Jakarta, FNN – LQ Indonesia Lawfirm sebagai firma hukum terdepan dalam penanganan kasus investasi bodong mengeluarkan opini hukumnya dalam tuntutan Jaksa dalam kasus binomo Indra Kenz.

“Tuntutan Jaksa terhadap Indra Kenz yang hanya 6 tahun penjara menimbulkan tanda tanya besar, padahal korban masyarakat banyak. Bahkan Majelis hakim juga berpendapat tuntutan terlalu rendah sehingga vonis hakim 10 tahun penjara, jauh diatas tuntutan 6 tahun Jaksa,” katanya.

“Kami menilai ada kejanggalan dalam rendahnya tuntutan jaksa dalam kasus Indra Kenz, apakah Jaksa tidak perduli korban masyarakat ataukah ada masuk angin sehingga tuntutan rendah. Sayangnya, LQ tidak ada kuasa dalam penanganan kasus Indra Kenz sehingga LQ tidak berwenang mendampingi," ujar Kate Lim, anak pendiri dan Ketua LQ Indonesia Lawfirm, Jumat (16/12/2022).

Kate Lim juga menyoroti kegagalan kejaksaan dalam kasus Donny Salamanan dimana tuntutan Jaksa justru sangat tinggi 13 tahun penjara dan jaksa meminta aset sitaan diberikan kepada korban, namun justru vonis hakim hanya 4 tahun penjara dan aset sitaan dikembalikan ke Terdakwa.

“Kejaksaan dalam kasus Donny Salamanan Gagal dalam membuktikan dakwaan TPPU dan menegakkan nilai keadilan bagi masyarakat. Para korban sangat kecewa. Sekali lagi dalam kasus Donny Salamanan, LQ Indonesia Lawfirm juga tidak ada kuasa pendampingan,” ungkapnya.

Kate menegaskan pentingnya pendampingan Lawfirm atau advokat yang berintegritas, vokal dan tidak main dua kaki seperti LQ Indonesia Lawfirm.

“Terbukti dalam kasus yang di dampingi oleh LQ Indonesia Lawfirm seperti Fahrenheit, aset dikembalikan ke para korban. Kasus Indosurya, Tersangka Henry Surya yang sempet lepas, berhasil di tangkap kembali dan disidangkan di pengadilan berkat pengawalan Advokat LQ Indonesia Lawfirm,” jelasnya.

“Kasus Asuransi gagal bayar, hanya klien LQ Indonesia Lawfirm dapat aset settlement. Juga dalam kasus investasi gagal bayar lainnya dapat ganti rugi tanah di Bekasi. Korban yang ragu dan tidak mengunakan jasa lawyer justru tidak dapat apa-apa,” ungkapnya.

LQ Indonesia Lawfirm juga menyayangkan lemahnya perlindungan konsumen oleh pemerintahan. Lembaga negara seperti OJK, LPSK dan BPSK namun tindakan mereka dalam melindungi konsumen sangat minim.

“Pemerintah tidak pernah proaktive memberikan perlindungan kepada konsumen yang dirugikan. Juga tidak pernah ada edukasi agar konsumen terhindar dari penipuan oknum. Korban Investasi bodong selalu berjatuhan, dengan iming-iming bunga tinggi,” ungkapnya lagi.

“Seharusnya pemerintah proaktif dan tutup perusahaan yang menawarkan produk investasi yang tidak jelas. OJK punya penyidik tapi dalam kasus gagal bayar perusahaan keuangan, usaha mereka sangat minim. Hampir tidak ada penindakan, layaknya macan Ompong,” harap Kate Lim.

“Oleh karena itu, dihimbau agar masyarakat proaktif bertanya dan berkonsultasi dengan lawyer LQ sebelum berinvestasi dan apabila ada masalah hukum agar bisa dibantu pendampingan untuk memulihkan kerugian konsumen. LQ Indonesia Lawfirm adalah expert dalam bidang keuangan, hukum pidana dan perlindungan konsumen," katanya. (mth/*)