PENDIDIKAN
Akademisi: Penolakan terhadap Permendikbudristek No.30/2021 Politis
Jakarta, FNN - Penolakan beberapa pihak terhadap Permendikbudristek No.30 Tahun 2021 bersifat politis dan populis karena argumen mereka sering hanya memantik emosi publik, kata Ahli Studi Islam dan Gender UIN Sunan Gunung Djati Bandung Prof. Nina Nurmila. Prof. Nina, saat berbicara pada sesi diskusi virtual yang diselenggarakan Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Sabtu, menjelaskan muatan politis itu terlihat dari label atau stigma yang dilekatkan pada Permendikbudristek No.30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Kelompok penolak, kata Prof. Nina, melabeli frasa “tanpa persetujuan korban” pada beberapa pasal sebagai aturan yang melegalisasi zina dan hubungan seksual di luar pernikahan. “Saya memikirkan kenapa diinterpretasi jauh ke misalnya kalau disetujui korban, dibolehkan, itu (dianggap) membolehkan seks bebas. Itu legalisasi zina,” sebut Nina Nurmila. Ia menilai stigma legalisasi zina itu sesat pikir dan tidak tepat. Menurut dia, pemikiran semacam itu muncul karena kelompok penolak kurang memahami isi dan tujuan Permendikbudristek No.30/2021. “Saya kira perlu pihak penolak membaca secara utuh, memiliki pengetahuan yang jernih (mengenai) pentingnya dimasukkan frasa tanpa persetujuan korban,” terang dia. Frasa “tanpa persetujuan korban” termuat dalam Pasal 5 ayat (2) poin B, F, G, H, I, M, Permendikbudristek No.30/2021 yang seluruhnya menerangkan perbuatan-perbuatan yang masuk kategori kekerasan seksual. Dalam poin l, misalnya, peraturan itu menyebut kekerasan seksual mencakup tindakan “menyentuh, mengusap, meraba, memegang, mencium, dan/atau menggosokkan tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban”. Menurut kelompok yang menolak, frasa itu bermasalah karena menunjukkan Peraturan Mendikbudristek mengizinkan adanya perbuatan tersebut dilakukan di lingkungan kampus. Prof Nina pun mendorong berbagai pihak untuk cermat memahami frasa itu. “Mereka yang mendukung kebijakan ini perlu memberi kontranarasi agar masyarakat bisa dicerdaskan, tidak digiring oleh populisme yang logikanya tidak bisa diterima,” sebutnya. Kontranarasi yang dapat disampaikan, antara lain memberi pemahaman bahwa Permendikbudristek No.30/2021 merupakan aturan untuk melindungi korban kekerasan seksual dan menghukum pelaku. Kontranarasi lainnya perbuatan asusila dan zina telah diatur dalam produk hukum yang lain dan tidak harus diatur kembali dalam Permendikbudristek No.30/2021. “Menolak kebijakan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi sama dengan mendukung terjadinya kekerasan seksual,” kata Prof Nina dalam presentasinya. Perguruan tinggi, lanjutnya, harus mengubah tradisi menyembunyikan kasus kekerasan seksual demi nama baik kampus menjadi merespons berbagai laporan, melindungi korban, dan menindak pelaku. (mth)
Sebanyak 2.179 Siswa Ikut Kompetisi Sains Nasional 2021
Jakarta, FNN - Sebanyak 2.179 siswa yang terdiri atas 544 siswa sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, 735 siswa sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah, dan 900 sekolah menengah atas/madrasah aliyah mengikuti Kompetisi Sains Nasional Tahun 2021. Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menggelar Kompetisi Sains Nasional (KSN) Tahun 2021 secara daring dari 7 hingga 13 November 2021. Sebagaimana dikutip dalam siaran pers kementerian di Jakarta, Senin, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Jumeri mengatakan bahwa para peserta KSN 2021 tidak hanya beradu kemampuan dalam bidang sains tetapi juga diajak mendalami manfaat sains. Jumeri mengemukakan bahwa kecintaan pada sains bisa membentuk pola pikir yang lebih runut, sistematis, dan rasional pada siswa. "Ilmu atau sains adalah keistimewaan yang menjadikan manusia unggul terhadap makhluk-makhluk lainnya dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya alam di muka bumi ini,” katanya. Dalam KSN 2021, lomba sains tingkat sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah meliputi lomba Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dengan masing-masing 272 peserta. Lomba sains tingkat sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah meliputi lomba Matematika, IPA, dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dengan masing-masing 245 peserta. Di tingkat sekolah menengah atas/madrasah aliyah, bidang yang dilombakan meliputi Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Informatika/Komputer, Astronomi, Ekonomi, Kebumian dan Geografi dengan masing-masing 100 peserta. Pelaksana Tugas Kepala Pusat Prestasi Nasional Asep Sukmayadi mengatakan bahwa peserta KSN 2021 telah melalui seleksi di tingkat sekolah, kabupaten/kota, dan provinsi, yang dilaksanakan sejak Juni 2021. Jumlah siswa yang mengikuti seleksi peserta KSN 2021 seluruhnya 228.906 orang. Seleksi dilaksanakan secara daring dan luring sesuai protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Di antara siswa yang lolos seleksi menjadi peserta KSN 2021 ada Kenzie Elysia Nazneen dari Sekolah Indonesia Luar Negeri di Riyadh, Arab Saudi. “Harapannya saya bisa menjadi juara satu,” kata Kenzie, siswa SD Kelas VI yang ikut kompetisi IPA. Sementara itu, Bagas Afnan Rasyid dari SMA Majelis Tafsir Al-Quran Surakarta mempersiapkan diri untuk mengikuti KSN 2021 di bidang informatika. “Insya Allah usaha saya sudah maksimal. Saya sudah berusaha, tidak pesimis terlebih dahulu, dan hasilnya akan menjadi yang terbaik,” tutur Bagas. (mth)
Laboratorium Blok Masela di Unpatti Melanggar Kebebasan Akademik?
by Ahmad Lohy Ambon FNN - Kasak-kusuk nama proyek Pembangunan Laboratorium Terpadu Penyangga Blok Masela yang ditempatkan di Universitas Pattimura (Unpatti) terdengar jadi perbincangan. Proyek ini mulai diperbincangkan di kampus Unpatti, khususnya para mahasiswa. Sekilas proyek ini terdengar sepertinya membanggakan bagi mahasiswa Unpatti, khususnya untuk mahasiswa Fakultas Teknik. Namun proyek pembangunan laboratorium penyangga gas abadi Blok Masela bakal bakal menuai polemik. Sebab proyek tersebut merupakan hasil kerjasama perusahaan dengan pemerintah terkait pengelolaan minyak dan gas Blok Masela. Pastinya proyek tersebut berorientasi kepada profit. Realitas ini tentu akan menghadapkan Unpatti pada satu keadaan yang disebut dengan conflict of value. Dimana perusahaan atau korporasi bakal selalu memprioritaskan kebutuhannya ketimbang kebutuhan-kebutuhan pendidikan di kampus Unpatti. Hal ini patut dikhwatirkan akan menjadi tragedi buruk untuk dunia pendidikan. Bukan tidak mungkin, ke depan Fakultas Teknik Unpatti akan menghadapi potensi dominasinya korporasi terkait pembangunan proyek tersebut. Mengingat proyek nasional yang diadakan melalui Kementerian Pendidikan dan Perguruan Tinggi (Kemendikti), yang notabene menangani bidang pendidikan dan perguruan tinggi ini tiba-tiba meluncurkan proyek Laboratorium Terpadu Penyangga Blok Masela. Kemungkinan bakal menimbulkan polemik dan perdebatan. Upaya apa dibalik diksi yang di gunakan? Mengapa tidak dinamakan Proyek Pembangunan Laboratorium Fakultas Teknik Unpatti saja? Mengapa harus bernama Laboratorium Terpadu Penyangga Blok Masela? Apakah penamaan ini berhubungan dengan perjanjian kerja sama antara Unpatti dengan PT. Inpex? Jika Unpatti adalah Perguruan Tinggi Nasional yang dimiliki pemerintah, mengapa pihak universitas harus melakukan MoU dengan PT. Inpex? Padahal, yang kita ketahui bersama bahwa laboratorium yang dibangun tersebut untuk kepentingan penelitian akademis di fakultas teknik yang terdiri dari berbagai jurusan, yaitu; Teknik Perminyakan, Teknik Geologi, Teknik Kimia dan Program Studi Geofisika. Apakah hal ini yang disebut kapitalisasi Pendidikan dengan modus penamaan? Tidak hanya sampai