PENDIDIKAN
Alumni UI Kembali Mendesak Pemerintah Memberhentikan Rektor UI Ari Kuncoro
Jakarta, FNN - Sejumlah alumni UI kembali menyatakan keprihatinan dan mengultimatum pemerintah agar Ari Kuncoro diberhentikan dari jabatan Rektor UI. Ini adalah pernyataan keprihatinan yang kedua kalinya. Tuntutan pemberhentian rektor inj dilandasi atas dasar rasa keprihatinan terhadap situasi UI saat ini yang telah memerosotkan wibawa dan marwah UI di masyarakat luas. Sebayak 672 alumni UI lintas jurusan dan angkatan mengemukakan dalam pernyataan pertama sebelum ini. Beberapa tokoh di antaranya Lukman Hakim, Dipo Alam, Peter Sumaryoto, dan Tubagus Haryono ikut menandatangani petisi keprihatinan ini. Dalam pernyataan sikap tertanggal 29 Juli 2021 yang diterima fnn.co.id mereka kembali meneguhkan dan menegaskan sikapnya sebagai berikut: Sebagai seorang guru besar sudah seharusnya Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D mengetahui bahwa di dalam statuta UI, merangkap jabatan adalah dilarang dilakukan Rektor UI. Karena itu keikutsertaan Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D yang saat itu sedang menjabat Komisaris Utama BNI dalam proses pencalonan diri pada pemilihan rektor periode 2019-2024 telah cacat sejak awal. Untuk jelasnya dapat dilihat dari kronologi berikut ini: Pertama, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 2 November 2017 menyetujui dan mengangkat Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen BNI. Jabatan ini dipegangnya hingga 20 Februari 2020. Kedua, ketika Majelis Wali Amanah (MWA) UI pada 25 September 2019 menetapkan Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D sebagai Rektor, lalu dilantik pada 4 Desember 2019, untuk masa jabatan 2019-2024, dia sedang menjabat sebagai Komisaris Utama BNI. Ketiga, kemudian oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BRI 18 Februari 2020 Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D diangkat menjadi wakil komisaris utama BRI sampai mengundurkan diri pada 22 Juli 2021. Keempat, fakta ini menunjukkan bahwa Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D melanggar aturan larangan rangkap jabatan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu baik sebelum dan saat mendaftar sebagai calon Rektor maupun setelah diangkat sebagai Rektor. Jadi, jelaslah apa yang dilakukan Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D tidak mencerminkan akhlak dan perilaku, serta pekerti seorang guru besar yang memimpin sebuah lembaga bermotto “Veritas, Probitas, Iustitia”. Dengan demikian klaim bahwa terpilihnya dan ditetapkannya yang bersangkutan sebagai Rektor UI telah memenuhi segala prosedur dan ketentuan yang berlaku adalah terbukti tidak benar. Bahkan setelah menjabat sebagai Rektor, yang bersangkutan telah melakukan upaya perubahan statuta UI yang tidak bisa dipungkiri merupakan upaya menyelamatkan kedudukannya dalam rangkap jabatan itu. Upaya perubahan statuta yang dilakukan dalam jabatan rektornya itu, tidaklah mulus karena mengabaikan prosedur standar pembuatan statuta. Hal itu terlihat bahwa perubahan itu telah dilakukan secara terburu buru, melanggar prodesur dan menimbulkan statuta baru yang substansinya menjadi cacat baik formal maupun material. Bahwa dengan ini maka kami meminta agar Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D segera diberhentikan dari jabatannya sebagai Rektor UI periode 2019-2024, karena secara nyata telah tidak jujur, membiarkan dan membenarkan kesalahannya dengan sengaja mencalonkan diri, hingga ditetapkan sebagai Rektor UI periode 2019-2024. Demikian pernyataan ini kami buat sebagai ekspresi kepedulian dan kecintaan kepada almamater kami, Universitas Indonesia, serta rasa tanggung jawab kami yang tulus untuk kemajuan bangsa Indonesia. (sws).
