PENDIDIKAN
Siti Fauziah Guru Juga Bentuk Karakter Anak Didik
Jakarta, FNN - Sekretariat Jenderal MPR, Siti Fauziah, mengatakan guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan tetapi juga membentuk karakter dan integritas serta adab dan etika kepada anak didik. “Guru adalah panutan yang harus dihormati. Guru mempunyai jiwa besar karena mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi,” kata dia, dalam keterangannya diterima di Jakarta Sabtu, 27 November 2021. Ia menyampaikan hal itu saat MPR menggelar sarasehan kehumasan MPR menyapa sahabat kebangsaan di Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Jawa Barat, bertema “Memaknai Nilai Kepahlawanan Tanpa Tanda Jasa Bagi Generasi Milenial”. Menurut dia, sarahsehan kehumasan MPR bertepatan dengan peringatan Hari Guru Nasional yang diperingati pada 25 November 2021 dengan tema“Bergerak dengan Hati, Pulihkan Pendidikan”. Melalui tema itu, guru harus mendidik siswanya dengan sepenuh hati dan memulihkan pendidikan yang selama hampir dua tahun pandemi Covid-19 proses pendidikan dilakukan dengan daring atau virtual. “Hari ini bertepatan dengan Hari Guru Nasional. Kita semua, para dosen dan mahasiswa, menjadi seperti sekarang ini karena jasa para guru. Guru yang mengajarkan ilmu pengetahuan kepada kita semua. Ilmu dari guru tidak ternilai, guru adalah pahlawan tanpa jasa,” katanya, sebagaimana dikutip dari Antara. Ia mengatakan guru adalah panutan yang harus dihormati, orang yang di-gugu dan di-tiru. Jiwa besar para guru bisa dilihat dari pengorbanan yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibanding kepentingan pribadi. "Contohnya, para guru di daerah terpencil. Di tengah keterbatasan sarana dan prasarana, guru di daerah terpencil tetap mengajarkan ilmu kepada anak didik,” kata dia. Kemudian, kata dia, guru tidak semata-mata mengajarkan ilmu pengetahuan tetapi juga membentuk karakter dan integritas anak didik. Guru membentuk insan-insan yang akan menjadi pemimpin dan tokoh bangsa. “Guru mempunyai peran yang sangat penting. Mereka memberikan pengetahuan kepada kita, ilmu yang bermanfaat, mereka adalah orang-orang yang mulia,” katanya. Meskipun para siswa bisa mendapatkan pengetahuan lewat perkembangan teknologi informasi (internet), menurut dia, peran guru tetap tidak bisa tergantikan dalam pembentukan karakter dan integritas anak didik. “Guru mengajarkan nilai moral, nilai etika, dan membentuk peserta didik untuk memberikan kontribusi yang baik bagi bangsa dan negara,” katanya. Guru, lanjut dia, mengajarkan etika, membentuk integritas, sehingga para siswa tidak hanya memiliki pengetahuan secara baik, tapi juga memiliki etika, moral, dan nilai-nilai kebenaran. "Guru mengajarkan adab dan etika. Guru adalah teladan buat kita semua,” ucapnya. Pada kegiatan itu dia juga memperkenalkan pijakan Buku Digital MPR yang bisa diunduh di Google PlayStore. Buku Digital MPR yang diluncurkan pada 10 November 2021 berisi produk-produk dari MPR seperti majalah, jurnal, risalah-risalah MPR, dan lainnya. “Semua kalangan termasuk dosen, mahasiswa, yang membutuhkan informasi produk MPR bisa men-download Buku Digital MPR karena banyak produk MPR yang tidak ada dan tidak diperjualbelikan di toko buku,” katanya. Ia juga memperkenalkan novel “Meraih Mimpi” sebagai bacaan ringan yang berisi pesan Empat Pilar MPR. “Ini merupakan bentuk sosialisasi empat pilar MPR baik kelembagaan, tugas dan wewenang maupun visi misi MPR dalam berbagai media seperti buku, novel, komik, dan bahkan melalui perangko,” ucapnya. Sementara itu Wakil Rektor I Universitas Jenderal Ahmad Yani, Agus Subagyo, mengapresiasi kegiatan sarasehan kehumasan, MPR menyapa sahabat kebangsaan di kampus universitas itu. Ia menjelaskan Universitas Jenderal Ahmad Yani berada di bawah Yayasan Kartika Eka Pakçi, yayasan TNI AD. Ketua Dewan Pembina Yayasan Kartika Eka Pakçi adalah kepala staf TNI AD secara ex officio. Universitas Jenderal Ahmad Yani di Cimahi memiliki 10 fakultas dengan 40 program studi dengan jumlah mahasiswa sekitar 18.500 orang. “Sarasehan kehumasan ini bisa memberikan pengalaman untuk membuka wacana baru bagi para mahasiswa. Ini merupakan hal positif dan sangat baik karena MPR bisa menyampaikan pesan," ujarnya. Kegiatan itu langkah awal kemitraaan universitas tersebut sebagai lembaga pendidikan dengan MPR. "Kami berharap ini kemitraan awal untuk ke depan sehingga memberikan manfaat bagi lingkungan kampus,” katanya. (MD).
