UNCATEGORIZED
Ratusan Tokoh Minta Provinsi Jawa Barat Diganti Jadi Provinsi Sunda
Subang, FNN - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti diberi amanat oleh ratusan tokoh Tatar Sunda supaya memperjuangkan Maklumat Sunda. Amanat itu diberikan oleh Gerakan Pilihan Sunda dan Lembaga Adat Kratwan Galuh Pakuan, di Subang, Jawa Barat, Rabu, 2 Februari 2022. \"Memperjuangkan aspirasi daerah adalah salah satu tugas utama DPD RI, sebagai wakil daerah. Saya pribadi menyampaikan terima kasih atas amanat yang diberikan,\" ujar LaNyalla, dalam siaran pers DPD yang diterima FNN.co.id, Rabu malam. Ketua DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI hadir bersama dua Senator asal Jawa Barat, Eni Sumarni dan Asep Hidayat, Dharma Setiawan (Kepri); Sekretaris Jenderal DPD RI, Rahman Hadi; Deputi Administrasi DPD RI; Lalu Niqman Zahir dan Staf Khusus Ketua DPD RI; Sefdin Syaifudin dan Togar M Nero. Turut hadir mantan anggota DPR RI Jabar, Ceu Popong Otje Djunjunan; Tokoh Papua Kenius Kogoya; Ketua Forum Koordinasi Penataan Daerah Jabar, Rd. Holil Aksan Umarzein; Bah Firman Guru Besar Sinar Banten, Avi Taufik Hidayat (Ketua Kongres Sunda 2022); Mayjen (Purn) Tatang Zaenudin (Presiden Tani Indonesia), Mayjen (Purn) Iwan Sulandjana (Mantan Pangdam Siliwangi). Ketua Gerakan Pilihan Sunda, Andri Perkasa Kantaprawira menjelaskan, Maklumat Sunda merupakan pernyataan sikap dari orang-orang Sunda terhadap hal-hal strategis yang harus direspon oleh negara. \"Kami menilai LaNyalla adalah sosok yang tepat menyampaikan aspirasi kami, karena sangat konsen pada persoalan daerah, konsen menjaga adat, budaya dan kearifan lokal,\" kata Andri Perkasa Kantaprawira. Pupuhu Lembaga Adat Kratwan Galuh Pakuan Rahyang Mandalajati Evi Silviadi Sanggabuana mengatakan, Maklumat Sunda merupakan sebuah permohonan masyarakat Sunda terhadap Presiden Republik Indonesia melalui Ketua DPD RI di mana di dalamnya ada beberapa harapan dan aspirasi. \"Pak LaNyalla dipilih karena selalu konsisten dan all out dalam perjuangan. Kami semua masyarakat Sunda sudah melihat track record yang luar biasa dari Pak LaNyalla. Kami yakin dengan kapasitas dan kapabilitasnya, mampu memperjuangkan keinginan kami,\" ucap Evi. Ada empat isi Maklumat Sunda 2022 yang disampaikan kepada LaNgalla. Pertama, menuntut Kabuyutan Sunda yang terdiri dari tanah, air dan udara serta gunung, pantai, sungai dan lainnya dikelola dengan pendekatan kearifan lokal yang memadukan pengetahuan lokal dan modern. \"Masyarakat adat harus dilibatkan sehingga dapat dipastikan menjamin kehidupan yang sejahtera bagi generasi mendatang,\" kata Andri. Kedua, menuntut agar pelabuhan internasional Patimban menjadi pelabuhan agraria dan industri. Meminta agar program serta proyek dan investasi strategis nasional di Tatar Sunda harus dipastikan diputuskan dengan kebijakan yang berwawasan lingkungan afirmatif dan protektif bagi Rakyat Sunda. \"Sehingga sawah dan lahan-lahan perkebunan tidak habis. Tentu dengan mengedepankan tata ruang yang berpedoman pada kelestarian lingkungan,\" ucapnya. \"Artinya, Subang yang dikenal sebagai gudang pangan, harus tetap dipertahankan. Demi ketahanan pangan nasional,\" ujarnya. Ketiga, Maklumat Sunda adalah menuntut Presiden RI melalui DPD RI supaya mengubah nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda. Keempat, meminta pemerintah daerah di Tatar Sunda agar membuat kebijakan dan peraturan daerah yang mendukung semua upaya untuk menjaga kearifan lokal dan pembangunan yang berpihak kepada alam dan rakyat Sunda,\" katanya. Dalam kesempatan itu, Gerakan Pilihan Sunda dan Lembaga Adat Kratwan Galuh Pakuan juga menyampaikan keinginan masyarakat Sunda membangun sebuah konsep otonomi khusus Sunda Raya. \"Otonomi khusus Sunda Raya ini meliputi wilayah Jawa Barat (Sunda), Jakarta (Sunda Kelapa) dan Banten (Selat Sunda). Kalau Aceh, Papua, Jogja bisa, kenapa Sunda tidak bisa otonomi khusus. Makanya kami minta otonomi khusus, sebagai bukti kecintaan untuk Indonesia,\" papar Evi lagi. (MD).
