internasional
Presiden Korsel Ampuni Mantan Presiden Park Geun-hye
Seoul, FNN - Presiden Korea selatan Moon Jae-in mengampuni mantan Presiden Park Geun-hye, yang sedang menjalani hukuman penjara karena korupsi, kata kementerian kehakiman, Jumat. Ampunan itu diberikan Moon di tengah persaingan ketat pemilihan presiden.Pengacara Park, Yoo Yeong-ha, mengatakan Park sudah menyampaikan permintaan maaf karena telah merugikan publik. Ia juga menyatakan terima kasih kepada Presiden Moon karena telah mengambil suatu keputusan sulit.Kantor Presiden Moon mengatakan pengampunan diberikan pada Park dengan niat untuk \"menyelesaikan masa lalunya yang pahit, mendorong kesatuan bangsa, dan bergandengan tangan menuju masa depan.\"Park (69 tahun) merupakan presiden pertama Korsel yang terpilih secara demokratis namun didepak dari jabatannya ketika Mahkamah Konstitusi mengukuhkan keputusan parlemen pada 2017 untuk memakzulkan dia terkait sebuah skandal.Skandal tersebut juga menyeret pemimpin dua perusahaan raksasa, termasuk Samsung, ke balik jeruji.Park dipecat sebagai presiden setelah ia dinyatakan bersalah berkomplot dengan seorang temannya untuk menerima dana puluhan miliar won dari perusahaan-perusahaan besar.Uang tersebut sebagian besar digunakan untuk mendanai keluarga temannya serta yayasan-yayasan nirlaba.Pada Januari, mahkamah konstitusi menetapkan hukuman 20 tahun penjara pada Park atas dakwaan korupsi.Hukuman itu merupakan ujung kejatuhannya dari kekuasaan serta akhir dari proses hukum.Presiden Moon sebelumnya menyatakan tekad bahwa ia tidak akan mengampuni orang-orang yang dihukum karena korupsi.Namun, banyak pendukung serta politisi partai oposisi utama Kekuatan Rakyat melontarkan desakan agar Park diampuni menjelang pemilihan presiden pada Maret 2022.Desakan itu didasarkan atas alasan bahwa kesehatan Park memburuk dan bahwa perselisihan politik kian dalam.Para anggota oposisi di parlemen mengatakan Park mengalami masalah kesehatan di penjara, termasuk akhirnya harus menjalani operasi bahu.Hukuman penjara bagi Park telah menjadi perdebatan politik yang panas dan memecah belah kesatuan di Korea Selatan.Kalangan konservatif, yang terus menggelar demonstrasi setiap minggu di pusat kota Seoul, meminta agar Park dibebaskan. Mereka juga melancarkan kritikan terhadap Presiden Moon.Jajak pendapat yang dilakukan oleh Gallup Korea pada November memperlihatkan bahwa 48 persen responden menentang pemberian ampunan bagi Park. Angka itu merupakan penurunan dari sekitar 60 persen pada awal 2021.Lee Jae-myung, andalan Partai Demokrat tempat Moon berasal, serta kandidat dari partai Kekuatan Rakyat, Yoon Suk-yeol, tampak bersaing ketat di berbagai jajak pendapat baru-baru ini. (sws, ant)
Pria Belgia Jadi Joki Vaksin 8 Kali Disuntik
Brussels, FNN - Pria berusia 33 tahun di Belgia, yang menjadi joki vaksinasi COVID, diamankan saat mencoba mendapatkan vaksin kesembilan untuk mewakili orang-orang yang tidak mau divaksin, demikian lansiran media pada Kamis (23/12).Pria itu ditangkap di pusat vaksinasi di Fosses-la-Ville saat berupaya disuntik vaksin, menurut surat kabar De Standaard.Petugas di pusat vaksinasi di kota Namur dan Charleroi memberi tahu polisi setelah mereka memperhatikan pria tersebut datang lagi untuk divaksin.Polisi yang menyamar sebagai petugas vaksinasi lantas menangkap pria tersebut saat ia muncul untuk mendapat suntikan baru. Menurut pengakuan pria tersebut, ia telah menerima delapan kali vaksin dan dibayar €100-150 (sekitar Rp1,6-2,4 juta) per satu kali suntik dari orang-orang antivaksin untuk menggunakan identitas agar mereka mendapatkan Tiket Aman COVID-19.Di Belgia, hanya orang-orang yang sudah divaksin yang bisa mengunjungi bar dan restoran. Banyak pengusaha yang menuntut stafnya agar disuntik vaksin.Pada Minggu (26/12), puluhan ribu orang penentang vaksin di Brussels menggelar aksi protes terhadap pembatasan COVID-19. (sws, Sumber: Anadolu)
