internasional
Osaka Khawatirkan Petenis China Hilang Setelah Adukan Pelecehan Seks
Jakarta, FNN - Juara Grand Slam empat kali Naomi Osaka mengaku prihatin atas keberadaan pemain tenis China Peng Shuai yang belum pernah terdengar kabarnya sejak menuduh mantan Wakil Perdana Menteri China melakukan serangan seksual kepadanya. Peng, salah satu bintang olahraga terbesar di China, mengatakan dalam media sosial awal bulan ini bahwa mantan anggota Komite Tetap Politbiro China Zhang Gaoli telah memaksa dia melakukan hubungan seks dan bahwa mereka kemudian mengakui sebagai hubungan suka sama suka. Komunitas tenis global semakin khawatir karena Peng tidak terlihat sejak membuat postingan tersebut dan pada Senin badan tenis putra (ATP) mendukung seruan Asosiasi Tenis Wanita (WTA) agar China menyelidiki tuduhan tersebut. "Saya baru-baru ini diberitahu bahwa seorang rekan sesama petenis yang hilang tak lama setelah mengungkapkan telah dilecehkan secara seksual," kata Osaka seperti dikutip Reuters. "Penyensoran tak bisa dibenarkan oleh alasan apa pun, saya harap Peng Shuai dan keluarganya selamat dan baik-baik saja." "Saya kaget dengan situasi saat ini dan saya berkirim kasih dan terang kepada dia. #whereispengshuai." Ketua WTA Simon mengatakan kepada New York Times pada Minggu bahwa tak ada seorang pun di Tour yang berbicara langsung dengan Peng tetapi dia sudah mendapatkan jaminan dari Asosiasi Tenis China bahwa petenis itu selamat "dan tidak di bawah ancaman fisik". Asosiasi Tenis China tidak menanggapi permintaan komentar dari Reuters mengenai hal ini. Petenis berusia 35 tahun itu adalah petenis China pertama yang menduduki peringkat teratas dunia ketika dia menjadi pemain ganda bernomor satu dunia pada 2014. Dia menjuarai ganda putri Wimbledon pada 2013 dan French Open 2014. Zhang yang kini berusia 75 tahun adalah Wakil Perdana Menteri China dari 2013 sampai 2018 dan bertugas dalam Komite Tetap Politbiro dari 2012 sampai 2017. (mth)
Presiden Biden Larang Pejabat Nikaragua Datang ke AS
Washington, FNN - Presiden Joe Biden pada Selasa (16/11) melarang anggota pemerintah Nikaragua datang ke Amerika Serikat saat dirinya menerbitkan dekret yang lebih luas dalam menanggapi pemilu yang dianggap Washington curang dan mendukung Presiden Nikaragua Daniel Ortega. Larangan perjalanan itu berlaku bagi seluruh "pejabat terpilih" Nikaragua, termasuk Ortega dan istri, Wakil Presiden Rosario Murillo, selain anggota pasukan keamanan, hakim, wali kota dan lainnya yang dinilai merusak demokrasi di negara Amerika Tengah itu. "Tindakan represif dan kejam dari pemerintah Ortega dan para pendukung memaksa Amerika Serikat untuk bereaksi," kata Biden dalam dekret tersebut. Perintah Biden muncul sehari setelah AS, Inggris, dan Kanada menjatuhkan sanksi yang menargetkan pejabat Nikaragua. Sanksi diberlakukan sebagai respons terhadap pemilu 7 November yang dianggap banyak negara memalukan. Sanksi diberikan setelah Ortega kembali terpilih untuk masa jabatan keempat berturut-turut setelah menjebloskan musuh politiknya dan menindak keras media yang bersikap kritis. Ortega memperolok para kritikus AS sebagai "imperialis Yankee" dan menuding mereka berupaya mengacaukan proses pemilu Nikaragua. Kuba, Venezuela dan Rusia mendukung Ortega. Larangan perjalanan dan sanksi sebelumnya terhadap pejabat Nikaragua tertent yang diberlakukan oleh Biden maupun pendahulunya, Donald Trump, gagal menjegal Ortega. Banyak analis yang merasa ragu apakah langkah baru itu akan memiliki dampak yang lebih besar. Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) mengadopsi sebuah resolusi pada Jumat (12/11), yang berbunyi bahwa pemilihan Nikaragua tidak memiliki "keabsahan demokratik". Sebanyak 25 negara memberikan suara dukungannya dan tujuh negara, termasuk Meksiko, Honduras dan Bolivia, memilih abstain. (mth)
ISIS Akui Serangan Bom di Ibu Kota Uganda
Kairo, FNN - Kelompok ISIS mengaku bertanggung jawab atas serangan mematikan di ibu kota Uganda, Kampala, pada Selasa (16/11), ungkap kantor berita Amaq milik kelompok tersebut di akun Telegram. Tiga serangan bom bunuh diri menewaskan tiga orang di pusat kota Kampala pada Selasa. Para anggota dewan dan orang-orang lainnya berlarian menyelamatkan diri saat sejumlah mobil terbakar. Menurut saksi dan polisi, sedikitnya tiga orang tewas dalam insiden terbaru pengeboman yang beberapa kali terjadi dalam sebulan terakhir itu. Sedikitnya 33 orang dirawat di Rumah Sakit Mulago, lima di antaranya berada dalam kondisi kritis, kata juru bicara kepolisian, Fred Enanga. (sws)
Biden Berbicara Dengan Xi Lewat Video Janjikan Bahas HAM
Washington, FNN - Presiden Amerika Serikat, Joe Biden mengatakan kepada Presiden Republik Rakyat China, Xi Jinping, ia berharap bisa membicarakan masalah hak asasi manusia dan keamanan saat kedua pemimpin melakukan pembicaraan pada Selasa, 16 November 2021 pagi. Pertemuan yang berlangsung melalui saluran video itu digelar dengan tujuan menurunkan ketegangan di antara kedua negara adi daya tersebut. "Mungkin saya perlu memulainya secara formal, walaupun kita tidak pernah bersikap formal sebelumnya," kata Biden kepada Xi, sebagaimana dikutip dari Antara. Xi mengatakan senang bertemu lagi dengan Biden, yang ia sebut sebagai "teman lama". Xi juga mengatakan AS dan China harus meningkatkan komunikasi dan kerja sama dalam menyelesaikan banyak masalah yang dihadapi kedua negara. Biden menambahkan, ia dan Xi harus memastikan hubungan kedua negara tidak mengarah ke konflik terbuka. Salah satu upaya yang bisa dilakukan, menurut Biden, dengan memasang pagar pembatas "akal sehat". Ia berjanji membahas berbagai bidang yang menjadi perhatian pemerintah AS, termasuk HAM dan isu-isu lainnya di kawasan Indo-Pasifik, dalam pembicaraan dengan Xi. Pertemuan virtual, yang dimulai pada Selasa tidak lama setelah pukul 07.45 WIB, itu diprakarsai oleh Biden dan diniatkan supaya menetapkan berbagai ketentuan bagi persaingan AS-China pada masa depan. Biden diperkirakan akan menekan Beijing supaya menghormati aturan internasional menyangkut perdagangan dan keamanan. Amerika Serikat dan China, dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia, berbeda pandangan soal asal-muasal pandemi Covid-19, aturan perdagangan dan kompetisi, dan pengembangan arsenal nuklir China beserta peningkatan tekanan Beijing terhadap Taiwan. (MD).
