KEPUTUSAN  Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP) yang digagas Donald Trump kini memasuki babak yang lebih problematis. Setelah Israel resmi menjadi anggota, dengan penandatanganan langsung oleh Benjamin Netanyahu—tokoh yang dibayangi tuduhan kejahatan perang di forum internasional—maka posisi Indonesia tidak lagi sekadar diplomatis, melainkan politis dan moral.

Pertanyaannya tajam: apakah Presiden Prabowo siap menanggung hujatan rakyat Indonesia, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional, karena duduk satu forum dengan Netanyahu dalam sebuah dewan yang sejak awal sudah menuai kecurigaan?

BoP dipasarkan sebagai instrumen perdamaian Gaza. Namun, konstruksinya sejak awal mengundang skeptisisme. Trump memosisikan diri sebagai ketua tunggal. Banyak pakar hak asasi manusia menilai struktur ini menyerupai pola kolonial modern: satu kekuatan besar mengatur wilayah asing atas nama stabilisasi. Ironisnya, Palestina—pihak yang tanahnya porak-poranda—justru tidak menjadi subjek utama dalam arsitektur kekuasaan tersebut.

Resolusi Dewan Keamanan PBB memang menjadi pijakan awal, tetapi implementasinya berubah arah ketika Trump memusatkan kendali pada dirinya. Dewan yang seharusnya kolektif berubah menjadi panggung unilateral. Dalam konteks inilah kehadiran Netanyahu bukan sekadar simbolik, melainkan problematik. Bagaimana mungkin pihak yang dituduh melakukan agresi justru duduk sebagai arsitek “perdamaian”?

Data korban di Gaza tidak bisa dipandang remeh. Puluhan ribu warga Palestina dilaporkan tewas, ratusan ribu lainnya mengungsi, dan krisis kemanusiaan memburuk. Berbagai laporan lembaga hak asasi manusia bahkan menyebutnya sebagai indikasi genosida. Di tengah fakta tersebut, legitimasi moral BoP menjadi rapuh.

Bagi Indonesia, persoalan ini lebih sensitif. Sejak awal kemerdekaan, konstitusi menegaskan komitmen terhadap penghapusan penjajahan di atas dunia. Dukungan terhadap Palestina bukan sekadar kebijakan luar negeri, melainkan amanat ideologis. Ketika Indonesia bergabung dalam forum yang kini mengakomodasi Israel tanpa kehadiran resmi Palestina sebagai subjek setara, publik wajar bertanya: apakah ini konsistensi atau kompromi?

Memang, pendukung langkah ini berargumen bahwa kehadiran Indonesia justru untuk mengawal solusi dua negara dan memastikan suara Palestina tetap terdengar. Namun argumen tersebut terdengar normatif bila struktur dewan sudah timpang sejak awal. Dalam forum yang dikendalikan Washington, seberapa besar ruang manuver Jakarta?

Lebih jauh, keputusan ini berisiko memantik kegelisahan umat Islam di dalam negeri. Basis pemilih dan konstituen Prabowo tidak sedikit yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap isu Palestina. Duduk satu meja dengan Netanyahu—yang oleh banyak kalangan disebut penjahat perang—bukan perkara teknis diplomasi semata. Ini soal persepsi, dan persepsi sering kali lebih kuat daripada penjelasan formal.

Jika Prabowo bertahan di BoP, ia harus menjelaskan secara terbuka batasan, syarat, dan garis merah Indonesia. Tanpa transparansi, publik akan menganggap ini sebagai bentuk normalisasi terselubung. Sebaliknya, jika Indonesia keluar, risiko diplomatik dengan Amerika Serikat tentu tidak kecil. Dilema ini nyata, tetapi kepemimpinan memang diuji dalam situasi yang tidak nyaman.

Editorial ini tidak menolak diplomasi. Namun diplomasi tanpa ketegasan moral akan berubah menjadi kompromi yang mahal. Bergabung dalam BoP mungkin dimaksudkan sebagai langkah strategis.

Akan tetapi, ketika forum tersebut memberi ruang legitimasi kepada pihak yang dituduh melakukan kejahatan kemanusiaan, maka Indonesia harus berhitung ulang.

Prabowo kini berada di persimpangan: mempertahankan citra sebagai pembela kemerdekaan Palestina atau dicatat sebagai presiden yang memilih realpolitik di atas solidaritas ideologis. Sejarah akan menilai. Dan umat, barangkali, tidak akan diam. (*)