Catat Ya, Anies Cairkan Kartu Pintar Jakarta Plus Tahap Dua Akhir November 2021
Jakarta, FNN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mencairkan dana bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tahap dua tahun ini pada 29 November 2021. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunggah pengumuman pencairan dana bantuan sosial bagi pelajar dan mahasiswa itu melalui akun @aniesbaswedan di Jakarta, Jumat, 26 November 2021. Jenjang pendidikan SD/MI, total dana yang dapat dicairkan Rp 250.000 dan tambahan SPP bagi pelajar SD/MI swasta untuk lima bulan sebesar Rp 130.000 per bulan. SMP/MTs, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), total dana yang dapat dicairkan Rp 300.000. Adapun tambahan SPP SMP/MTs swasta untuk lima bulan sebesar Rp 170.000 per bulan. Pelajar tingkat SMA/MA total dana yang dapat dicairkan Rp 420.000 dan SMK sebesar Rp 450.000. Tambahan SPP SMA/MA swasta untuk lima bulan sebesar Rp 290.000 per bulan dan tambahan SPP SMK swasta untuk lima bulan sebesar Rp 240.000 per bulan. Sedangkan mahasiswa, total bantuan sebesar Rp 9 juta per semester. (MD).
Satu Hari Ini Hari Guru, 364 Hari Lainnya Hari Koruptor
By Asyari Usman Alhamdulillah! Ada satu hari untuk Hari Guru. Hari ini 25 November. Nimbrung ucapan “selamat” kepada para Pak Guru dan Bu Guru. Kami tahu, tidak semua kalian “selamat”. Banyak yang harus hidup belasan bahkan puluhan tahun dengan honor 300 ribu perak sebulan. Lebih 700,000 guru yang masih berstatus tak menentu. Mereka disebut ‘guru honorer’. Ada yang sudah lebih 20 tahun menyandang status ini. Sadis! Satu-dua orang baik berusaha agar para guru honorer itu bisa menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Terutama mereka yang telah berjibaku belasan tahun dengan honor yang tak masuk akal. Namun, usaha ini masih belum membuahkan hasil. Ada saja yang dijadikan alasan untuk memblok upaya menjadikan guru honorer sebagai PNS. Tadi pagi, seorang yang berhenti menjadi guru honorer untuk kemudian menjadi tukang baso bercerita tentang adanya kesengajaan untuk mencegah mereka menjadi PNS. Luar biasa! Itulah Indonesia. Itulah penguasa negeri ini. Mereka lebih mengutamakan para koruptor agar bisa lebih leluasa menggarong uang rakyat. Mereka bantu para perampok kekayaan negara itu untuk mendapatkan keringanan hukuman sekiranya mereka pura-pura diadili. Para penguasa eksekutif dan legislatif fokus berkolaborasi untuk menilap uang rakyat. Mereka kompak dalam berbagai cara. Salah satunya adalah melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar lembaga antikorupsi ini tidak lagi seram. KPK sekarang berubah drastis. Semakin menyenangkan bagi para penggarong. Selama tujuh tahun belakangan, ratusan ribu guru honorer bersabar menunggu realisasi janji kampanye Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2014. Waktu itu, Jokowi menjanjikan langkah-langkah yang akan meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Termasuklah mendorong agar mereka diangkat menjadi PNS. Tapi, janji ini tersisih oleh ambisi Jokowi untuk menciptakan sekian banyak ‘legacy’ (warisan) yang kolosal. Jokowi sibuk memindahkan ibu kota negara (IKN) dengan biaya minimal 500 T. Ini akan menjadi warisan dahsyat. Nama Jokowi akan dikenang sepanjang zaman. Energi kabinet dikerahkan untuk ibu kota baru. Dia juga sedang hanyut dalam mimpi infrastruktur yang menjanjikan puja-puji ‘legacy’. Jokowi tengah fokus menuntaskan kereta cepat Jakarta-Bandung yang mengalami “infeksi” biaya. Ada pembengkakan besar. Dompet semakin tipis. BUMN tak bisa diharapkan. Malahan banyak yang mau bangkrut. Jalan pintas: cari pinjaman baru. Utang yang ada lebih 6,000 Triliun. Enam gunung besar. Mungkin diperlukan beberapa gunung besar lagi. Para koruptor tahu persis bagaimana cara mencangkol gunung-gunung baru itu nanti. Mereka sudah lakukan itu setiap hari, sepanjang tahun. Para koruptor itu libur satu hari saja. Sekadar memberikan kesempatan kepada para penguasa untuk mengucapkan “Selamagt Hari Guru” pada 25 November. Besok mereka kembali sibuk berkolaborasi dalam korupsi. Begitulah gambarannya. Anda, para guru honorer, punya satu hari saja dalam setahun. Itu pun hanya untuk menerima basa-basi ucapan selamat. Yang 364 hari lainnya adalah untuk para koruptor.[] (Penulis wartawan senior FNN)
