NASIONAL
Ternyata "Teroris" Blackout Total Bernama Sengon
Ada perang cyber yang berlangsung senyap. Oleh Mochamad Toha (Wartawan Senior) Jakarta, FNN - Apakah pemadaman total jaringan listrik PT PLN pada Minggu (4/8/2019) itu hanya semata ketidakbecusan manajemen PLN? Tidakkah ada yang berpikiran bahwa blackout total itu ada kaitannya dengan cyber crime untuk tujuan tertentu? Misalnya, tujuan tertentu seperti politik atau ekonomi untuk menekan lawan politik, sehingga berbuah bargaining atau untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Wujud dari penekanan ini biasanya berupa “sabotase” politik dan/atau ekonomi. Atau bisa juga koalisi keduanya: politik dan ekonomi. Seperti diungkap Direktur The Global Future Institute Prof. Hendrajit, blackout total yang dialami PLN itu pada perkembangannya membawa dampak sosial politik dan sosial ekonomi. Naluri jurnalistiknya mengatakan, ada sesuatu yang berlangsung di balik blIackout total. Ada perang cyber yang berlangsung senyap? Siapapun yang mengandalkan teknologi komunikasi dan transportasi tiba-tiba lumpuh. Siapa paling dirugikan? Hendrajit mengungkap fakta penting yang tak disorot media: Pertama, Blackout total terjadi ketika PLN sedang mengalami kekosongan kepemimpinan. Dirut PT PLN (Sofyan Baasyir) terjerat perkara hukum; Kedua, Menkopolhukam Wiranto, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavia tidak berinisiatif membuat pernyataan melalui pers. Padahal, blackout total pada perkembangannya membawa dampak sosial politik dan sosial ekonomi; Ketiga, Ketika semua alat komunikasi lumpuh akibat blackout, satu satunya alat komunikasi yang berfungsi adalah telpon satelit. “Sabtu 2 minggu lalu Mandiri diubek-ubek sistemnya sampai saldo nasabah kacau-balau,” ungkap Hendrajit. “Sekarang ini sistem kelistrikannya. Siapa ya kira-kira penjahatnya?” lanjutnya. Di London blackout karena cyber attack ke pembangkit listrik, dan jadi sarana pemerasan oleh IT Mogul dari Silicon Valley untuk menguasai data negara-negara G12. Gegara blackout total, Hendrajit sampai perlu baca buku karya Lawrance E. Joseph bertajuk Aftermath dan novel mantan Presiden AS Bill Clinton The Missing President. Pada 2002 atau sebelumnya, National Academy of Sciences pernah memperingatkan bahwa ledakan matahari bisa memutus jaringan energi. Memaksa 100 juta penduduk Amerika hidup tanpa listrik. Tak ada telekomunikasi. Tak ada bahan bakar. Tak ada air. Tak ada perbankan, tak ada penegakan hukum. Tak ada militer. Lawrance menulis buku ini pada 2002 untuk memprediksi skenario terburuk untuk Amerika menghadapi kiamat kecil pada 2012. Sekaligus petunjuk buat mempersiapkan diri bertahan menghadapi kiamat 2012. Namun, saat Bill Clinton pensiun dari presiden pada 2000, rupanya punya kecemasan yang sama seperti Lawrance. Bedanya Clinton, mungkin dengan menyerap pengalamannya waktu jadi presiden, memberi sudut pandang yang beda dengan Lawrance dalam menggambarkan skenario terburuk seperti digambarkan dalam buku Aftermath. Dalam novel yang ditulis Clinton bersama James Peterson, berjudul The Missing President, penyebabnya bukan ledakan matahari yang berakibat memutus jaringan energi. Melainkan akibat kejahatan cyber. Cyber Crime. “Mungkin saja itu yang terjadi di kita tadi, cyber crime yang berujung proyek, seperti yang sudah-sudah,” ungkap Hendrajit. Tawaran dari negeri seberang untuk “membantu” proyek pengadaan suplai listrik sehingga tidak terjadi lagi “pemadaman”. Kabar adanya pemadaman aliran listrik akibat gangguan pada sejumlah pembangkit di Jawa datang dari I Made Suprateka, Executive Vice President Corporate Communication & CSR PLN, Minggu (4/8/2019). PLN mohon maaf atas pemadaman yang terjadi akibat Gas Turbin 1-6 Suralaya mengalami trip, sementara Gas Turbin 7 saat ini dalam posisi mati (Off). Selain itu Pembangkit Listrik Tenaga Gas Turbin Cilegon juga mengalami gangguan atau trip. Gangguan ini mengakibatkan aliran listrik di Jabodetabek mengalami pemadaman. “Kami mohon maaf sebesar-besarnya untuk pemadaman yang terjadi, saat ini upaya penormalan terus kami lakukan,” ungkap Made Suprateka. Bahkan, katanya, beberapa Gardu Induk sudah mulai berhasil dilakukan penyalaan. Di Jabar, terjadinya gangguan pada Transmisi SUTET 500 kV mengakibatkan padamnya sejumlah area seperti Bandung, Bekasi, Cianjur, Cimahi, Cirebon, Garut, Karawang, Purwakarta, Majalaya, Sumedang, Tasikmalaya, Depok, Gunung Putri, Sukabumi, dan Bogor. “Sekali lagi kami mohon maaf dan pengertian seluruh pelanggan yang terdampak akibat gangguan ini, kami berjanji akan melakukan dan mengerahkan upaya semaksimal mungkin untuk memperbaiki sistem agar listrik kembali normal,” tutur Made Suprateka. Dari sisi perbaikan penyebab gangguan: sudah dilaksanakan pengamanan GSW yang putus, dan penyalaan kembali GT di Suralaya; akan dilaksanakan scanning assesment kondisi GSW yang se type; pengaturan beban dari UP2B untuk meminimalisir pemadaman. Demikian penjelasan Made Suprateka menyusul blackout total aliran listrik tersebut. Presiden Joko Widodo sendiri langsung mendatangi Kantor Pusat PT PLN, Senin (5/8/2019). Presiden ingin mendengan langsung peristiwa pemadaman total Minggu (4/8/2019). Menurutnya, dalam sebuah manajemen besar seperti PLN ini mestinya, ada tata kelola risiko-risiko yang dihadapi dengan manajemen besar tentu saja ada contingency plan, ada backup plan. “Kenapa itu tidak bekerja dengan cepat dan dengan baik?” ujarnya. “Saya tahu peristiwa seperti ini pernah kejadian di tahun 2002, 17 tahun yang lalu, Jawa dan Bali. Mestinya itu bisa dipakai sebuah pelajaran kita bersama. Jangan sampai kejadian yang sudah pernah terjadi itu kembali terjadi lagi,” lanjut Presiden. Di hadapan Presiden Jokowi, Plt Direktur Utama PT PLN (Persero) Sripeni Inten Cahyani mengakui proses penanganan listrik mati yang melanda sejumlah wilayah Jateng, Jabar, DKI Jakarta, hingga Banten berjalan lambat. Listrik padam berlangsung hingga berjam-jam dan baru malam kembali menyala, meskipun belum menyeluruh. “Kami mohon maaf Pak prosesnya lambat, kami akui prosesnya lambat,” kata Sripeni kepada Presiden Jokowi. Sripeni menjelaskan awal masalah terjadinya peristiwa mati listrik di sejumlah wilayah di Jateng, Jabar, DKI Jakarta, hingga Banten. Ia menyatakan terjadi masalah di Saluran Udara Tegangan Ektra Tinggi (SUTET) 500 kV Ungaran- Pemalang. Ia mengatakan sistem kelistrikan di Jawa-Bali terdapat dua sistem, yaitu sistem utara dan selatan. Masing-masing dari sistem itu terdapat dua sirkuit atau jaringan, sehingga total ada empat jaringan. Menurutnya yang bermasalah pada jaringan utara. “Jadi pada di utara, Ungaran, Pemalang pertama terjadi gangguan pada pukul 11.48 WIB, kemudian sirkuit, jadi terjadi gangguan, dua line terjadi gangguan,” lanjutnya. Penjelasan Sripeni terkait teknis pemadaman listrik pun sudah diungkap. “Pertanyaan saya, tadi di penjelasannya panjang sekali. Pertanyaan saya Bapak/Ibu semuanya ini kan orang pintar-pintar apalagi urusan listrik sudah bertahun-tahun, apakah tidak dihitung, apakah tidak dikalkulasi bahwa akan ada kejadian-kejadian sehingga kita tahu sebelumnya.” Tampaknya, Presiden Jokowi tidak puas dengan penjelasan Sripeni itu. “Kalau tahu-tahu drop gitu artinya pekerjaan-pekerjaan yang ada tidak dihitung, tidak dikalkulasi dan itu betul-betul merugikan kita semuanya,” tegasnya. “Mohon izin menambahkan, Bapak. Tadi yang Bapak sampaikan mengenai kalkulasi, kami memiliki ketentuan Bapak, m-1, kemudian emergency-nya adalah m-1-1. M itu adalah jumlah sirkuit Bapak,” jawab Sripeni. Dijelaskannya, di dalam sistem yang masuk tadi utara dan selatan tadi ada 2 sirkuit di utara dan 2 sirkuit di selatan, ada jumlahnya 4. Kemudian 2 hilang secara tiba-tiba, jadi menjadi m-2. “Kemudian satu itu sudah ada pemeliharaan, jadi m-1 artinya pemeliharaan yang dibolehkan adalah 1, yaitu di selatan. Ini yang kami tidak antisipasi adalah terjadinya gangguan 2 sirkuit sekaligus,” lanjut Sripeni. “Ini yang secara teknologi nanti kami akan investigasi lebih lanjut, Bapak, berkaitan dengan gangguan di satu tempat tersebut dan mudah-mudahan nanti inilah yang dari sisi keteknisan akan menjadi improvement ke depan,” tambah Sripeni. Menurut Presiden Jokowi, yang paling penting perbaiki secepat-cepatnya yang memang dari beberapa wilayah yang belum hidup segera dikejar dengan cara apapun supaya segera bisa hidup kembali. “Kemudian hal-hal yang menyebabkan peristiwa besar ini terjadi sekali lagi saya ulang jangan sampai kejadian lagi. Itu saja permintaan saya. Baiklah, terima kasih,” tegas Presiden Jokowi saat mengakhiri perbincangannya. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigjend Pol Dedi Prasetyo tentang penyebab blackout total baru-baru ini. Dedi menyebut, pohon sengon di wilayah Ungaran sebagai penyebab pemadaman listrik secara massal itu. Terkait kesimpulan tersebut, Anggota Komisi III DPR Arsul Sani pun mengkritisi Mabes Polri. “Ya, saya malah ingin mengkritisi kesimpulan Mabes Polri yang terlalu cepat,” ujar Arsul Sani, Selasa (6/8/2019). Sripeni membantah pernyataan Brigjen Dedi Prasetyo. Ia menegaskan, investigasi terhadap penyebab pemadaman listrik secara massal itu belum rampung. “Enggak, jadi kompleks. Sistem Jawa Bali itu sangat kompleks, rekan-rekan perlu pahami,” tegasnya. “Ada 250 pembangkit, kemudian 5.500 gardu induk, 5.000 km sirkuit transmisi 500 kV dan 7.000 km transmisi 150 kV,” ungkap Sripeni seusai pertemuan dengan Komisi VII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/8/2019). Menurut dia, penyebab pemadaman listrik secara massal tersebut bukan tunggal. “Jadi mohon izin, berikan kami waktu untuk melakukan investigasi dan assesment dengan menyeluruh,” tegas Sripeni, seperti dilansir berbagai media. Jika ternyata penyebab blackout total tersebut memang pohon sengon, betapa mahalnya harga “teroris” ini: Rp 1 triliun! ***
Cahaya Listrik Penting, Nur Illahi Jauh Lebih Penting
Kita butuh pemimpin yang sejuk bukan umuk, yang mengayomi bukan memusuhi, yang memberi contoh bukan yang menjiplak. Oleh Sri Widodo Soetardjowijono (Wartawan FNN) Jakarta, FNN - Lebih dari 15 jam bahkan ada yang 29 jam dalam kegelapan, tak membuat rakyat Indonesia sengsara apalagi terbelakang. Yang rugi paling-paling pengusaha besar, konglomerat, dan penjual jasa papan atas. Jika ada rakyat yang ikut sedih, larut dalam kekecewaan lalu murka, itu hanya bersifat emosional sesaat. Rakyat sudah terbiasa hidup dengan kebutuhan listrik minim, lampu pijar 5 watt. Mereka masih bisa jalan kaki, pakai kayu bakar, bahkan tidur dalam gelap. Bangsa Indonesia adalah bangsa Indonesia yang selalu bisa berdamai dengan segala keterbatasan. Tak dipungkiri, matinya listrik memang mengakibatkan mandegnya alat-alat transportasi. Tetapi di sisi lain, ini justru menguntungkan tukang ojek, sopir angkot, dan tukang becak. Kebanjiran penumpang - kaum terpinggirkan ini - ibarat ketiban durian runtuh. Demikian juga putusnya alat komunikasi melahirkan hikmah tersendiri, membuat masyarakat kembali saling sapa dan tegur. Jika sebelumnya mereka sibuk dengan gadget masing-masing, kemarin mereka asyik berdiskusi, ngobrol dan sesekali berkeluh kesah. Warung tradisionalpun menjadi ramai pembeli. Ada miliaran jutaan yang saat itu kembali berputar di tangan masyarakat. Juga ada miliaran rupiah kerugian yang diderita oleh para pengusaha telekomunikasi, pebisnis startup, dan kartel ritail. Tidak usah ikut panik, mereka sudah menghitungnya. Sehari setelah tragedi listrik padam berjamaah, Presiden mendatangi kantor pusat PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). PLN sibuk mempersiapkan kedatangan orang yang paling bertanggungjawab di republik ini. Jalanan disteril, pasukan pengawal disiapkan, dan obat-obatan tak boleh ketinggalan. Namun sayang, apa yang disampaikan presiden saat di depan direksi PLN, tak membuat masyarakat lega. Bahkan, usai bertemu pejabat PLN, presiden tidak menyediakan waktu untuk bertanya jawab dengan wartawan, sebagai penyambung lidah masyarakat luas. Ia langsung pergi. Publik tidak mendapatkan gambaran yang jelas mengapa kasus mati listrik total yang juga diberitakan oleh media internasional itu bisa terjadi dan apa saja solusi jangka panjangnya. Semua bertanya-tanya. Presiden hanya minta kepada Direksi PLN perbaikan secepatnya dengan cara apapun. Tak mau tahu. Seremoni bertemu direksi PLN tidak imbang dengan persiapan yang dilakukan untuk menyambutnya. Ini salah satu bukti betapa tidak efisiennya sebuah acara – sesuatu yang ia kampanyekan selama ini. Mengapa tidak kirim rilis saja ke seluruh media massa? Hemat dan cepat. Kedatangan presiden ke kantor pusat PLN tak memberikan solusi yang nyata. Ada kesan Presiden menyalahkan PLN yang dikhawatirkan akan merusak citra BUMN tersebut. Tapi bukankah pembangkit-pembangkit listrik menjadi salah satu objek vital nasional yang menjadi tanggungjawab negara. Mati listrik bukan merusak citra PLN, tetapi justru citra Presiden yang jeblok. PLN dalam waktu dekat dipastikan tidak akan menemukan penyebab secara jelas, apalagi pucuk pimpinan PLN baru berstatus pelaksana tugas yang ditunjuk 2 hari lalu. Saya tidak bisa menduga apakah ada sabotase atau persaingan calon direktur utama PLN, ada alat-alat baru dari Cina yang bakal dipasang, ada faksi-faksi yang punya kepentingan. Sekali lagi saya tidak tahu. Tapi semua dugaan itu bisa saja terjadi. Yang jelas ada masalah akut yang terjadi di tubuh BUMN kita. Jika Presiden mampu dan mau merevolusi semua BUMN, maka kasus-kasus yang terjadi pada Pertamina, Krakatau Stell, Garuda Indonesia, Pupuk Indonesia, PLN dan BUMN lainnya, bisa diatasi. Yang menjadi perhatian masyarakat adalah betapapun hebatnya seorang Presiden jika tidak dibarengi dengan dukungan yang kuat, maka sia-sia. Setinggi apapun visi Presiden, jika tak mampu dibuktikan, maka masyarakat hanya akan menilai sebagai “Cuma Khayalan.” Masih lekat dalam ingatan kita, saat Jokowi nyebur ke dalam got, mejeng di depan “Mobnas Esemka”, kampanaye soal drone, imam sholat, pakaian sederhana, unicorn, dan terakhir mobil terbang. Sikap dan perilaku Jokowi sungguh membius sebagian masyarakat sehingga mereka merasa memilik presiden yang didambakan: sederhana dan merakyat, cerdas dan pekerja keras. Tapi ironis, jika masyarakat telah mendapatkan presiden idaman sesuai dambaan, mengapa sejak 2014 gaduh ini tak pernah berlalu? Pernahkah pembisik Jokowi mengevaluasi kenyataan ini. Atau sengaja tidak mengevaluasi karena masih ada penggemarnya? Di sisi lain banyak pula masyarakat yang menyimak perilaku Jokowi sebagai sosok yang membosankan. Melihat fotonya saja ogah. Hidupnya penuh dengan kebohongan. Kadang terlihat sebagai presiden yang sinis, angkuh, dan egois. Terlihat redup, tak ada pancaran sinar yang menyala. Melihat kenyatan ini, banyak masyarakat yang resah dan gelisah. Ada jiwa-jiwa yang terkoyak, ada hati yang tersakiti, perasaan yang dilukai dan ada janji yang dikhianati. Kita butuh pemimpin yang sejuk bukan umuk, kita butuh pemimpin yang mengayomi bukan memusuhi, yang memberi contoh bukan yang menjiplak, yang nyata bukan pencitraan, yang natural bukan artifisial, yang bisa menterjemahkan kemauan rakyat bukan pemimpin yang semaunya sendiri. Kita butuh presiden yang di wajahnya terpancar cahaya Tuhan. Wajah-wajah bersahabat, tenteram dan damai, ihklas dan tanpa pamrih. Maka, berhentilah berkhayal dan mengelabuhi rakyat. Bekerjalah secara teratur, terukur, dan penuh syukur. Lima tahun ke depan demokrasi Indonesia belum tentu semaju Amerika, ekonomi Indonesia belum setangguh Cina, kekayaan Indonesia belum sehebat Abu Dhabi. Woles aja. Buktikan bahwa tidak ada lagi cebong dan kampret, bukan sebatas wacana. Hentikan produsen buzzer. Katakan dan yakinkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa tidak ada Islam radikal, intoleran, dan anti-NKRI. Jika tidak, maka stigma menjijikkan ini akan terus dipelihara dan dipanen setiap 5 tahun sekali. Jadilah pemimpin yang bertabur Nur Illahi.
