internasional
Tragedi Tak Hentikan Migran Menyeberang ke Inggris
Wimereux, FNN - Sebanyak 27 orang migran tenggelam di lepas pantai Prancis ketika perahu mereka terbalik di Selat Inggris pada Rabu. Prancis mengatakan pihaknya bekerja keras menghentikan penyeberangan ilegal di selat yang memisahkan daratan Eropa dengan Inggris itu. Namun tak ada yang menghentikan sekelompok migran lain yang terdiri dari 40 orang, termasuk enam anak-anak, yang berangkat dari Wimereux di utara Prancis saat fajar di hari yang sama. Berbalut mantel besar dan topi wol hitam untuk menahan dingin, belasan pria mengangkat perahu karet di pundak dan berjalan melewati bukit pasir menuju pantai. Di depan mereka terbentang perairan dingin dan sejumlah jalur pelayaran tersibuk di dunia. Keluarga mereka mengikuti, termasuk sejumlah pria yang menyeret sebuah motor tempel. Seorang pria menggandeng anak laki-lakinya. Dua pria lainnya menggendong bocah kecil di atas pundak, dan para wanita membawa barang. Sebuah truk polisi Prancis datang menghampiri, menyorotkan lampu dan berputar mengelilingi para migran seakan berusaha menghalangi langkah mereka menuju laut. Seorang wanita yang membawa bocah kecil melangkah ke depan truk dan meraung-raung. Kendaraan itu berhenti dan tak lama kemudian pergi ke bagian pantai lain untuk berpatroli. Para migran lalu berlarian menuju perahu di pantai, mengangkat anak-anak ke atasnya lalu mendorongnya ke laut. Seorang wanita berteriak kepada Reuters: "Ke Inggris," sambil mengangkat sebuah kantong plastik ke atas kepala agar barang di dalamnya tetap kering. Dalam air setinggi pinggang, migran lain mendekati perahu karet dan naik ke atasnya. Perahu kecil itu akhirnya terisi penuh. Beberapa migran melambaikan tangan ketika mereka mulai bergerak meninggalkan pantai. Beberapa jam kemudian, mereka mendarat di dekat Dungeness, Inggris, dikawal sebuah perahu penyelamat. Seorang penjaga perbatasan membantu seorang anak bermantel dengan motif tartan yang sebelumnya terlihat di Prancis. Anak itu mengisap permen saat berjalan pelan ke arah pantai. (mth)
Indonesia dan Prancis Tandatangani Rencana Aksi Strategis 2022-2027
Jakarta, FNN - Pemerintah Indonesia dan Prancis menandatangani rencana aksi strategis atau Plan of Actions for Deepening Strategic Partnership untuk periode 2022-2027. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Prancis Jean Y-ves Le Drian di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa tahun ini merupakan tahun ke-10 Indonesia dan Prancis memiliki kemitraan strategis. “Guna memberi arah yang lebih jelas bagi penguatan kemitraan lima tahun ke depan, pada hari ini baru saja kita telah menandatangani Plan of Actions for Deepening Startegic Partnership antara Indonesia dan Prancis untuk periode 2022-2027,” kata Retno. Dia menyebut beberapa prioritas dalam rencana aksi tersebut, antara lain kerja sama di sektor kesehatan, pertahanan, perubahan iklim, dan maritim. “Pada tahun depan Indonesia dan Prancis merencanakan (untuk) melakukan dialog maritim yang pertama kalinya. Ini merupakan langkah awal implementasi dari rencana aksi tersebut,” katanya. Kemudian, kerja sama kesehatan akan dilanjutkan dalam rangka memperkuat arsitektur kesiapan dunia dalam menghadapi pandemi yang akan datang, kata Retno. Kedua menlu juga membahas tentang Indonesia yang akan memegang Presidensi G20 pada 2022, sementara Prancis juga akan mengemban tugas sebagai Presidensi Dewan Uni Eropa pada paruh pertama 2022. “Karena itu, kita sepakat untuk mengintensifkan komunikasi