UPI Miliki Tujuh Guru Besar Baru Setelah Empat Profesor Dikukuhkan
Bandung, FNN - Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) memiliki tujuh guru besar baru setelah empat profesor dikukuhkan menjadi guru besar pada bidangnya masing-masing di Gedung Achmad Sanusi, Kampus UPI Bandung, Jawa Barat, Rabu. Rektor UPI Prof Solehuddin mengatakan ketika akademisi menjadi guru besar maka predikat kepakaran pun bakal melekat sehingga kepakaran itu perlu diwujudkan dalam bidangnya masing-masing. "Namun tentu kepakaran yang kita wujudkan itu harus berbasis pada moralitas," kata Solehuddin. Adapun empat profesor yang dikukuhkan menjadi guru besar itu yakni Prof Dr Endang Rochyadi sebagai Guru Besar UPI Bidang Ilmu Pendidikan Khusus Anak dengan Hambatan Intelektual, lalu Prof Dr Nandang Rusmana sebagai Guru Besar UPI Bidang Bimbingan dan Konseling. Kemudian Prof Dr Tatang Muhtar sebagai Guru Besar UPI Bidang Ilmu Pedagogi Olahraga, dan Prof Dr Ayi Suherman yang juga dikukukan sebagai Guru Besar UPI dalam Bidang Ilmu Pedagogi Olahraga. Sebelumnya pada Selasa (23/11), UPI telah mengukuhkan tiga profesor di bidangnya masing-masing. Sementara itu, Ketua Dewan Guru Besar (DGB) Prof Karim Suryadi mengatakan label guru besar itu perlu dijadikan bab baru bagi kehidupan akademis para profesor tersebut. "Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita untuk memberikan sumbangan permanen bagi perkembangan teknologi," katanya. Adapun dalam pengukuhan tersebut, empat guru besar yang baru dikukuhkan itu menyampaikan risetnya masing-masing sesuai dengan bidangnya. Prof Dr Endang Rochyadi dalam risetnya yang berjudul Intervensi Anak dengan Hambatan Intelektual dalam Perspektif Pendidikan Khusus, menjelaskan hambatan intelektual disinyalir akibat penggunaan prinsip dengan cara-cara lama. "Cara-cara lama tidak lagi sejalan dengan filosofi intervensi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi," kata Endang. Dari beberapa penelitian yang dilakukan terkait masalah interevensi berbasis keluarga, menurutnya menunjukan hasil yang signifikan terhadap perubahan perilaku dan sikap penerimaan keluarga terhadap kondisi anaknya menjadi sangat terbuka. "Di sisi lain perkembangan belajar anak baik secara akademik maupun perkembangan dapat diaktualisasikan keluarga dengan baik," katanya. Sementara itu, Prof Dr Nandang Rusmana menyampaikan risetnya dengan judul Konseling Permainan Kelompok Bagi Anak Berpengalaman Traumatis. Riset itu menjelaskan manfaat permainan untuk mengatasi risiko risiko psikologis yang dialami oleh individu yang mengalami peristiwa kebencanaan. Menurutnya, penanganan terhadap individu yang mengalami gangguan kecemasan pasca trauma dapat menggunakan beragam model termasuk pendidikan, exposure, eksplorasi perasaan dan keyakinan dan pelatihan keterampilan pemecahan masalah. "Asumsi yang mendasari penggunaan konseling melalui permainan ialah bermain merupakan cara alamiah anak untuk mengekpresikan kebutuhan, serta melalui bermain pula anak secara simbolis dapat mencoba mengatasi ketakutan dan trauma yang mereka alami," kata Nandang. Kemudian riset yang berjudul Rekonstruksi Pendidikan Jasmani di Indonesia: Sebuah Upaya Mengokohkan Kontribusi Pendidikan Jasmani dalam Membangun Karakter Bangsa disampaikan oleh Prof Dr Tatang Muhtar. Dalam riset tersebut, menurutnya penekanan pendidikan karakter dalam dunia olahraga sangat penting untuk diperhatikan para akademisi dan praktisi. Pasalnya, ia menilai kini banyak tindakan tidak sportif dalam kegiatan olahraga. "Hal ini merupakan sinyalemen