Thomas Lembong Terkejut, Ternyata Presiden Bohongi Rakyat?
Kepala BKPM Thomas Lembong meralat ucapannya beberapa saat setelah menyatakan empat unicorn milik Singapura. Mengapa Menteri dan Presiden bisa salah dalam menyampaikan fakta ini ke publik? Oleh Mochamad Toha (Wartawan Senior) Jakarta, FNN - Saat debat Capres 2019, Presiden Joko Widodo yang juga petahana Capres, tampak pede dan bangga sekali dengan keberadaan unicorn yang dikembangkan anak bangsa, komentar negatif ditujukan kepada Capres Prabowo Subianto yang bertanya soal unicorn. Ternyata, dana yang diperoleh dari perusahaan start up terbesar di Indonesia ini mengalir ke Singapura. Itu yang membuat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong terkejut dengan realitas ini. Aliran dana mengalir ke Singapura. Thomas menyebutkan, perusahaan start up yang ada di Indonesia seperti GoJek, Grab, hingga Traveloka belum masuk dalam hitungan investasi dalam negeri. Artinya, belum ada investasi yang langsung masuk ke perusahaan start up yang beroperasi di Indonesia. Investasi justru masuk ke perusahaan induk start up tersebut di Singapura. “Jadi yang sedikit membingungkan ada pengumuman bahwa Grab akan investasi lagi sekian dan Gojek baru dapat fundraising, tapi tidak nongol dalam arus modal masuk dalam bentuk investasi," ungkap Thomas. “Jawabannya masuk berbentuk investasi ke Singapura, induknya,” ungkap Thomas. Fakta itu terkuak setelah hasil riset Google dan Temasek yang dalam laporannya menyebutkan bahwa investasi ketiga startup itu masuk ke perusahaan inti di Singapura. “Malah empat unicorn kita diklaim sebagai unicorn mereka. Di laporan disebutkan Indonesia ada nol dan Singapura empat,” tutur dia di Kantor BKPM, Selasa (30/7/2019), seperti dikutip berbagai media. Thomas menambahkan, uang yang masuk ke Indonesia hanya berupa pembayaran ke vendor-vendor, misalnya pembayaran iklan hingga pembayaran sewa kantor. “Seringkali masuknya itu bukan dalam bentuk investasi,” tegas Thomas. “Tapi oleh induk unicorn Singapura langsung bayar ke vendor atau supplier Indonesia. Ada arus modal masuk tapi tidak secara langsung masuk ke PT di Indonesia. Ternyata struktur permodalannya seperti itu,” lanjut Thomas. Pernyataan Kepala BKPM tersebut tentu membuat gempar. Ia menyatakan bahwa Indonesia tidak memiliki unicorn karena semua perusahaan rintisan yang masyarakat kenal saat ini adalah milik korporasi asal Singapura. Thomas menjadi bingung dan limbung. Kaget atas fakta ini. Padahal, baru saja ramai soal Traveloka dan Tokopedia yang diajak Menkominfo Rudiantara mewakili unicorn Indonesia menangani platform digital umroh bekerjasama dengan Saudi Arabia. Sebelumnya Presiden Jokowi membanggakan kreativitas “anak Indonesia” yang memiliki dan mengembangkan empat unicorn selain dua di atas ditambah Gojek dan Bukalapak. Ternyata laporan Google dan Temasek, keempat unicorn tersebut adalah milik Singapura. Publik bingung dan kaget betapa rendah informasi yang dimiliki Presiden dan Menteri. Apa yang di-gembor-gemborkan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Ini hoax. Artinya, Presiden dan Menkominfo menjadi penyebar hoax. Bisa kena pidana! Menurut Kepala BKPM, tidak ada investasi yang tercatat. Wajar saja kalau ternyata keempat unicorn itu dimiliki oleh Singapura. Tentu saja kita prihatin, mengapa seorang Presiden dan Menteri bisa tidak salah dalam menyampaikan fakta ini ke publik. Yang salah tentu saja para menteri. Saat debat Capres 2019 Jokowi tampak bangga sekali dengan keberadaan unicorn yang dikembangkan anak bangsa. Bahkan, komentar negatif ditujukan kepada Prabowo Subianto yang mempertanyakan unicorn. Keterkejutan dan kebingungan Thomas itu sudah menjadi bahan introspeksi para pemimpin negara dalam melihat persoalan dengan seksama. Kebijakan mesti matang dan menimbang dampak. Regulasi yang jelas dan jangan asal-asalan untuk sekedar mengejar target keuntungan sesaat. Indonesia negara besar karenanya tidak pantas punya pemimpin yang selalu berpikir pendek dan semrawut. Tidak memiliki platform jelas mengarahkan kemajuan bangsa ke depan. Empat unicorn yang dibangga banggakan ternyata berinduk dan milik Singapura! Kembali pada unicorn Traveloka dan Tokopedia yang hendak menjadi bagian dari usaha ibadah kaum muslimin berumroh, sebelum terlambat perlu dibatalkan. Benarlah Menkominfo sebaiknya membatalkan MOU dengan Saudi Arabia sebab akan berdampak serius karena di samping akan berpengaruh terhadap keberadaan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) juga jelas bertentangan dengan undang-undang. Budaya main labrak hukum demi bisnis mesti dihentikan. Profesor Hendrajit, Direktur The Global Future Institute, mengatakan, mengapa bisa mengalir ke Singapura? Nah, “Di sini bukan lagi ranahnya sektor ekonomi dan perdagangan,” ujarnya. Tapi Politik dan Keamanan. Siapakah pemegang otoritas tertinggi bidang Polkam? “Karena pintu keluarnya adalah imigrasi, dan imigrasi di bawah MenkumHAM. Dan MenkumHAM di bawah wewenang Menko Polhukam (Wiranto),” tegas Hendrajit. “Jadi yang sedikit membingungkan ada pengumuman, Grab akan investasi lagi sekian dan Gojek baru dapat fundraising, tetapi tidak nongol dalam arus modal masuk dalam bentuk investasi. Jawabannya masuk berbentuk investasi ke Singapura, induknya,” ujar Thomas. Suntikan Softbank Ironi memang. Saat SoftBank berinvestasi ke Grab, media pun menulis dengan judul: Kejar Unicorn Kelima, SoftBank Investasi Grab Indonesia Rp28T, seperti dilansir dalam CNN Indonesia.com, Senin (29/07/2019 12:14 WIB). Pendiri yang juga Chief Executive Officer (CEO) SoftBank Masayoshi Son bertemu dengan Presiden Jokowi, Senin (29/7/2019). Salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut terkait komitmen SoftBank di Indonesia. Di Indonesia, SoftBank sudah menyuntikkan dana US$2 miliar. Sebagian besar dana tersebut diberikan kepada e-commerce Tokopedia dan untuk mengembangkan Grab Indonesia. Tidak hanya itu. Dalam pertemuan tersebut Masayoshi Son juga mengungkapkan rencana SoftBank yang akan membuka kantor pusat kedua Grab di Indonesia, menjadikan Grab Indonesia sebagai unicorn ke-5 di Indonesia, sekaligus menginvestasikan US$2 miliar melalui Grab. Selain itu, dalam pertemuan tersebut Masayoshi Son mengungkapkan rencana SoftBank yang akan membuka kantor pusat kedua Grab di Indonesia, menjadikan Grab Indonesia sebagai unicorn ke-5 di Indonesia, sekaligus menginvestasikan US$2 miliar melalui Grab. “Di saat yang sama, SoftBank juga berniat mengucurkan lebih banyak investasi ke unicorn lokal, Tokopedia, dan membantu berkembang lebih jauh lagi,” tulis Jokowi melalui akun Instagram resminya, Senin (29/7/2019). Perikannya: Masayoshi Son, CEO SoftBank pagi tadi berkunjung ke Istana Merdeka, bersama pemimpin Grab dan Tokopedia. Ada apa gerangan, pemimpin grup perusahaan raksasa Jepang jauh-jauh datang ke Jakarta? Rupanya, Masayoshi Son hendak menambah investasinya di bidang teknologi dan pengembangan unicorn di Indonesia. SoftBank akan membuka kantor pusat kedua Grab di Indonesia, menjadikannya unicorn ke-5 di Indonesia, sekaligus menginvestasikan USD2 miliar melalui Grab. Di saat yang sama, SoftBank juga berniat mengucurkan lebih banyak investasi ke unicorn lokal Indonesia, Tokopedia, dan membantunya berkembang lebih jauh lagi. Pak Masayoshi bahkan ingin berinvestasi lebih banyak di Indonesia terutama terkait mobil listrik, baterai litium, dan beberapa platform lainnya. Unicorn kelima? Lha empat unicorn yang ada saja diklaim sebagai milik Singapura? Gimana Om Thomas dan Mas Jokowi? Jelas nanti bisa mematikan GoJek juga! ***
Apa Tujuan Tom Sebar Hoaks Unicorn?