Ratusan Lulusan UPT BLK Lubuk Sikaping Sudah Bekerja di Luar Negeri
Lubuk Sikaping, FNN - Ratusan lulusan UPT BLK Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, sudah bekerja pada perusahaan swasta di empat negara dan target selanjutnya target selanjutnya ke negara Dubai. Kepala UPT BLK Lubuk Sikaping, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman, Haryadi di Lubuk Sikaping, Kamia menyebutkan empat negara itu yakni Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia dan Jepang, sedangkan didalam negeri Batam, Kepulauan Riau, Kota Jakarta dan lainnya. Ia menjelaskan peserta yang bekerja di Negara Malaysia dan Brunei kebanyakan bagian menjahit, selanjutnya Negara Jepang bagian otomotif perbengkelan seperti di perusahan SHOGUMI CO.LTD. Sedangkan Kota Batam, PT Philips Indonesia dan lainnya. Seluruh peserta alumni yang bekerja di dalam negeri hingga luar negeri kebanyakan tamatan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan warga Kabupaten Pasaman. "Peserta yang telah bekerja di luar negeri ada tim yang menyeleksinya itupun secara ketat, tidak mudah karena sebelumnya kita juga di UPT BLK Lubuk Sikaping, mencari orang yang siap mengikuti pelatihan berbasis kompetensi, sebelum terjun ke dunia pekerjaan," tegasnya. Selain itu bagi masyarakat ingin mendaftar mengikuti pelatihan berbasis kompetensi di UPT BLK Lubuk Sikaping, silahkan saja gratis tanpa dipungut biaya harus melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan BLK. "Pada 2021 peserta yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi di UPT BLK Lubuk Sikaping sudah ada jumlah sebanyak 112 orang," katanya. Informasi selanjutnya nantinya kita beritahukan ke media sosial atau silahkan datang ke kantor sekretariat UPT BLK Lubuk Sikaping harus dengan mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Masyarakat bisa melihat perkembangan informasi seperti pengumuman pembukaan pelatihan di media sosial seperti Facebook : Blk Lubuk Sikaping, Instagram : blk lubuk sikaping. Para peserta yang telah mengikuti pelatihan ada putus sekolah dari hanya tamat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), selanjutnya tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) hingga ada tamatan S1. Adapun pelatihan berbasis kompetensi di UPT BLK Lubuk Sikaping antara lain, membuat roti, membuat kue, tata rias, pembuat pakaian, komputer, perbengkelan sepeda motor dan lainnya, waktu sampai selesai mengikuti pelatihan ada satu bulan hingga tiga bulan lamanya. "Nantinya para peserta akan membagikan baju seragam pelatihan hingga uang transportasi dan terpenting sekali ilmu pengetahuan," ujarnya. (mth)
Versi Webometrics: Universitan Indonesia Perguruan Tinggi Terbaik
Depok, FNN - Universitas Indonesia (UI) menempati peringkat pertama sebagai perguruan tinggi terbaik di Indonesia, menjadi satu-satunya perguruan tinggi Indonesia yang masuk dalam top 10 perguruan tinggi terbaik di Asia Tenggara yaitu peringkat ke-9. "UI dinilai terbaik dalam hal keterbukaan akses publikasi ilmiah, sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat dunia melalui jaringan internet," kata Kepala Biro Humas dan KIP UI Dra Amelita Lusia, MSi CPR dalam keterangannya di Depok, sebagaimana dikutip dari Antara. UI juga berada di posisi 729 di dunia versi Webometrics Ranking of World Universities edisi Juli 2021. Ia mengatakan, pencapaian peringkat tersebut berdasarkan atas keberhasilan UI dalam memenuhi penilaian webometrics yang terdiri atas tiga indikator penilaian yang dipergunakan. Ketiga indikator tersebut, yaitu visibility impact atau web contents impact (dengan bobot 50 persen) merupakan jumlah jaringan eksternal (subnets) yang terhubung ke halaman web institusi (dinormalisasi dan kemudian dipilih nilai maksimum). Selanjutnya openness (dengan bobot 10 persen) merupakan jumlah kutipan dari 210 penulis teratas yang bersumber dari Google Scholar, dan excellence (dengan bobot 40 persen) merupakan jumlah artikel publikasi ilmiah karya sivitas akademika yang terindeks pada jurnal internasional bereputasi tinggi