terhadap beberapa isu, baik G20 maupun isu yang terkait dengan Uni Eropa dan saya sampaikan kiranya terjadi kemajuan signifikan dalam perundingan EU CEPA semasa Presidensi Prancis di Uni Eropa,” katanya. Pembahasan berlanjut pada isu penting tentang perdagangan yang adil, terbuka dan nondiskriminatif yang diyakini akan berkontribusi banyak bagi pemulihan ekonomi. “Perdagangan akan sangat membantu pencapaian target SDGs (tujuan pembangunan berkelanjutan) yang menyisakan waktu sembilan tahun lagi. Saya menekankan agar berbagai kebijakan ekonomi hijau ditempatkan dalam konteks pembangunan berkelanjutan,” ujar Retno. Dalam kesempatan sama, Le Drian mengatakan bahwa penandatanganan kerja sama tersebut memperkuat kemitraan di antara kedua negara yang sudah terjalin selama 10 tahun. Prancis merupakan mitra dagang Indonesia terbesar kelima di Eropa dan investor kedua terbesar dari Eropa di Indonesia. “Hari ini kita menandatangani kerja sama guna memperkuat kemitraan yang sudah terjalin selama 10 tahun. Indonesia adalah negara pertama di ASEAN yang memutuskan komitmen ini,” katanya. Le Drian mengatakan fokus kerja sama adalah memerangi terorisme di bidang pertahanan, vaksinasi di bidang kesehatan, dan Presidensi Indonesia di G20 pada 2022 mendatang. “G20 menjadi fokus Indonesia untuk melawan ketidaksetaraan global,” katanya. Di bidang kesehatan, Le Drian mengatakan bahwa Prancis telah memberikan vaksin AstraZeneca sebanyak 3,8 juta dosis kepada Indonesia. (mth)
Taliban Rilis Aturan Media, Larang Aktris Main Sinetron
Kabul, FNN - Pemerintah Taliban merilis sederet pembatasan terhadap media Afghanistan, termasuk melarang drama televisi (sinetron) melibatkan pemain perempuan dan mewajibkan pembaca berita perempuan memakai "hijab Islami". Kementerian Penyebaran Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan Afghanistan menetapkan sembilan aturan media pekan ini, sebagian besar melarang media apa pun yang bertentangan dengan "nilai-nilai Islam atau Afghanistan", kata juru bicara pemerintah Taliban pada Selasa, 23 November 2021. Beberapa pembatasan khusus ditargetkan pada kaum perempuan, sebuah langkah yang berpotensi memicu kekhawatiran komunitas internasional. "Drama (televisi)... atau program-program yang menayangkan akting perempuan, tidak boleh disiarkan," tulis aturan tersebut, sebagaimana dikutip dari Antara. Aturan itu juga mewajibkan wartawan perempuan yang bersiaran untuk memakai "hijab Islami" tanpa mendefinisikan apa maknanya. Meski sebagian besar perempuan di Afghanistan sudah berjilbab, pernyataan Taliban di masa lalu bahwa perempuan harus memakai "hijab Islami" kerap membuat para pegiat HAM perempuan khawatir. Mereka menganggap istilah itu tidak jelas dan dapat ditafsirkan secara kolot. Aturan tersebut mendapat kecaman dari pengawas HAM internasional Human Rights Watch (HRW), yang menyebutkan bahwa kebebasan media di Afghanistan merosot. "Hilangnya ruang untuk perbedaan pendapat dan pembatasan yang semakin ketat bagi kaum perempuan di bidang media dan seni itu menghancurkan," ucap Patricia Goss, seorang petinggi HRW untuk kawasan Asia lewat pernyataan. Meski pejabat Taliban sudah berupaya meyakinkan kaum perempuan dan masyarakat internasional bahwa hak-hak perempuan akan dilindungi sejak mereka mengambil alih Afghanistan pada 15 Agustus lalu, banyak pendukung HAM dan perempuan masih meragukan janji itu. Di bawah pemerintahan Taliban yang lalu, perempuan tidak boleh keluar rumah kecuali untuk bersekolah atau didampingi oleh kerabat laki-lakinya. (MD).