Menteri PUPR: Jalan Bypass Balige Akan Memicu Kegiatan Perekonomian
Jakarta, FNN - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan Jalan Bypass Balige di Kabupaten Toba, Sumatera Utara akan memicu kegiatan perekonomian.\"Dengan dibangunnya, jalan Silangit - Balige - Parapat atau sebaliknya akan semakin lancar. Jalan bypass ini akan memicu perkembangan penggunaan lahan di wilayah tersebut. Cepat atau lambat di sepanjang jalan ini akan berkembang penggunaan lahannya, baik itu kawasan permukimannya atau kegiatan perekonomian. Jadi tolong agar dikendalikan perkembangan wilayahnya supaya tidak rusak lingkungan sekitar. Pengaturannya harus sesuai tata ruang kota,\" kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Menteri PUPR mengatakan peningkatan aksesibilitas serta konektivitas jaringan infrastruktur jalan untuk memberikan kelancaran, keselamatan, keamanan, juga kenyamanan perjalanan pengendara. Akses jalan yang semakin baik juga akan menunjang perekonomian masyarakat di kawasan sekitar, yang semakin berkembang dengan kebangkitan sektor pariwisata.Di samping itu dia juga berpesan kepada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut, kendati Jalan Bypass Balige sudah diresmikan tetapi tetap diperhatikan sistem drainasenya. Menurut Menteri Basuki, keberadaan drainase jalan sangat penting untuk menghindari terjadinya genangan dan memperpanjang usia layanan jalan.\"Saya kira badan jalan bypass ini perkerasannya sudah bagus. Mungkin ada beberapa sistem drainase yang perlu diperbaiki, supaya air lancar masuk ke saluran, karena musuh jalan itu hanya tiga, yakni air, air, dan air,\" ujar Menteri Basuki.Presiden RI Joko Widodo didampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan Anggota Komisi V DPR RI Jhoni Allen Marbun meresmikan Jalan Bypass Balige di Kabupaten Toba, Rabu (2/2).Jalan bypass sepanjang 9,8 km ini merupakan jalur alternatif bagi wisatawan dari dan/atau menuju Silangit - Parapat supaya tidak perlu masuk dalam Kota Balige, sehingga lalu lintas bisa lebih lancar, kondisi jalan dalam kota lebih awet tidak dilintasi kendaraan besar, sekaligus dapat menekan angka kecelakaan. Disamping itu jalan bypass ini mendukung konektivitas ke beberapa Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba.Pembangunan Jalan Bypass Balige memenuhi harapan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir untuk mengurangi beban lalu lintas di dalam Kota Balige, selanjutnya dikerjakan oleh Kementerian PUPR melalui BBPJN Sumut, Ditjen Bina Marga.Menteri PUPR mengapresiasi proses pembangunannya yang merupakan contoh baik kolaborasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, di mana untuk penyediaan lahan oleh Pemkab Toba dan pekerjaan fisik Kementerian PUPR.Pembangunan jalan Bypass Balige menggunakan anggaran APBN senilai Rp176,6 miliar yang dikerjakan secara bertahap sejak 2017-2021. Lingkup pekerjaannya meliputi pembangunan ruas jalan sesuai standar nasional lebar bahu jalan 7,8 meter dan bahu jalan 2 meter serta pembangunan 4 jembatan sepanjang 97 meter yakni Jembatan Aek Halian (30 meter), Jembatan Aek Bolon (25 meter), Jembatan Sopo Surung (35 meter), dan Jembatan Aek Hinalang berupa box culvert sepanjang 7 meter. Dalam proses pembangunan juga dilakukan penanganan longsor sepanjang 105 meter. (mth)
Kebijakan Pembatasan Kendalikan COVID-19 Sepanjang 2021
Jakarta, FNN - Pandemi COVID-19 di Indonesia telah berlangsung selama dua tahun, tepatnya sejak kasus pertama ditemukan pada Maret 2020. Pada awal-awal pandemi, bukan Indonesia saja, seluruh negara di dunia \"meraba-raba\" cara seperti apa yang tepat dan cocok diterapkan untuk menekan penyebaran virus yang begitu mudah mewabah dan mematikan tersebut. Indonesia pun demikian, juga ikut mencari formula yang tepat dalam menangani pandemi, karena COVID-19 tidak hanya mempengaruhi sisi kesehatan semata, tetapi juga sisi ekonomi dan sosial masyarakat. Pada 2020 itu terjadi lonjakan kasus dari rentang Maret-Mei di Indonesia, bahkan mengakibatkan gelaran pemilihan kepala daerah tertunda hingga baru bisa digelar pada akhir 2020. Kala itu tentunya