bahwa proses pendidikan jasmani dianggap masih gagal membangun karakter bangsa," kata Tatang. Lalu Prof Ayi Suherman juga menyampaikan risetnya yang berjudul Transformasi Kurikulum Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan di Sekolah Dasar (Sebuah Kajian Reflektif Implementasi Kurikulum 2013). Menurutnya transformasi dalam kurikulum ini, dimaksudkan agar perubahan dan pengembangan kurikulum membawa makna pada perubahan, perbaikan dan upaya pengembangan. Pasalnya ia menilai kurikulum yang kini diterapkan cukup memiliki sejumlah dampak kurang baik. Sehingga para implementator atau guru tidak fokus kepada inovasi baru, melainkan hanya kepada tugas administratifnya. "Oleh karena itu diperlukan keberanian dalam mentrasformasikan kurikulum," kata Ayi. Menurutnya, hal tersebut harus dikelola dengan baik sesuai tahapan pembelajaran yang meaningful mulai perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi pembelajarannya. "Sehingga sasaran pembelajaran terjadinya keseimbangan antar domain kognitif, afektif dan psikomotor sebagai sasaran belajar dapat dicapai dengan efektif," kata dia. (mth)
Kemendikbudristek Sebut Tiga Poin Penting Perguruan Tinggi
Jakarta, FNN - Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dirjen Diktiristek) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Prof Nizam menyebut tiga poin penting pada perguruan tinggi. “Terdapat tiga hal penting pada perguruan tinggi yakni kualitas, relevansi dan atraktivitas. Dengan kualitas ini sangat penting, karena bila kita tidak menjaga kualitas maka kepercayaan masyarakat terhadap perguruan tinggi akan luntur dan akan ditinggalkan, perguruan tinggi agar berkualitas yaitu tata kelolanya harus profesional,” ujar Nizam dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu. Dia menambahkan terkait relevansi, jangan sampai dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi jauh dari kebutuhan di masyarakat. Untuk itu, relevansi pendidikan tinggi sangat penting dijaga, agar perguruan tinggi tetap dibutuhkan oleh masyarakat. "Relevansi artinya kampus merdeka, bagaimana kita bawa profesional, pelaku dunia usaha ke dalam kelas, petani-petani modern kita bawa ke dalam kelas, kita bawa kelas menjadi problem best learning dan project best learning,” kata Nizam. Sedangkan terkait kampus atraktif, ia menekankan bahwa saat ini yang diharapkan mahasiswa adalah ruang diskusi, interaksi, membangun ruang dialektikal, berinteraksi antarmahasiswa dan dosen, menjadikan kampus yang dinamis. Sebelumnya, Nizam hadir dalam Rapat Kerja Nasional, Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI) di Universitas Serang Raya, Banten, Jumat (19/11). Nizam menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus ABPPTSI yang selama ini telah bergandengan tangan dengan pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, menyiapkan anak-anak kita untuk membangun Indonesia Jaya yang dicita-citakan bersama. "Saya mengapresiasi seluruh pengurus ABPPTSI dalam menyelenggarakan acara ini, dan tantangan ke depan sangat berat, karena kita saat ini sebagai negara berpenghasilan menengah, itu sangat sulit untuk bisa melompat menjadi negara berpenghasilan tinggi, tanpa hadirnya sumber daya manusia yang unggul yaitu yang kreatif, inovatif, produktif, dan berakhlak mulia,” kata Nizam. Lebih lanjut Nizam menuturkan bahwa pentingnya perguruan tinggi melalui Tri Dharma Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi akan menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi, sosial, kemasyarakatan ke depan. Di tengah perubahan teknologi yang sangat pesat saat ini. Nizam jelaskan tentu sangat sulit bagi perguruan tinggi untuk bisa menyiapkan kompetensi anak-anak kita, dengan kompetensi yang kita dan dunia kerja pun belum tahu apa kompetensi lima tahun yang akan datang. Dirinya mencontohkan kalau kita merefleksi lima tahun lalu, kita tidak terbayang bisa bertemu dokter spesialis tanpa appoinment, tanpa harus pergi ke rumah sakit dan ke ICU, sekarang dengan aplikasi telemedicine kita bisa konsultasi langsung dengan dokter spesialis dan treatment obat yang kita butuhkan, semua ini terjadi karena perubahan teknologi yang sangat pesat. Dia juga menjelaskan melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, merupakan salah satu terobosan baru untuk masa depan lulusan perguruan tinggi. Ia juga mengatakan bahwa saat ini perguruan tinggi kita sedang menyiapkan SDM unggul, kreatif, produktif dan berakhlak mulia. (mth)