Gojek adalah perusahaan rintisan Indonesia dengan head office di Indonesia dan 90% pegawai kami adalah orang asli Indonesia. Oleh Dimas Huda (Wartawan Senior) Jakarta, FNN - Mulanya, Thomas Trikasih Lembong mengaku kaget setelah melihat riset Google dan Temasek tentang pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Dalam riset itu, empat perusahaan digital bervaluasi di atas US$1 miliar atau unicorn asal Indonesia disebut dari Singapura. Kekagetan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM ini disampaikan dalam sebuah konferensi pers di kantor BKPM, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa, 30 Juli 2019. "Saya kaget juga lihat laporan Google dan Temasek ada tabel unicorn, di Indonesia dia bilang ada nol, di Singapura diklaim ada empat. Faktanya, memang empat unicorn kita induknya di Singapura semua," kata Tom, panggilan singkatnya. Tom mengatakan investasi yang digelontorkan ke empat unicorn itu nyatanya selama ini tidak langsung masuk ke Indonesia, melainkan melalui Singapura. Dari Singapura, barulah perusahaan induk akan membayar vendor untuk sewa kantor, leasing, dan sebagainya ke Indonesia. Lantaran itu, arus modal yang masuk dari Singapura ke Indonesia pun hanya berupa pembayaran, bukan penanaman modal asing. Struktur permodalan inilah yang sempat membuat dirinya merasa kebingungan. Publik, termasuk Istana, jelas terperangah dengan pernyataan Tom. Soalnya, selama ini publik mendapatkan informasi bahwa Indonesia memiliki empat perusahaan yang telah bermetamorfosis menjadi unicorn. Keempatnya ialah Gojek, Bukalapak, Traveloka, dan Tokopedia. Presiden Joko Widodo membanggakan itu sebagai prestasi. Ralat Pantas saja orang lantas berspekulasi: Jokowi yang menyebar hoaks, apa Tom? Nah, tak lama kemudian dalam hari yang sama, Thomas meralat apa yang diomongkan itu. Ralat disampaikan bukan lewat konferensi pers, melainkan melalui media sosial, akun Twitternya. "Maaf dan Ralat @tokopedia dan @bukalapak sudah klarifikasi ke saya, @gojekIndonesia sudah klarifikasi ke publik, mereka tidak pakai Induk perusahaan di Singapura, tapi sepenuhnya di PT PMA Singapura," cuitnya. Ia pun mengakui bahwa dirinya sudah terlalu jauh dalam mengomentari bahan Google-Temasek tersebut. Nah, lho! Di sisi lain, empat unicorn, yakni Bukalapak, Tokopedia, Traveloka, dan Gojek, juga membantah pernyataan Tom tersebut. Mereka membantah punya perusahaan induk di Singapura dan menolak dikategorikan sebagai start-up milik Singapura. Chief Corporate Affairs Gojek Nila Marita menegaskan, Gojek merupakan perusahaan rintisan berbasis teknologi (start-up) asli Indonesia dan terdaftar di Indonesia dengan nama PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Gojek ditegaskannya bukan perusahaan asal negeri jiran, Singapura. "Gojek adalah perusahaan rintisan Indonesia dengan head office di Indonesia dan 90% pegawai kami adalah orang asli Indonesia," kata Nila, lewat keterangan resmi, Rabu (31/7). Dia juga menyampaikan, seluruh penanaman modal dan investasi Gojek dari investor, baik asing maupun lokal, telah ditanamkan dan dibukukan penuh di perusahaan di Indonesia, yakni PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Sebelumnya, pada Selasa (30/7) sore hingga malam, Tokopedia, Bukapalak, dan Traveloka juga sibuk menyampaikan pernyataan yang hampir sama dengan Gojek. Tokopedia, platform dagang dalam jaringan (online), menyatakan, sejak awal telah beroperasi di Indonesia dan tidak memiliki induk perusahaan di negara lain, termasuk Singapura. "Kami tidak mempunyai induk perusahaan di negara lain. Tokopedia sejak awal selalu beroperasi di Indonesia," kata Wakil Direktur Komunikasi Korporat Tokopedia Nuraini Razak. Nuraini mengakui, Tokopedia memiliki anak perusahaan yang beroperasi di Singapura sebagai kantor riset dan pengembangan. Tapi, perusahaan induk Tokopedia tetap berada di Indonesia. Tokopedia juga menyatakan seluruh investasi yang diterima masuk melalui induk perusahaan di Indonesia. "Seluruh penanaman modal terhadap Tokopedia masuk ke Indonesia sebagai penanaman modal langsung," katanya. Bukalapak, sebagai pelapak daring yang menggandeng UMKM sebagai mitranya, juga menyatakan sebagai perusahaan asal Indonesia, dan bukan perusahaan Singapura sebagaimana klaim Tom. "Yang jelas, Bukalapak adalah perusahaan yang lahir dan besar di Indonesia," kata Kepala Komunikasi Korporat Bukalapak Intan Wibisono. Riset itu Dalam riset Google - Temasek yang berjudul Economy SEA 2018, tak ditemukan klaim atas empat startup Indonesia sebagai milik Singapura. Bahkan dalam riset tersebut, secara jelas menyebutkan Gojek adalah aplikasi milik Indonesia. Dalam sub judul "Ride Hailing expands to be the 'everyday apps' of Southeast Asians" disebutkan bahwa Gojek aplikasi online unicorn Indonesia, mengumumkan rencana ekspansi regional yang bertujuan meluncurkan layanan di Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam setelah pasar domestiknya sendiri. Riset juga menyebut unicorn Indonesia yakni Tokopedia salah satu pemain terbesar di Asia Tenggara. Riset tersebut juga memberikan gambaran tentang unicorn dan e-commerce di Asia Tenggara. Di sana disebutkan satu-satunya negara yang tidak memiliki perusahaan unicorn adalah Filipina. Dalam riset tersebut pun dijelaskan, e-commerce telah menjadi sektor yang paling dinamis dengan pertumbuhan paling cepat di era digital ekonomi. Disebutkan pula pemain e-commerce terbesar di Asia Tenggara salah satunya unicorn milik Indonesia yakni Tokopedia. Digital Economy Compass juga menegaskan Indonesia memiliki 4 unicorn. Berdasarkan riset dari Digital Economy Compass 2019, disebutkan bahwa Indonesia memiliki 4 perusahaan unicorn. Seluruhnya merupakan perusahaan rintisan yang sempat disebut Tom diklaim milik Singapura. Dalam riset tersebut juga disebutkan dari 15 unicorn teratas yang ada di dunia, satu di antaranya milik Indonesia. Dalam riset yang dirilis oleh Friedrich Schwandt itu, perusahaan rintisan Indonesia Tokopedia mendapatkan suntikan dana besar dari Softbank, Alibaba Group, Sequola Capital India dengan total US$1,1 miliar. Entah riset yang mana yang dibaca Tom. Entah apa pula tujuan Tom menyebar hoaks secara resmi, kendati kemudian meralat melalui jejaring medsos. Bisa saja orang memaki Tom ceroboh, bego, serampangan, dan lainnya. Sebagai pejabat tinggi, apa dia tidak berpikir bahwa apa yang diomongkan tentang unicorn akan sangat berpengaruh terhadap kredibilitas Jokowi? Padahal Tom bukanlah nama baru di kalangan pejabat. Ia sudah menjadi kepala BKPM sejak 2016. Pria 48 tahun ini sempat menjadi Menteri Perdagangan RI (2015-2016). Sebelum menjadi menteri perdagangan, Tom adalah salah satu dari pendiri private equity fund, Quvat Management (Quvat) yang didirikan pada tahun 2006. Perusahaan investasi tersebut mengelola dana lebih dari US$500 juta. Lebih dari 11 perusahaan berada di bawah manajemen Quvat. Perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di sektor kelautan, logistik, konsumsi, dan juga keuangan. Tomadalah lulusan Harvard University pada 1994 dengan program studi Architecture and Urban Design dengan gelar Bechelor of Arts. Pada tahun 2008, Tom Lembong pernah ditetapkan sebagai Young Global Leader (YGL) oleh World Economic Forum di Davos. Nyatanya, sekolah tinggi lulusan luar negeri dengan bejibun pengalaman kerja yang mentereng tak menjamin menjadi pejabat yang cerdas dan penuh perhitungan. Yang masih menjadi misteri, apa sebenarnya target Tom dengan hoaks yang ia sebar itu. Bagi umat Islam Indonesia boleh jadi bisa memaklumi kecerobohan ini. Manusia memang tempat lupa dan salah. Begitu juga Thomas Trikasih Lembong.