Kebakaran Panti Wreda di Bulgaria Tewaskan Sembilan Orang
Sofia, FNN - Sembilan orang tewas dalam kebakaran di sebuah panti wreda di desa Royak, Bulgaria timur dan sejumlah penghuni lansia terkena asap kebakaran, menurut pejabat senior kementerian dalam negeri, Senin (22/11). Api yang berkobar dari atap kayu panti pada Senin malam berhasil dipadamkan. Rumah yang menampung 58 lansia itu pun telah dievakuasi, kata Tihomir Totev, kepala departemen pemadam kebakaran setempat. "Ketika enam mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi, api melalap bagian atap dan menimbulkan asap tebal. Sembilan petugas damkar mulai mengevakuasi penghuni panti, namun sayangnya sembilan orang nyawanya tak tertolong," kata Totev. Ia mengatakan penyebab kebakaran hingga kini masih dalam penyelidikan. (sws)
Pasukan Israel Menyerang Gubernur Palestina dan Keluarga
Ramallah, FNN - Pasukan Israel semakin brutal. Senin, 22 November 2021, pasukan negara zionis tersebut menyerang Gubernur Palestina, Adnan Ghaith beserta keluarganya, di Yerussalem. Presiden Palestinan, Mahmoud Abbas mengutuk serangan brutal tersebut. Unit khusus pasukan Israel menyerbu rumah gubernur Palestina Adnan Ghaith di kampung Silwan, Yerusalem. Pasukan Israel melemparkan bom suara ke dalam rumah dan menyerang Adnan Ghaith serta melukai beberapa anggota keluarga. Dikutip dari Antara, Selasa, 22 November 2021, selain menghancurkan isi rumah, pasukan Israel juga menahan tiga kerabat Adnan Ghaith. Melalui sambungan telepon, Presiden Abbas berbicara dengan Adnan Ghaith, yang juga adalah anggota Dewan Revolusi Fatah. Ia berharap Adnan Ghaith lekas pulih. Presiden Abbas mengapresiasi peran Ghaith dalam melayani rakyat Palestina di Yerusalem. Dia memuji ketabahan penduduk Muslim dan Kristen di kota Yerusalem dalam menghadapi tindakan otoritas pendudukan Israel. Ghaith mengatakan, serangan terencana terhadap rumah dan keluarganya menunjukkan situasi warga Palestina di Yerusalem yang mengalami kekerasan fisik dari pasukan Israel setiap hari. Selain itu, warga Palestina di Yerusalem mengalami aksi tidak manusiawi lainnya dari Israel. Misalnya, pemindahan paksa, penghancuran rumah, pengenaan pajak, maupun pembatasan aktivitas ekonomi. (MD).
Warga Palestina Ditembak Mati Polisi Israel
Yerusalem, FNN - Seorang pria bersenjata Palestina ditembak mati oleh polisi Israel usai menewaskan satu orang dan melukai tiga lainnya di Kota Tua, Yerusalem, kata juru bicara kepolisian. Insiden kedua dalam empat hari di Yerusalem itu terjadi di dekat salah satu pintu gerbang menuju kompleks Masjid Al-Aqsa, situs tersuci ketiga bagi umat Muslim. Kaum Yahudi menghormati situs tersebut sebagai peninggalan dua kuil kuno. Juru bicara kepolisian menggambarkan pria tersebut sebagai warga Yerusalem Timur. Menurutnya, pria itu membawa senapan mesin ringan. Dikutip dari Antara, Ahad, 21 November 2021, dua dari mereka yang ditembak adalah warga sipil, yang salah satunya meninggal, katanya, menambahkan bahwa dua korban luka lainnya adalah polisi. Israel merebut Kota Tua dan sejumlah wilayah lainnya di Yerusalem Timur pada perang Timur Tengah 1967 dan mendudukinya, sebuah tindakan yang tidak pernah mendapat pengakuan internasional. Rakyat Palestina menghendaki Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara mereka di masa depan. Israel mengklaim seluruh kota tersebut sebagai ibu kota abadi mereka yang tak terbagi. (MD).
