“Kalau amanat ini tidak lagi bisa diemban, maka sebaiknya Presiden Joko Widodo mengundurkan diri, sebagaimana tuntutan banyak pihak hari-hari belakangan,” tegas Tamsil dalam tulisan: “Saatnya Mengevaluasi Presiden”.

Oleh: Mochamad Toha, Wartawan FNN

ADALAH Tamsil Linrung, Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang tak pernah absen dalam menyikapi berbagai kebijakan Presiden Joko Widodo di saat anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) banyak yang “sakit gigi” yang nyaris tak bisa bersuara sama sekali.

Setiap kebijakan yang dirasa sangat merugikan rakyat, tidak ada satu pun anggota DPR yang berani mengkritisi Pemerintah (Presiden Jokowi). Apalagi, mayoritas partai di DPR adalah pendukung Pemerintah. BuzzerRp bakalan membela jika ada yang menyerangnya.

Itulah kondisi yang terjadi di Gedung Senayan, Jakarta. Sunyi nyaris tidak ada suara sumbang sama sekali. Rakyat pun tidak tahu lagi harus lapor ke mana jika mereka ingin menyalurkan aspirasinya. DPR nyaris lumpuh!

Beruntung di Senayan sana masih ada DPD yang kini dipimpin senator La Nyalla Mattalitti yang selalu kritis dalam menyikapi kebijakan Pemerintah yang dirasa sangat merugikan rakyat, bangsa, dan negara.

Sikap kritis seperti La Nyalla itu juga masih melekat pada Tamsil Linrung, senator asal Sulawesi Selatan. Menariknya, sikap kritis Tamsil ini ditulis dalam bentuk artikel atau opini di media mengikuti isu terkini. Hal yang nyaris tidak pernah dilakukan oleh anggota dewan lainnya.

Wartawati senior Rahmi Aries Nova mencatat, hanya segelintir anggota DPD dan DPD yang berani bersuara, lebih sedikit lagi yang memang berbuat dan berpikir untuk rakyat. Dari yang segelintir itu Tamsil termasuk satunya.

Mantan anggota DPR tiga periode itu yang kini memimpin kelompok DPD di MPR RI, tak pernah berhenti untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak rakyat. Tamsil terus minta masukan dan menjalin hubungan baik dengan  masyarakat, aktivis, ulama dan tokoh di dalam dan di luar pemerintahan.

Tamsil tak canggung berhubungan dan bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh oposisi, bahkan dengan ulama yang paling dimusuhi pemerintah, sekelas Habib Rizieq Syihab.

Tak hanya itu saja. Tamsil juga ikut datang ke rumah Rocky Gerung yang hendak digusur, dan akrab Gatot Nurmantyo dan anggota KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) lainnya. Suatu hal yang mungkin sangat dihindari bahkan ditakuti oleh anggota-anggota dewan yang lain, meski mereka mengaku sebagai wakil rakyat.

Di masa lalu Tamsil juga cukup dekat dengan suami Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, mantan Ketua MPR almarhum Taufik Kiemas dan Presiden RI ke-4 almarhum Abdurrahman Wahid. Kini ia tetap membina pemuda dan mahasiswa lewat Yayasan Tali Foundation dan beberapa organisasi lain.

Saat ini kecuali tengah memperjuangkan nasib-nasib guru honorer, Tamsil juga mengumpulkan sebanyak mungkin masukan dari para pakar (ahli), aktivis, mantan pejabat, tentang perlu atau tidaknya Amandemen Undang Undang Dasar 1945 untuk kelima kalinya? Kalau perlu apakah sifatnya komprehensif atau parsial?

Ketika BEM UI menggelari Presiden Jokowi dengan sebutan The King of Lip Service, Aliansi Mahasiswa UGM menggelari presiden dengan juara ketidak sesuaian antara kata dan perbuatan, dan The King of Pura-pura pemberian dari BEM Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Tamsil menanggapinya.

April 2020 lalu, dalam pengantar rapat terbatas mitigasi dampak Covid-19 terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, Presiden Jokowi berkata, “Saya meyakini ini (Covid-19) hanya sampai akhir tahun (2020). Tahun depan booming di pariwisata.”

Media lalu gegap gempita. CNBCIndonesia misalnya, menulis judul: “Jokowi Yakin Corona Kelar di Akhir 2020: Semua Akan Liburan!"

Jelang pergantian tahun, nyatanya Corona tidak kelar. Ketimbang liburan, masyarakat lebih fokus bertahan hidup. Tapi, tidak pernah ada klarifikasi Istana tentang pernyataan presiden yang terbukti keliru itu.

Sebaliknya, yang muncul malah sebuah pernyataan baru. “Memasuki 2021, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Bangkit dari Pandemi Covid-19,” begitu tulis Kompas.com.

Bangkitkah kita? Tidak. Di 2021 yang bangkit justru Covid-19. Pagebluk semakin menjadi, jumlah penderita dan orang meninggal memecahkan rekor. Pertengahan 2021 justru menjadi masa paling ganas Covid-19.

Lagi-lagi, Istana tak mau mengklarifikasi pernyataan presiden yang terbukti tidak terbukti tersebut. Dan seperti yang sudah-sudah, yang muncul justru sebuah pernyataan baru lagi. “Jokowi yakin PPKM darurat bisa pulihkan pandemi Covid-19 dengan cepat,” tulis Kompas.com.

Kita lelah menanti, kapan ucapan Jokowi terbukti. Barangkali ada betulnya aliansi mahasiswa UGM ketika menggelarinya juara ketidaksesuaian antara kata dan perbuatan. Memang nyeleneh dan satire. Tapi, juga tak asal bunyi.