Bakamla Ajak Coast Guard 5 Negara Hadapi Cina Yang Makin Radikal Menguasai Laut Natuna
Jakarta, FNN - Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia berencana mengajak pasukan penjaga pantai (coast guard) dari 5 negara anggota ASEAN untuk menyamakan sikap dalam menghadapi klaim China terhadap sebagian besar perairan di Laut China Selatan.Oleh karena itu, Bakamla berencana menginisiasi pertemuan bersama Kepala Bakamla dari 5 negara ASEAN, yaitu Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam di Batam, Kepulauan Riau, pada 2022.“Tahun depan, kami merencanakan ini pada Februari, pertemuan kepala-kepala coast guard se-ASEAN untuk melaksanakan rapat pertama kalinya di Batam. Ini mudah-mudahan bisa dilaksanakan dan inisiasi ini dari Bakamla,” kata Kepala Bakamla Laksdya TNI Aan Kurnia saat jumpa pers di Jakarta, Rabu.Kepala Bakamla menyampaikan tujuan utama pertemuan itu adalah untuk menyamakan sikap dan memperkuat semangat persaudaraan antarnegara terkait tantangan keamanan di kawasan.“Tujuan utamanya membangun brotherhood (persaudaraan) di antara coast guard. Saya mengikuti pola TNI AL saja. Mereka juga apresiasi komandan-komandan coast guard di sana,” terang Aan.Kepala Bakamla lanjut menyampaikan kesamaan sikap dan persaudaraan itu penting agar ada kesamaan tindakan terutama terkait adanya tantangan keamanan dan ancaman terhadap hak kedaulatan di masing-masing wilayah.“Yang diganggu banyak karena nine-dash line (China). Kalau (kami) di lapangan harus buat kesamaan tindakan,” tegas dia.Tidak hanya itu, Aan menyampaikan pertemuan itu diharapkan juga jadi ajang pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas.Contohnya, ia menyampaikan coast guard dari negara lain dapat berbagi informasi mengenai tantangan yang dihadapi dan langkah-langkah mengatasi persoalan itu saat pertemuan.“Contoh, misalnya, Malaysia sedang di-ini-in (diganggu). Sama ini, kami juga siap-siap. Memang, dia tidak masuk ke wilayah kita, tetapi paling tidak transfer knowledge (pertukaran wawasan) untuk menghadapi ini seperti apa di lapangan,” sebut Aan.Oleh karena itu, jika pertemuan itu berhasil diselenggarakan di Batam pada 2022, rapat bersama negara-negara anggota ASEAN dapat terus berlanjut, misalnya di Malaysia kemudian di Vietnam, kata Aan.“Jauh lebih baik kalau kita duduk sama-sama paling tidak di level coast guard masing-masing lembaga kita punya kesamaan. Intinya, untuk menjaga ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) masing-masing, menjaga landas kontinen masing,” terang dia.Sejauh ini, Pemerintah China masih mengklaim sebagian besar perairan Laut China Selatan karena menurut dia itu masuk dalam perairan tradisionalnya sebagaimana ditentukan dalam batas sembilan garis putus-putus (nine dash line).Klaim China pun berseberangan dengan batas-batas wilayah negara lain terutama yang mengacu pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982).Terkait itu, China juga mengklaim Laut Natuna Utara yang berada di ujung selatan Laut China Selatan sebagai bagian dari wilayahnya.Namun, Pemerintah Indonesia tunduk pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) yang menetapkan ujung selatan Laut China Selatan merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. (sws, ant)
Panggung Besar Galang Solidaritas Global di Keketuaan G20