Weleh, Prabowo Bertemu Itay Tagner
By M Rizal Fadillah Itay Tagner adalah Kuasa Usaha Israel di Bahrain. Pejabat Israel ini bertemu dengan Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto di Bahrain. Pertemuan ini bocor atas berita The Times of Israel yang menuliskan "in rare meet, Israeli envoy to Bahrain seem talking with Indonesian defense minister". Yang terungkap di dalam negeri adalah agenda Prabowo menghadiri Forum "The 17th Internasional Institute for Strategic Studies (IISS) Manama Dialoge 2021. Pembicaraan Prabowo dengan juru lobi politik Israel Itay Tagner yang fotonya diedarkan kantor berita AFP itu menjadi representasi pembicaraan Indonesia dengan Israel karena keduanya adalah pejabat penting masing-masing negara. Tentu berbeda dengan pertemuan Abu Janda dengan tentara "cacing cau" Israel yang sempat diviralkan. Apa substansi pembicaraan, menjadi rahasia kedua pejabat bahkan mungkin rahasia kedua negara. Rakyat tidak boleh tahu. Apakah berbicara tentang kerjasama pertahanan Indonesia Israel, agenda pembukaan hubungan diplomatik, atau membahas strategi Israel di Timur Tengah dan Asia Tenggara ? Yang jelas bukan sekelas kongkow-kongkow di warung kopi. Pertemuan Prabowo-Itay wajar direaksi anak bangsa. Israel adalah negara penjajah. Negara terkutuk yang menduduki Palestina tanpa hak, membangun pemukiman dan merebut tanah milik warga Palestina, serta melawan seruan internasional untuk memulihkan dan mengakui kemerdekaan negara Palestina. Israel adalah musuh bangsa-bangsa. Musuh dunia. Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Bunyi alinea pertama ini penting bahkan sangat penting. Harus menjadi pedoman bagi seluruh warga dan pejabat bangsa Indonesi, khususnya dalam melaksanakan pergaulan internasionalnya. Prabowo jelas melanggar UUD 1945 dengan mengadakan pembicaraan dengan Itay Tagner. Mengakui dan mentoleransi keberadaan negara penjajah. Bila ada tujuan lain, Menhan harus segera mengklarifikasi kepada seluruh bangsa Indonesia, apakah pembicaraan itu inisiatif sendiri atau atas perintah Presiden. Jika Indonesia berniat menormalisasi hubungan dengan negara Israel sebelum Israel mengakui kemerdekaan Palestina, maka rakyat Indonesia harus menentangnya. Tidak boleh menoleransi negara penjajah yang telah nyata-nyata menginjak-injak asas perikemanusiaan dan perikeadilan. Prabowo dan Jokowi harus bertanggungjawab. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Taliban Mulai Bayar Gaji Pegawai Negeri Afghanistan
Kabul, FNN - Pemerintahan Taliban mulai Sabtu membayarkan gaji para pegawai negeri Afghanistan yang tertunda beberapa bulan, kata para pejabat setempat. Ribuan pegawai negeri Afghanistan setidaknya sudah selama tiga bulan terakhir tidak menerima gaji. Keadaan itu merupakan salah satu dari sekian banyak krisis yang dihadapi Taliban sejak kelompok tersebut mengambil alih kekuasaan pada Agustus. "Kementerian keuangan mengatakan bahwa mulai hari ini, gaji tiga bulan terakhir yang menjadi hak semua pegawai negeri dan staf akan dibayarkan secara penuh," kata Juru Bicara Taliban Zabihullah Mujahid melalui Twitter. Belum ada kejelasan dari mana Pemerintahan Taliban mendapatkan dana untuk membayar gaji-gaji yang tertunda. Bahkan sebelum Taliban merebut kekuasaan pada Agustus, banyak pegawai sektor publik mengatakan mereka sudah berminggu-minggu belum menerima gaji. Setelah Taliban berkuasa, dana miliaran dolar AS milik Pemerintah Afghanistan yang berada di Amerika Serikat dan Uni Eropa dibekukan. Pemerintah negara-negara asing belum mau menyalurkan dana secara langsung untuk membantu Pemerintahan Afghanistan pimpinan Taliban memenuhi kewajiban-kewajiban finansial, seperti pembayaran gaji para pegawai negeri. Lembaga-lembaga keuangan internasional juga menghentikan pendanaan bagi pemerintahan di Afghanistan. Setelah utusan-utusan khusus Jerman dan Belanda melakukan pertemuan dengan para pejabat Taliban di Kabul pada Kamis (18/11), para utusan menyatakan bersedia untuk membahas pembayaran gaji para pegawai sektor kesehatan dan pendidikan melalui berbagai organisasi internasional. Belum jelas