China Utara Wajibkan Karantina 56 Hari Bagi Pendatang
Beijing, FNN - Otoritas Kota Shenyang di wilayah China utara mewajibkan pelaku perjalanan dari luar negeri untuk menjalani karantina selama 56 hari. Mereka yang baru datang di Shenyang harus dikarantina selama 28 hari di hotel dan 18 hari di rumah, demikian dilaporkan media China, Minggu. Selama di hotel, para pendatang tersebut tidak diizinkan membuka pintu bagi siapa pun kecuali pengantar makanan. Demikian pula selama karantina di dalam rumah, mereka tidak diizinkan keluar. Kebijakan ketat yang diambil otoritas Shenyang, ibu kota Provinsi Liaoning, tersebut adalah bagian dari strategi "nol COVID-19". Shenyang terakhir kali menemukan kasus positif COVID-19 pada Juli. Sementara beberapa kota di China mendapati kasus terakhir mereka pada Oktober lalu dengan peningkatan lebih dari 70 persen, menurut laporan The Waijiao. Meskipun penambahan kasus harian COVID-19 relatif kecil ketimbang negara-negara lain, China belum terbebas dari penyakit menular dan mematikan itu. "Meskipun jangkauan vaksinasi sangat luas, kebijakan ketat pencegahan dan pengendalian COVID-19 masih diperlukan," kata Direktur Departemen Penyakit Menular Rumah Sakit Huashan, Zhang Wenhong. (sws, ant)
COP26 Gagal Sepakati Pendanaan Baru untuk Kerusakan Akibat Iklim
Glasgow, FNN - Para peserta konferensi iklim PBB COP26 sepakat untuk mendorong isu "kerugian dan kerusakan" akibat perubahan iklim ke dalam Pakta Iklim Glasgow pada Sabtu malam. Namun, mereka gagal membentuk fasilitas pendanaan baru yang didedikasikan bagi negara-negara rentan untuk mengatasi kerusakan, setelah muncul penolakan dari Amerika Serikat, Uni Eropa dan sejumlah negara kaya. Guinea, yang mewakili kelompok negara berkembang, mengungkapkan "kekecewaan yang sangat dalam" pada keputusan itu, yang hanya memprakarsai "dialog" untuk membahas "pengaturan pendanaan kegiatan untuk mencegah, mengurangi dan mengatasi kerugian dan kerusakan". Negara-negara pulau kecil --seperti Kepulauan Marshall, Fiji, Antigua dan Barbuda-- yang khawatir wilayah mereka tergerus oleh kenaikan permukaan air laut juga menyampaikan ketidakpuasan mereka. Para pendukung pendanaan "kerugian dan kerusakan" bersikukuh fasilitas itu harus dibentuk segera, idealnya saat konferensi iklim di Mesir tahun depan. Harjeet Singh, penasihat senior Climate Action Network International, menegaskan bahwa kesepakatan Glasgow setidaknya mengakui adanya kebutuhan dana kerugian dan kerusakan yang meningkat di negara-negara berkembang. Kesepakatan itu menyebutkan "perubahan iklim telah dan akan semakin menyebabkan kerugian dan kerusakan, dan bahwa, ketika suhu meningkat… akan menimbulkan ancaman sosial, ekonomi dan lingkungan yang semakin besar". Namun, kata Singh, kegagalan menyediakan dana untuk membantu negara-negara miskin membayar biaya kerusakan berarti "kita tengah berjalan dalam inci ketika harusnya bergerak dalam mil". Pakta Iklim Glasgow menyepakati untuk mendanai Santiago Network, sebuah badan untuk membangun keahlian teknis dalam penanganan kerugian dan kerusakan, seperti membantu negara-negara tentang cara memindahkan penduduk pesisir yang terancam. Ani Dasgupta, presiden World Resources Institute, lembaga pemikir yang berbasis di AS, mengatakan COP26 "akhirnya menempatkan isu sangat penting tentang kerugian dan kerusakan ke atas panggung utama". Namun untuk memenuhi kebutuhan negara-negara rentan, dialog-dialog di Glasgow semestinya bukan sekadar pembicaraan tapi juga menghasilkan rekomendasi tentang skala pendanaan yang diperlukan, kata dia dalam pernyataan. AS dan