Kemendikbudristek Sebut Tiga Point Penting Perguruan Tinggi
Jakarta, FNN - Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dirjen Diktiristek) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Prof Nizam menyebut tiga poin penting pada perguruan tinggi. “Terdapat tiga hal penting pada perguruan tinggi yakni kualitas, relevansi dan atraktivitas. Dengan kualitas ini sangat penting, karena bila kita tidak menjaga kualitas maka kepercayaan masyarakat terhadap perguruan tinggi akan luntur dan akan ditinggalkan, perguruan tinggi agar berkualitas yaitu tata kelolanya harus profesional,” ujar Nizam dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu, 20 November 2021. Dia menambahkan terkait relevansi, jangan sampai dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi jauh dari kebutuhan di masyarakat. Untuk itu, relevansi pendidikan tinggi sangat penting dijaga, agar perguruan tinggi tetap dibutuhkan oleh masyarakat. "Relevansi artinya kampus merdeka, bagaimana kita bawa profesional, pelaku dunia usaha ke dalam kelas, petani-petani modern kita bawa ke dalam kelas, kita bawa kelas menjadi problem best learning dan project best learning,” kata Nizam, sebagaimana dikutip dari Antara. Sedangkan terkait kampus atraktif, ia menekankan bahwa saat ini yang diharapkan mahasiswa adalah ruang diskusi, interaksi, membangun ruang dialektikal, berinteraksi antarmahasiswa dan dosen, menjadikan kampus yang dinamis. Sebelumnya, Nizam hadir dalam Rapat Kerja Nasional, Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI) di Universitas Serang Raya, Banten, Jumat, 19 November 2021. Nizam menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus ABPPTSI yang selama ini telah bergandengan tangan dengan pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, menyiapkan anak-anak kita untuk membangun Indonesia Jaya yang dicita-citakan bersama. "Saya mengapresiasi seluruh pengurus ABPPTSI dalam menyelenggarakan acara ini, dan tantangan ke depan sangat berat, karena kita saat ini sebagai negara berpenghasilan menengah, itu sangat sulit untuk bisa melompat menjadi negara berpenghasilan tinggi, tanpa hadirnya sumber daya manusia yang unggul yaitu yang kreatif, inovatif, produktif, dan berakhlak mulia,” kata Nizam. Lebih lanjut Nizam menuturkan bahwa pentingnya perguruan tinggi melalui Tri Dharma Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi akan menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi, sosial, kemasyarakatan ke depan. Di tengah perubahan teknologi yang sangat pesat saat ini. Nizam jelaskan tentu sangat sulit bagi perguruan tinggi untuk bisa menyiapkan kompetensi anak-anak kita, dengan kompetensi yang kita dan dunia kerja pun belum tahu apa kompetensi lima tahun yang akan datang. Dirinya mencontohkan kalau kita merefleksi lima tahun lalu, kita tidak terbayang bisa bertemu dokter spesialis tanpa appoinment, tanpa harus pergi ke rumah sakit dan ke ICU, sekarang dengan aplikasi telemedicine kita bisa konsultasi langsung dengan dokter spesialis dan treatment obat yang kita butuhkan, semua ini terjadi karena perubahan teknologi yang sangat pesat. Dia juga menjelaskan melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, merupakan salah satu terobosan baru untuk masa depan lulusan perguruan tinggi. Ia juga mengatakan bahwa saat ini perguruan tinggi kita sedang menyiapkan SDM unggul, kreatif, produktif dan berakhlak mulia. (MD).
