UNCATEGORIZED
Bupati Bangka Yakin APKLI Mampu Bantu Tingkatkan Ekonomi Daerah
Bangka, FNN - Bupati Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Mulkan menyakini Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APLKI) melalui pedagang kaki limanya mampu membantu meningkatkan ekonomi daerah. "Saya cukup yakin, APKLI yang terdiri dari ratusan pedagang kaki lima yang di dalamnya merupakan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mampu membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi," katanya di Sungailiat, Babel, Minggu. Dia mengakui UMKM yang tergabung dalam APKLI dengan berbagai jenis usaha mempunyai peran cukup besar penyokong pertumbuhan produk domestik di tengah pandemi COVID-19. "Pemerintah memberikan perhatian serius terhadap perkembangan usaha ekonomi kerakyatan baik pembinaan maupun permodalan pinjaman melalui mitra bank," jelasnya. Bupati mengajak APKLI sebagai perpanjangan pemerintah agar bersama-sama menjaga dan menata pedagang kaki lima agar tetap menjual dagangannya di pasar pada tepat yang sudah ditetapkan. "Ketertiban lingkungan pasar harus benar-benar kita jaga bersama seperti tidak diperbolehkannya kegiatan menjual di atas trotoar karena dapat merugikan orang lain," ujarnya. Ketua DPD APKLI Kabupaten Bangka M Nico Supriyono mengatakan jumlah pedagang kaki lima terdiri atas berbagai jenis dagangannya sampai saat tercatat kurang lebih 300 orang. "Kita tetap bersinergi dengan pemerintah, namun hendaknya pedagang kaki lima diberikan ruang sebagaimana mestinya untuk mengembangkan usahanya," katanya. (mth)
Akademisi: Ideologi Pancasila Harus Direkatkan ke Generasi Milenial
Makassar, FNN - Akademisi dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar DR Hadawiah Hatita mengatakan, ideologi Pancasila harus direkatkan ke generasi milenial yang tantangannya lebih kompleks di masa depan. Hal itu dikemukakan Hadawiah di Makassar, Jumat, terkait dengan momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Menurut dia, ideologi Pancasila baik sejarah maupun upaya mempertahankannya harus diketahui dan dipahami oleh generasi milenial agar tidak mudah terpengaruh dengan pemahaman atau pengaruh dari luar yang ingin menghancurkan nilai-nilai luhur budaya bangsa serta persatuan dan kesatuan. Karena itu, lanjut dia, upaya penguatan ideologi Pancasila itu, harus senantiasa disosialisasikan mulai di tingkat rumah tangga sebagai organisasi terkecil hingga ke tingkat yang paling atas atau pengambil kebijakan. Dari segi jenjang pendidikan, juga sudah harus diperkenalkan mulai pendidikan usia dini (PAUD) hingga perguruan tinggi, agar faham radikal, destruktif dan teror dapat ditangkal secara dini. Hal senada dikemukakan Salma Tajang selaku Koordinator Kajian dari Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) Sulsel. Menurut dia, generasi milenial adalah motor penggerak masa depan, sehingga mulai sekarang harus disegarkan pemahaman ideologinya, agar perkembangan zaman tidak menggerus nilai-nilai budaya bangsa yang telah ada seiring dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Pembekalan ideologi itu dapat dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan, seperti halnya Jepang yang kemajuan teknologinya dan negaranya semakin maju, namun tidak meninggalkan ideologi dan budayanya," katanya. (mth)
Wagub Jabar Apresiasi Warung Grosir Digital