Australia, khususnya, menghambat kemajuan untuk membentuk pendanaan baru bagi kerugian dan kerusakan. Kedua negara telah lama menolak wacana bahwa negara-negara industri dengan riwayat polusi karbon yang tinggi harus membayar kompensasi kepada negara-negara lain atas kerusakan yang mereka timbulkan. Utusan iklim AS John Kerry mengatakan AS memahami bahwa semakin banyak sumber daya yang diperlukan untuk membantu masyarakat di wilayah rentan, namun langkah awal perlu diambil untuk mencari tahu bagaimana dana itu diberikan dengan baik. Sejumlah gagasan telah diusulkan tentang cara mendanai biaya kerugian dan kerusakan, termasuk mengenakan pajak baru pada penjualan bahan bakar fosil atau penerbangan. Dana Adaptasi Negara-negara berkembang dalam sesi penutupan COP26 menyambut baik kemajuan dalam meningkatkan upaya untuk beradaptasi dengan perubahan iklim. Adaptasi itu mencakup berbagai hal seperti membangun tanggul laut yang lebih tinggi untuk mencegah banjir, menampung air hujan untuk irigasi, dan beralih ke tanaman pertanian yang tahan kekeringan. Negara-negara peserta COP26 sepakat untuk meluncurkan program dua tahun untuk menetapkan "sebuah tujuan global tentang adaptasi", sesuatu yang sudah disepakati dalam Perjanjian Paris 2015 namun masih belum jelas hingga kini. Ada juga kemajuan dalam penetapan target yang lebih ketat untuk membiayai adaptasi yang saat ini hanya seperempat dana iklim global bagi negara-negara berkembang. Pada 2019 dana ini hanya terkumpul 20 miliar dolar AS (Rp283,8 triliun). Pakta Glasgow mendesak negara-negara maju untuk "segera dan secara signifikan menambah" dana adaptasi dan minimal melipatduakan dana itu dari level 2019 hingga 2025, dalam rangka memenuhi target Perjanjian Paris untuk membiayai pemangkasan emisi dan adaptasi secara adil. Dalam konferensi, sejumlah pemerintah negara kaya menyampaikan komitmen-komitmen baru senilai 960 juta dolar (Rp13,6 triliun) untuk membantu negara-negara rentan beradaptasi pada perubahan iklim. Namun tetap saja, jumlah dana yang dijanjikan itu masih jauh di bawah kebutuhan biaya negara-negara berkembang saat ini yang diperkirakan mencapai 70 miliar dolar per tahun. PBB mengatakan angka itu akan menjadi 300 miliar dolar per tahun pada 2030. Jennifer Morgan, direktur pelaksana Greenpeace International, mengatakan negara-negara maju di COP26 "akhirnya mulai merespons seruan negara-negara berkembang tentang pendanaan dan sumber daya untuk mengatasi kenaikan suhu". Gabriela Bucher, kepala Oxfam International, mengatakan komitmen untuk menggandakan dana adaptasi di COP26 masih kurang dari yang dibutuhkan "namun jika terealisasi akan menambah miliaran dolar untuk mendukung negara-negara berkembang". (sws, reuters)
Militer Amerika Serikat Tutupi Serangan Yang Tewaskan Warga Sipil Suriah
Washington, FNN - Militer Amerika Serikat (AS) menutupi dua serangan udara di Suriah pada 2019 yang menewaskan hingga 64 perempuan dan anak-anak dalam perang melawan ISIS. Kedua serangan udara itu dilakukan berturut-turut di dekat kota Baghuz atas perintah unit operasi khusus rahasia yang bertugas di Suriah. Menurut laporan New York Times (NYT), Sabtu, 13 November 2021, Komando Pusat AS yang mengawasi operasi udara AS di Suriah, mengakui serangan itu untuk pertama kali pekan ini dan membenarkannya. Dalam pernyataan pada Sabtu, 13 November 2021, Komando Pusat mengulangi informasi yang diberikan kepada NYT, 80 orang tewas dalam kedua serangan itu, termasuk 16 petempur ISIS dan empat warga sipil. Komando mengatakan tidak jelas apakah 60 korban lainnya merupakan warga sipil, karena perempuan dan anak-anak