INTERNASIONAL
Kelompok Militan Tewaskan Sedikitnya 45 Orang di Faru, Nigeria
Maiduguri, Nigeria, FNN - Kelompok militan menewaskan sedikitnya 45 orang dalam serangan di kota Faru di barat laut Nigeria, kata penduduk setempat dan seorang pekerja rumah sakit, Jumat. Kekerasan semacam itu semakin menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di kawasan itu, dimana pemerintah Nigeria dan pasukan keamanan menunjukkan sedikit kemampuan untuk membendung kerusakan hukum dan ketertiban. "Para bandit bersenjata menyerbu kota Faru dengan lebih dari 100 sepeda motor, menembaki orang-orang secara sporadis sekitar pukul dua belas siang kemarin," kata Abubakar Iliyasu, seorang warga yang menyaksikan serangan itu. Penduduk lain, Musa Dan Auta, juga mengatakan orang-orang bersenjata itu membunuh 45 orang. Sementara seorang pekerja rumah sakit setempat yang menolak disebutkan namanya karena takut akan pembalasan mengatakan mayat-mayat dibawa masuk. "Kemarin malam, pasukan keamanan dan milisi lokal membawa 29 mayat dan 11 orang luka-luka ke rumah sakit," kata pekerja itu. Penggerebekan, pembunuhan, dan penculikan massal untuk mendapatkan uang tebusan, terutama terhadap anak-anak sekolah, telah menjadi hal biasa di Nigeria barat laut. Kekerasan yang merajalela telah memicu kekhawatiran bahwa kawasan itu adalah lahan kosong bagi kelompok-kelompok ekstremis untuk masuk dan memanfaatkan ketiadaan pemerintahan untuk memicu pemberontakan. Nigeria sudah berperang selama 12 tahun dengan kelompok ekstremis Boko Haram dan cabang ISIS di Afrika Barat, perang yang menunjukkan sedikit tanda akan berakhir. (mth)
Kemenkumham Deportasi Tiga WNA Langgar Protokol Kesehatan
Jakarta, FNN - Kementerian Hukm dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Ngurah Rai memproses deportasi tiga warga negara asing (WNA), karena melanggar protokol kesehatan (prokes) di Bali. \"Fokus kami menyasar WNA yang melanggar protokol kesehatan, kebanyakan ditemukan para WNA saat mengendarai sepeda motor,\" kata Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi Arya Pradhana Anggakara melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat. Ketiga WNA yang diproses tersebut yakni MR (26) pria asal Irlandia, AA (22) perempuan asal Amerika Serikat, dan ZK (26) perempuan warga negara Rusia. Ketiga WNA tersebut diamankan petugas gabungan dalam operasi yustisi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di wilayah Kecamatan Kuta Utara, Bali. Dalam operasi tersebut, petugas mendapati 14 WNA yang melanggar protokol kesehatan, misalnya tidak memakai masker saat berada di luar rumah. Para pelanggar langsung dikenakan tindakan baik teguran lisan, denda maupun diperiksa lebih lanjut oleh petugas. Di antara pelanggar tersebut terdapat tiga WNA yang direkomendasikan dideportasi, karena sama sekali tidak memakai masker, dan sisanya dikenakan denda sebesar Rp1 juta karena tidak memakai masker dengan benar. \"Terhadap tiga WNA tersebut hari ini Jumat telah kami periksa dan menunggu proses deportasi,\" kata Angga. Petugas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai bisa menindak para WNA pelanggar protokol kesehatan, setelah dinyatakan bersalah oleh Satpol-PP Provinsi Bali. Dalam menjalankan operasi yustisi tersebut, petugas gabungan yang terdiri dari Kantor Wilayah Kemenkumham Bali, Satpol-PP Provinsi Bali, dan Kodim 1611/Badung berpencar mendatangi lokasi-lokasi yang menjadi potensi orang asing melakukan pelanggaran protokol kesehatan. (sws)
Jerman Tangkap Pria yang Diduga Mata-mata China