Bandung, FNN - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengapresiasi Warung Grosir Digital Indonesia yang merupakan wadah UMKM memasarkan produknya secara digital. Menurut Pak Uu, UMKM menjadi obat penawar pemulihan ekonomi yang terhantam pandemi COVID-19 sehingga kue ekonomi dirasakan masyarakat dengan lebih merata lagi. "Bidang UKM salah satu solusi meningkatnya ekonomi. Juga ada pemerataan unsur keadilan, hingga tingkat desa ekonominya harus meningkat dan merata. Semua harus kebagian kue ekonomi di Jabar," ujar Uu Ruzhanul Ulum saat Panandatanganan Kerja Sama Penyaluran Kredit Mitra Warung Grosir Digital Indonesia bersama Bank Rakyat Indonesia di Kota Bandung, Selasa. Selain UMKM, Pemda Provinsi Jabar juga mendukung perkembangan desa wisata, OVOC (One Village One Company), dan juga dukungan terhadap BUMDes. Ini demi meningkatnya daya beli masyarakat hingga ke wilayah perdesaan. Uu mengapresiasi Wagros Digital Indonesia, yang juga bekerja sama dengan Bank BRI Kantor Cabang Bandung. Wagros menjadi wadah bagi para pedagang sekaligus penyedia bahan pokok bagi masyarakat yang dipasarkan secara digital. "Wagros mendorong lahirnya UMKM baru, mendorong mereka yang bergerak ditambahkan modal, ditambahkan barang, pengetahuan, pendidikan teknologi digital pemasaran," katanya. "Bergandengan dengan BRI, bukan hanya soal laba tapi juga tanggung jawab untuk meningkatkan perekonomian rakyat," tambah Uu. Pemimpin Wilayah BRI Bandung Ida Bagus Ketut Subagia menyebut sektor UMKM merupakan bisnis utama Bank BRI. Saat pandemi COVID-19 yang melanda merupakan tantangan tersendiri. Berbeda dengan krisis ekonomi yang lain pandemi berdampak banyak pada berbagai sektor. "Pandemi COVID-19 saat ini berdampak hampir ke seluruh sektor bisnis. Kami akan melakukan segala upaya menyelamatkan UMKM," kata Subagja. "Kantor wilayah BRI Bandung, terus mendorong kantor pusat agar KUR terbesar di Jabar, karena pertumbuhan UMKM luar bisa di sini di tahun 2021 kami terus berupaya supaya dapat KUR dua kali lipat dari tahun tahun sebelumnya," katanya. Pada 2021, terdapat Rp22,5 triliun di mana sampai dengan September pertengahan sudah terealisasi Rp15 triliun, dan sisa Rp7 triliun untuk direalisasikan hingga akhir tahun ini. "Dengan Wagros, diharapkan pertumbuhan semakin cepat terealisasikan. Wagros diharapkan jadi pintu masuk agar realisasi KUR tercapai, ekonomi tumbuh sesuai yang kita harapkan," kata dia. (mth)
Polisi Tahan Mahasiswa yang Berusaha Dekati Gedung KPK
Jakarta, FNN - Petugas polisi menahan massa mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang berusaha semakin mendekati Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin, (27/9/2021). Massa BEM SI yang melakukan aksi demo di depan Gedung KPK sejak pukul 11:30 WIB. Tuntutan mereka terkait pemberhentian 57 pegawai KPK nonaktif yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK). Sekitar pukul 14:30 WIB, mereka berusaha semakin mendekati Gedung KPK, namun ditahan oleh barikade polisi. Sebagaimana dikutip dari Antara, petugas kepolisian yang membentuk barikade dengan memasang tali, menahan upaya massa tersebut. Aksi saling dorong-mendorong pun terjadi. Akibatnya, beberapa mahasiswa dan polisi pun terjatuh. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Komisaris Besar Azis Andriansyah, yang berada di lokasi demo, mengimbau massa supaya tetap tenang dan tidak melakukan tindakan anarkis. Mahasiswa juga diminta agar menjalankan aksinya secara damai. Azis juga meminta anggontanya agar tidak terprovokasi dan tetap tenang mengamkan aksi dari ratusan mahasiswa tersebut. Sebelumnya, Wakapolres Metro Jakarta Selatan, Ajun Komisaris Besar Antonius Agus Rahmanto, melalui pengeras suara, mengimbau para mahasiswa meredam aksi saling dorong tersebut. "Tolong semua diredam. Adik-adik mahasiswa, kita semua bersaudara. Tidak boleh ada upaya paksa. Semua harus kepala dingin, tolong bisa sabar. Tolong bisa ditahan emosinya. Kita kawal adik-adik sampai selesai kegiatan," katanya. (MD).