di situ. Seperti dikutip dari kabarnews.com, terkait pernyataan Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama dan Sistem Informasi Dr. Muspida, bahwa penelitian sampel-sampel di laboratoriun nantinya menjadi pemasukan untuk universitas. "Misalnya, sampel-sampel geologi, kimia atau yang lain itu kan tidak gratis diperiksakan di lab sini, jadi pendapatan universitas-lah," ujar Muspida. Masyarakat bisa menduga-duga Unpatti mau disandra untuk kepentinan perusahaan. Proyek ini sebagai indikasi bahwa tujuan dan target yang dibangun para pejabat tinggi Unpatti ke depan, sarat dengan kepntingan kapitalisasi dunia akademik untuk kepentingan mendapatkan keuntungan uang. Target komersial seperti ini yang harus dihindari dunia perguruan tinggi. Perguruan tinggi harus tetap steril dari semuan kepentingan dan kebutuhan komersial. Sebab bukan untuk itu perguruan tingga diadakan. Untuk diketahui, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi bagian kedua paragraf satu terkait Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan, pada pasal 8 ayat (1) menyatakan , "dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan". Seterusnya dibahas dan dipertegas dalam pasal 9 ayat (1) bahwa "kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) merupakan kebebasan civitas akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma". Dengan demikian, sumbangsih pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berupa ilmu pengetahuan dan teknologi harusnya menjadi semangat untuk menghasilkan suatu karya yang original. Perguruan Tinggi harus melahirkan karya yang mendorong serta membentuk sesuatu yangg bermanfaat dalam lingkungan masyarakat. Bukan untuk mendapatkan keuntungan komersial semata. Sebagai kelompok civitas akademika, yang cenderung kepada tradisi ilmiah dengan mengembangkan budaya akademik sebagaimana dijelaskan dalam UU Perguruan Tinggi. Kini tradisi ilmiah tersebut secara tidak langsung mulai terkooptasi dan berafiliasi dengan kepentingan kapital. Jika benar, maka sungguh ironis dunia pendidikan kita. Penulis adalah Wartawan FNN.co.id
Siswa MTs yang Hanyut Ditemukan, Sebelas Tewas
Ciamis, (FNN) - Sebanyak 11 orang siswa Madrasyah Tsanawiyah (MTs) Harapan Baru, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, yang hanyut di Sungai Cileueur ditemukan tewas. Sepuluh siswa lainnya ditemukan selamat. "Dipastikan tidak ada lagi laporan korban yang belum ditemukan. Seluruh korban telah ditemukan, dan dievakuasi, sudah sesuai dengan data jumlah yang disampaikan oleh pihak sekolah," kata Kepala Kantor SAR Bandung, Deden Ridwansah melalui siaran pers diterima di Ciamis, Sabtu, 16 Oktober 2021. Ia menyampaikan, seluruh data siswa yang terbawa hanyut sebanyak 21 orang. Terdidri dari 11 orang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, 10 orang selamat. Dua di antara yang selamat menjalani perawatan medis di rumah sakit. Tim gabungan yang diterjunkan ke lapangan, kata dia, sudah melakukan proses penyisiran dan mengevakuasi seluruh korban yang dilaporkan tenggelam setelah menyusuri Sungai Cileueur Leuwi, Dusun Wetan, Desa Utama, Kecamatan Cijeunjing, Ciamis, Jumat, 15 Oktober 2021. Sampai pukul 23.30 WIB, kata Deden, jajarannya bersama seluruh tim SAR gabungan lainnya tetap siaga. Mereka melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian, sekolah, Pemkab Ciamis, dan keluarga korban hingga diputuskan proses pencarian selesai dan ditutup. "Dengan telah dievakuasinya seluruh korban dan debriefing unsur SAR gabungan, maka dilakukan penutupan operasi SAR, seluruh unsur kembali ke kesatuan masing-masing," katanya. Sebelumnya, berdasarkan laporan di lapangan, kegiatan menyusuri sungai di Dusun Wetan, Desa Utama, Kecamatan Cijeunjing, Ciamis melibatkan 150 siswa. Namun tiba-tiba sejumlah siswa terbawa hanyut arus air sungai. Mereka tenggelam, hingga menyebabkan korban jiwa. (MD).