Selamat Jalan Pak Anton
Oleh Anies Baswedan (Gubernur DKI) Jakarta, FNN - Namanya Wahyuntono, biasa dipanggil Pak Anton. Setiap pukul 06.30 beliau sudah berdiri di gerbang sekolah. Beliau menyapa kami dengan senyum hangat. Pukul 07.00 pintu gerbang ditutup. Tapi Pak Anton tidak pergi. Beliau tetap menyapa yang terlambat. Ditanya satu-satu, mengapa terlambat. Mereka jera, ditanya langsung kepala sekolah. Sekolah jadi tertib. Parkiran motor siswa di sekolah kami cukup panjang. Pak Anton selalu parkir di ujung depan parkiran motor siswa, dekat pintu keluar. Sekiranya ada pencuri, motor vespa hijau itu yang paling mudah diambil. Pak Anton menyapa ke kelas-kelas. Dari jendela, beliau memantau suasana kelas, cara guru mengajar dan cara siswa belajar. Beliau mendorong siswanya untuk aktif organisasi. “Anies, kamu ke Jakarta ya. Ikut pelatihan Ketua OSIS se-Indonesia,” kata Pak Anton. Pagi itu saya dipanggil ke ruang kepsek. Diberi surat undangan dari Kemdikbud & Disdik yang meminta sekolah kami mengirim utusan ke Jakarta. Saya duduk di kelas 1 dan dapat tugas mewakili sekolah kami. Sebelum berangkat, beliau bekali dengan nasihat. Saya ke Jakarta bawa semangat. Itulah wajah kehangatan dan contoh kepemimpinan kepala sekolah kami. Setiap guru, siswa merasakan kehadirannya dalam bentuk suasana sekolah yang sehat. Beliau tidak menghardik dan membentak untuk disegani. Tapi membimbing, mengarahkan, lalu menuntun untuk meraih target. Saat bertugas di Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (2015), kami undang Pak Anton ke Jakarta. Menghadiri peringatan hari guru. Beliau sudah pensiun, usianya 76 tahun. Jalannya pelan, tapi tegap dan penuh semangat. Saya sambut, salami dan cium tangannya. Beliau peluk erat sekali, dalam haru beliau berkata, “dulu saya kirim kamu ke Jakarta diundang kementerian, sekarang kamu ngantor di ruang ini.” Di ruangan, Kepala Sekolah teladan itu sempat diam seakan tak percaya. Saya dengarkan semua ceritanya. Masih seperti dulu, saya tetap muridnya. Kami sering berkabar, beliau beri nasihat, tetap jadi guru. Hari ini, 1 Agustus 2019, semua ingatan keteladanannya seakan diputar ulang. Ya, hari ini Pak Anton akan dimakamkan di Yogyakarta, 80 tahun usianya. Doa ribuan muridnya mengiringi. InsyaAllah, pahala padanya tak berhenti mengalir lewat ilmu yang diamalkan murid-muridnya. Allahhummaghfir lahu warhamhu wa'aafihi wa'fu anhu ...
Semoga Bukan Kuda Troya yang Datang ke KPK
Oleh Dimas Huda (Wartawan Senior) Jakarta, FNN - Keinginan Kapolri Jenderal Polisi Tirto Karnavian agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2013 dipimpin polisi sedikit lagi bakal terwujud. Soalnya, Tito tak cuma ngomong doang. Upaya ke arah sana kini benar-benar tengah terjadi. Publik menyaksikan polisi sudah menguasai medan seleksi pimpinan KPK. Setidaknya ada 9 perwira polisi aktif yang lolos untuk mengikuti tes psikologi. Itu belum termasuk para pensiunan polisi. Lebih jauh lagi, keinginan Tito juga didukung oleh keraguan publik atas komitmen pansel capim KPK periode 2019-2023 terhadap pemberantasan korupsi. Koalisi masyarakat sipil mencurigai rekayasa pemilihan capim KPK kini tengah berlangsung. Pansel dianggap tidak kridebel. Pansel itu terdiri atas Yenti Garnasih (Ketua) dan lndriyanto Seno Adji (wakil) dengan anggotanya yaitu Marcus Priyo Gunarto, Hendardi, Harkristuti Harkrisnowo, Diani Sadia Wati, Al Araf, Mualimin Abdi, dan Hamdi Moeloek. Mereka ini diangkat oleh Presiden Joko Widodo melalui sebuah kepres. Nah, sampai kini kepres itu “disembunyikan” dari mata publik. Di antara anggota Pansel itu ada figur yang pernah membela kasus korupsi, baik itu sebagai kuasa hukum atau ahli. Selain itu, ada juga figur yang rekam jejaknya cukup buruk di mata publik. Lantaran yang bersangkutan pernah mengikuti seleksi pejabat tinggi di salah satu kementerian, tetapi ditemukan makalah yang digunakan sebagai syarat seleksi ternyata plagiat dari makalah orang lain. “lntinya, ragu seleksi ini akan menghasilkan pimpinan KPK yang independen, kredibel, dan bisa dipercaya oleh masyarakat,” ujar Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana, pekan lalu. Mereka inilah yang bertugas memilih 5 orang calon pimpinan KPK. Saat pendaftaran capim dibuka, pendaftar berjumlah 376 orang. Selanjutnya mereka yang dinyatakan lolos administrasi ada 192 orang. Pada seleksi tahab II, 104 orang lolos uji kompetensi. Mereka itulah yang ikut ujian psikologi. Dari jumlah itu yang lolos tes psikologi diperkirakan 50-an orang. Pastinya saat ini, dari 104 orang itu, sembilan di antaranya merupakan jenderal polri aktif. Selain juga empat orang dari kejaksaan. Kesembilan jenderal Polri yang lulus itu adalah Irjen (Pol) Antam Novambar, Irjen (Pol) Dharma Pongrekun, Brigjen (Pol) M. Iswandi Hari, Brigjen (Pol) Bambang Sri Herwanto dan Brigjen (Pol) Agung Makbul. Kemudian, Irjen (Pol) Juansih, Brigjen (Pol) Sri Handayani, Irjen (Pol) Firli Bahuri dan Irjen (Pol) Ike Edwin. Selain jenderal polri aktif, ada juga sejumlah purnawirawan polri. Para purnawirawan itu, yakni Komjen (Purn) Anang Iskandar, Komjen (Purn) Boy Salamuddin, Irjen (Purn) Suedi Husein, Irjan (Purn) Yovianes Mahar dan Irjen (Purn) Yotje Mende. Selain anggota polri dan pensiunan polpri ada empat orang dari Kejaksaan. Inilah yang menyebarkan aroma bahwa kepolisian dan kejaksaan telah berjuang “merebut” KPK. Selama ini publik sudah mafhum, bahwa kedua institusi penegak hukum ini belum terlalu bagus dalam upaya pemberantasan korupsi. Rekam jejak hubungan kedua institusi itu dengan KPK juga banyak diwarnai noktah merah. Wajar saja, jika belakangan muncul desas desus yang menyebut kedua institusi ini tengah mengirim kuda troya untuk menghancurkan KPK dari dalam. Soal desas desus seperti itu saat ini belakangan lumayan cenderung santer. Bahkan pansus capim KPK saja sempat dibungkus isu-isu minor tentang radikalisme. KPK disebut-sebut telah kerasukan kelompok radikal agama. Sampai-sampai, muncul wacana untuk melibatkan Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT). Munculnya isu itu sebagai dampak dari beberapa pernyataan pansel sendiri. Dan pernyataan itu tak mendasar dan nihil bukti. Pansel yang seharusnya mengutamakan mencari figur-flgur yang bisa membuat efek jera bagi pelaku korupsi malah bermain dengan isu radikalisme. Isu enggak valid dan penuh fitnah. Jadi wajar saja jika sejumlah pihak secara umum masih meragukan pansel capim KPK. ICW sebagai bagian dari Koalisi Masyarakat Sipil, misalnya, tak sependapat dengan format pembentukan pansel yang dipakai. Menyoal Pansel Para aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil menyebut, seleksi calon pimpinan KPK itu sebagai rekayasa pemerintah. "Kalau boleh berkata sedikit keras ya, bahwa jangan-jangan memang pemerintah dan Pansel sudah mengatur sedemikian rupa sedari awal siapa ke depannya pimpinan KPK. Itu artinya proses seleksi ini adalah rekayasa semua," kata Anggota Koalisi Masyarakat Sipil, Feri Amsari, dalam keterangan pers di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Minggu (28/7). Omongan Feri tak asal bunyi. Langkah pansel capim KPK meloloskan sejumlah kandidat yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang, seperti menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LKPN) adalah salah satu bukti. Pelaporan LHKPN secara berkala merupakan syarat seorang capim KPK sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dugaan rekayasa itu, juga mengeras lantaran Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 54/P Tahun 2019 tentang pembentukan Pansel Capim KPK tidak bisa diakses publik hingga saat ini. Pemerintah sengaja tertutup soal keterpilihan Pansel Capim KPK. Aktivis LBH Jakarta, Nelson Simamora, mengatakan pihaknya sudah mengajukan permohonan untuk bisa mengakses Keppres itu ke Sekretariat Negara (Setneg), namun ditolak. "Kita ajukan pada tanggal 10 Juli 2019. Kita minta hanya salinan Keppres itu. Kemudian kita menyampaikan juga ini bukan informasi yang dikecualikan. Kemudian tanggal 25 Juli 2019 permohonan informasi publik kita ditolak Sekretariat Negara," katanya. Keppres merupakan norma hukum yang bersifat konkret, individual, dan sekali selesai. Keppres biasanya diunggah di situs Setneg. Tetapi saat ini, tidak ditemukan Keppres yang dimaksud. Dalam jawaban penolakan itu, kata Nelson, Setneg menyatakan salinan Keppres itu hanya untuk pihak-pihak yang berkepentingan. "Jawabannya seperti ini, 'bersama ini permohonan saudara tidak bisa kami penuhi, Keppres tersebut disampaikan kepada yang bersangkutan'. Ini bahasanya muter-muter, intinya tidak dikasih," katanya. Penolakan itu merupakan salah satu bukti rezim Jokowi tidak transparan. Padahal hanya menyangkut aturan perundang-undangan. Lantaran itu, Nelson menyatakan pihaknya berencana menggugat pembentukan Pansel Capim KPK. Komisioner Komisi Informasi Pusat, Cecep Suryadi, berpendapat senada. Setneg harusnya terbuka soal Keppres tersebut. Sebab Keppres bukanlah informasi yang dikecualikan Keppres itu seharusnya bisa diakses karena ada lampiran nama-nama pansel, apa saja yang jadi tanggung jawab pansel, ruang lingkup kerja, masa kerja pansel. “Setneg harus buka itu, kalau ada yang memohon harus disampaikan," ujarnya. Ia pun memberi saran kepada Koalisi Kawal Capim KPK untuk mengajukan keberatan kepada atasan pegawai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Setneg yang menjawab surat tersebut. Jika tidak dijawab atau jawaban tidak memuaskan, ia mempersilakan para aktivis antikorupsi itu mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke KIP. Di era transparansi pengelolan negara, sungguh ironis, Setneg tiba-tiba menjadi lembaga yang tertutup. Presiden Jokowi harus bertanggung jawab jika nanti KPK terpuruk gara-gara rekayasa ini. Jika nanti ada figur-figur tertentu yang bermasalah lulus pada seleksi Capim KPK, berarti presiden terlibat secara sistematis membiarkan hal itu. Mulai sekaranglah semua pihak hendaknya ikut mencegah masuknya kuda troya ke dalam tubuh KPK.