penyelenggaraan Pilkada 2020 akan menyedot interaksi maupun kerumunan yang begitu banyak jika merujuk penyelenggaraan di luar kondisi pandemi, namun kondisinya pada penyelenggaraan pada 2020 tentunya dalam keadaan pandemi. Oleh sebab itu, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berusaha memastikan penyelenggaraan pilkada dapat berjalan dengan baik, namun tidak pula membuat lonjakan kembali kasus COVID-19 yang sudah mulai mereda. Kemendagri akhirnya menerapkan beberapa kebijakan saat itu, seperti pengetatan, pembatasan kegiatan yang menimbulkan kerumunan termasuk dalam proses kampanye pilkada, serta penerapan protokol kesehatan ketat. Upaya itu berbuah manis, pilkada yang digelar pada Desember 2020 ternyata berjalan sukses dan tidak menimbulkan lonjakan penularan COVID-19. Merujuk dari upaya-upaya yang telah dilakukan dan berhasil menekan penyebaran COVID-19, Kemendagri pun mulai membuat kebijakan yang terstruktur untuk skala besar di awal 2021. Hal itu juga sebagai langkah antisipasi menekan penyebaran virus pascaliburan akhir tahun di 2020. Pada, 6 Januari 2021 Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akhirnya menerbitkan instruksi pertamanya tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan untuk pengendalian COVID-19. Aturan tersebut mulai berlaku dari 11-25 Januari 2021. Pada Inmendagri Nomor 1 Tahun 2021 tersebut mengatur pembatasan masyarakat mengenai bekerja di kantor (WFO) dan komposisi bekerja dari rumah (WFH). Kemudian pelaksanaan kegiatan belajar mengajar berubah ke bentuk daring, dan pembatasan kegiatan restoran serta pusat perbelanjaan. Aturan pembatasan itu terus dievaluasi secara berkala, menyesuaikan dengan kondisi penularan yang terjadi di sepanjang 2021. Instruksi Mendagri tersebut diperbarui setiap dua minggu yang akhirnya bernama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Inmendagri tentang PPKM yang awalnya hanya satu inmendagri saja, kemudian diperbaharui dan berubah menjadi Inmendagri PPKM Jawa-Bali, PPKM Luar Jawa-Bali, PPKM Mikro, bahkan pada akhir 2021 ini juga diberlakukan PPKM untuk Natal dan tahun baru. Mendagri Tito Karnavian pun mengakui aturan tentang pandemi COVID-19 tidak bisa dibuat konsisten untuk sepanjang tahun, oleh karena pendemi merupakan sebuah situasi yang dinamis. Dinamikanya bukan hanya dalam rantang mingguan saja, tetapi harian, bahkan jam. Oleh karena itu penyesuaian PPKM dievaluasi berskala mingguan dan instruksi terbaru yang diterbitkan Mendagri Tito Karnavian pada 24 Desember 2021 lalu yakni Inmendagri bernomor 69 Tahun 2021. Pada pembaruan, penyesuaian PPKM terus berkembang, yang awalnya hanya soal pembatasan dan penerapan protokol kesehatan saja, kemudian juga memuat soal aturan perjalanan, edukasi COVID-19 hingga mengenai dorongan untuk daerah memaksimalkan belanja mereka agar dapat menstimulus ekonomi masyarakat. Pada semester kedua 2021 pun, Mendagri juga menambahkan instruksi soal percepatan vaksinasi, menekankan kepada daerah agar tidak menahan stok vaksin, dan melakukan pemerataan vaksinasi COVID-19 dalam Inmendagri PPKM. Tidak alergi Pelaksanaan pembatasan kegiatan tentunya menimbulkan pro dan kontra karena hal itu berkaitan dengan hajat banyak orang. Pembatasan tersebut tidak hanya berdampak mengenai kesehatan saja, tetapi juga bertalian dengan perekonomian serta kehidupan sosial masyarakat. Dan di sini Pemerintah \"tidak alergi\" dengan kritikan yang disampaikan terkait aturan pembatasan kegiatan masyarakat itu. Seperti ketika aturan pembatasan kegiatan sempat berubah menjadi PPKM Level 4, hal itu membuat kekhawatiran beberapa pihak terhadap sisi perekonomian. Hal itu kemudian diperbarui menjadi penyesuian level PPKM, penerapan level 4, 3, 2 dan 1 di masing-masing daerah sesuai dengan kondisi daerah, sehingga penerapan PPKM di setiap daerah berbeda-beda sesuai dengan level kasus COVID-19 dari daerah tersebut. Penetapan level juga sesuai dengan kondisi penularan COVID-19 hasil evaluasi mingguan dari daerah tingkat kabupaten dan kota. Begitu juga dengan Inmendagri PPKM Natal 2021-Tahun Baru 2022, awalnya memakai istilah