Aliansi Dosen UNJ Tolak Pemberian Gelar Kehormatan Doktor Honoris Causa untuk Ma'ruf Amin dan Erick Thohir
Jakarta, FNN - Aliansi Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menolak pengajuan kembali gelar kehormatan doktor honoris causa untuk Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan Menteri BUMN Erick Thohir. Ubedilah Badrun yang mewakili Presdium Aliansi Dosen UNJ mengatakan sikap itu ditegaskan pihaknya menyusul informasi bahwa senat kampus tersebut akan mengadakan rapat penentuan pengajuan kembali Ma'ruf dan Erick untuk mendapatkan gelar kehormatan tersebut pada Kamis (14/10). Kabar itu, kata dia, terbaca pada agenda persetujuan pemberian gelar Dr HC yang dimuat dalam surat undangan rapat Senat UNJ bernomor B/3110/UN39.22/TP.01.07/2021 tertanggal 4 Oktober 2021. Padahal, kata Ubed, pemberian gelar doktor kehormatan kepada pejabat negara itu sudah ditolak pada September 2020 lalu karena berbau kepentingan pragmatis. Kini, sambung Ubedilah, Aliansi Dosen UNJ akan tetap konsisten dengan penolakan itu. "Tentu saja Aliansi Dosen UNJ kaget dan tetap konsisten menolak upaya tersebut," kata Ubedilah. Dalam keterangan tertulis yang diterima FNN (14/10/2021) Ubedilah menuturkan setidaknya ada empat alasan mengapa pemberian gelar kehormatan akademis dari kampus untuk pejabat negara tersebut ditolak. Pertama, aliansi dosen menilai pemberian gelar doktor honoris causa pada tokoh yang sedang berkuasa dan memegang jabatan publik berpotensi mengancam otonomi perguruan tinggi dan kebebasan akademik. Selain itu, menurutnya pemberian gelar tersebut juga bisa merusak moral akademik universitas. Hal itu, kata Ubed, sudah diatur dalam Pedoman Penganugerahan Doktor Kehormatan UNJ tahun 2021 Bab tentang Persyaratan. Pada ayat 3 telah diatur bahwa penganugerahan gelar doktor honoris causa tidak diberikan UNJ kepada siapa pun yang sedang menjabat dalam pemerintahan. "Berbahaya jika rektor dan para profesor yang terhormat sebagai anggota senat universitas melanggar kode etik pedoman yang dibuatnya sendiri," ucapnya. Alasan kedua, lanjut Ubed, usulan pemberian gelar doktor honoris causa kepada pejabat negara juga kontraproduktif terhadap upaya memulihkan nama baik institusi UNJ. Apalagi kata dia, beberapa kali UNJ mendapat sorotan negatif atas beberapa peristiwa yang dinilai mencederai kehormatan kampus terkait relasinya dengan sejumlah pejabat. Alasan selanjutnya, Ubed menyebut alasan pemberian gelar doktor honoris causa kepada Ma'ruf Amin atas pemikirannya tentang negara kesepakatan patut dipertanyakan. "Selain ide tersebut tidak orisinal karena telah dikemukakan para pemikir klasik sejak abad ke-17 melalui teori kontrak sosial, dalam catatan kami Ma'ruf Amin juga memiliki catatan khusus dalam isu politik identitas di Jakarta tahun 2017 yang justru bertentangan dengan teori kontrak sosial," ucapnya. Alasan keempat, Ubed berpandangan mekanisme pemberian gelar doktor honoris causa juga diabaikan. Ia menduga usulan tersebut bukan dari program studi S3 UNJ yang berakreditasi A, tetapi dari atas. "Karenanya kami menolak pemberian gelar Dr. HC kepada pejabat tersebut dan mendesak senat UNJ agar upaya pemberian gelar kepada pejabat betul-betul dibatalkan demi marwah Universitas," kata dia. (mfq)
Politeknik Negeri Surabaya Siapkan Prodi S3 "Cyber Physical Systems"
Jakarta, FNN - Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) menyiapkan program studi baru pascasarjana S3 terapan diklaim sebagai yang pertama di Indonesia mengkolaborasikan teknologi siber dan teknologi otomatisasi, yaitu cyber physical systems yang diharapkan aktif mulai tahun ajaran 2022-2023. “Revolusi Industri 4.0 mengkolaborasikan teknologi siber dan teknologi otomatisasi, yaitu cyber physical systems. Untuk menjawab kebutuhan ini dan menghasilkan lulusan yang kompeten, terampil, berkomitmen, dan siap kerja, dibutuhkan sinergi pendidikan tinggi vokasi bidang teknologi dan industri,” ujar Ketua Program Pascasarjana Terapan PENS Dr. Eng. Bima Sena Bayu Dewantara S, ST, MT di sela-sela acara bertajuk "Trakindo Goes to Campus" seperti dikutip dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa. Acara