Bangkai Zhong Tong, Hantui Jokowi
Oleh Dimas Huda (Wartawan Senior) Jakarta, FNN - Gara-gara Anies Rasyid Baswedan dirisak, para pendukung Gubernur DKI Jakarta mengapungkan kembali kasus pembelian bus TransJakarta. Foto-foto ratusan bus yang teronggok di Bogor belakangan ini bertabur mewarnai jagad maya. Bus-bus ini adalah produk bermasalah hasil pembelian Pemprov DKI Jakarta di era Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama. Anies menjadi sasaran bully di media sosial terkait instalasi bambu Getah Getih di Bundaran HI. Karya seni karya Joko Avianto yang menghasbiskan duit Rp500 juta untuk menyambut Asian Games 2018 itu pada 17 Juli lalu dibongkar karena sudah mulai lapuk. Rupanya, bagi para pecinta rival Anies, ini menjadi pintu masuk untuk merisak gubernur pengganti Basuki alias Ahok itu. Nah, gara-gara itu, banyak juga warganet yang membela Anies. Salah satunya pemilik akun twitter bernama Irene (@IRN Official). Dia mengungkap bus mangkrak itu dalam akunnya pada 20 Juli. Di akun tersebut, ia menuliskan, "Dari kemaren itu anak kolam masih aja nyinyirin seni bambu Anies Baswedan sampe seluruh kader PSI partai sok iyeh pada ikutan nge-bully Anies. Lah, ini si Ahok buang-buang busway lu gak blow up. Seluruh busway bentuk gini belian si Ahok jadi bangke, berapa puluh T tuh duit dibuang." Akun tersebut melampirkan sebuah video yang memperlihatkan kondisi bus Transjakarta yang sudah jadi rongsok. Rupanya, sekonyong-koyong gayung pun bersambut. Sejumlah media memberitakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berniat membawa masalah tersebut ke ranah hukum. Melalui Biro Hukum, Pemrov menggugat PT Putera Adi Karyajaya, perusahaan penyedia bus yang memenangkan tender kala itu. Soalnya, Pemprov DKI sudah membayar uang muka sekitar Rp110 miliar untuk pengadaan bus itu. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), nominal tersebut harus dikembalikan oleh pihak ketiga lantaran perjanjian pengadaan dengan pihak ketiga telah dinyatakan batal demi hukum. Perusahaan diminta mengembalikan 20% dari uang muka yang sudah diterima. "Kita diminta untuk meminta kepada para pihak ketiga untuk mengembalikan uang muka yang sudah disetorkan, yang sudah ditarik oleh mereka," jelas Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, kepada CNBC Indonesia, Jumat (26/7). "Kami sudah menyampaikan surat ke Biro Hukum. Sedang dalam proses. Saya belum dapat laporannya ada berapa tergugat," lanjutnya. Syafrin menegaskan pada kasus ini Pemprov DKI berpedoman hasil audit BPK. BPK sendiri sudah memberi rekomendasi terhadap LHP yang sudah di tangan Pemprov DKI. Menurut dia, selama ini, upaya penagihan sudah beberapa kali dilakukan Pemprov DKI. Namun, hasilnya masih nihil, apalagi perusahaan-perusahaan penyedia bus TransJakarta telah dinyatakan pailit. "Sesuai rekomendasi BPK, ini kita laporkan ke biro hukum untuk ditindaklanjuti," kata Sjafrin. Sekadar mengingatkan, pada 2013, Pemprov DKI melakukan pengadaan bus TransJakarta sebanyak 656 unit dalam 14 paket lelang dengan nilai transaksi Rp1,1 triliun. Empat paket lelang sebanyak 125 unit senilai Rp564,93 miliar telah dibayarkan, sedangkan sisanya 531 unit dimasukkan ke dalam 10 paket lelang dan baru dibayarkan oleh Pemprov DKI sebesar 20%. Belakangan, Pemprov DKI menolak melunasi 531 unit armada bus Transjakarta itu karena dinilai bermasalah. Ratusan unit bus yang didatangkan dari China tersebut terindikasi korupsi, karena ada penggelembungan anggaran. Kemudian, ada sampel mesin berkarat pada 14 unit bus dan diduga merupakan barang bekas. Udar Pristono, Kepala Dinas Perhubungan DKI pada 2013, kemudian menjadi terpidana kasus ini. Monumen Saat ini, ratusan bus TransJakarta hasil pengadaan tahun anggaran 2013 itu teronggok di lahan depan Rumah Sakit Karya Bakti Pertiwi, Jalan Raya Dramaga, Bogor. Menurut Dinas Perhubungan DKI Jakarta, totalnya mencapai 483 unit bus. Laporan resmi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), mencatat PT Putera Adi Karyajaya salah satu terlapor dalam Perkara Nomor 15/KPPU-I 2014 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Bus TransJakarta (Medium Bus, Single Bus, dan Articulated Bus) Tahun Anggaran 2013 di DKI Jakarta. PT Putera Adi Karyajaya, hanya satu dari 19 perusahaan yang menurut putusan KPPU terbukti dalam persekongkolan tender secara horizontal dan vertikal. Sehingga wasit persaingan usaha memberikan hukuman denda kepada pelaku pengadaan bus TransJakarta, termasuk PT Putera Adi Karyajaya, pada September 2015. KPPU memutuskan para peserta tender melanggar Pasal 22 UU 5 Tahun 1999 yang berbunyi: Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Saat Udar baru menjadi tersangka pada 2014, Koordinator Traffic Demand Management (TDM), Ahmad Syafrudin, menilai kasus ini tidak lepas dari kebijakan hulu. Dokumen pengadaan barang dan jasa yang bernilai di atas Rp1 triliun pasti diketahui Gubernur DKI Jakarta Jokowi dan Wagub Ahok. "Tidak mungkin proses tender sebesar itu tidak diketahui gubernur dan wakil gubernur," katanya. Pengadaan bus Transjakarta dan BKTB sebagai salah satu program unggulan ibu kota seharusnya mendapat pengawasan intensif dari pimpinan daerah. Apabila ada tim pengawas maupun gubernur dan wakil gubernur yang mengawasi proses pengadaan bus, mulai dari kegiatan lelang tender, maka tidak akan ada komponen bus yang berkarat. Ia menengarai Jokowi-Basuki sengaja melakukan pembiaran proses tender berjalan begitu saja. Dengan itu, maka ada pembiaran terjadinya pelanggaran hukum. Target pengadaan bus itu terbilang cepat dengan jumlah bus yang fantastis pula. Pada tahun 2014 itu, Jokowi-Ahok menargetkan pengadaan bus TransJakarta hingga 1.000 unit dan BKTB 3.000 unit. Dengan keadaan yang terdesak itu, proses pengadaan bus tidak sempurna dan terjadi penyalahgunaan anggaran. Anggaran pengadaan bus itu, mencapai 2% dari total APBD DKI 2013, yang mencapai Rp50,1 triliun. Pengadaan ribuan bus itu telah dirancang di DPRD DKI, bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, serta para pengusaha. Itu sebabnya, Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi, menilai kasus korupsi ini tidak mungkin hanya dilakukan pejabat eselon III. Uchok menyebut dua tersangka itu sebagai "boneka" saja. Kini, sampah ratusan bus itu sudah menjadi monumen tentang keserakahan dan keteledoran pejabat DKI Jakarta masa lalu. Semoga saja, penyakit itu tak menular di era kini. Rakyat bisa dibohongi, tapi bus-bus itu menjadi saksi bisu.
Nasdem Mau Menjadi Oposisi, yang Benar Saja?