Jakarta, FNN - Jerman menangkap seorang pria atas dugaan menjadi mata-mata untuk dinas rahasia China, kata kantor penuntut umum pada Selasa (6/7). Pria tersebut, yang diidentifikasi sebagai Klaus L. menurut aturan pelaporan Jerman, merupakan seorang ilmuwan politik dan telah bekerja di sebuah lembaga kajian sejak 2001, kata penuntut dalam pernyataan. Penuntut juga mengatakan pria itu direkrut oleh dinas rahasia China saat kunjungan mengajar di Shanghai pada 2010 dan telah mengirimkan informasi secara rutin dengan imbalan uang dan perjalanan ke China hingga November 2019. Tersangka, yang hadir dalam sidang di Munich pada Selasa, telah mengumpulkan informasi melalui sejumlah kontak di kalangan pejabat tinggi yang dia kenal saat bekerja bertahun-tahun di lembaga kajian tersebut, kata penuntut. Penyiar ARD mengatakan pria tersebut bekerja untuk Hanns Seidel Foundation di Munich, lembaga kajian yang punya kaitan dengan Christian Social Union (CSU), partai pendukung Kanselir Angela Merkel di Bavaria. (mth)
Biden Desak Orang Amerika Bantu untuk Akhiri Pandemi
Washington, FNN - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden merayakan ulang tahun ke-245 AS pada Minggu (4/7) dengan membuka gerbang Gedung Putih dan meminta orang Amerika untuk melakukan bagian mereka untuk mengakhiri pandemi COVID-19 sekali dan untuk selamanya. "Tahun ini, Empat Juli adalah hari perayaan khusus karena kita bangkit dari kegelapan ... tahun pandemi dan isolasi, tahun rasa sakit, ketakutan, dan kehilangan yang memilukan," kata Biden kepada orang-orang yang hadir dalam perayaan di Gedung Putih. Perayaan tersebut dihadiri sekitar 1.000 orang, termasuk keluarga militer dan pekerja yang terlibat dalam penanganan COVID-19. “Kami tidak pernah lagi ingin berada di tempat kami berada setahun yang lalu hari ini,” tambahnya Acara di Gedung Putih itu menjadi yang terbesar sejak Biden menjabat pada Januari ketika tanda-tanda normal telah kembali setelah pandemi virus corona yang menewaskan lebih dari 600.000 orang Amerika. Namun, AS gagal mencapai tujuan Biden untuk membuat 70 persen orang dewasa AS mendapatkan setidaknya satu suntikan vaksin pada Minggu. Angkanya sekitar 67 persen, karena beberapa orang menolak disuntik, meningkatkan kekhawatiran di kalangan pejabat kesehatan karena varian Delta yang lebih agresif mengancam untuk menghasilkan lonjakan lain. Biden berduka atas orang-orang yang meninggal, memuji orang Amerika yang membantu dalam tanggap darurat negara itu dan mengatakan vaksin adalah pertahanan terbaik melawan varian baru virus. “Ini adalah hal paling patriotik yang dapat Anda lakukan,” katanya tentang vaksinasi. Tetapi pemerintahannya juga ingin merayakan apa yang dilihatnya sebagai pencapaian - memulihkan beberapa keadaan normal bagi negara yang lelah dengan pembatasan dan kesulitan pandemi. Biden mengatakan virus corona "tidak lagi melumpuhkan bangsa kita, dan merupakan kekuatan kita untuk memastikan itu tidak pernah terjadi lagi." (mth)
Kasus Ekstradisi Terhadap CFO Huawei Meng Wanzhou Masuki Babak Baru