Jakarta, FNN - Keketuaan Indonesia di G20 tidak hanya memberikan etalase megah bagi Indonesia untuk unjuk diri, namun juga tanggung jawab melekat untuk menjadikan forum ini tak berlalu hanya sebagai seremonial. Tongkat estafet keketuaan G20 dari Italia kepada Indonesia datang di waktu yang tidak mudah. Alih-alih mereda, perkembangan pandemi Covid-19 melahirkan ancaman mutasi baru varian baru bernama Omicron yang mampu menular lebih cepat. Sejak pertama kali terdeteksi di Afrika Selatan, varian Omicron kini telah menjangkiti lebih dari 70 negara termasuk Indonesia. Hingga Minggu (19/12), tiga warga Indonesia terkonfirmasi positif varian B.1.1.529 itu, sementara di dunia, 15.000 orang di seluruh dunia sudah terinfeksi. Selain ketidakpastian pandemi, G20 di bawah keketuaan Indonesia juga dituntut memainkan peran penting untuk mempercepat pemulihan ekonomi dunia di tengah meningkatnya kebutuhan pendanaan bagi negara berkembang dan miskin, ancaman inflasi, serta kenaikan suku bunga. Belum lagi, isu keamanan kawasan yang semakin menghangat karena rivalitas Amerika Serikat-China, sengketa Laut China Selatan, hingga kemunculan aliansi militer Aukus tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Inggris. Dalam situasi itulah, Indonesia memegang keketuaan G20 mulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022. Indonesia menjadi negara berkembang pertama yang menjadi ketua G20, satu forum strategis yang menyumbang 80 persen total kekayaan dunia. Karena itu, kepemimpinan Indonesia di G20 pada 2022 sangat penting karena sedikit banyak akan menentukan jalur pemulihan kesehatan dan ekonomi dunia, serta menjadi jembatan dari kepentingan negara-negara berkembang. Presiden Joko Widodo dalam pidatonya, 18 November 2021, berjanji akan mendorong forum G20 agar berkontribusi maksimal bagi upaya pemerataan kemakmuran dunia. Ia juga menekankan G20 juga akan memperjuangkan tata kelola dunia agar lebih adil, merata dan inklusif. Pandemi Covid-19 juga mengajarkan agar seluruh negara perlu meningkatkan ketahanan kesehatan dan ekonomi untuk menghadapi krisis-krisis selanjutnya. Pada kesempatan lain, dia menegaskan Indonesia akan memobilisasi dukungan negara maju untuk membantu negara berkembang dan negara miskin dalam pemulihan kesehatan dan ekonomi dari pandemi Covid-19. “Negara kaya membantu negara miskin. Kebersamaan adalah jawaban atas masa depan dengan semangat solidaritas. Indonesia berupaya keras untuk menghasilkan inisiatif-inisiatif konkret untuk mendorong pemulihan situasi global, agar segera pulih dan menjadi kuat. Recover together, recover stronger (pulih bersama, pulih lebih kuat),” ujar Jokowi. Agenda Indonesia G20 saat ini memainkan peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi dunia. Sebanyak 20 anggotanya, yakni 19 negara dan satu kawasan Uni Eropa, menyumbang 80 persen Produk Domestik Bruto, dan 75 persen ekspor dunia. G20 juga setara dengan 60 persen populasi dunia. Sejak pertama kali dibentuk pada 1999, G20 telah berkontribusi untuk melepaskan dunia dari jeratan krisis. Saat krisis keuangan global 2008-2009, G20 pertama kalinya menggelar pertemuan para kepala negara/kepala pemerintahan dalam konferensi tingkat tinggi. Sebelum 2008, forum G20 hanya menghadirkan pertemuan tingkat menteri keuangan dan gubernur bank sentral.Pertemuan para kepala negara dinilai penting agar forum G20 memiliki bobot keputusan politik yang kuat. Deklarasi Pemimpin G20 pada 2008 menghasilkan rencana aksi komprehensif yang tidak hanya berperan memulihkan dampak krisis keuangan global, namun juga sektor riil dan penyediaan lapangan kerja. Sembilan tahun kemudian pada 2017, ketika stabilitas perekonomian dunia menghadapi tantangan ancaman proteksionisme ekonomi, Jerman yang menjadi keketuaan G20 menyuarakan dua agenda utama untuk pertumbuhan ekonomi dunia yang merata dan pembangunan berkelanjutan Kini, Indonesia dihadapkan pada tantangan tersebut. Sebagai tuan rumah, keketuaan G20 adalah panggung besar kekuatan diplomasi bagi Indonesia. Terlebih pada 2023, Indonesia juga akan menjadi ketua ASEAN. Jokowi, saat meresmikan keketuaan G20 Indonesia pada 1 Desember 2021, telah memberikan