Lulusan ITPLN Diminta Siap Beri Solusi bagi Masyarakat
Jakarta, FNN - Rektor Institut Teknologi PLN (ITPLN) Prof Dr Ir Iwa Garniwa berpesan kepada lulusan perguruan tinggi ini agar memanfaatkan ilmu yang diperoleh untuk membantu masyarakat dalam pemecahan masalah dan tantangan di masa datang. "Terus belajar dan meniti karir menuju kesuksesan. Ilmu yang Anda dapatkan di kampus ini akan dilanjutkan untuk digunakan membantu masyarakat dalam pemecahan masalah dan tantangan yang ada ke depannya," kata Iwa Garniwa saat memberikan sambutan wisuda mahasiswa ITPLN seperti dikutip dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat. Institut Teknologi PLN menggelar wisuda ke-39 pada 2021 untuk 788 mahasiswa dan mahasiswa jenjang magister, sarjana dan ahli madya secara hybrid di Sasana Kriya Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, Kamis (18/11/2021). Dari 788 wisudawan terdiri atas 165 wisudawan hadir dalam wisuda luring dan 623 hadir secara daring. Selain pimpinan dan civitas akademika ITPLN, acara wisuda juga dihadiri oleh pengurus Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Perusahaan Listrik Negara (YPK PLN) Syamsurizal. Wisuda kali ini menambah jumlah lulusan ITPLN menjadi lebih dari 9.500 orang dan juga sebagai wujud nyata persembahan lulusan ITPLN untuk membangun negeri yang sesuai dengan visi internasional, modern, mandiri dan unggul dengan nilai inti (core value) Integritas, Terpercaya, Profesional, Luhur Budi dan Nasionalis. Iwa juga menyampaikan bahwa ITPLN mendapatkan peringkat ke-4 sebagai perguruan tinggi swasta (PTS) terbaik di Indonesia versi Times Higher Education kategori Impact Rankings 2021. Sementara itu, dari keseluruhan peringkat perguruan tinggi di Indonesia, ITPLN menempati urutan ke-17. "Capaian ini merupakan buah kerja keras dari seluruh civitas akademika ITPLN dan harus diperjuangkan bersama agar pada 2024 ITPLN bisa meraih peringkat yang lebih baik di kelas dunia," ujar Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI) ini. Sebanyak 788 wisudawan yang mengikuti wisuda kali ini dengan rincian, S2 Teknik Elektro 3 wisudawan, S1 Teknik Elektro 259 wisudawan, S1 Teknik Mesin 68 wisudawan, S1 Teknik Sipil 86 wisudawan, S1 Teknik Informatika 241 wisudawan, D3 Teknologi Listrik 116 wisudawan, dan D3 Teknik Mesin 15 wisudawan. Wisudawan terbaik adalah Ananda Rizky Utami dan Debi Haningsih dengan IPK 3,91 predikat kelulusan Cum Laude dengan pujian. Sementara itu, Executive Vice President Pengembangan Talenta PT PLN (Persero) Daru Tri Tjahjono yang hadir mewakili Direktur Utama PT PLN (Persero) mengatakan berbagai perubahan di segala bidang menjadi semangat PLN memperbaiki diri. Saat ini PLN sedang menggencarkan Transformasi PLN yang fokus pada empat tujuan strategis, yaitu Green, Lean, Innovative dan Customer Focus. "Oleh karena itu perkuat kompetensi, tunjukkan bahwa kalian adalah produk dari sebuah institusi yang terbaik, yang dapat memberikan kontribusi positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," ujarnya. (mth)
DPRD Minta Disdik Bogor Atasi Masalah Jaringan Internet ANBK