Jakarta, FNN - Kasus ekstradisi terhadap CFO Huawei Meng Wanzhou atau Sabrina Meng di Kanada memasuki babak baru setelah tim pembela Meng mengemukakan ada serangkaian dokumen yang dapat menjadi bukti baru jika pengadilan Mahkamah Agung Kanada mengizinkan untuk diajukan di muka persidangan. Huawei dalam keterangan tertulisnya, Senin, menyatakan bahwa sejak beberapa bulan yang lalu segepok dokumen itu telah diperoleh melalui pengadilan Hong Kong. Dokumen tersebut berupa email dan komunikasi internal yang terjadi antar eksekutif HSBC terkait kasus ini, yang sebelumnya tidak dibuka untuk publik. Dalam persidangan minggu lalu, tim pembela Meng mengatakan dokumen itu layak dipercaya melemahkan alasan-alasan yang mendasari pihak Amerika Serikat dalam upaya ekstradisi terhadap Meng. Minggu lalu, Associate Hakim Agung Mahkamah Agung Heather Holmes menolak permohonan pembelaan untuk larangan publikasi menyeluruh pada dokumen HSBC yang berarti bahwa rincian dokumen itu dapat diungkapkan di pengadilan. Meng, 49, yang juga merupakan putri pendiri Huawei, Ren Zhengfei, diperkirakan akan hadir di pengadilan secara langsung minggu hingga beberapa bulan ke depan. Amerika Serikat ingin Meng diekstradisi terkait tuduhan penipuan dan konspirasi sehubungan dengan tuduhan dia berbohong kepada seorang eksekutif HSBC di Hong Kong pada tahun 2013 tentang kendali Huawei atas anak perusahaan bernama Skycom yang dituduh melanggar sanksi ekonomi AS terhadap Iran. Pengacara Meng berpendapat bahwa dokumen dari HSBC menunjukkan bahwa Huawei terbuka tentang hubungannya dengan Skycom dan kini pihaknya tengah berupaya agar pengadilan Kanada mengizinkan dokumen internal tersebut diajukan sebagai bukti. Penuntut umum dari pemerintah di Kanada kemungkinan akan menentang interpretasi Huawei atas dokumen tersebut dan berpendapat bahwa dokumen tersebut tidak relevan dengan proses ekstradisi dan harus diajukan untuk persidangan penipuan di AS. Laporan media mengatakan bahwa HSBC telah memberikan dokumen internal ke departemen kehakiman AS dalam upaya untuk menghindari penuntutan oleh AS, tetapi tidak kepada pengacara Meng. Pemerintah China dengan tajam mengkritik kerja sama HSBC dengan pemerintah AS atas kasus ini. HSBC mengatakan tidak memiliki pilihan hukum selain bekerja sama dengan pihak berwenang AS. Pada Februari lalu, pihak Meng berupaya mendapatkan akses ke dokumen HSBC melalui pengadilan di Inggris, namun upaya itu tidak berhasil. Baru kemudian di bulan Maret, kembali diupayakan melalui pengadilan Hong Kong melalui penyelesaian di luar jalur pengadilan dengan HSBC. Persyaratan penyelesaian tidak dipublikasikan, tetapi tampaknya HSBC memberi Huawei akses ke dokumen tersebut, dengan klausul kerahasiaan terlampir. Pekan lalu pengadilan Kanada menerima permohonan dari jaksa dan kelompok media Kanada bahwa informasi tersebut tidak lagi dapat dirahasiakan, sehingga kemungkinan besar bukti tersebut dapat diterima di pengadilan untuk menantang klaim ekstradisi. Meng ditangkap di bandara Vancouver pada 1 Desember 2018, setelah tiba dengan penerbangan dari Hong Kong, di mana dia dijadwalkan untuk menghadiri sebuah konferensi di negara di Amerika Latin. Semenjak ditangkap, Meng berada dalam tahanan rumah hingga sekarang. Babak persidangan diperkirakan berlangsung hingga Agustus dengan argumen pembelaan tentang apa yang disebut "cabang" terakhir dari penyalahgunaan proses yang melibatkan tuduhan keliru yang didasarkan pada dokumen HSBC. (mth)
DPR Minta Pemerintah Melarang WNA Masuk Indonesia Selama PPKM Darurat