narasi yang jelas dan tegas keketuaan G20 Indonesia akan melahirkan inisiatif-inisiatif yang konkret.Ia mengatakan keketuaan G20 Indonesia akan berupaya membangun tata kelola dunia yang lebih sehat, lebih adil, dan berkelanjutan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.Indonesia akan mengusung tiga isu strategis pada rangkaian G20 2022 yakni ; penanganan kesehatan yang inklusif ; transformasi berbasis digital, ; dan transisi menuju energi berkelanjutan “Indonesia akan terus mendorong negara-negara G20 menghasilkan terobosan-terobosan besar. Indonesia akan terus mendorong negara-negara G20 membangun kolaborasi dan menggalang kekuatan untuk memastikan masyarakat dunia dapat merasakan dampak positif dari kerja sama ini,” kata Jokowi. G20 memiliki dua jalur pembahasan isu yakni Financial Track dan Sherpa Track. Financial track atau jalur keuangan terdiri dari menteri keuangan dan gubernur bank sentral seluruh anggota G20 yang secara khusus membahas isu-isu mengenai sektor finansial. Sementara, Sherpa Track membahas agenda di luar sektor finansial, serta mempersiapkan berbagai dokumen yang akan dibahas di KTT. Oleh karena itu, para Sherpa umumnya ditunjuk langsung oleh kepala pemerintahan/negara dan dipandang sebagai perwakilan mereka di berbagai pertemuan G20 selain KTT. Ketua I Sherpa Track Keketuaan G20 Indonesia, Airlangga Hartarto, yang juga menteri koordinator bidang perekonomian, mengatakan keketuaan G20 Indonesia bertujuan agar dunia dapat keluar dari krisis dengan lebih baik dan lebih tangguh. Pertemuan Sherpa Track sudah dimulai pada 6 Desember 2021 di Indonesia, dengan kehadiran beberapa perwakilan negara secara daring. Indonesia, kata dia, juga akan mendorong penguatan sistem multilateralisme dan kemitraan global yang efektif guna memastikan perekonomian dunia tetap terbuka, adil, saling menguntungkan, dan menjamin tidak ada satupun yang tertinggal, khususnya kelompok miskin dan rentan. Ketua II Sherpa Track Keketuaan G20 Indonesia, Retno Marsudi, yang juga menteri luar negeri, memahami ekspektasi dunia yang besar terhadap G20 agar dapat memimpin pemulihan global dan menghasilkan solusi nyata. Karena itu, Indonesia menginginkan G20 dapat menjadi katalis bagi pemulihan global yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan di tengah upaya dunia mengatasi pandemi Covid-19. Bangun Kepercayaan Internasional Ketua I Finance Track Keketuaan G20 Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan, keketuaan G20 Indonesia akan menjadi panggung diplomasi Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan domestik dan kepentingan negara-negara miskin dan berkembang. “Keketuaan Indonesia ini akan menjadi ajang bagi Indonesia menunjukkan perannya dalam memimpin forum global untuk mengatasi berbagai tantangan dan isu di tingkat dunia,” ujarnya. Menteri keuangan Indonesia itu juga mengatakan Indonesia ingin memperkuat citra positif dan membangun kepercayaan internasional terhadap perekonomian Indonesia. Karena itu, Indonesia juga akan menunjukkan kemajuan pembangunan dan realisasi reformasi struktural, serta pencapaian penanganan pandemi Covid-19. “Indonesia bertekad untuk mengatasi tantangan global yang masih akan muncul dan mencari solusi terbaik, memastikan bahwa semua negara dapat pulih bersama serta mendorong reformasi kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif pasca pandemi,” kata dia. Dalam isu Finance Track G20, Indonesia akan mengusung agenda koordinasi kebijakan bersama untuk keluar dari krisis, upaya penanganan dampak pandemi dalam perekonomian guna mendukung pertumbuhan yang lebih kuat di masa depan, penguatan sistem pembayaran di era digital, pengembangan pembiayaan berkelanjutan (sustainable finance), peningkatan sistem keuangan yang inklusif, serta agenda perpajakan internasional. Kolaborasi dan inovasi dunia untuk bersama-sama pulih sejatinya bukan hanya kepentingan Indonesia, namun juga seluruh negara di dunia. G20 memang bukan forum multilateral yang mengikat secara hukum, namun agenda Indonesia untuk memperbaiki tatanan dunia secara bersama-sama diharapkan dapat memberikan manfaat konkret bagi pemulihan kawasan dan global. (mth)