Oleh Hersubeno Arief (Wartawan Senior) Jakarta, FNN - Wartawan senior dan anggota Dewan Redaksi Media Group Saur Hutabarat Kamis (25/7) membuat sebuah tulisan menarik tentang pertemuan Megawati-Prabowo. Kesimpulan artikel berjudul “Megawati Ketemu Prabowo” itu berada di akhir tulisan. “Jika Gerindra dibawa PDIP masuk ke pemerintahan Jokowi jilid II, dan Jokowi menggunakan hak prerogatif menyetujuinya, semua itu sah secara konstitusional. “ “Bila itu yang terjadi, kiranya juga bagus bagi demokrasi, bagi tegaknya checks and balances, bila ada partai pengusung Jokowi yang berada di luar kabinet. Inilah kawan sejati yang memilih dari parlemen mengontrol kawan yang berkuasa di pemerintahan.” “Adakah partai macam itu? Bukan mustahil Partai NasDem mengambil pilihan itu.” Disampaikan dengan argumen yang cukup kuat, tanpa nada menggugat, artikel itu bisa dilihat sebagai sebuah sikap resmi dari Big Bos Media Group sekaligus Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (SP). Sebagai seorang petinggi Media Group, mantan wartawan senior majalah Tempo itu adalah salah satu orang dekat (inner circle) SP. Dia paham betul cara berpikir dan apa yang dimaui SP. Jadi apa yang dia pikirkan dan disampaikan ke publik dipastikan tidak jauh berbeda dan tidak mungkin bertentangan dengan sikap resmi yang akan diambil partai. Apa yang dipikirkan oleh SP, itulah yang dia tuliskan. Apalagi tulisan itu dimuat di harian Media Indonesia corong resmi dari Partai NasDem Gagasan NasDem menjadi oposisi yang disampaikan Saur, sesungguhnya tidaklah terlalu mengejutkan. Publik bisa dengan mudah menangkap: SP tidak happy dengan acara makan siang Megawati-Prabowo. Tanda-tandanya sangat kuat dan mudah dibaca. SP sebelumnya bertemu dengan tiga orang ketua umum partai koalisi Jokowi (Golkar, PPP, dan PKB), tanpa wakil PDIP. Dia juga bertemu dan makan siang dengan Gubernur DKI Anies Baswedan. Pertemuan itu dihelat bersamaan dengan makan siang Megawati-Prabowo. Semua itu adalah signal-signal politik yang ditujukan kepada Jokowi dan Megawati. Ketika gagasan itu disampaikan secara eksplisit melalui sebuah opini di media resmi, masalahnya menjadi lain. SP telah menyampaikan isyaratnya secara lebih tegas, tidak tersamar, dalam bahasa yang terang, namun belum menjadi sikap resmi partai yang dipublikasikan ke publik. Kekecewaan SP sesungguhnya sangat wajar. Sebagai partai koalisi pendukung Jokowi, NasDem berhak kecewa. Setelah berjibaku mendukung Jokowi melalui kontestasi berdarah-darah, tetiba Jokowi dan PDIP malah mengajak lawan mereka bergabung ke dalam pemerintahan. Apalagi bila nanti jatah kursi yang diberikan kepada Gerindra lebih banyak, lebih penting, dan lebih basah dibanding parpol lainnya. Lengkap sudah. Pertama, praktik politik yang dilakukan oleh Jokowi dan Megawati tidak wajar dalam sebuah proses demokrasi. Benar seperti dikatakan Saur, dengan mengajak Gerindra bergabung ke dalam pemerintahan, akan menimbulkan problem serius pada proses ketatanegaraan kita. Di negara demokrasi yang benar, menganut pembagian kekuasaan. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif (trias politica). Dengan bergabungnya Gerindra, koalisi pemerintah akan menguasai lebih dari 70 persen kursi di parlemen. Hal itu jelas akan menimbulkan implikasi serius pada praktik demokrasi. Mengganggu proses checks and balances Kedua, kehadiran Gerindra dipastikan akan mengganggu dan mengurangi jatah kursi parpol pendukung Jokowi. Tidak perlu malu lah membicarakan masalah ini. Absah dan halal. Kendati soal ini berkali-kali dibantah, dan SP selalu menyatakan mendukung Jokowi tanpa syarat, tapi alasan itu terlalu naif. Hanya lips service. Basa-basi seorang politisi. Di belakang layar dipastikan saat ini tengah terjadi tawar menawar, tarik menarik, dan rebutan pos-pos kementerian, jabatan yang penting dan strategis. Koran Tempo misalnya melaporkan, saat ini PDIP dan NasDem tengah bersitegang memperebutkan posisi Jaksa Agung. Tidak ada salahnya dan sangat absah dukungan politik yang diberikan oleh NasDem harus mendapat kompensasi yang setimpal. Pada awal Kabinet Jokowi Jilid I NasDem mendapat jatah tiga kursi menteri dan Jaksa Agung. Jatah itu berkurang satu, ketika Jokowi melakukan reshufle kabinet jilid I. Menko Polhukam pos yang ditempati oleh kader Nasdem Tedjo Edhy Purdijatno diganti Luhut Binsar Panjaitan. Ketiga, sudah lama diketahui SP dan Prabowo mempunyai hubungan yang tidak harmonis. Sepanjang proses pilpres berjalan, Prabowo selalu menolak diwawancarai stasiun Metro TV milik SP. Dalam berbagai kesempatan Prabowo secara demonstratif menyatakan ketidaksukaannya terhadap Metro TV di depan publik. Perseteruan ini tampaknya bisa kita runut dari kasus meledaknya bom di sebuah rumah susun Tanah Tinggi, Jakarta 18 Januari 1998. Bom tesebut meledak di kamar yang disewa oleh aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD). SP bersama kakak beradik Jusuf dan Sofyan Wanandi (CSIS) dituding terlibat dalam kasus itu. SP sempat diperiksa oleh aparat militer. Saat itu Prabowo menjabat sebagai Danjen Kopassus dan dua bulan kemudian diangkat menjadi Pangkostrad. (Mungkinkah NasDem Oposisi) Pertanyaannya sekarang : Seberapa serius “ancaman“ menjadi oposisi itu? Jawabannya sangat tergantung bagaimana Jokowi, terutama Megawati meresponnya. Manuver SP sampai saat ini boleh dibilang masih belum serius. Hanya warning yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Dalam silat hanya jurus kembangan. Bukan serangan yang mematikan. Harus dipahami yang kecewa dengan masuknya Gerindra bukan hanya SP. Para ketua umum parpol pendukung lainnya juga sangat kecewa. Bahkan lebih khawatir. Ngeri-ngeri sedap karena jatah kursinya akan berkurang. Bukan tidak mungkin perannya di pemerintahan Jokowi juga diambil-alih Gerindra. Jangan lupa perolehan suara Gerindra pada pemilu lalu berada di urutan kedua di bawah PDIP. Koalisi PDIP-Gerindra akan menjadi duet yang mendominasi pemerintahan Jokowi. Ada beberapa alasan mengapa SP tidak mungkin begitu saja mengambil langkah secara frontal meninggalkan Jokowi, dan terutama Megawati. Pertama, hubungan SP-Megawati telah berlangsung cukup lama. Bahkan sudah sejak pemerintahan Orde Baru. Ketika Megawati menjadi salah satu oposisi utama Soeharto. SP selalu mesuport Megawati. Hubungan ini cukup menarik. SP juga dikenal mempunyai hubungan dekat dengan putra-putri Soeharto. Rosano Barack adik ipar SP adalah salah satu petinggi di Bimantara. Perusahaan itu dimiliki Bambang Trihatmodjo putra Soeharto. Apakah mungkin hanya gegara bergabungnya Prabowo ke pemerintahan , membuat SP dan Megawati melupakan persahabatan lama yang sudah terjalin. Kedua, sebelum mendirikan NasDem, SP adalah politisi Golkar. Para kader partai berlambang pohon beringin ini tidak terbiasa berada di kubu oposisi. Habitat mereka selalu berada dalam kekuasaan. Kebetulan pula sejak berdiri pada tahun 2011 dan ikut pemilu pertama kali pada tahun 2014, Nasdem langsung bergabung menjadi partai penguasa. Mereka menjadi salah satu parpol pengusung Jokowi-Jusuf Kalla. Ketiga, SP adalah politisi sekaligus pengusaha. Berada di luar pemerintahan tidak hanya membuat posisi NasDem akan kesulitan bermanuver, juga dipastikan berdampak tidak baik bagi kerajaan bisnis SP. Peran SP di NasDem sangat sentral. Eksistensi NasDem tidak lepas dari topangan hasil bisnis SP. Meminjam kalimat yang pernah diucapkan Prabowo, kondisi NasDem saat ini “Akan timbul tenggelam bersama SP.” Dengan kalkulasi semacam itu, sulit membayangkan SP akan mengambil langkah frontal: MENJADI OPOSISI! SP saat ini sedang merajuk saja. Semuanya sangat bergantung bagaimana Jokowi dan —sekali lagi— terutama Megawati menyikapinya. Kita tingal menunggu apakah jargon: A friend in need is a friend indeed, teman sejati adalah teman di waktu susah dan senang, masih berlaku juga di dunia politik. End
Prabowo Menjadi "Perdana Menteri" Jokowi