dengan sumber dari Scimago. Dari indikator tersebut, dalam hal visibility atau dampak dari konten-konten yang berada di website, UI meraih ranking 436 dunia. Kemudian pada indikator excellence yaitu jumlah artikel publikasi ilmiah yang terindeks pada Scimago, UI berada di peringkat 1.250. Pada indikator openness berupa jumlah kutipan dari peneliti terbaik, UI berada di peringkat 761 dunia. Webometrics merupakan sistem pemeringkatan yang dilakukan berbasis website terhadap perguruan tinggi se-dunia. Pada laman resminya, webometrics melansir bahwa kehadiran dan visibilitas web dapat dijadikan indikator kinerja global sebuah universitas. Indikator tersebut mempertimbangkan komitmen pengajaran, hasil penelitian, prestise internasional, hingga hubungan dengan masyarakat, termasuk sektor industri dan ekonomi, hingga universitas. Pemeringkatan Webometrics dilakukan oleh Cybermetric Lab yang merupakan kelompok penelitian milik Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), badan penelitian publik terbesar di Spanyol, terhadap lebih dari 31.000 Institusi Pendidikan Tinggi dari lebih 200 negara di dunia. Sejak tahun 2004, Ranking Web (atau Webometrics Ranking) diterbitkan dua kali setahun, dengan data yang dikumpulkan selama bulan Januari dan Juli. Sistem pemeringkatan Webometrics bertujuan untuk mempromosikan publikasi web, mendukung inisiatif Open Access, mendukung akses elektronik untuk publikasi ilmiah, dan materi akademik lainnya. Pengumuman Webometrics Ranking of World Universities dapat diakses pada laman: www.webometrics.info. (MD)
Macetnya Ruang Akademis Universitas Pattimura Ambon
by Ahmad Lohy Ambon FNN – Macetnya ruang akademis Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon menjadi penyebab anomali pelaksanaan Pembatasan Pergerakan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Ambon. Pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Ambon terhambat, karena masyarakat Maluku yang diwakili mahasiswa melakukan protes menolak PPKM Darurat. Keadaan ini menjadi miris akibat mencekamnya pandemi Covid-19 di Kota Ambon. Bagaimana tidak, situasi ekonimi yang dirasakan masyarakat kian hari semakin sulit. Kenyataan ini menjadi problem yang tidak dapat dihindari. Kehidupan sehari-hari masyarakat tertekan. Sementara pemerintah tidak memberikan makan kepada rakyat selama berlangsung PPKM Darurat ini. Munculnya ide untuk menolak PPKM yang diwakili kalangan mahasiswa ini, bukan muncul secara sporadis dari kalangan mahasiswa saja. Mayoritas masyarakat di Maluku, khususnya kota Ambon mulai mengeluhkan PPKM ini. Aapalgi kebijakan pemerintah Kota Ambon yang membatasi aktivitas masyarakat hanya pada waktu tertentu. Posisi Kota Ambon yang menjadi sentral ibukota provinsi di Maluku, sangat berpengaruh terhadap aktivitas kabupaten kota lain Maluku. Kenytaan ini berdampak kepada keadaan sosial dan ekonomi masyarakat di kota Ambon dan Maluku pada umumnya. Salah satu penyebab penolakan PPKM adalah macetnya ruang akademis yang berkedudukan sebagai fondamen keilmuan di Universitas Pattimura Ambon. Terlihat jelas lembaga akademis tidak memiliki peran dan berkontribusi untuk memecahkan masalah wabah yang berpotensi menimbulkan gejolak sosial di wilayah kepulauan ini. Sebagai wilayah kepulauan, masyarakat Maluku memiliki karakteristik tententu. Sehingga pola penanganan dan kebijakan harusnya berbeda dengan beberapa wilayah lain di Indonesia, terutama Pulau Jawa. Untuk itu, dibutuhkan penelitian yang komprehensif untuk meminimalisir resistensi kebijakan PPKM di masyarakat. Penolakan terhadap penerapan PPKM mikro ini, bukan tidak mungkin menghadapi kendala yang lebih besar di Maluku. Penolakan bisa melebar ke daerah-daerah lain di luar kota Ambon. Apalagi jika institusi pendidikan tidak mengeluarkan formulasi dan metode penanganan melalui pengkajian dan pendalaman masalah Covid-19. Misalnya, bagaimana pola kehidupan sosial dan karakteristik masyarakat Maluku. Ruang akademis seperti kampus-kampus menjalani kuliah online dengan alasan khawatir muncul cluster baru. Namun kampus sebagai