Oleh  M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan 

SIAPAPUN yang menjadi Presiden pengganti Jokowi harus berbeda dengan pendahulunya dalam hal integritas diri sebagai pemimpin. Terlalu banyak kelemahan Jokowi yang menggambarkan adanya masalah integritas diri tersebut. Dari mulai banyak janji yang diingkari, plintat plintut dalam bersikap, orientasi kerakyatan yang lemah, kapitalistik, tidak bersahabat pada kelompok agamis, hingga lemah pemberantasan KKN. 

Untuk menghindari pola kepemimpinan yang sama maka dibutuhkan komitmen kuat dalam melakukan perubahan. Ada tiga hal penting yang dapat dijadikan komitmen Capres agar terjaga integritas dirinya sebagai pemimpin bangsa dan negara. 

Pertama, membebaskan dari motif untuk memperkaya diri melalui kekuasaan politik, kuat untuk memimpin gerakan pembersihan birokrasi dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

Kedua, siap untuk melepaskan diri dari ketergantungan dan pengendalian kekuatan oligarki khususnya oligarki bisnis yang sangat merusak tata kelola pemerintahan. 

Ketiga, mengembangkan ekonomi berbasis kerakyatan dan keumatan. Melumpuhkan ekonomi kapitalistik dan liberalistik. Pemihakkan pada ekonomi kecil dan koperasi bukan sekedar basa-basi. 

Keempat, mengingat umat Islam adalah mayoritas, tanpa harus bersikap diskriminatif, umat Islam janganlah dipinggirkan apalagi dimusuhi. Jadikan umat sahabat dan buang stigma terorisme, radikalisme, atau intoleransi. Hapuskan Islamophobia. 

Kelima, berkomitmen pada penghormatan HAM. Bongkar dan hukum siapapun yang telah melakukan pelanggaran HAM. Termasuk Presiden, Menteri atau aparat yang terlibat atau pernah terlibat dalam perbuatan pelanggaran HAM tersebut. 

Pakta Integritas harus dibuat dan dipegang oleh para Capres. Di samping sebagai alat kontrol publik, juga berfungsi untuk melakukan kontrol diri atas berbagai godaan yang mungkin terjadi. 

Capres yang menjadi antitesis dari Presiden saat ini adalah harapan rakyat. Bersipirit perubahan dan pembersih dari limbah kebijakan politik yang tidak pro rakyat. Hutang dan para koruptor pengotor negeri harus dieksekusi. Para penjilat diikat erat jangan diberi tempat dan dapat banyak berbuat. 

Capres tanpa pakta integritas bukan saja tidak layak untuk dipilih tetapi juga jika kecurangan membuatnya terpilih, maka hasil Pilpres bukan final dari proses politik yang terjadi. Rakyat harus tetap melakukan pembenahan dengan menggelorakan perlawanan. 

Tapi jika Capres berpakta integritas terpilih, maka rakyat harus membantu maksimal. Mengawal agar Presiden tetap berani dan kuat untuk dapat merealisasikan komitmen tersebut. 

Sekali lagi catatan penting amanat yang harus dipenuhi : Berantas KKN, lepaskan kungkungan oligarki, bangun ekonomi kerakyatan dan keumatan, hapuskan Islamophobia, dan tegakkan HAM. 

Presiden berintegritas akan mampu membuat sejarah untuk agama, bangsa dan negara. 

Bandung, 5 Juni 2022