Kota Bogor, FNN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor meminta Dinas Pendidikan (Disdik) setempat mengatasi keluhan fasilitas jaringan internet beberapa sekolah dasar (SD) dari 168 sekolah yang menjalankan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK). Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor Endah Purwanti, Senin seraya mengaku menerima laporan keluhan-keluhan dari sekolah atas proses ANBK pengganti ujian nasional (UN). Endah meminta agar Dinas Pendidik (Disdik) Kota Bogor memberikan pendampingan kepada seluruh sekolah agar ANBK bisa berjalan lancar. "ANBK yang digelar harus mendapatkan pendampingan dan supervisi dari Disdik. Agar nantinya tidak ada sekolah yang keteter karena masalah internet ataupun mati lampu," kata Endah di Kota Bogor, Senin. Menurut Endah, ANBK kali ini merupakan pengalaman pertama bagi siswa SD menggelar ujian serentak di sekolah pada Pandemi COVID-19. Disdik perlu memastikan sarana dan prasarana yang baik agar siswa mampu menunjukkan kemampuannya dengan baik. "Ini kan pertama kali ujian serentak digelar. Jadi sarana dan prasarana harus dipenuhi agar asesmen bisa maksimal dan menunjukkan kapabilitas anak-anak kita," tegasnya. Diketahui, Dikdik Kota Bogor mulai memberlakukan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas bagi siswa kelas 4,5 dan 6 diuji coba secara bertahap dari 36 SD sejak Senin, 18 Oktober 2021. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Hanafi sebelumnya menargetkan dari total 280 SD di Kota Bogor terdiri atas 211 SD negeri dan 69 SD swasta akan seluruhnya menjalankan PTM pada akhir November 2021. Hingga minggu kedua Bulan November ini telah ada 168 SD yang menjalankan PTM dan melaksanakan ANBK. (sws, ant)
Berkat Permen Nadiem, di Kamar Kos Akan Dipajang Tulisan “Suka Sama Suka”
By Asyari Usman Di sejumlah grup WA, para pengamat sosial-politik dan orang awam semakin gencar membahas Permendikbud No. 30 Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Menteri Nadiem Makarim. Kontroversinya sangat besar. Ada yang pro-Nadiem, tapi lebih banyak yang kontra. Pasal 5 Permen ini, yang mendefinisikan kekerasan seksual, memberikan implikasi bahwa hubungan seks yang dilakukan atas dasar “persetujuan Korban” alias suka sama suka, tidak digolongkan sebagai kekerasan seksual. Ini yang memicu reaksi keras. Permen Nadiem disimpulkan sebagai aturan yang akan melegalkan perzinaan. Nadiem dikritik pedas. Bahkan dihujat. Dia disebut menghancurkan sistem nilai Pancasila, norma keagamaan dan etika. Permendikbud ini memang berbahaya. Sebagai contoh, Pasal 5 ayat (l) menyatakan bahwa suatu tindakan disebut sebagai kekerasan seksual kalau pelaku: “menyentuh, mengusap, merasa, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban”. Artinya, kalau Korba setuju maka perbuatan itu tidak disebut kekerasan seksual. Ada “mutual consent” (mau sama mau). Begitu juga Pasal 5 ayat (m) yang menyatakan suatu tindakan disebut kekerasan seksual apabila “membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban.” Tentu makna implikatifnya adalah bahwa kalau Korban setuju, bukan lagi kekerasan seksual.” Dua contoh ini memang sangat mencurigakan. Bagaikan ada upaya bermain kata untuk melegalkan seks bebas. Wajar saja publik yang masih waras bereaksi keras. Nadiem dituduh mau melegalkannya. Tapi, apakah seks bebas tidak ada di kalangan mahasiswa? Sudah sangat banyak. Dan sudah sangat lama berlangsung. Di mana-mana. Cuma, belum legal. Masih bisa dipidanakan kalau penegak hukum “mau”. Aspek pidana inilah yang mungkin ingin ditiadakan. Nah, apakah Nadiem Makarim pantas dituduh mau melegalkan seks bebas melalui Permen 30/2021? Jika Permen ini dicermati secara utuh, tidak begitu terlihat ada misi itu. Namun, setelah ditelaah pasal per pasal, ayat per ayat, kata per kata, barulah terkuak upaya legalisasi seks bebas. Sekali lagi, inilah yang tersirat dengan jelas di Pasal 5. Lantas, apakah Permen ini akan membanjir-bandangkan seks bebas? Pasti. Sebab, pintu bendungannya telah