lembaga yang berbasis keilmuan seakan-akan mati suri menghadapi fenomena kesehatan masyarakat yang merambah masuk ke dalam ruang sosial semakin massif. Kampus seperti tidak punya rasa tanggung jawab terhadap kondisi masyarakat. Kampus menjadi lembaga yang terpisah dari masyarakat. Kenyataan ini menjadi hal yang muskil. Harusnya universitas bergengsi di Maluku seperti Universitas Pattimura membantu pemerintah. Misalnya, mengambil peran dalam mengkaji, mendalami memecahkan dan menerapkan keilmuannya untuk melihat fenomena masyarakat yang kian hari semakin terbebani secara ekonomi akibat kebijakan PPKM. Bukan dengan berdiam diri dari masyarakat. Apalagi dengan dengan alasan itu menjadi urusan kebijakan pemerintah daerah dan pusat. Sikap apatis seperti inilah yang mengakibatkan wilayah Maluku tertinggal dari daerah lain. Padahal Maluku memiliki banyak potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang unggul. Sikap Universitas Pattimura yang berdiam diri terhadap keadaan masyarakat Maluku terkait penerapan PPKM di Kota Ambon ini sangat disayangkan. Tampak kalau Universitas Pattimura sangat ketinggalan dalam merespon issue-issue yang berbasis sosial kemasyarakatan. Padahal lembaga pendidikan tinggi tertua di Maluku ini tidak diragukan lagi eksistensi dan sepak-terjangnya dalam memproduksi sumbedaya manusia unggul di Maluku. Harusnya Universitas Pattimura memegang teguh Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjadi azas dan prinsip kehidupan akademik. Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai rohnya ruang akademis, kini hanya menjadi pajangan dan formalitas kehidupan akademis. Hanya terlihat pada saat Kuliah Kerja Nyata (KKN) atau Praktek Kerja Lapangan (PKL). Padahal jika kita perhatikan secara mendasar, Tri Dharma itu adalah tiga kewajiban yang harus ditunaikan oleh kalangan perguruan tinggi. Harusnya keterlibatan lembaga akademis dalam studi-studi tentang dinamika hidup masyarakat menghadapi wabah virus Covid-19 dilakukan untuk terlaksananya ketertiban sosial, menghindari kekacauan dalam bermasyarakat. Caranya dengan menyeimbangkan kelayakan terhadap standar hidup yang wajar, sehingga memenuhi unsur keadilan dan kelayakan. Bagaimana kebutuhan hidup menghadapi kebijakan PPKM yang mempersempit ruang gerak masyarakat. Bukan semata-mata lepas tangan sebagai lembaga yang berorientasi kepada pengabdian masyarakat. Apalagi membiarkan pemerintah berhadap-hadapan dengan masyarakat dalam menghadapi masa-masa sulit Pandemi Covid-19. Penulis adalah Wartawan FNN.co.id.
Kerjasama UI-UGM-NUS untuk Tingkatkan Inovasi dan Kewirausahaan
Depok, FNN - Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan The National University of Singapore (NUS) menjalin kerja sama untuk meningkatkan inovasi dan kewirausahaan. Pada seremoni virtual penandatanganan nota kesepahaman kerja sama tersebut, hadir Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Prof. Ir. Nizam, M.Sc., Ph.D., IPM., ASEAN Eng. Seremoni virtual tersebut dilakukan di InnovFest, acara usaha rintisan resmi Asia Tech x Singapore (ATxSG). "Kerja sama yang akan dilakukan antara UI, NUS, dan UGM terkait kegiatan penelitian dan pengembangan bersama untuk mempromosikan dan meningkatkan inovasi serta kewirausahaan di Indonesia," kata Nizam dalam keterangannya diterima di Depok, Minggu. Penandatanganan bota kesepahaman tersebut telah dilakukan dalam suatu seremoni virtual oleh Rektor UI Prof. Ari Kuncoro, S.E, M.A, Ph.D, yang diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi, drg. Nurtami, Ph.D., Sp,OF(K); NUS Deputy President (Innovation and Enterprise), Prof. Freddy Boey, dan Rektor UGM Prof. Ir. Panut Mulyono. Nizam mengatakan nota kesepahaman itu penting untuk kerja sama antaruniversitas. Kolaborasi tersebut akan mengembangkan ekosistem teknologi melalui kemitraan antara akademisi dan bisnis, serta mempercepat inovasi dan kewirausahaan melalui kampus. "Saya sangat bersyukur melihat penandatanganan MoU (nota kesepahaman) antara NUS, UGM, dan UI untuk percepatan kewirausahaan dan bisnis 