yang berlangsung virtual ini merupakan kolaborasi dengan PENS dan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar dengan tema “Prospek dan Masa Depan Pendidikan Teknologi di Indonesia pada Era Disrupsi Industri 4.0” yang diikuti sebanyak 250 mahasiswa dari kedua kampus tersebut. Lebih jauh Bima Sena Bayu mengungkapkan rencana PENS menjawab kebutuhan ini dengan mempersiapkan pembukaan program studi pascasarjana S3 terapan di bidang Cyber Physical Systems pertama di Indonesia. Sedangkan, Ketua Departemen Teknik Elektro Unhas Dr. Eng. Ir. Dewiani, M.T. menambahkan kampus terus menyiapkan lulusan berkualitas yang siap menghadapi perubahan zaman. “Kami memiliki beberapa mata kuliah yang sesuai dengan kebutuhan industri sehingga nanti mahasiswa siap terjun di industri. Meskipun teknologi yang digunakan tiap industri mungkin spesifik dan terus berkembang, kami telah memberi dasar yang kuat sehingga mereka bisa beradaptasi,” jelas Dewiani. Sementara itu, Corporate Communication and CSR Manager Trakindo Candy Sihombing mengatakan pendidikan teknologi menjadi salah satu bidang paling terdisrupsi di tengah transformasi dan transisi akibat Revolusi Industri 4.0 yang terjadi secara intensif. Ia mengatakan untuk menjawab kebutuhan baru yang muncul di lanskap tenaga kerja global, maka sektor pendidikan tinggi teknologi perlu melakukan berbagai perubahan dan penyesuaian agar anak didik memiliki bekal memadai untuk menghadapi tuntutan industri yang terus berubah. “Kemajuan teknologi semakin cepat dan terus berkembang. Sayangnya, di saat yang sama kita harus menghadapi situasi pandemi COVID-19 yang menghadirkan tantangan serius bagi dunia pendidikan. Untuk itu kami melakukan 'Trakindo Goes to Campus', guna memberikan gambaran mengenai kebutuhan dan masa depan industri," tambah Candy Sihombing. Trakindo Goes to Campus merupakan upaya perusahaan alat berat catterpilar tersebut menunjukkan kepedulian terhadap kemajuan pendidikan teknologi di Indonesia khususnya kepada mahasiswanya, serta harapan dapat membantu mahasiswa dengan berbagi dan mengenal secara langsung disrupsi dan transformasi pada industri alat berat di era revolusi industri 4.0. (mth)
Airlangga Harap Monash University Bentuk Generasi Berdaya Saing Tinggi
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto berharap Monash University Indonesia sebagai kampus asing pertama di Indonesia bisa membentuk generasi muda berdaya saing tinggi. “Pendidikan yang baik yang dapat diperoleh dari institusi pendidikan berskala internasional dapat membentuk generasi muda Indonesia menjadi generasi yang tangguh, berdaya saing tinggi dengan pengetahuan dan ilmu yang mumpuni untuk bersaing menghadapi persaingan atau kompetisi global,” ujar Menko Airlangga dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa. Menko Airlangga yang juga lulusan Monash University Indonesia, mengatakan pandemi COVIF-19 telah memaksa masyarakat mengubah cara hidup, termasuk cara melakukan kegiatan belajar mengajar di sektor pendidikan. Namun, pandemi juga mengakselerasi transformasi dengan menggunakan teknologi dan digital lebih masif ke dalam tata cara kehidupan masyarakat. “Kita memasuki era industri 4.0 yang membutuhkan talenta digital luar biasa, dari mulai Data Analyst, Artificial Intelligence and Machine Learning Specialists, Developer dan lainnya. Indonesia diperkirakan akan membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital dalam waktu 15 tahun yang akan datang,” ujar Airlangga saat memberikan sambutan kepada mahasiswa baru pada saat masa orientasi siswa (MOS) Monash University secara daring. Pemerintah, lanjutnya, akan terus menyediakan pelatihan kepada lebih dari 600 ribu talenta digital setiap tahunnya untuk mempersiapkan Indonesia menjadi negara dengan PDB terbesar ke-5 di dunia pada tahun 2045 mendatang. Kehadiran kampus Monash University di Indonesia diharapkan dapat berkontribusi secara luas terhadap pembangunan di bidang sosial, teknologi dan ekonomi di Indonesia. “Kehadiran kampus Monash University Indonesia akan semakin memperkuat komitmen dan hubungan riset pendidikan antara Australia dan Asia,” kata