebih besar, dan memetik sementara Indonesia terus membeli dan mengekspor bahan mentah—maka siapa yang sedang kita bela?

Kedaulatan bukan soal pidato. Kedaulatan adalah soal siapa menguasai teknologi, siapa mengendalikan rantai nilai, dan siapa menentukan arah ekonomi nasional.

Jika jawabannya bukan Indonesia, maka semua selebrasi angka miliaran dolar itu tak lebih dari pesta belanja yang mahal—dengan kartu kredit masa depan bangsa. (*)