dibuka. Dalam arti, para calon pelaku seks bebas yang selama ini terhalang pasal perzinaan, akan memajang Permen Nadiem ini di kamar-kamar kos mereka. Petugas tak bisa masuk menggerebek. Bisa saja, misalnya, mereka tempelkan di pintu di kamar-kamar kos itu tulisan yang berbunyi “Dengan Persetujuan Korban” alias Suka Sama Suka. Kemungkinan banjir seks bebas inilah yang terbayang oleh publik, khususnya para pemuka Islam. Dan demi kemaslahatan umat, bangsa, dan negara, tuntutan agar Permen 30/2021 dibatalkan adalah reaksi yang terlemah dari kalangan ulama. Artinya, para penguasa masih sangat beruntung permintaan ini disampaikan dengan cara yang baik-baik.[] (Penulis wartawan senior FNN)
Akademisi: Penolakan terhadap Permendikbudristek No.30/2021 Politis
Jakarta, FNN - Penolakan beberapa pihak terhadap Permendikbudristek No.30 Tahun 2021 bersifat politis dan populis karena argumen mereka sering hanya memantik emosi publik, kata Ahli Studi Islam dan Gender UIN Sunan Gunung Djati Bandung Prof. Nina Nurmila. Prof. Nina, saat berbicara pada sesi diskusi virtual yang diselenggarakan Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Sabtu, menjelaskan muatan politis itu terlihat dari label atau stigma yang dilekatkan pada Permendikbudristek No.30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Kelompok penolak, kata Prof. Nina, melabeli frasa “tanpa persetujuan korban” pada beberapa pasal sebagai aturan yang melegalisasi zina dan hubungan seksual di luar pernikahan. “Saya memikirkan kenapa diinterpretasi jauh ke misalnya kalau disetujui korban, dibolehkan, itu (dianggap) membolehkan seks bebas. Itu legalisasi zina,” sebut Nina Nurmila. Ia menilai stigma legalisasi zina itu sesat pikir dan tidak tepat. Menurut dia, pemikiran semacam itu muncul karena kelompok penolak kurang memahami isi dan tujuan Permendikbudristek No.30/2021. “Saya kira perlu pihak penolak membaca secara utuh, memiliki pengetahuan yang jernih (mengenai) pentingnya dimasukkan frasa tanpa persetujuan korban,” terang dia. Frasa “tanpa persetujuan korban” termuat dalam Pasal 5 ayat (2) poin B, F, G, H, I, M, Permendikbudristek No.30/2021 yang seluruhnya menerangkan perbuatan-perbuatan yang masuk kategori kekerasan seksual. Dalam poin l, misalnya, peraturan itu menyebut kekerasan seksual mencakup tindakan “menyentuh, mengusap, meraba, memegang, mencium, dan/atau menggosokkan tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban”. Menurut kelompok yang menolak, frasa itu bermasalah karena menunjukkan Peraturan Mendikbudristek mengizinkan adanya perbuatan tersebut dilakukan di lingkungan kampus. Prof Nina pun mendorong berbagai pihak untuk cermat memahami frasa itu. “Mereka yang mendukung kebijakan ini perlu memberi kontranarasi agar masyarakat bisa dicerdaskan, tidak digiring oleh populisme yang logikanya tidak bisa diterima,” sebutnya. Kontranarasi yang dapat disampaikan, antara lain memberi pemahaman bahwa Permendikbudristek No.30/2021 merupakan aturan untuk melindungi korban kekerasan seksual dan menghukum pelaku. Kontranarasi lainnya perbuatan asusila dan zina telah diatur dalam produk hukum yang lain dan tidak harus diatur kembali dalam Permendikbudristek No.30/2021. “Menolak kebijakan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi sama dengan mendukung terjadinya kekerasan seksual,” kata Prof Nina dalam presentasinya. Perguruan tinggi, lanjutnya, harus mengubah tradisi menyembunyikan kasus kekerasan seksual demi nama baik kampus menjadi merespons berbagai laporan, melindungi korban, dan menindak pelaku. (mth)
POPULER