Rektor Monash University Indonesia Andrew MacIntrye. Monash University merupakan salah satu universitas terbesar di Australia yang telah beroperasi sejak tahun 1958. Sedangkan Monash University Indonesia sudah memulai perkuliahan perdana pada Senin (4/10) secara virtual dan akan melakukan perkuliahan secara tatap muka mengikuti kebijakan Pemerintah terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Saat ini terdapat empat jurusan program pasca sarjana yang dibuka pada kampus ini, yaitu Sains Data (Data Science), Kebijakan Publik (Public Policy), Desain Perkotaan (Urban Design) dan Inovasi Bisnis (Business Innovation). (mth)
Perjuangan Parlihan, Balian Muda Entaskan Warga Adat dari Buta Aksara
Tanjung, FNN - Senja itu, beberapa pemuda tengah berkumpul di rumah Harun, salah satu Balian pada komunitas adat Dayak Pitap di desa Ajung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Mereka duduk melingkar dengan hikmat mengelilingi berbagai sajian persembahan dengan suasana sedemikian sakral saat sang Balian membacakan mantra pada sajian persembahan. Rupanya senja itu dilaksanakan acara Piduduk dan pemuda-pemuda tersebut adalah para peserta "belajar" penuturan ajaran bagi Balian atau biasa disebut Balian muda. Berdasarkan Wikipedia, Balian adalah orang yang bekerja pada upacara adat Dayak, yang bertugas untuk berurusan dengan dunia atas dan dunia bawah dari para roh manusia yang telah meninggal. Balian juga dapat bertugas memanggil sangiang sebagai juru damai dalam suatu peristiwa yang menjadi topik pada suatu upacara adat, tugas ini seperti yang dilakukan oleh tukang tawur dalam upacara adat tersebut. Salah satu lelaki muda yang ada dalam kegiatan Piduduk adalah Parlihan, yang tak lain adalah anak bungsu Harun dan merupakan peserta termuda dari "sekolah" Balian tersebut. "Acara Piduduk dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang ketika sudah menyelesaikan materi yang dipelajari," ungkap Parlihan, sambil memperlihatkan foto hasil dokumentasi saat acara tersebut berlangsung. Parlihan memang berusaha untuk mengabadikan setiap momen adat apapun yang terjadi di desanya. Hal ini ia lakukan bukan semata-mata karena ayahnya merupakan Balian, bukan pula karena ia mengenyam pendidikan formal paling tinggi diantara para peserta "sekolah" Balian lainnya. Hal ini dilakukan semata-mata karena ia peduli dengan kampung halaman dan adat budaya nenek moyangnya. Buta Aksara Tak hanya terkait masalah adat, kepedulian Parlihan sangat besar pada hal-hal yang terkait kemajuan masyarakat. Contohnya, saat Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan program Keaksaraan Dasar bagi Komunitas Adat Terpencil/Khusus 2020 di Komunitas Adat Dayak Pitap, Parlihan langsung menyambut dengan bersemangat. Sebelum program berjalan, ia turun langsung mendampingi Yayasan Banua Cendikia yang menjadi pelaksana program untuk sosialisasi ke berbagai perangkat adat, perangkat desa dan anggota masyarakat secara umum agar mendukung pelaksanaan kegiatan. Bersamaan dengan itu, ia menyatakan diri bergabung untuk menjadi salah satu tutor dari program tersebut dan kemudian memimpin tim untuk melakukan survey identifikasi warga buta aksara di desa Ajung. "Kenapa kami orang-orang tuha ini masih harus belajar membaca dan menulis", menjadi pertanyaan yang paling sering dilontarkan. "Dan kita harus menjelaskan pelan-pelan. Itu ditanyakan, karena kan kalau berhitung, semua orang di kampung pasti sudah pandai, biar tidak bisa baca-tulis tapi kalau berhitung semua pandai,” kisah Parlihan tentang pengalamannya saat sosialisasi program pada anggota masyarakat. Sungguh bukan usaha yang mudah memastikan masyarakat tak lagi buta aksara, mengingat masyarakat desa Ajung terdiri dari sekitar 176 kepala keluarga tinggal menyebar berjauhan di wilayah dengan kontur yang berbukit-bukit. Selama kurang lebih 1,5 bulan, Parlihan dan tim terus meyakinkan masyarakat hingga akhirnya target 100 warga belajar dapat tercapai di 3 Desa dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam setahun terakhir ini, setiap 2 malam dalam sepekan Parlihan akan berkendara sekitar 30 menit melalui jalan tanah