Jakarta, FNN - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah mengambil langkah tegas dengan melarang warga negara asing (WNA) masuk wilayah Indonesia selama penerapan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Dia menekankan bahwa efektifitas kebijakan PPKM darurat penting untuk diperhatikan agar pemberlakuannya hanya sekali dan tidak berdampak negatif terhadap berbagai sektor. "Karena itu selama pemberlakuan PPKM darurat, saya meminta pemerintah agar mengambil langkah tegas dengan melarang WNA masuk ke Indonesia dengan alasan berwisata maupun bekerja," kata Dasco saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu. Dia mengatakan langkah melarang WNA masuk Indonesia agar PPKM berjalan efektif, berkaitan dengan keselamatan masyarakat, dan sebagai langkah antisipasi bertambahnya varian COVID-19 yang masuk ke Indonesia. Koordinator Satgas Lawan COVID-19 dan PEN DPR RI itu menilai, semua pihak bersepakat bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, maka langkah tegas melarang WNA masuk Indonesia perlu dilakukan sebagai upaya melindungi masyarakat dan langkah antisipasi masuknya varian COVID-19 dari luar negeri. Dasco mengapresiasi langkah tegas pemerintah yang telah menerapkan kebijakan PPKM darurat di 44 kabupaten/kota di 6 provinsi (Jawa-Bali) sebagai upaya dalam menekan laju penyebaran COVID-19 yang semakin mengkhawatirkan. Dasco mengharapkan masyarakat untuk tidak lelah melawan COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan membatasi aktifitas di luar rumah selama PPKM darurat. "Kita semua tentu sudah lelah dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan beraktivitas di rumah saja, namun demi kebaikan dan keselamatan bersama, mohon untuk tidak kendor," ujarnya. Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu mengajak semua pihak membangun kesadaran bersama untuk melawan COVID-19 dengan tetap menerapkan prokes ketat dan menaati kebijakan pemerintah selama PPKM arurat berjalan.
Gedung Putih Kirim Tim Khusus COVID Perangi Varian Delta
Washington, FNN - Gedung Putih pada Kamis (1/7) mengatakan akan mengirimkan tim khusus ke titik nyala di seluruh Amerika Serikat guna memerangi varian COVID-19 Delta yang sangat menular dan meminta warga Amerika agar disuntik vaksin. Penasihat senior COVID-19 Gedung Putih Jeffrey Zients mengatakan kepada wartawan bahwa tim "respons lonjakan" siap mempercepat pasokan tes tambahan dan terapi kepada masyarakat yang mengalami lonjakan kasus COVID-19. Jumlah kasus COVID-19 selama sepekan di AS naik 10 persen sejak pekan lalu, menurut Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit AS (CDC), Rochelle Walensky pada Selasa (29/6). Varian Delta yang lebih mudah menular, yang awalnya terdeteksi di India, diperkirakan menjadi varian COVID-19 paling umum di AS, tambahnya. "Jelas bahwa masyarakat di mana orang-orang masih tidak divaksin adalah komunitas yang masih rentan," katanya, menambahkan bahwa lebih dari 1.000 daerah di AS mencatat tingkat vaksinasi di bawah 30 persen. Zients mengatakan personel federal akan membantu komunitas dengan menyediakan staf kesehatan masyarakat dan CDC akan menyediakan bantuan untuk menangani potensi wabah. AS masih menjadi negara yang terdepan dalam vaksinasi COVID-19 di dunia. Lebih dari 180 juta warga Amerika telah menerima sedikitnya satu dosis vaksin. (mth)
Kerumunan Euro 2020 Picu Kenaikan Infeksi Covid-19 di Eropa
Kopenhagen, FNN - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan, kerumunan orang di stadion-stadion sepak bola Euro 2020 serta di pub dan bar telah memicu peningkatan infeksi COVID-19 di Eropa. Penurunan kasus virus corona selama 10 minggu di kawasan tersebut telah berakhir dan gelombang infeksi baru tidak dapat dihindari jika penggemar sepak bola dan lainnya lengah, kata WHO. "Kita perlu melihat lebih dari sekadar stadion itu sendiri," kata petugas darurat senior WHO Catherine Smallwood kepada wartawan, Kamis. Pekan lalu, jumlah kasus baru naik 10 