Tamsil mengatakan, pernyataan seorang presiden seharusnya bukan narasi ecek-ecek. Karena tidak sedikit tim yang ada di balik argumentasi seorang presiden. Untuk satu kalimat saja, tentunya dipersiapkan dengan matang karena pengaruhnya bisa berdampak jauh. Sekadar Lip Service tidak boleh terjadi.

Tahun 2021 yang disebut presiden sebagai momentum kebangkitan, justru jadi tahun yang menggelisahkan. Pandemi memuncak, rumah sakit sesak, pasien mengantri, dan tidak sedikit yang berpulang karena keterbatasan layanan rumah sakit.

Tapi, apapun istilahnya, poinnya adalah pemerintah wajib melindungi dan menjaga seluruh tumpah darah Indonesia, sebagaimana amanat konstitusi. Tidak boleh ada satu pun anak negeri yang berpulang begitu saja tanpa pelayanan maksimal dari negara.

“Kalau amanat ini tidak lagi bisa diemban, maka sebaiknya Presiden Joko Widodo mengundurkan diri, sebagaimana tuntutan banyak pihak hari-hari belakangan,” tegas Tamsil dalam tulisan: “Saatnya Mengevaluasi Presiden”.

Ketika ramai gagasan presiden tiga periode, Tamsil langsung menulis artikel berjudul: “Tangan Istana di Balik Manuver Tiga Periode” di FNN.co.id (Rabu, 23 Juni 2021 03:33:57).

Di sisi lain, Presiden Jokowi terlihat tampak dan seolah konsisten menolak wacana tiga periode sejak awal isu ini bergulir. Kalimat presiden yang lekat terngiang, hanya ada tiga kemungkinan bagi mereka yang menggulirkan isu tersebut: “ingin menampar mukanya, ingin menjerumuskannya, atau ingin cari muka”.

Sejauh ini, Jokowi mengisyaratkan kekeh menolak. Ditimpali pernyataan berkop Istana lansiran Juru Bicara Presiden. Katanya, Jokowi tegak lurus kepada konstitusi UUD 1945 dan setia kepada reformasi 1998.

Kendati menolak, namun tidak terlihat respon tegas Presiden. Tidak ada larangan atau teguran keras kepada mereka yang mengusung dirinya. Padahal, hanya Jokowi yang berhak melarang dan menegur. Atas nama demokrasi, yang lain di luar Jokowi tidak memiliki hak tersebut.

Hal ini mengingatkan ketika Jokowi menjabat Gubernur DKI Jakarta. “Saya mau fokus menyelesaikan banjir, macet, bajaj, monorel, MRT. Saya gak ada mikir itu (pencalonan pilpres),” ujarnya pada media, 7 Februari 2013.

Namun bandul politik yang tampaknya menciptakan momentum ketika itu, rupanya mengubah sikap Jokowi 180 derajat.

Dalam polemik presiden tiga periode kali ini, Jokowi tentu saja kembali ada di pusaran. Seseorang yang tidak ingin diusung tentu punya hak melarang orang lain yang memaksakan diri mengusungnya, apalagi dilakukan tanpa izin.

Respon keras Presiden Jokowi penting supaya wacana presiden tiga periode tidak berlanjut sebagaimana juga menjadi keinginan Presiden Jokowi. Juga agar rakyat tidak keliru memahami sikap presiden.

Itulah sebagian sikap kritis Tamsil Linrung pada Pemerintah. Menariknya, sikap kritisnya itu tidak hanya disampaikan dalam forum-forum terbuka. Tapi, juga lewat tulisan-tulisannya. Inilah bedanya Tamsil dengan anggota DPD dan DPR di Senayan.

Tamsil Linrung adalah politikus kelahiran Pangkep, Sulawesi Selatan, pada 17 September 1961 yang saat ini menjabat Anggota DPD. Sebelumnya, dia menjadi anggota DPR selama 3 periode dari Fraksi PKS.

Saat kecil Tamsil Linrung merupakan anak yang cerdas dan pintar, berbeda dengan teman teman sebayanya. Dia lahir dari latar belakang keluarga guru hingga menjadikan Tamsil menjadi sosok anak yang pintar. Kala itu di saat teman-teman sebayanya masih kelas 1 SD, Tamsil Linrung sudah langsung masuk kelas 4 SD.

Selain rajin menulis artikel, Tamsil juga pernah menulis buku biografi yang mengulas perjalanan politiknya. Buku setebal 361 halaman itu ditulis oleh Lina M Kamaruddin menceritakan detik-detik lahirnya Tamsil di Puskesmas Segeri Mandalle.

Tamsil adalah putra dari pasangan Linrung dan Hatidjah. Linrung adalah guru di salah satu sekolah di Kabupaten Pangkep. Tamsil merupakan anak ketujuh. Tamsil dalam bahasa Arab adalah 'teladan'. Sementara Linrung adalah 'melindungi' dalam bahasa Bugis.

Buku yang dicetak di PT Semesta Rakyat Merdeka itu juga menceritakan alasan Tamsil pindah dan sekolah di SMA 1 Parepare. Termasuk mengapa mengabil jurusan IPS meski nilai seluruh mata pelajaran IPA-nya bagus. Demikian halnya memilih Kampus IKIP sekarang UNM Makassar.

“Waktu itu banyak yang tak lulus tes, karena ketatnya persaingan apalagi jurusan yang saya ambil adalah jurusan yang paling banyak peminatnya (Ekonomi Perusahaan),” kata Tamsil Linrung.

Jangan heran kalau sekarang ini, sesuai namanya, Tamsil Linrung menjadi teladan dan sering melindungi serta membantu rakyat. (*)