Indonesia Tolak Kedatangan Warga dari 8 Negara Afrika Cegah COVID-19
Jakarta, FNN - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk sementara waktu menolak kedatangan atau kunjungan sejumlah Warga Negara Asing (WNA) khususnya dari delapan negara Afrika untuk mencegah COVID-19 varian baru. "Delapan negara tersebut yakni Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Eswatini dan Nigeria dalam kurun waktu 14 hari sebelum masuk wilayah Indonesia," kata Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Arya Pradhana Anggakara melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu. Artinya, jika ada orang asing yang pernah berkunjung ke negara-negara tersebut dalam kurun waktu 14 hari ke belakang, maka di tempat pemeriksaan imigrasi akan langsung ditolak masuk Indonesia. Aturan itu dikeluarkan menyikapi dinamika munculnya varian baru COVID-19 B1.1.529 dari luar wilayah Indonesia. Kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya aturan pembatasan pelaku perjalanan internasional yang akan masuk Indonesia. Selain itu, Direktorat Jenderal Imigrasi juga menangguhkan sementara pemberian visa kunjungan dan visa tinggal terbatas bagi warga negara Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Eswatini dan Nigeria. Angga, sapaan akrabnya mengatakan aturan pembatasan masuk orang asing serta penangguhan sementara visa bagi negara terkait mulai berlaku pada Senin (29/11) 2021. Sementara, untuk orang asing selain dari negara-negara tersebut, saat ini masih berlaku aturan pembatasan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Masa Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. "Jika masyarakat membutuhkan konsultasi lebih lanjut, disarankan menghubungi kami melalui livechat di www.imigrasi.go.id pada hari dan jam kerja," ujar dia. (sws, ant)
Mantan Perdana Pemteri Kamboja Pangeran Norodom Ranariddh Meninggal Dunia
Phnom Penh, FNN - Mantan Perdana Menteri Kamboja Pangeran Norodom Ranariddh telah meninggal dunia di Prancis pada usia 77 tahun. Pangeran itu , yang partai politik royalisnya memenangi pemilihan pada 1993, digulingkan dalam kudeta 1997 oleh mitra koalisi dan pesaingnya, Hunn Sen, dan tetap menjadi Perdana Menteri Kamboja lebih dari 20 tahun kemudian. Menteri Penerangan Kamboja, Khieu Kanharith mengatakan kepada Reuters, dia telah menerima informasi dari istana kerajaan yang mengabarkan Ranariddh telah meninggal dunia di Paris. Ranariddh adalah anggota paling aktif berpolitik dari keluarga kerajaan Kamboja dalam beberapa dekade terakhir. Ia terus memimpin partai royalis Funcinpec supaya mengikuti pemilihan selama bertahun-tahun setelah ia digulingkan. Akan tetapi, pada 2017, dia mengecewakan lawan-lawan Hun Sen dengan mengatakan tidak ada pilihan selain bekerja dengan Hun Sen. Akhirnya. secara efektif membuat semua partai oposisi terpinggir. Hun Sen sekarang memimpin parlemen satu partai. Ranariddh muncul dari bayang-bayang ayahnya yang karismatik, Raja Norodom Sihanouk. Ia memimpin partai Funcinpec yang meraih kemenangan mengejutkan dalam pemungutan suara bersejarah yang dijalankan Peerserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1993. Pemilu itu mengakhiri lebih dari satu dekade perang saudara di Kamboja. Meskipun dia memenangi pemungutan suara, Ranariddh segera dikalahkan. Ia kemudian digulingkan oleh orang yang dia setujui berbagi kekuasaan, Hun Sen, pemimpin pemerintahan yang bekas komunis. (MA).