bisa saja menjadi petempur. Dalam pernyataan itu, militer mengatakan serangan tersebut merupakan "upaya membela diri yang sah", proporsional dan bahwa "langkah-langkah yang tepat diambil untuk mengesampingkan keberadaan warga sipil". "Kami membenci hilangnya nyawa manusia yang tidak bersalah dan mengambil semua tindakan yang mungkin untuk mencegahnya. Dalam kasus ini, kami melaporkan sendiri dan menyelidiki serangan tersebut berdasarkan bukti yang kami miliki dan bertanggung jawab penuh atas hilangnya nyawa secara tidak sengaja," kata Komando Pusat, sebagaimana dikutip dari Antara. "Jumlah warga sipil di antara 60 korban yang tewas tidak bisa dipastikan karena "banyak perempuan bersenjata dan sedikitnya seorang anak bersenjata teramati" dalam video peristiwa itu," kata pejabat militer seraya menambahkan mayoritas dari korban tewas kemungkinan adalah petempur. Komando Pusat mengatakan, serangan tersebut dilakukan ketika Pasukan Demokratik Suriah (SDF) sedang digempur habis-habisan dan terancam kalah. SDF telah melaporkan, daerah itu bersih dari warga sipil. Inspektur Jenderal Departemen Pertahanan melakukan penyelidikan atas peristiwa yang terjadi pada 18 Maret 2019 itu. Akan tetapi, laporannya kemudian "dibersihkan" dari kata "pengeboman". Menurut NYT, penyelidikan independen dan menyeluruh atas insiden itu tidak pernah dilakukan. Surat kabar itu mengatakan, laporan tersebut didasarkan pada dokumen dan deskripsi laporan yang bersifat rahasia, serta wawancara dengan aparat yang terlibat langsung. Seorang pengacara Angkatan Udara yang berada di pusat operasi pada saat kejadian meyakini serangan tersebut merupakan dugaan kejahatan perang. Dia kemudian memperingatkan Inspektur Jenderal Dephan AS dan Komite Dinas Angkatan Bersenjata Senat AS, tetapi tidak ada tindakan apa-apa. (MD).
Putra Gaddafi Maju Jadi Calon Presiden Libya
Tripoli, FNN - Saif al-Islam al-Gaddafi, putra mantan pemimpin Libya Muammar al-Gaddafi, pada Ahad, 15 November 2021 mendaftarkan diri sebagai calon presiden (capres) pada pemilihan 24 Desember. Pejabat komisi pemilihan mengatakan, Saif adalah salah satu sosok terkemuka yang memang sudah diperkirakan akan mencalonkan diri sebagai presiden. Tokoh-tokoh lain yang diperkirakan akan bersaing sebagai capres adalah komandan militer wilayah timur, Khalifa Haftar; Perdana Menteri, Abdulhamid al-Dbeibah, dan ketua parlemen Aguila Saleh. Foto-foto yang diedarkan di media sosial memperlihatkan Saif, dengan mengenakan pakaian tradisional, menandatangani dokumen di pusat pendaftaran di Sebha, kota di barat daya. Kendati faksi-faksi di Libya dan negara-negara asing mendukung pemilihan pada 24 Desember, penyelenggaraan pemungutan suara masih diragukan karena pihak-pihak yang bersaing belum menyepakati aturan dan jadwal. Sebuah konferensi di Paris pada Jumat, 12 November 2021 menyetujui pemberian sanksi bagi siapa pun yang mengganggu atau mencegah penyelenggaraan pemungutan suara. Saif kemungkinan akan mengandalkan kenangan pada era sebelum pemberontakan, yang didukung NATO, terjadi pada 2011. Pemberontakan itu membuat ayahnya terdepak dari kekuasaan serta menyebabkan negara itu jatuh ke jurang kekacauan dan kekerasan selama satu dekade. Namun, kata para analis, Saif kemungkinan tidak akan memimpin posisi dalam pencalonan. Era Gaddafi masih dikenang oleh sebagian rakyat Libya sebagai masa kepemimpinan diktator. Saif al-Islam dan juga tokoh-tokoh rezim sebelumnya, sudah lama berada di luar lingkaran kekuasaan. Oleh karena itu, mereka mungkin akan sulit mendapat dukungan kuat supaya menjadi pesaing utama dalam pemilihan. (MD).