Oleh Asyari Usman (Wartawan Senior) Jakarta, FNN - “Tenang, Bang. Prabowo bakal menjadi perdana menteri Jokowi.” Begitu gambaran dari seorang teman yang selama ini selalu bisa menyedot info top-level dari lingkaran 02. Digambarkan, Prabowo Subianto (PS) akan mengendalikan banyak pos-pos penting. Itulah “power sharing” (bagi kekuasaan). PS akan diserahi sejumlah kementerian “nyawa pemerintahan” seperti Kementerian BUMN, Kementerian Perdangan dan Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian dan Kehutanan, dlsb. Iya atau tidak, silakan Anda tetap ‘tune in’. Tapi, mohon maaf, saya selalu ‘dismissive’. Selalu tak percaya. Masa iya semudah itu Prabowo akan diberi wewenang besar seandainya dia menerima tawaran masuk ke pemerintahan yang lahir dari situng KPU yang kemudian disertifikasi oleh MK. Wallahu a’lam. Prabowo kelihatannya yakin sekali dia sangat diperlukan oleh Jokowi. Diperlukan untuk mengawal pengelolaan negara selama lima tahun ke depan. Konon, kabarnya, keyakinan inilah yang mendorong PS berani ambil risiko berseberangan dengan 90 juta pemilihnya yang tak rela memberikan legitimasi kepada Jokowi. Iming-iming menjadi “Perdana Menteri” (PM) itulah yang membuat PS nekad bertemu Jokowi di Lebak Bulus. Nekad menyakiti perasaan puluhan juta pemilihnya. Banyak teori tentang Prabowo bakal menjadi PM dengan kekuasaan besar. Tetapi, di tengah belantara politik barbarik dan politisi licik yang ada di kubu Jokowi dan juga di kubu Prabowo sendiri, mungkinkah impian “perdana menteri” itu menjadi kenyataan? Lagi-lagi saya dismisif. Sebab, konsep “power sharing” itu hampir mustahil dijabarkan selagi “power steering”-nya dikendalikan oleh para dalang. Mereka ini adalah gerombolan suka-suka hati. Tak bisa diatur oleh siapa pun. Sebaliknya, merekalah yang mengatur. Saya khawatir, konsep bagi kekuasaan yang ditawarkan kepada PS tidak akan semuluk yang disangka. Tidak akan seindah yang dibayangkan. Lebih banyak berbumbu muslihat. Cuma, memang santer kabar bahwa roda pemerintahan sedang terancam macet. Ada masalah serius di cash-flow negara. Karena itu, Jokowi memerlukan suntikan dana segar. Dan itu hanya bisa diperoleh dari luar. Di sinilah Prabowo menjadi sangat penting. Para pemberi pinjaman, kata satu sumber, tidak akan mencairkan dana kalau tidak ada jaminan stabilitas sosial-politik di Indonesia. Stabilitas itu, pada saat ini, kuncinya ada di tangan Prabowo. Itulah sebabnya Jokowi mati-matian mengajak 02 rekonsiliasi dan berkoalisi. Anda percaya? Kalau saya tidak. Untuk sementara ini. Kalau pun benar situasi dan kondisi negara seperti itu, saya malah berpendapat Prabowo seharusnya tidak mendekat. Sebab, itu artinya Jokowi bukan mau berbagi kekuasaan melainkan mau berbagai “nama buruk”. Berbagi julukan “tak becus memimpin”. Tetapi, kalau Jokowi secara jantan mengaku bahwa dia tak sanggup memimpin, dan karena itu dia menyerahkan semuanya kepada Prabowo, masih bisa dipahami. Yang dikhawatirkan, Jokowi cuma ingin membawa Prabowo dan 90 juta pemilih waras jatuh ke jurang bersama penguasa blunder dan para pendukungnya yang selama ini membabi buta. Jadi, kalau Prabowo tetap keras mengikuti jebakan “jatuh bersama” itu, sungguh di luar nalar sehat. Semoga ilusi Prabowo menjadi “perdana menteri” Jokowi belum terlalu dalam.
Korupsi Kondensat Rp 38 Triliun Mangkrak di Jampidsus 4 Tahun
Oleh Luqman Ibrahim Soemay Jakarta, FNN - Skandal mega korupsi kondensat sebesar Rp 38 triliun sampai sekarang masih mangkrak di Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Entah mengapa, korupsi terbesar dalam sejara Indonesia sejak medeka 17 Agustus 1945 lalu tersebut hingga kini masih mendam di Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus). Kasus ini hanya berjalan di tempat. Tidak ada kemajuan apa-apa, namun tidak juga mundur ke belakang Sejak awal Januari tahun 2018, Jampidsus Adi Toegarisman sudah berkali-kali mengatakan bahwa berkas perkara korupsi kondensat sudah lengkap atau P-21. Dengan demikian, perkara ini sudah siap untuk dibawa ke pengadilan. Sayangnya, sampai sekarang tidak ada kabar beritanya Biasanya kalau sudah P-21, maka seharusnya sudah dapat dibawa ke pengadilan. Namun jika Jampidsus Adsi Toegarisman beranggapan tidak cukup alasan hukum untuk dibawa ke pengadilan, maka sebaiknya segera dikeluarkan Surat Penghentian Penuntutan Perkara. Tujuannya, untuk memberikan kepastian hukum terhadap setiap perkara korupsi yang sudah dinyatakan P-21 oleh Jaksa Pemeriksa atau Jaksa Peneliti Selain itu, untuk memberikan kesempatan yang luas kepada publik, khususnya pegiat anti korupsi untuk menilai. Apakah perkaran korupsi kondensat ini layak untuk diberikan Surat Penghentian Penuntutan Perkara oleh Jampidsus. Kalau publik menilai tidak layak, maka publik dapat mengajukan gugatan praperadilan ke pengadilan untuk diuju penghentian penuntutan di pengadilan. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Eksus) Bareskrim Polri sudah menetapkan tiga orang tersangka. Namun kabar kelanjutan tentang perkara kondensat ini seperti telah ditelan bumi. Apakah bakal dilanjutkan sampai ke pengadilan atau dihentikan penuntutannya. Sampai sekarang tidak terdengar lagi, bahkan semakin masih gelap Polisi menetapkan dua orang tersangka dari Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas, yaitu mantan Kepala SKK Migas Raden Priyono dan Diputi Bidang Finansial, Ekonomi dan Pemasaran SKK Migas Djoko Harsono. Sedangkan satu tersangka lagi dari PT Trans Pasific Petrochemoical Indotama (TPPI), yaitu pemiliknya sendiri Honggo Wendratmo Kasus mega korupsi kondensat ini sudah disidik oleh Direktorat Tindak Pidana Eksus Bareskrim Polri sejak tahun 2015 silam. Dengan demikian, kasus ini sudah mangkrak di Gedung Bundar Kejaksaan Agung selama empat tahun. Penanganannya sudah melewati tiga orang Jampidsus, yaitu Widyo Pramono, Arminsyah dan Adi Toegarisman. Sedangkan Kabareskrim yang menangani kasus ini sudah lima orang. Dimulai pertama kali oleh Komjen Budi Waseso. Kabareskim berikutnya yang mengusut kasus ini setelah Budi Waseso adalah Komjen Anang Iskandar. Setelah itu dilanjutkan oleh Komjen Aridono Sukmanto, Komjen Arief Sulisyianto dan sekarang Komjen Idham Azis. Sayangnya, kasus korupsi ini sampai sekarang belum juga sampai ke pengadilan. Entah apa penyebabnya? Tidak juga ada kejelasan dari penguasa Gedung Bundar. Mungkin saja karena nilai korupsinya yang terbilang sangat besar, yaitu U$ 2,716 miliar dollar, sehingga tidak kunjung sampai ke pangadilan untuk disidangkan. Jika dihitung dengan kurs tengah yang berlaku sekarang di pasar valuta asing Rp 14.000 per dollar Amerika, maka nilainya setara dengan Rp 38 triliun. Nilai korupsi kondensat ini memang teramat besar. Nilanya melebihi kasus korupsi e-KTP yang mencapai Rp 2,5 triliun, dan menyeret mantan Ketua DPR dan Ketua DPP Partai Golkar Setya Novanto duduk di kursi terdakwa. Nilainya juga lebih besar dari kasus korupsi Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun, yang menyeret pemiliknya Robert Tantular dan dua mantan Deputi Bank Indonesia, almarhum Budi Mulya dan almarhum Sitti Fajriah. Korupsi kondensat ini mangkrak di gedung bundar, karena patutu diduga adanya keterlibatan atau intervensi dari tangan-tangan kuat dan kuasa gelap. Mereka pemilik kuasa gelap itu pada umumnya bersembunyi dibalik kebesaran kekuasaan lembaga istana negara dan lembaga kepresidenan. Diduga orang-orang inilah yang menghalangi dan menekan Jaksa Agung dan Jampidsus agar kasus ini jangan sampai dibawa ke pengadilan. Mangkraknya kasus korupsi kondensat ini sangat memperburuk wajah Kejaksaan Agung dalam hal pemberantasan korupsi. Sangat wajar kalau publik kemudian meragukan, bahkan menyangsikan keseirusan jajaran Kejaksaan Agung terkait kegiatan pemberantasan korupsi. Kejakasaan Agung di bawah kepemimpinan Jaksa Agung HM Prasetyo dan Jampidsusus Adi Toegarisman patut diduga tidak punya komitmen dan keseriusan untuk membawa kasus-kasus korupsi yang bernilai triliunan rupiah ke pengadilan. Sangat beralasan bila hari ini publik meraruh harapan besar dan tinggi kepada KPK. Publik pada akhirnya menempatkan dan menaruh harapan besar kepada KPK sebagai garda terdepan dan terpenting satu-satunya di negeri ini untuk kegiatan pemberantasan korupsi. Lembaga penegak hukum di luar KPK dianggap publik tidak mempunyai komitmen yang sungguh-sungguh terhadap upaya pemberantasan korupsi. Kalaupun ada satu atau lebih perkara korupsi yang disidik dan dibawa ke pengadilan oleh jajaran kejaksaan, maka itu hanya sekedar basa-basi saja. Nilainya juga jarang yang mencapai trilunan rupiah. Untuk itu ke depan diperlukan Jaksa Agung dan Jampidsus yang mempunyai komitmen dan kemauan yang tinggi terhadp upaya-upaya pemberantasan korupsi. *)
POPULER