Luhut Persilakan Haris Azhar Buka Data Tambang di Papua
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mempersilakan Haris Azhar untuk membuka data bisnis tambang emas di Intan Jaya, Papua. "Silakan saja, buka saja di media sekarang, dari sekarang juga bisa buka di media kok," kata Luhut usai menjalani klarifikasi di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin. Luhut meyakini data tersebut tidak akan membuktikan apapun karena dirinya memang tidak mempunyai bisnis tambang di Papua. "Saya tidak ada sama sekali bisnis di Papua, sama sekali tidak ada. Apalagi itu dibilang pertambangan-pertambangan, itu kan berarti jamak, saya tidak ada," ujar Luhut. Lebih lanjut Luhut juga mempersilakan pihak yang menudingnya terlibat bisnis tambang di Papua untuk membuka laporan harta kekayaannya. "Kan saya punya harta kekayaan ada di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) itu," tambahnya. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti lantaran unggahan video berjudul 'Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya' yang diunggah di akun Youtube Haris Azhar. Video tersebut membahas laporan sejumlah organisasi termasuk KontraS tentang bisnis para pejabat atau purnawirawan TNI di balik bisnis tambang emas atau rencana eksploitasi wilayah Intan Jaya, Papua. Laporan Luhut Binsar Pandjaitan tersebut telah diterima dan terdaftar dengan nomor laporan polisi: STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 22 September 2021. (mth)
Pasukan Perdamaian PBB Gelar Latihan Militer di China
Beijing, FNN - Pasukan penjaga perdamaian dari empat negara menggelar latihan militer bersama di Provinsi Henan, China, mulai Senin, 6 September 2021. Tidak dijelaskan berapa jumlah pasukan yang dilibatkan dalam latihan tersebut. Pasukan penjaga perdamaian PBB dari China, Mongolia, Pakistan, dan Thailand, mengikuti upacara pembukaan latihan di pusat pelatihan taktis milik Angkatan Darat Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) di Queshan, Henan. "Pasukan gabungan tersebut selanjutnya pindah ke beberapa tempat latihan," kata markas komando PLA, sebagaimana dikutip dari Antara. Latihan pasukan penjaga perdamaian PBB yang berlangsung selama 10 hari itu merupakan yang pertama kalinya digelar militer China. Latihan difokuskan pada operasi bersama oleh pasukan perdamaian multinasional. Latihan tersebut merupakan respons terhadap inisiatif pasukan penjaga perdamaian PBB guna mendorong kerjasama praktis di antara negara-negara yang terlibat dalam memelihara perdamaian dan meningkatkan keterampilan para personel. Komandan dari empat negara itu telah membentuk komando bersama dan akan mengikuti prosedur penjaga perdamaian global. Pasukan tersebut akan ditempa berbagai materi pelatihan, di antaranya pengintaian lapangan, patroli, pengawalan bersenjata, perlindungan warga sipil, penyerangan teroris, pembangunan infrastruktur sementara, bantuan medis, dan penanganan wabah penyakit menular. Menurut markas besar China, latihan tersebut melibatkan pasukan infanteri, regu penerbangan, insinyur, dan personel transportasi dan medis dengan mengerahkan kendaraan serbu lapis baja, helikopter, dan pesawat nirawak. PLA akan menyediakan semua perangkat keras dalam latihan tersebut, sebagaimana dilaporkan media setempat. Selama tiga dekade terakhir, militer China telah mengirim lebih dari 40.000 personel penjaga perdamaian dalam 25 misi di seluruh dunia. Hal itu menjadikan China penyumbang pasukan terbesar di antara anggota tetap Dewan Keamanan. (MD).