Pemerintah Indonesia Akan Tingkatkan Kerja Sama Dengan Palestina
Jakarta, FNN - Pemerintah Indonesia menyatakan akan terus meningkatkan kerja sama di berbagai bidang dengan Palestina guna mendukung perjuangan bangsa tersebut mencapai kemerdekaan. Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri RI Bagus Hendraning Kobarsyih menyebutkan salah satu kerja sama yang telah berjalan adalah pemberlakuan tarif bebas bea masuk bagi sejumlah produk unggulan Palestina seperti minyak zaitun, buah-buahan, dan kurma sejak Januari 2018. “Saat ini, Indonesia juga sedang merintis kerja sama untuk perjanjian preferential trade agreement (PTA) dengan pemerintah Palestina untuk membantu rakyat Palestina dalam melakukan perdagangan dan meningkatkan kerja sama ekonomi antara kedua negara,” ujar Bagus dalam acara bincang-bincang “Pekan Solidaritas Palestina: Milennial Peacemaker Forum” yang dipantau secara virtual dari Jakarta, Ahad, 28 November 2021. Dalam hal ini, pemerintah Palestina telah mengajukan pembebasan bea masuk untuk 61 produk, antara lain mur, baut, sabun, keramik, dan rempah-rempah. Pembahasan PTA ditujukan untuk meningkatkan kinerja perdagangan kedua negara yang tercatat 5 juta dolar AS per tahun (sekitar Rp 72 miliar), atau hanya sebesar 0,1 persen dibandingkan nilai perdagangan internasional Palestina. Selain itu, dukungan nyata Indonesia kepada Palestina juga ditunjukkan secara jelas dalam berbagai forum internasional serta melalui program pembangunan kapasitas. “Pemerintah Indonesia juga sangat mengapresiasi sumbangsih berbagai elemen masyarakat Indonesia dalam memberikan dan menyalurkan berbagai bantuan kepada rakyat Palestina,” kata Bagus, sebagaimana dikutip dari Antara. Pekan Solidaritas Palestina diselenggarakan menjelang 29 November yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai International Day of Solidarity with the Palestinian People, untuk mengingatkan dunia bahwa masalah Palestina masih belum terselesaikan akibat penjajahan Israel yang terus berlanjut. Indonesia telah menyatakan keprihatinan mendalam bahwa di tengah situasi sulit pandemi Covid-19, rakyat Palestina masih terus mengalami pelanggaran HAM dari penangkapan, penggusuran, dan penyitaan properti secara ilegal oleh Israel. “Israel juga semakin berani melakukan berbagai tindakan provokasi di Kompleks Masjid Al Aqsa melalui penangkapan dan menghalangi warga Palestina yang ingin beribadah di masjid tersebut, serta provokasi yang dilakukan banyak warga Yahudi Israel dengan terus melakukan peribadatan di dalam kompleks Masjid Al Aqsa, padahal aktivitas ini melanggar aturan status quo tahun 1967 yang melarang kaum non-Muslim beribadah di dalam Masjid Al Aqsa,” tutur Bagus, menjelaskan. Mengingat penyelesaian isu Palestina masih menyisakan banyak pekerjaan rumah, Indonesia menyeru dukungan serius dari dunia internasional agar Israel menghentikan berbagai tindakan ilegal tersebut. “Indonesia mempertegas kembali posisinya dalam mendukung penuh perjuangan tercapainya kemerdekaan dan kedaulatan Palestina sesuai mandat dalam konstitusi kita, hingga tercapainya solusi dua negara sesuai parameter internasional yang telah disepakati bersama,” kata Bagus. (MD).
Peru Utara Dilanda Gempa Berkekuatan 7,5 M
Lima, FNN - Gempa berkekuatan 7,5 magnitudo mengguncang Peru utara sekitar 40 km dari kota Barranca pada Minggu, 28 November 2021, pagi, kata Survei Geologi AS. Belum ada laporan tentang korban atau kerusakan akibat gempa, yang dirasakan hingga ibu kota, Lima. Dikutip dari Antara, gempa terjadi pada kedalaman lebih dari 100 km, yang meredam tingkat guncangan. Pusat Seismologi Euro-Mediterania mengatakan dalam sebuah cuitan bahwa gempa itu terjadi di wilayah hutan hujan Amazon yang sangat jarang penduduknya. Sistem Peringatan Tsunami AS itu mengatakan tidak ada peringatan tsunami setelah gempa. (MD).
