ADA yang terasa janggal dalam arah kebijakan negara belakangan ini. Di satu sisi, Indonesia terus mengibarkan retorika pembelaan terhadap Palestina di forum internasional. Di sisi lain, keputusan-keputusan strategis justru menghadirkan kontradiksi yang sulit dijelaskan secara rasional. Politik luar negeri yang selama ini dibangun atas prinsip anti-penjajahan perlahan tampak seperti slogan yang mudah dinegosiasikan ketika berhadapan dengan kepentingan ekonomi dan geopolitik.

Rencana pengiriman 8000  personel TNI ke Gaza dalam skema Pasukan Stabilisasi Internasional menimbulkan kegelisahan serius. Kritik yang disampaikan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, bukan tanpa alasan. Ketika banyak negara justru menahan diri, Indonesia memilih masuk dalam mekanisme yang dipandang sebagian pihak berpotensi melemahkan sistem multilateral yang selama ini menjadi fondasi legitimasi internasional.

Masalahnya bukan sekadar soal niat menjaga perdamaian. Persoalannya adalah mandat, legitimasi, dan arah politik. Jika operasi tersebut berada dalam kerangka yang dinilai memberi ruang legitimasi terhadap pendudukan yang oleh International Court of Justice telah dinyatakan ilegal, maka posisi moral Indonesia otomatis menjadi kabur. Negara yang selama ini lantang menolak penjajahan justru berisiko terseret dalam skema yang dianggap memperpanjang konflik.

Pada saat yang hampir bersamaan, pemerintah menyetujui proyek panas bumi Telaga Ranu di Halmahera yang dikelola PT Ormat Geothermal Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Ormat Technologies. Secara teknis, proyek ini dibungkus sebagai bagian dari transisi energi menuju target Net Zero Emission 2060. Namun secara politik, keputusan ini membuka pertanyaan besar tentang konsistensi sikap negara terhadap Israel.

Selama ini, Indonesia menegaskan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Tetapi ketika investasi energi melibatkan perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan sistem ekonomi Israel, pesan politik yang muncul menjadi ambigu. Retorika diplomasi berjalan ke satu arah, sementara praktik ekonomi melangkah ke arah yang lain.

Sorotan media internasional seperti Middle East Monitor memperlihatkan bagaimana kontradiksi ini terbaca dari luar negeri. Indonesia tampak ingin berdiri di dua kaki sekaligus: menjadi pembela Palestina di mimbar internasional, tetapi tetap membuka pintu kerja sama ekonomi yang secara tidak langsung menguntungkan pihak yang sama-sama dikritik dalam forum diplomatik.

Ironinya tidak berhenti di situ. Proyek panas bumi yang disebut sebagai energi bersih juga membawa konsekuensi ekologis yang tidak kecil. Halmahera bukan ruang kosong. Ia adalah kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi yang selama ini telah menanggung tekanan industri ekstraktif, mulai dari tambang nikel hingga pembangunan infrastruktur energi. Menambah satu lagi proyek berskala besar tanpa transparansi yang memadai hanya mempercepat kelelahan ekologis kawasan tersebut.

Pemerintah memang beralasan bahwa transisi energi adalah keharusan. Namun keharusan tidak boleh menjadi pembenaran untuk mengabaikan konsistensi politik dan perlindungan lingkungan. Energi bersih tidak otomatis berarti kebijakan bersih. Ketika prosesnya mengabaikan sensitivitas geopolitik dan dampak sosial-ekologis, maka yang lahir bukan solusi, melainkan konflik baru dalam bentuk berbeda.

Nama Prabowo Subianto kini berada di tengah pusaran pertanyaan itu. Di bawah bayang-bayang dinamika geopolitik global, termasuk kedekatan dengan arah kebijakan Donald Trump, langkah-langkah Indonesia terlihat semakin pragmatis, bahkan cenderung oportunistik. Politik luar negeri Bebas Aktif yang dulu menjadi kebanggaan diplomasi Indonesia perlahan terasa seperti jargon yang kehilangan arah.

Indonesia kini berdiri di persimpangan yang tidak sederhana. Mengejar energi bersih adalah kebutuhan, tetapi mengorbankan konsistensi politik luar negeri dan kelestarian lingkungan bukanlah harga yang kecil. Jika kebijakan terus bergerak tanpa kejelasan prinsip, maka yang tersisa hanyalah paradoks: negara yang lantang berbicara tentang keadilan, tetapi diam ketika kepentingan ekonomi menuntut kompromi.

Dan pada titik itu, politik luar negeri bukan lagi panduan moral negara, melainkan sekadar komoditas yang bisa ditukar sesuai kebutuhan zaman. Prabowo makin sulit diberi masukan. (*)