Pelaku Perundungan Laporkan Balik Korban MS Karena Sebar Identitas
Jakarta, FNN - Terlapor atau terduga pelaku perundungan dan pelecehan seksual yang merupakan karyawan KPI berencana melaporkan balik korban MS akibat identitas pribadi mereka disebar melalui rilis atau pesan berantai di aplikasi perpesanan. Kuasa Hukum terlapor RT dan EO, Tegar Putuhena, mengatakan rilis pers tersebut berisi identitas pribadi para terlapor atau nama jelas yang mengakibatkan "cyber bullying" baik terhadap terlapor maupun keluarga mereka. "Yang terjadi 'cyber bullying' baik kepada klien kami, maupun keluarga dan anak. Itu sudah keterlaluan menurut kami. Kami berpikir dan akan menimbang secara serius untuk melakukan pelaporan balik terhadap si pelapor," kata Tegar saat ditemui di Polres Metro Jakarta Pusat, Senin. Tegar menjelaskan bahwa ketiga terlapor lainnya, melalui kuasa hukum masing-masing, telah mempertimbangkan pelaporan tersebut dan mempelajari unsur-unsur pidananya. Ia menilai bahwa rilis yang disebar di sejumlah grup media pada Rabu (1/9) itu telah membuka identitas pribadi yang membuat pelapor dapat dipidanakan karena melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) "Semua unsur-unsur pidana akan kami pelajari, misalnya pertama membuka identitas pribadi secara tanpa hak, itu sudah melanggar UU ITE. Kemudian dari situ disebarluaskan, terjadi 'cyber bullying' terhadap keluarga, foto keluarga disebarkan itu juga akan kita pertimbangkan," kata Tegar. Tindakan laporan balik terhadap korban MS ini akan diajukan oleh para terlapor, baik ke pihak Kepolisian, Komnas HAM atau lembaga lainnya. Ada pun Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin mengagendakan pemanggilan terhadap lima terlapor yang diduga sebagai pelaku perundungan dan pelecehan seksual oleh korban berinisial MS, yang juga rekan kerja di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Kelima terlapor berinisial RM alias O, FP, RE alias RT, EO dan CL diketahui menjalani pemeriksaan di ruang unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Jakarta Pusat, Kemayoran, sejak pukul 11.00 WIB. Setidaknya ada 20 pertanyaan yang diajukan penyidik kepada para terlapor untuk mendalami kasus dugaan perundungan dan pelecehan seksual di KPI pada 2015 silam. (mth)
F-PPP Dorong Pemerintah Alokasikan Dana Abadi Pasantren
Jakarta, FNN - Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi mendorong pemerintah untuk mengalokasikan dana abadi pesantren pada tahun anggaran 2022 yang berasal dari dana abadi pendidikan. "Saat ini DPR dan pemerintah sedang membahas RUU APBN 2022 di Badan Anggaran. Oleh karena itu, kami mendorong dimasukkannya dana abadi pesantren pada tahun 2022 yang diambilkan dari dana abadi pendidikan," kata Achmad Baidowi dalam keterangannya di Jakarta, Ahad, 5 September 2021. Ia menegaskan, dana abadi pesantren merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pasal 49 ayat (1) dan (2). Pasal 49 Ayat (1) menyebutkan, Pemerintah menyediakan dan mengelola dana abadi pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan. Dalam Pasal 49 Ayat (2) disebutkan, ketentuan mengenai dana abadi pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan presiden. Baidowi mengatakan, ketentuan tersebut mewajibkan pemerintah untuk penyediaan anggaran pesantren dan pembentukan dana abadi pesantren yang bersumber dari dana pendidikan. "Undang-Undang Pesantren sudah disahkan sejak 2 tahun lalu. Namun, realisasi dana abadi pesantren belum terwujud. Kami mendorong agar pemerintah mewujudkan amanat UU Pesantren terkait dengan dana abadi pesantren," ujarnya, sebagaimana dikutip dari Antara. Baidowi menilai keberadaan dana abadi pesantren merupakan wujud kehadiran negara untuk menjaga keberlangsungan pesantren di Indonesia. Terkait dengan besaran dana abadi pesantren, dia menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk menyesuaikan dengan kemampuan dan kondisi keuangan negara saat ini. (MD).