'start-up' (rintisan). Saya yakin inisiatif ini akan memperkuat kolaborasi dan persahabatan antara pelajar Singapura dan Indonesia. Masa depan ASEAN sangat bergantung pada keberhasilan kita dalam membina warga negara yang kreatif dan produktif, sejalan dengan kebutuhan masa depan yang sangat dinamis," katanya. Nurtami mengatakan UI bertujuan membangun kompetensi mahasiswa di beberapa bidang agar mereka memiliki bekal yang baik saat lulus kuliah. "Kolaborasi ini merupakan langkah awal dari sinergi dan kolaborasi yang direncanakan. Kerja sama antarperguruan tinggi ini tentunya akan saling menguntungkan, baik dalam penelitian, pengajaran, maupun pengabdian kepada masyarakat. Ini akan memberi mahasiswa kami kesempatan untuk meningkatkan 'personal skills', kreativitas, etika, inovasi, dan kewirausahaan mereka," ujarnya. Dalam perjanjian yang ditandatangani bersama itu, NUS, melalui NUS Enterprise, akan menawarkan beasiswa dan dukungan bagi mahasiswa Indonesia dari UI dan UGM untuk mengikuti program Master of Science di bidang Venture Creation di Singapura, serta bersama-sama mendirikan program cipta usaha di Indonesia. Menurut Prof. Boey, NUS Enterprise terus mengembangkan ekosistem kewirausahaan yang dinamis dan inovatif di kota Jakarta dan Yogyakarta, dan untuk mendukung talenta, teknologi, dan perusahaan rintisan dengan Singapura melalui kolaborasi dengan inkubator lokal dan lembaga pendidikan. NUS Enterprise telah terlibat dalam ekosistem inovasi dan kewirausahaan di Indonesia sejak 2017 melalui program-program seperti BLOCK71, NUS Overseas Colleges, dan NUS Enterprise Summer Program in Entrepreneurship. Hingga saat ini, NUS Enterprise telah mendukung lebih dari 250 usaha rintisan dari Singapura dan Indonesia, memberikan dukungan inkubasi dan akses ke pasar internasional melalui jaringan globalnya BLOCK71. Rektor UGM Panut Mulyono menyampaikan bahwa UGM antusias meresmikan kesepakatan ini, mengingat persahabatan antaruniversitas yang sudah terjalin lama. "Ini bukan hanya selembar kertas untuk meresmikan suatu hubungan. Sebaliknya, ini adalah pengingat bahwa kita benar-benar harus bekerja keras untuk mengubah ide-ide kita menjadi kenyataan. MoU ini akan membuka jalan bagi banyak peluang dalam kolaborasi akademik. Dan seharusnya tidak berhenti di situ. Kami ingin melihat lebih banyak peluang dalam bentuk wirausaha, 'start-up', dan perusahaan yang diciptakan oleh alumni kami," katanya. Setelah penandatanganan nota kesepahaman itu, UI, NUS, dan UGM, merencanakan peluncuran inisiatif bersama dalam satu tahun ke depan. Mahasiswa Indonesia dari UI dan UGM yang memperoleh beasiswa akan mengikuti program Master of Science di bidang Venture Creation di NUS mulai 2022. (mth)
Provinsi Kepri Masih Kekurangan 1.900 Guru SMA/SMK/SLB
Tanjungpinang, 16/7 (ANTARA) - Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Muhammad Dali menyampaikan daerah itu masih kekurangan sekitar 1.900 guru tingkat SMA/SMK/SLB. "1.797 posisi guru sudah diinput ke database Kementerian Pendidikan Republik Indonesia," kata Dali di Tanjungpinang, Jumat. Namun, dia mengatakan kekurangan guru tersebut bakal sedikit tertutupi pada tahun 2022, seiring adanya penerimaan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja atau PPPK. Menurutnya Pemprov Kepri tahun ini mendapat kuota PPPK sebanyak 867 orang. Kuota tersebut diklaim paling banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya. "Paling tidak ini bisa menutupi kekurangan guru di daerah kita, meskipun statusnya PPPK," ujar Dali. Lebih lanjut Dali menyampaikan Pemprov Kepri memiliki keterbatasan anggaran untuk mengakomodir pemenuhan kebutuhan guru di daerah setempat. Diakuinya kebutuhan akan tenaga pendidik guru di wilayah tersebut sangat banyak. Hal ini ditandai dengan kondisi geografis yang memiliki sekitar 2.408 pulau. "Penambahan guru berkaitan erat dengan kesiapan anggaran," ujar Dali. Pihaknya menargetkan masalah tenaga pendidik di Provinsi Kepri dapat diselesaikan sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepri 2021-2026 di bidang pendidikan.