Anies Hadirkan Lapangan Ingub Muara Angke Bertaraf Internasional
Jakarta, FNN - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadirkan Lapangan Ingub Muara Angke, Jakarta Utara, yang berstandar internasional dengan kualitas rumput sintetis bersertifikat FIFA. Anies mengatakan kehadiran Lapangan Ingub yang berlokasi di Jalan Dermaga Pluit itu terinspirasi Sekolah Dasar Inpres untuk memenuhi pelayanan aktivitas olahraga masyarakat menengah ke bawah. "Lapangan sepak bola berstandar kelas dunia ini nantinya akan dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat," kata Anies melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, 27 November 2021. Anies menuturkan Lapangan Ingub tidak akan dioperasikan secara komersial sehingga seluruh masyarakat DKI Jakarta dapat menggunakan secara gratis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain menggunakan rumput standar FIFA, Lapangan Ingub juga dilengkapi sarana pendukung, seperti backstop dan lampu lapangan, serta fasilitas pendukung lainnya. Terkait dengan peraturan penggunaan lapangan, Anies menyebut bahwa diperlukan adanya pengaturan agar kualitas lapangan yang sudah sangat baik ini dapat terus terjaga. Oleh karena itu, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta meluncurkan aplikasi E-Booking Fasilitas Olahraga sebagai alat pemesanan fasilitas olahraga secara elektronik dan saat ini, aplikasi E-Booking Fasilitas Olahraga sudah terintegrasi dengan super app Jakarta Kini (JAKI). "Nantinya, seluruh masyarakat DKI Jakarta yang ingin menggunakan fasilitas-fasilitas olahraga milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memanfaatkan layanan ini secara gratis. Cukup dengan mengunduh aplikasi JAKI melalui perangkat seluler," ucap Anies, sebagaimana dikutip dari Antara. Diinformasikan, Lapangan Ingub Muara Angke ini memiliki luas lahan sebesar 12.500 meter persegi. Fasilitas ini merupakan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (KIB A Sudinpora Jakarta Utara) dan hasil dari revitalisasi tahun 2019 melalui dana pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB). (MD).
China Protes AS Atas Sanksi 12 Perusahaan
Beijing, FNN - Kementerian Perdagangan China (Mofcom) memprotes tindakan Amerika Serikat yang menjatuhkan sanksi terhadap 12 perusahaan asal negeri Tirai Bambu itu. Kepada pers di Beijing, Kamis, Mofcom akan mengajukan pernyataan keberatan terhadap pemerintah AS. Pemerintah AS telah berlebihan dalam menerapkan konsep keamanan nasional dengan menjatuhkan sanksi secara sewenang-wenang, demikian juru bicara Mofcom Shu Jueting menanggapi daftar hitam AS yang memuat sejumlah perusahaan asal China. "Tindakan tersebut sangat tidak berdasar dan prosedurnya tidak jelas," ujarnya. Daftar sanksi terbaru yang dikeluarkan Departemen Perdagangan AS itu dianggap tidak selaras dengan konsensus yang dicapai kedua kepala negara dalam pertemuan virtual pada Selasa (16/11) lalu. Menurut Shu, sanksi itu tidak mewakili kepentingan kedua negara dan justru menghambat keberlangsungan industri global dan rantai pasokan serta pemulihan ekonomi global. "China akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk membela 12 perusahaan yang terkena sanksi di AS dan siap melakukan tindakan balasan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian. Di antara 12 perusahaan yang masuk daftar hitam AS itu adalah Hangzhou Zhongke Microelectronics Co Ltd, Hunan Goke Microelectronics (300672.SZ), New H3C Semiconductor Technologies Co Ltd, Xi'an Aerospace Huaxun Technology, dan Yunchip Microelectronics yang dianggap memberikan dukungan terhadap program modernisasi militer Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA). Ada juga Laboratorium Nasional Ilmu Fisik di Hefei, QuantumCTek (688027.SS) dan Shanghai QuantumCTeck Co Ltd yang dimasukkan dalam daftar hitam AS karena dianggap mencoba memperoleh barang-barang asal AS untuk mendukung aplikasi militer China. China sedang gencar-gencarnya merealisasikan program modernisasi militer hingga tahun 2035. (mth)
POPULER