KPK: 7 Kepala Daerah Terlibat Kasus Jual-Beli Jabatan pada 2016-2021
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat ada tujuh kasus jual beli jabatan dilakukan oleh kepala daerah yang kasusnya ditangani KPK dalam periode 2016-2021. "KPK mencatat kasus jual beli jabatan di lingkungan pemda sejak 2016 hingga 2021 ini telah melibatkan 7 bupati, yaitu Klaten, Nganjuk, Cirebon, Kudus, Jombang, Tanjungbalai, dan terakhir Probolinggo," kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding di Jakarta, Rabu. Ketujuh kepala daerah tersebut adalah Bupati Klaten Sri Hartini, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat, Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra, Bupati Kudus Muhammad Tamzil, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial dan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari. "Terus berulangnya kasus korupsi terkait pengisian jabatan di lingkungan pemerintah daerah, KPK mengingatkan kepada para kepala daerah agar menjauhi potensi benturan kepentingan dan penyalahgunaan wewenang, khususnya dalam proses lelang jabatan, rotasi, mutasi dan promosi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintahannya," tambah Ipi. Jual beli jabatan, diakui Ipi, menjadi salah satu modus korupsi yang kerap dilakukan kepala daerah. "Dari hasil pemetaan KPK atas titik rawan korupsi di daerah, KPK mengidentifikasi beberapa sektor yang rentan terjadi korupsi, yaitu di antaranya terkait belanja daerah seperti pengadaan barang dan jasa," ungkap Ipi. Kemudian korupsi pada sektor penerimaan daerah mulai dari pajak dan retribusi daerah maupun pendapatan daerah dari pusat dan korupsi di sektor perizinan mulai dari pemberian rekomendasi hingga penerbitan perizinan. Dalam upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan daerah, KPK telah mendorong diimplementasikannya Monitoring Center for Prevention (MCP). "Manajemen ASN merupakan salah satu dari delapan fokus area intervensi perbaikan tata kelola pemda yang terangkum dalam aplikasi tersebut," tambah Ipi. Kedelapan area intervensi tersebut adalah Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Keuangan Desa. "Untuk mencegah benturan kepentingan dan penyalahgunaan wewenang kepala daerah dalam pengisian jabatan, KPK mendorong diimplementasikannya manajemen ASN berbasis 'merit system'," ungkap Ipi. Dalam aplikasi MCP, terdapat lima indikator keberhasilan yang disyaratkan bagi pemda untuk dipenuhi, yaitu meliputi: ketersediaan regulasi manajemen ASN berupa Peraturan Kepala Daerah (Perkada) atau Surat Kepala Kepala Daerah; sistem informasi; kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan pengendalian gratifikasi; tata kelola SDM; serta pengendalian dan pengawasan. Keberhasilan daerah dalam mewujudkan manajemen ASN yang mengedepankan nilai-nilai profesionalisme dan integritas, menurut Ipi, sangat tergantung pada komitmen kepala daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola SDM yang akuntabel dan bebas kepentingan. "Termasuk tidak menjadikan proses pengisian jabatan di instansinya sebagai lahan untuk korupsi," kata Ipi. (mth)
Gubernur Babel Gencarkan Sosialisasi Prokes COVID-19 di Desa Terpencil
Bangka, FNN - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan menggencarkan sosialisasi mengenai protokol kesehatan COVID-19 di desa terpencil dan pulau kecil, guna meningkatkan pemahaman warga dalam mencegah penyebaran virus corona jenis baru itu. "Kita harus menjaga kesehatan. COVID-19 ini berbahaya, apalagi kalau kita ada riwayat penyakit gula, jantung, stroke, asma, darah tinggi atau paru-paru. Ini yang bisa membahayakan nyawa kita," kata Erzaldi Rosman, saat kunjungan kerja di Desa Saing, Bangka, Sabtu. Ia mengaku dalam setiap kunjungan kerja di desa dan pulau kecil, orang nomor satu di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) itu lebih memfokuskan pada peningkatan pemahaman warga dalam mencegah dan memutus mata rantai penularan COVID-19. "Ibu bapak harus pakai masker ya, jaga kesehatan. Insya Allah untuk vaksin akan kami lakukan segera. Jangan tidak vaksin, masker juga dipakai terus kalau keluar rumah," ujarnya. Menurut dia dengan disiplin mengikuti protokol kesehatan dan vaksin COVID-19 ini dapat terhindar dari virus corona. Apalagi saat ini sudah ditemukan kasus COVID-19 varian delta di Bangka Belitung yang lebih berbahaya dan cepat menular, "COVID-19 varian delta ini merupakan varian baru dan lebih berbahaya, mengharuskan seluruh masyarakat untuk lebih waspada dan tidak menganggap remeh kondisi saat ini," katanya. Selain mematuhi protokol kesehatan, gubernur juga meminta kepada masyarakat Desa Saing untuk tetap menjaga ketahanan tubuh agar dapat terhindar dari penyebaran corona. "Memang mati di tangan Allah, tapi jangan lantas membuat kita sombong. Kita tetap harus menjaga diri dengan memakai masker, cuci tangan lebih sering, kalau keluar rumah pakai masker. Saat pulang, mandi dulu, cuci tangan, baru berinteraksi dengan keluarga," ujarnya. (mth)