Ningxia Tawarkan Beasiswa untuk Santri Indonesia
Beijing, FNN - Perguruan tinggi di Daerah Otonomi Ningxia, China, menawarkan beasiswa untuk kalangan santri dari Indonesia. "Lulusan pesantren di Indonesia bisa belajar ilmu teknologi dan bisnis di Ningxia University," kata Atase Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada Kedutaan Besar RI di Beijing, Yaya Sutarya, Selasa. Menurut dia, dengan mengambil kesempatan tersebut, para santri setelah menyelesaikan studinya di Ningxia nanti bisa berpartisipasi membangun daerah asalnya di Indonesia. Sebagai daerah otonomi, Ningxia yang beribu kota di Yinchuan itu banyak dihuni oleh etnis minoritas Muslim Hui sehingga cocok untuk kalangan santri dari Indonesia. Masjid dan makanan halal sangat mudah diperoleh di wilayah utara daratan Tiongkok yang berbatasan dengan Provinsi Gansu, Provinsi Shaanxi, dan Daerah Otonomi Mongolia Dalam itu. Saat ini terdapat 12 warga negara Indonesia yang bermukim di Ningxia, satu di antaranya menikah dengan penduduk setempat. "Mulai tahun depan para lulusan pesantren di Indonesia sudah bisa mengajukan pendaftaran beasiswa ke Ningxia," ujar Yaya. Sejumlah perguruan tinggi di China terus menawarkan beasiswa kepada Indonesia dan sejumlah negara lainnya. Namun sayangnya sampai saat ini otoritas China belum memberikan akses kepada para pelajar dari Indonesia dan negara lainnya untuk memasuki wilayah tersebut sejak merebaknya wabah COVID-19 sehingga kegiatan belajar dan mengajar bagi warga negara asing masih dilakukan secara daring. Otoritas China memang telah memberikan visa kepada warga negara asing untuk berbagai keperluan kecuali untuk kegiatan belajar. Di China terdapat sekitar 14.000 pelajar Indonesia, namun yang tersisa hingga saat ini diperkirakan tidak lebih dari 5.000 orang saja. Mereka yang tersisa adalah yang bertahan atau tidak pulang ke Tanah Air sejak China dilanda COVID-19. (mth)
Rektor UI Ari Kuncoro Ternyata Komisaris BUMN
Depok, FNN - Buntut poster Jokowi The King of Lip Service BEM UI menguak siapa sebenarnya Rektor Universitas Indonesia (UI) Prof Ari Kuncoro. Seperti diketahui Minggu sore (27 Juni 2021) Kuncoro memanggil pengurus BEM UI usai viral The King Of Lip Service di media sosial. Lewat surat bernomor 915/UN2.R1.KMHS/PDP.00.04.00/2021, Prof Ari Kuncoro selaku Rektor UI secara mendadak mengumpulkan para pengurus BEM UI di Rektorat Kampus UI Depok, Jawa Barat Minggu (27/6/2021). Mereka yang dipanggil lewat surat itu adalah pengurus BEM UI, seperti Ketua, Wakil Ketua, Koordinator Bidang Sosial Politik, Kepala Kantor Komunikasi dan Informasi, Kepala Departemen Aksi dan Propaganda, Wakil Kepala Departemen Aksi dan Propaganda beserta Ketua dan dua Wakil Ketua DPM UI. “Sehubungan dengan beredarnya poster yang dikeluarkan oleh BEM UI melalui akun medsos official BEM UI yang menggunakan foto Presiden RI,” demikian bunyi surat yang diberi keterangan penting dan segera itu. Atas pemanggilan mahasiswa oleh rektor UI itu pun langsung mendapat respon beragam dari warganet. Ari Kuncoro diketahui ternyata adalah komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni sebagai Wakil Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI). Dengan penunjukan tersebut, maka jabatannya selaku Komisaris Utama BNI berakhir. Penunjukan Ari Koncoro selaku Wakil Komisaris Utama BRI berlangsung dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan. Ari Kuncoro merupakan Rektor Universitas Indonesia (UI) periode 2019-2024. Sebelum diangkat sebagai rektor UI oleh Presiden Joko Widodo, Kuncoro memulai kiprahnya sebagai peneliti pada Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi Bisnis UI pada 1986. Dia meraih gelar Ph.D bidang Ilmu Ekonomi dan Brown University. Beliau dilantik berdasarkan Surat Keputusan Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tentang Pemberhentian Rektor UI Periode tahun 2014-2019 dan Pengangkatan Rektor UI Periode 2019-2024. Pria kelahiran 28 Januari 1962 ini sebelumnya adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (2013-2019), Komisaris Utama Bank Negara Indonesia (2017-2020) dan Rektor Universitas Indonesia (2019-sekarang). Ari terpilih melalui Pemilihan Rektor UI oleh Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia (MWA UI) pada 25 September 2019. (ant)