apakah kesediaan negara-negara itu ada kaitannya dengan pengumuman yang dikeluarkan Taliban pada Sabtu. Jubir Taliban lainnya, Inamullah Samangani, mencuit di Twitter pada Sabtu bahwa pendapatan harian yang dikumpulkan oleh Pemerintah Taliban sudah meningkat setiap hari. "Kementerian Keuangan mengatakan bahwa dalam 78 hari kerja pada tiga bulan terakhir ini, kami telah mengumpulkan pendapatan sekitar 26,915 miliar afghani (288 juta dolar AS)," katanya. Jumlah uang yang ia sebutkan itu setara dengan Rp4,18 triliun. Samangani, yang mengutip keterangan Kementerian Keuangan, menambahkan bahwa uang pensiun para pegawai negeri juga akan segera mulai dibayarkan. (sws, Reuters)
Sekretaris Jenderal OKI Hissein Ibrahim Taha Mulai Berkantor di Jeddah
Jeddah, FNN - Hissein Ibrahim Taha resmi menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Ia mulai berkantor di Jeddah, Arab Saudi. Menurut keterangan yang diperoleh dari OKI, Hissein yang berasal dari Republik Chad dipilih dalam Pertemuan ke-47 Dewan Menteri Luar Negeri OKI di Niamey, Republik Niger, pada November 2020. Dikutip dari Antara, Kamis, 18 November 2021, pertemuan itu menyepakati Hissein, yang merupakan perwakilan kelompok Afrika, sebagai Sekjen OKI dengan masa jabatan selama lima tahun mulai November 2021. Hissein merupakan diplomat Chad yang pernah menjabat sejumlah posisi. Antara lain, menteri luar negeri, penasehat diplomatik kepresidenan, dan duta besar luar biasa untuk Prancis, Spanyol, Portugal, dan Yunani. Dia juga menjabat sebagai Penasehat Senior Kedubes Chad di Arab Saudi, dan pernah dianugerahi Bintang Jasa Republik Chad dan Bintang Jasa Prancis. OKI adalah organisasi negara-negara berpenduduk mayoritas muslim yang dibentuk dalam sebuah konferensi di Rabat, Maroko pada 22-25 September 1969 dan beranggotakan 57 negara. Piagam pertama OKI diadopsi saat Pertemuan Ke-3 Dewan Menlu OKI pada tahun 1972. OKI berkembang menjadi suatu organisasi internasional sebagai wadah kerja sama di berbagai bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan antar negara-negara muslim di seluruh dunia. (MD).
Ratusan Imigran Afganistan Kembali Demonstrasi di Tanjungpinang
Tanjungpinang, FNN - Ratusan imigran Afganistan kembali berdemonstrasi menuntut Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi PBB atau UNHCR segera memindahkan mereka ke negara ketiga penampung pengungsi. "Ini kali keempat kami berunjuk rasa dengan tuntutan yang sama, tapi belum direspon sama sekali oleh UNHCR," kata seorang warga Afganistan, Shahram, saat berunjuk rasa di lapangan Pamedan Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Rabu (17/11). Pada demonstrasi sebelumnya, kata dia, ada informasi bahwa perwakilan UNHCR berjanji akan menemui mereka, namun sampai hari ini tak kunjung terealisasi. Ia menilai pihak UNHCR tidak serius menangani pemindahan warga Afganistan ke negara ketiga, padahal mereka rata-rata sudah 10 tahun berada di Indonesia. Menurut dia saat ini ada sekitar 350 imigran di tempat penampungan, khususnya di Hotel Badra, Kabupaten Bintan. "Sudah banyak yang frustasi, bahkan belasan dari kami nekat bunuh diri, karena belum dapat status kewarganegaraan yang jelas," katanya. Ia yang bertindak sebagai koordinator lapangan unjuk rasa itu pun menegaskan akan terus-menerus berdemonstrasi mendesak UNHCR memenuhi tuntutan mereka. "Kami tidak berhenti, sebelum tuntutan itu dipenuhi UNHCR," kata dia. Sementara itu, Kepala Seksi Keamanan Rumah Detensi Imigrasi Tanjungpinang, Sony, menyampaikan tidak bisa berbuat banyak terhadap tuntutan para imigran Afganistan itu. Kewenangan mereka hanya mengawasi dan memfasilitasi jika ada pergerakan warga negara asing itu ke negara ketiga. "Unjuk rasa ini tetap kita laporkan ke pihak UNHCR dan Kemenkumham RI," ujar Sony. Sepengetahuan mereka, sampai sejauh ini UNHCR juga belum dapat memastikan kapan pemindahan imigran Afganistan di Indonesia, karena tergantung kesiapan negara ketiga untuk menampung mereka. "Begitu kalau dari hasil pertemuan dengan UNHCR dan pihak-pihak terkait di Bintan, belum lama ini," kata Sony. (sws, ant)
POPULER