persen, dipicu oleh pencampuran kerumunan di kota-kota tuan rumah Euro 2020, perjalanan dan pelonggaran pembatasan sosial, kata WHO. “Kita perlu melihat bagaimana orang-orang sampai di sana, apakah mereka bepergian dengan konvoi bus besar yang penuh sesak? Dan ketika mereka meninggalkan stadion, apakah mereka pergi ke bar dan pub yang ramai untuk menonton pertandingan? Peristiwa kecil terus-menerus inilah yang mendorong penyebaran virus," ujar Smallwood. Menteri Dalam Negeri Jerman Horst Seehofer menegaskan, keputusan badan sepak bola Eropa UEFA untuk mengizinkan kerumunan besar di Euro 2020 "sama sekali tidak bertanggung jawab". UEFA mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada Reuters bahwa langkah-langkah mitigasi di kota-kota tuan rumah "sepenuhnya selaras dengan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas kesehatan masyarakat setempat yang kompeten". Peningkatan kasus COVID-19 baru terjadi karena varian virus Delta yang lebih menular menyebar dengan cepat ke seluruh Eropa. Hampir 2.000 orang yang tinggal di Skotlandia telah menghadiri acara Euro 2020 saat terinfeksi COVID-19, dengan banyak yang menghadiri pertandingan penyisihan grup melawan Inggris di London pada 18 Juni, kata pihak berwenang Skotlandia, Rabu (30/6). Peningkatan infeksi telah menimbulkan kekhawatiran bahwa gelombang ketiga dapat menyebar ke seluruh Eropa pada musim gugur jika orang tidak divaksin. "Kekhawatiran akan lonjakan musim gugur masih ada, tetapi apa yang kita lihat sekarang adalah bahwa itu mungkin datang lebih awal," kata Smallwood. (sws)
Sekjen PBB Desak AS Hapus Sanksi Iran Seperti Kesepakatan pada 2015
New York, FNN - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah mengimbau pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk mencabut atau menghapuskan semua sanksi terhadap Iran sebagaimana disepakati berdasarkan kesepakatan pada 2015. Kesepakatan 2015 itu bertujuan menghentikan Teheran mengembangkan senjata nuklir. Dalam sebuah laporan kepada Dewan Keamanan PBB, Guterres juga mendesak Amerika Serikat untuk "memperpanjang keringanan terkait perdagangan minyak dengan Republik Islam Iran, dan sepenuhnya memperbarui keringanan untuk proyek-proyek nonproliferasi nuklir." Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara pada Selasa (29/6) akan membahas laporan dua tahunan sekretaris jenderal PBB tentang implementasi sebuah resolusi yang dibuat pada 2015 yang mengabadikan kesepakatan nuklir antara Iran, Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Jerman, Rusia dan China. Seruan Guterres ke Washington muncul di tengah pembicaraan untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran - yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA) - di mana Iran menerima pembatasan pada program nuklirnya dengan imbalan pencabutan berbagai sanksi internasional terhadap negara itu. Mantan Presiden AS Donald Trump meninggalkan kesepakatan nuklir tersebut pada 2018 dan menerapkan kembali sanksi keras terhadap Iran, dan hal itu mendorong Teheran untuk mulai melanggar beberapa batasan nuklir pada 2019. "Saya mengimbau Amerika Serikat untuk mencabut atau mengabaikan sanksi yang digariskan dalam rencana tersebut," kata Guterres. Dia juga mengimbau Iran untuk kembali menerapkan kesepakatan secara penuh. Iran telah menyempurnakan uranium miliknya hingga kemurnian sekitar 60 persen, jauh di atas batas kesepakatan 3,67 persen dan lebih dekat dengan 90 persen yang cocok digunakan untuk inti bom atom. Namun, Iran mengaku bahwa ia hanya mengembangkan tenaga nuklir untuk kebutuhan sipil dan dapat dengan cepat membalikkan langkahnya jika Washington mencabut sanksi dan kembali ke kesepakatan 2015. Guterres mengatakan: "Saya terus percaya bahwa pemulihan penuh dari Rencana (JCPOA) tetap merupakan cara terbaik untuk memastikan bahwa program nuklir Republik Islam Iran tetap bertujuan damai secara eksklusif." (mth)