Solidaritas Terhadap Matinya Iklim Demokrasi Kampus di UI
Jakarta, FNN - Pada tanggal 27 Juni 2021, kembali terjadi kasus pemberangusan kebebasan berpendapat yang menimpa BEM UI. Melalui Surat Undangan Nomor 915/UN2.RI.KMHS/PDP.00.04.00/2021 Universitas Indonesia mengundang mahasiswa yang menjadi bagian dari BEM UI dan DPM UI yang berjumlah 10 orang. Pemanggilan tersebut dilakukan untuk melakukan klarifikasi atas postingan berupa poster yang diunggah pada akun BEM UI yang mencantumkan foto Joko Widodo yang dipublikasi pada tanggal 26 Juni 2021 pada sekitar jam 18.00 WIB yang membahas terkait dengan janji-janji kebohongan Presiden Joko Widodo. Berdasarkan konten yang dipublikasi oleh BEM UI kami berpendapat bahwa konten tersebut menyajikan data terkait dengan kondisi saat ini dimana kebebasan sipil yang diberangus melalui represifitas aparat terhadap massa aksi, kebebasan berpendapat yang dibungkam melalui pasal karet dari UU ITE, pelemahan KPK yang terjadi secara sistematis, dan adanya intervensi presiden terhadap supremasi hukum. Sedangkan Presiden berkata sebaliknya dengan realitas yang terjadi. Dengan adanya surat pemanggilan oleh birokrat UI mengindikasikan bahwa aktor pemberangusan kebebasan berpendapat tidak hanya datang dari negara, tapi juga datang dari kampus. Sehingga sudah semakin nyata bahwa kebebasan sipil semakin kerdil dan menyerang suara-suara yang menyatakan kebenaran kepada publik. Adapun juga saat ini konten yang diunggah dalam Instagram BEM UI diserang oleh buzzer melalui kolom komentar dan juga menyerang Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra. Dengan adanya surat pemanggilan oleh birokrat UI mengindikasikan bahwa hari ini kebebasan sipil semakin dikerdilkan oleh negara dengan sistematis. Menimbang kronologi dan analisis peristiwa yang terjadi terhadap kawan-kawan UI yang berujung dengan surat pemanggilan yang dilakukan terhadap BEM UI yang dimana absennya negara dalam menjamin kebebasan berpendapat seperti yang telah diatur dalam UUD 1945 pasal 28 dan UU No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, dimana dalam UU tersebut pada pasal 7 mengatur terkait dengan aparatur negara yang wajib dan bertanggung jawab atas penyampaian pendapat yang dilakukan termasuk melalui tulisan. Maka dari itu kami dengan ini secara tegas menyatakan sikap bahwa: Mengecam segala bentuk pembungkaman terhadap kebebasan sipil yang telah diatur oleh konstitusi. 2. Mendesak pemerintah untuk menjamin kebebasan berpendapat yang dilakukan oleh warga negara seperti yang telah diatur dalam peraturan yang telah berlaku. 3. Mendesak Birokrat Universitas Indonesia untuk menjamin kebebasan berpendapat yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Indonesia yang telah dijamin oleh konstitusi. 4. Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut bersolidaritas dalam mengawal kasus kebebasan berpendapat BEM UI. Seharusnya Indonesia sebagai negara demokrasi harus mengakui kedaulatan rakyat dan menjamin HAM warga negara. Maka segala bentuk pembungkaman suara rakyat merupakan pengingkaran terhadap demokrasi yang telah diterapkan di negara Indonesia itu sendiri. Demikian Siaran Pers dan Pernyataan Sikap yang kami sampaikan terhadap Peristiwa pembungkaman berpendapat, sekaligus pembungkaman akademik yang menimpa mahasiswa Universitas Indonesia. Mendiamkan Penindasan adalah Awal dari Ketidakadilan! #KamiBersamaBEMUI #KrisisDemokrasiKampus Solidaritas Pembungkaman Ruang-ruang Demokrasi Kampus UI: 1. Aliansi BEM Seluruh Indonesia 2. Bangsa Mahasiswa 3.Fraksi Rakyat Indonesia 4. Greenpeace Indonesia 5. BEM STHI Jentera 6. Bersihkan Indonesia 7. Enter Nusantara 8. BEM KM Universitas Yarsi 9. KIKA 10. Aliansi BEM se-UNNES 11. PUSaKO FH UNAND 12. BEM Hukum UNHAS 13. BEM UNSIL 14. Aliansi Rakyat Bergerak 15. BEM KEMA FKB Telkom 16. BEM FISIP UNMUL 17.AKSI KAMISAN KALTIM 18. BEM FH UPNVJ 19. BEM ESA UNGGUL 20. LBH pos Malang 21. SAKSI FH Unmul 22. BEM PM Universitas Udayana 23. Serikat Mahasiswa Progresif Universitas Indonesia 24. BEM FISIP UI 25. YLBHI 26. Aliansi BEM se-Undip 27. AJI Jakarta 28. Aliansi BEM Univ. Brawijaya 29. BEM FH UNAND 30. Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Nasional 31. JATAM Kaltim 32. Indonesian Center for Environmental Law 33. JATAMNAS 34. CALS 35. Aliansi Tolak Omnibus Law 36. BEM FH UI 37. BEM FKM UI 38. BEM FIB UI 39. BEM FPsi UI 40. BEM Fasilkom UI 41. BEM FIK UI 42. BEM Vokasi UI 43. BEM FKG UI 44. BK MWA UI UM
SKK Migas Dorong Peningkatan SDM Papua dalam Bidang Pertambangan
Sorong, FNN - SKK Migas Papua Maluku mendorong Universitas Papua Manokwari bermitra dengan IHS Markit - PetroPro perusahaan terdepan dalam mengelola data sains teknologi dan penyedia ahli kebutuhan industri London, guna meningkatkan SDM di bidang pertambangan. Kepala Perwakilan SKK Migas Papua Maluku, Subagyo di Sorong, Jumat, mengatakan bahwa SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terus mendorong kemajuan sumber daya manusia di Papua Barat. Dia mengatakan, hal tersebut seiring dengan semangat pelaksanaan program transformasi industri hulu migas yang dicanangkan oleh Kepala SKK Migas agar bisa secara nyata ikut memberdayakan SDM Papua menjadi bagian dari transformasi menuju target 1 juta barel minyak per hari di Tahun 2030. “Kami berterima kasih dan mengapresiasi bentuk kerja sama kemitraan yang telah terjadi antara IHS Markit- PetroPro dengan Universitas Negeri Papua, sebagai bukti bahwa dengan kemitraan dan komunikasi yang baik, permasalahan-permasalahan kesejahteraan pendidikan dan teknologi dapat dijembatani secara terus menerus," ujarnya. Dekan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan UNIPA, Ir. Endra Gunawan yang memberikan keterangan terpisah, mengatakan bahwa pihaknya memberikan apresiasi kepada SKK Migas yang telah memberikan dukungan untuk memajukan sumber daya manusia mahasiswa UNIPA dengan pemberiaan software dalam bidang sains. Endra juga menyampaikan bahwa software ini akan sangat menolong terutama untuk Program Studi Perminyakan dan Program Studi Geologi yang selama ini sangat terbatas dengan software dalam bidang sains untuk pengelolaan data industri hulu migas. Disampaikan pula bahwa tahun ini Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan UNIPA sedang berproses dalam peningkatan akreditasi dan pengusulan Prodi Strata baru, sehingga dengan dukungan infrastruktur pendidikan yang diberikan saat ini, dapat menunjang kebutuhan jangka panjang nantinya. IHS Markit – PetroPro Country Manager yang diwakili Febria Airlia, menyatakan bahwa komitmen IHS Markit-PetroPro juga untuk memajukan pendidikan di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika. Setiap tahunnya, IHS Markit menyumbangkan produk maupun layanan teknik dan geosainsnya ke institusi pendidikan di seluruh dunia termasuk Indonesia, sehingga generasi profesional minyak dan gas berikutnya dilengkapi dengan informasi dan perangkat lunak paling canggih di industri “Di 2021 ini, IHS Markit dan PetroPro menjalin kerjasama dengan UNIPA yang dimulai dengan pemberian donasi lisensi perangkat lunak untuk Teknik Perminyakan yang kemudian akan dilanjutkan dengan pemberian beberapa sesi pelatihan untuk menunjang kegiatan proses belajar mengajar di Teknik Perminyakan UNIPA.”, kata Airlia. Airlia juga menyampaikan bahwa “Sebanyak total 20 licenses perangkat lunak yang memiliki teknologi canggih untuk keperluan evaluasi kondisi bawah permukaan bumi guna menemukan potensi potensi minyak dan gas, telah diterima oleh UNIPA. 10 licenses Kingdom dan 10 licenses Harmony, untuk keperluan kegiatan evaluasi di industri hulu migas. Total nilai marketnya kurang lebih 2 juta US dolar ”30 miliar rupiah”," tutup Airlia. (mth)
POPULER