yang terjal dan menanjak, untuk mengajarkan membaca, menulis dan berhitung di wilayah Tempurau. Segala kesulitan dan keterbatasan yang ada, tidak menyurutkan semangat dan kegigihan Parlihan. "Meski materi yang diajarkan kadang-kadang lama pahamnya, tapi semangat warga untuk belajar membuat semangat saya juga tetap terjaga.” ujar Parlihan dengan senyum simpulnya. Semangat untuk memperjuangkan masyarakat melek aksara, dan posisinya sebagai Balian muda mengantarkan Parlihan terpilih sebagai Tokoh Adat Penggerak Literasi 2020 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebuah penghargaan bergengsi, yang tidak hanya meningkatkan kebanggaan diri Parlihan dan masyarakat Desa Ajung saja, namun lebih jauh menjadi kebanggaan bagi Kabupaten Balangan dan Seluruh Kalimantan Selatan. Namun, itu tak mengubah jati diri Parlihan sebagai pemuda Dayak Pitap dari Desa Ajung yang rendah hati dan tak banyak bicara. Parlihan memang merupakan pemuda yang cenderung pendiam. Guru SD Kecil Libaru Sungkai Balangan ini tidak banyak bicara. Namun, saat diajak berbincang tentang pelestarian adat dan tradisi, pendidikan dan kemajuan masyarakat, maka matanya akan berbinar dan senyumnya makin melebar. Ia sangat terbuka dengan ide-ide, namun dalam pelaksanaan ide-ide tersebut, ia tetap berusaha menyesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masyarakat. Sebagai contohnya yaitu “Sekolah” Balian yang diselenggarakan ayahnya. Pada awalnya, pembelajaran "sekolah" Balian hanya mengandalkan tuturan langsung, semua materi diajarkan secara lisan. Saat ini pelan-pelan dan secara bertahap, Parlihan mulai menuliskan beberapa materi pembelajaran sebagai pegangan para Balian muda saat belajar. Ia berharap, berkas materi ini tidak hanya sebagai pegangan belajar saja, tetapi sebagai arsip budaya masyarakat. Saat ini, Parlihan sedang merintis Rungkuk Belajar, sebuah tempat yang diharapkan nantinya akan menjadi pusat informasi dan belajar masyarakat. Sebuah pondok sederhana, yang dibangun di atas tanah pribadinya, sudah berdiri dengan bantuan dari PT. Adaro Indonesia. Begitu juga sejumlah buku anak dan dewasa, sebagian merupakan buku sumbangan, sudah siap diajak menggerakkan literasi masyarakat Desa Ajung. Meski sederhana, masih serba terbatas dan pelan-pelan, ia berharap apa yang dilakukannya saat ini menjadi salah satu jalan untuk menguatkan jati diri masyarakat dan kemajuan pendidikan anak-anak di Desa Ajung. (mth)
Wapres Ma'ruf Minta Untirta Jadi Mitra Pemerintah Ciptakan SDM Unggul
Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten dapat mendukung upaya Pemerintah dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul dan berkualitas. Hal itu disampaikan Wapres Ma’ruf Amin saat menyampaikan sambutan pada acara Dies Natalis Ke-40 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa melalui konferensi video dari kediaman resmi wapres Jakarta, Jumat. Upaya untuk menciptakan SDM unggul melalui lulusan yang berkualitas tersebut dapat dilakukan Untirta dengan mengembangkan riset dan inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi. "Semoga di usia yang matang ini Untirta dapat terus mengembangkan riset dan inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi, serta menjadi mitra Pemerintah dalam membangun SDM unggul," ujar Wapres. Wapres juga mengapresiasi prestasi yang diraih Untirta terkait kepedulian terhadap gerakan kampus hijau dan pelestarian lingkungan. Wapres berharap Untirta mampu mewujudkan Integrated Smart and Green (It’S Green) University, yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN pada 2030. "Saya mengucapkan selamat kepada Untirta atas penganugerahan The Best New Participating University, dengan meraih peringkat UI Green Metric ke-30 sebagai sustainable university in Indonesia pada tahun 2020," tuturnya. Wapres juga mengucapkan selamat atas prestasi para mahasiswa Untirta yang meraih medali emas pada kejuaraan inovasi dan penelitian start-up di ajang World Turkey Competion 2021. Dalam kesempatan tersebut, kembali Wapres mengingatkan tentang pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Wapres meminta Untirta terus mendukung program