Lockdown Diperpanjang Pemerintah Malaysia Diskon Listrik 40 Persen
Malaysia, FNN - Pemerintah Malaysia memberikan diskon listrik lima hingga 40 persen mengikuti kadar listrik dengan batas maksimum 900 kilowatt jam sebulan bagi masyarakat untuk meringankan dampak penguncian penuh selama pandemik COVID-19. Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yasin mengemukakan langkah itu saat menyampaikan pidato Paket Perlindungan Rakyat dan Pemulihan Ekonomi di Putrajaya, Senin. "Diskon sebanyak 40 persen akan diberikan pada penggunaan listrik di bawah 200 kilowatt jam sebulan dan 15 persen bagi penggunaan antara 201 hingga 300 kilowatt jam sebulan," katanya. Secara keseluruhan, ujar dia, rakyat akan mendapat diskon berjumlah 346 juta ringgit (sekitar Rp1,2 triliun) dan diskon akan berlaku dalam waktu tiga bulan mulai tagihan Juli 2021. Bagi sektor-sektor ekonomi yang terdampak, khususnya hotel, pusat konvensi, mal, perusahaan pariwisata setempat, dan agen pariwisata, diskon listrik akan dilanjutkan tiga bulan lagi sebanyak 10 persen untuk tagihan Oktober hingga Desember 2021. "Dengan pemberian diskon listrik kepada pengguna domestik dan bukan domestik ini pemerintah akan menanggung biaya tambahan sebanyak satu miliar ringgit," katanya. Selain itu, perusahaan telekomunikasi pemerintah juga setuju untuk melanjutkan pemberian satu gigabit data harian secara gratis hingga 31 Desember 2021. "Kemudahan ini yang dianggarkan senilai 500 juta ringgit bakal memanfaatkan 44 juta pelanggan terdaftar di seluruh negara," katanya. Pemerintah Malaysia melanjutkan fase pertama penguncian total Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) dalam Rencana Pemulihan Negara (PPN) hingga tiga indikator nilai ambang utama dicapai. "Ketiga indikator tersebut ialah rata-rata kasus harian COVID-19 menurun di bawah 4,000 kasus, kadar penggunaan katil di ICU sesuai kapasitas, serta kadar vaksinasi bagi populasi yang telah menerima dua dos lengkap mencapai 10 persen," kata Menteri Pertahanan Ismail Sabri Yakoob di Kuala Lumpur, Minggu (27/6). Peralihan dari fase satu ke fase dua akan mempertimbangkan ketiga indikator tersebut sebelum diputuskan. "Secara keseluruhan, PPN adalah strategi peralihan keluar dari kemelut pandemik COVID-19, yang meliputi empat fase melibatkan rencana peralihan fase Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) secara bertingkat," katanya. Berdasarkan penilaian risiko yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan Malaysia (KKM), pemerintah akan melanjutkan lagi tempo fase satu di seluruh negara atau provinsi seperti yang telah diumumkan oleh perdana menteri. "Situasi saat ini belum berhasil untuk beralih dari fase satu ke fase dua karena jumlah kasus positif baru harian menunjukkan tren mendatar," katanya. Ismail mengatakan sebelumnya waktu operasi kedai makan dan restoran hanya dibenarkan mulai jam 08.00 pagi hingga 20.00 malam. "Setelah mempertimbangkan permintaan dan pandangan pengusaha kedai makan, sidang kabinet setuju untuk menukar waktu operasi premis yang menjual makanan mulai jam 06.00 pagi hingga 22.00 malam mulai 28 Juni 2021," katanya. (sws)
POPULER