Australia Akan Bergabung dengan AS untuk Bela Taiwan
Melbourne, FNN - Menteri Pertahanan Australia Peter Dutton menyatakan "tidak terbayangkan" bagi Australia untuk tidak bergabung dengan Amerika Serikat jika Washington mengambil tindakan untuk membela Taiwan. Pada Rabu (10/11), Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan AS dan sekutunya akan mengambil tindakan yang belum ditentukan jika China menggunakan kekuatan untuk mengubah status quo atas Taiwan. "Tidak terbayangkan bahwa kami tidak akan mendukung AS jika AS memutuskan untuk mengambil tindakan itu," kata Dutton kepada surat kabar The Australian dalam sebuah wawancara. "Dan, sekali lagi, saya pikir kita harus sangat jujur dan terang-terangan tentang itu, melihat semua fakta dan keadaan tanpa melakukan komitmen awal, dan mungkin ada keadaan di mana kami tidak akan mengambil opsi itu," ujar dia, menambahkan. Militer China mengatakan pada Selasa (9/11) bahwa mereka melakukan patroli kesiapan tempur ke arah Selat Taiwan, setelah kementerian pertahanannya mengutuk kunjungan delegasi Kongres AS ke pulau yang diatur secara demokratis yang diklaim oleh Beijing. "(China) sudah sangat jelas tentang niat mereka untuk pergi ke Taiwan dan kami perlu memastikan bahwa ada tingkat kesiapsiagaan yang tinggi, rasa pencegahan yang lebih besar dengan kemampuan kami, dan itulah saya pikir cara kami menempatkan negara kami di posisi yang kuat," kata Dutton. China tidak mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk memaksa Taiwan di bawah kendalinya, tetapi telah meremehkan gagasan bahwa perang sudah dekat. (mth)
Beijing Temukan Kasus COVID-19 di Perusahaan Minyak Ternama
Beijing, FNN - Otoritas Kota Beijing menemukan kasus baru COVID-19 dari konferensi yang digelar oleh perusahaan minyak papan atas yang berkantor pusat di Ibu Kota China itu. Ada enam kasus lokal dan satu kasus tanpa gejala yang ditemukan pada Kamis (11/11), beberapa di antaranya adalah pekerja PetroChina Co yang kantor pusatnya di Beijing, demikian Deputi Direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular (CCDC) Kota Beijing, Pang Xinghuo, Jumat. Para karyawan itu mengikuti pertemuan yang digelar pada 28 Oktober hingga Rabu (10/11). Seorang peserta kemudian terkonfirmasi positif COVID-19 di Provinsi Jilin. "Kami langsung mengambil tindakan begitu ada kasus yang melibatkan seseorang yang melakukan perjalanan dari Jilin ke Beijing untuk menghadiri konferensi tersebut," kata juru bicara Pemerintah Kota Beijing Xu Hejian. Otoritas Beijing juga telah melakukan tes PCR secara massal di kalangan kontak dekat pasien. Salah satu dari karyawati PetroChina tinggal di Distrik Haidian, Beijing, dinyatakan positif bersama anggota keluarganya yang terdiri dari suami, anak perempuan, ibu mertua, dan bapak mertua. Satu kawasan permukiman di Distrik Haidian langsung dikategorikan kawasan berisiko sedang COVID-19. Beberapa pekan sebelumnya Beijing mendapati kasus positif COVID-19 dari rombongan wisata yang berlibur di Daerah Otonomi Mongolia Dalam. (sws, ant)
POPULER