Pemerintah dalam percepatan penanganan pandemi. "Saya mengajak seluruh sivitas akademika Untirta, utamanya para dosen dan seluruh mahasiswa, untuk mendukung program Pemerintah dalam percepatan penanganan pandemi COVID-19, menyukseskan program vaksinasi dan sekaligus mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional untuk membangun Indonesia lebih baik," ujarnya. Dalam acara Dies Natalis Ke-40 tersebut, juga diikuti Presiden Joko Widodo secara virtual, yang berpesan agar seluruh mahasiswa dan tenaga pendidik di Kampus tersebut semakin kreatif dan berkualitas. "Saya berharap Untirta terus berinovasi dalam menghadapi dunia yang penuh disrupsi, mampu menyiapkan SDM Unggul yang kompetitif serta menghasilkan ilmu pengetahuan yang kontributif bagi kemajuan Indonesia," kata Presiden. Turut hadir dalam acara tersebut ialah Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Banten Wahidin Halim dan Bupati Pandeglang Irna Narulita Dimyati. (mth)
PB PDGI Dukung KIT GTI Universitas Ciptakan Lulusan Berkualitas
Jakarta, FNN - PB PDGI (Persatuan Dokter Gigi Indonesia) mendukung penyelenggaraan program Kegiatan Ilmiah Terstruktur Gigi Tiruan Implan (KIT GTI) yang dilakukan universitas demi menjaga kualitas lulusan dokter gigi untuk memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat. “PB PDGI juga bekerja sama mendukung penyelenggaraan program KIT GTI ini, dalam rangka menjaga kualitas/mutu lulusannya dengan memantau dan bersama-sama dengan KDGI menetapkan standar pelaksanaan uji teori (CBT) dan uji praktik (OSCE) berskala nasional agar dihasilkan lulusan/dokter gigi berkualitas dan dapat memberikan pelayanan terbaik bidang gigi tiruan implan kepada masyarakat luas,” jelas Ketua PB PDGI, Dr. RM Sri Hananto Seno, drg., Sp.BM(K), MM, dalam keterangannya, Sabtu. Program KIT GTI merupakan suatu terobosan bagi seluruh dokter gigi di Indonesia karena membuka peluang para dokter gigi untuk memperluas keterampilannya dalam hal pemasangan gigi tiruan implan yang lebih menyerupai gigi asli di dalam rongga mulut. Melalui program KIT GTI di Pendidikan Berkelanjutan Ilmu Kedokteran Gigi (PBIKG), dokter gigi dapat memperoleh sertifikat yang berlaku lima tahun untuk bekerja melayani pemasangan gigi tiruan implan di masyarakat luas secara sah dan namanya juga akan tertera di dalam situs web resmi Ikatan peminatan implan Indonesia (ISID) sebagai dokter gigi yang memberikan layanan pemasangan gigi tiruan implan di Indonesia. "Seluruh dokter gigi di Indonesia berkesempatan untuk meraih peluang ini dengan mengikuti program KIT GTI di PBIKG FKG UPDM (B), dengan syarat memiliki surat tanda registrasi (STR) yang masih valid/ aktif selama pendidikan berlangsung, yaitu sekitar 6 bulan,” ujar Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Moestopo, Prof. Dr. drg. Burhanuddin Daeng Pasiga, M.Kes. Sebagai pionir dalam pendidikan berkelanjutan bidang studi implan dental, pada 6 Maret 2021 PBIKG FKG UPDM (B) telah berpartisipasi dalam penyelenggaraan ujian skala Nasional angkatan pertama bagi dokter gigi alumni implant course sebelumnya yang lolos seleksi oleh IPKGII. Peserta uji teori (CBT) dan praktik (OSCE) yang berjumlah 37 dokter gigi dan terdaftar di PBIKG telah mengikuti ujian yang diselenggarakan secara daring/online. Hasilnya adalah tingkat kelulusan 100 persen baik untuk uji teori dan praktik. "Sebagai program dari PBIKG FKG UPDM (B), peluang ini tentu tidak hanya terbuka bagi alumni FKG UPDM (B) melainkan juga alumni dari FKG lainnya di Indonesia,” ujar Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Prof. Dr. Rudy Harjanto, M.Sn. Para pengajar dalam program KIT GTI di PBIKG meliputi para dokter gigi spesialis yang merupakan staf dosen berpengalaman di FKG UPDM (B) dan juga para pakar implant alumni program implant course di PBIKG yang sudah terbukti merupakan praktisi-praktisi andal dan pemateri terkenal di bidang implan, baik tingkat Nasional maupun internasional. PBIKG FKG UPDM (B) merupakan unit penyelenggara pendidikan berkelanjutan Ilmu Kedokteran Gigi non gelar dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan profesional dokter gigi. (mth)
POPULER