PPKM Level 3 dan kemudian istilah tersebut batal digunakan. Penggunaan bahasa PPKM Level 3 kemudian dihindari karena tidak semua daerah sama tingkat kerawanan pandemi COVID-19-nya. Membuahkan hasil Upaya berkelanjutan dengan penyesuaian pembatasan kegiatan masyarakat yang dilakukan dalam periode mingguan itu membuahkan hasil. Indonesia memang juga merasakan dampak lonjakan gelombang kedua dari COVID-19 pada tengah tahun di 2021 ini. Pada saat itu varian Delta dari COVID-19 merebak di seluruh dunia, dan Indonesia juga ikut terkena gelombang penularan varian tersebut. Namun dengan berbagai upaya penerapan penyesuaian pembatasan, lonjakan gelombang kedua COVID-19 masih bisa dikendalikan dan pada akhirnya 2021 ini sudah berada pada kurva terendah dari yang dicatatkan sepanjang tahun. Bahkan World Health Organization (WHO) atau Organisasi Kesehatan Dunia mengapresiasi serta menempatkan Indonesia sebagai negara yang tingkat risiko COVID-19 di level 1. WHO telah membuat empat level tingkat penilaian risiko untuk COVID-19. Level 1 berarti rendah, level 2 moderat atau rata-rata, level 3 tinggi, dan level 4 sangat tinggi. Indonesia masuk dalam kategori low atau rendah dari berbagai indikator, di antaranya kasus terkonfirmasi COVID-19 dan bed occupancy rate (BOR) yang terkendali. Kini memasuki 2022, dunia, tidak terkecuali Indonesia dihadapkan dengan gelombang ketiga COVID-19, yakni varian Omicron yang mulai ditemukan penularannya beberapa waktu lalu. Pemerintah pun mengambil langkah cepat dengan melakukan penyesuaian pembatasan, termasuk pembatasan kedatangan dari luar negeri. Indonesia mengetatkan pintu masuk dari luar negeri, dan juga penyesuaian dalam aturan PPKM. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, namun upaya tersebut tidak akan efektif tanpa dukungan berbagai pihak, termasuk masyarakat. Kesadaran masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan, dan aturan perjalanan jika bepergian ke luar negeri tentu akan menghindarkan bangsa ini bahayanya potensi gelombang Omicron. Sekarang tinggal bagaimana kita bersama-sama menutup celah bahayanya gelombang COVID-19, sehingga segera terbebas dari pandemi yang sudah berlangsung 2 tahun belakangan.Semua pihak harus mendukung upaya Pemerintah dalam mengendalikan pandemi dengan taat protokol kesehatan, serta ikut program vaksinasi demi terbentuknya kekebalan kelompok (herd immunity). (sws)
Kadin Jatim Percepat Pemulihan Ekonomi Pascapandemi dengan Pameran BBI
Surabaya, FNN - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur mendorong percepatan ekonomi pascapandemi di wilayah itu melalui pameran Bangga Buatan Indonesia (BBI) yang terangkum dalam Indonesian Product Expo (Inapro) 2021 di Grand City, Surabaya. Ketua Umum Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto di Surabaya, Kamis, mengatakan Inapro Expo 2021 adalah akumulasi dari kegiatan yang telah dilaksanakan Kadin Jatim untuk membantu percepatan ekonomi Jatim dan dukungan atas program Jatim Bangkit yang dicanangkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Adik mengatakan sejauh ini Kadin telah melakukan berbagai kegiatan untuk penguatan UMKM agar bisa naik kelas, di antaranya membimbing dan menciptakan pendamping UMKM bersertifikat. Selain itu, bersama Bank Indonesia dan Pemprov Jatim juga telah mendirikan Rumah Kurasi yang bertugas menstandarkan produk UMKM agar bisa diterima di pasar global. Ia menjelaskan, pameran yang akan berlangsung selama empat hari, yaitu tanggal 25-28 November 2021 mengajak kepada seluruh masyarakat Jatim menggelorakan Gerakan Nasional BBI, karena Indonesia sebagai negara besar dengan jumlah penduduk yang mencapai 272 jiwa, menjadi pasar yang sangat potensial untuk dipertahankan dan dimaksimalkan agar bisa menjadi tuan di negeri sendiri. "Dengan memilih produk lokal, maka akan ada banyak pengusaha UMKM dan petani kecil yang terbantu. Jangan sampai pasar Indonesia yang sangat besar ini justru dikuasai produk asing," kata Adik. Ia berharap, pameran kali ini bukan sebagai puncak melainkan baru permulaan sebagai momentum lahirnya era baru pameran hybrid yang berkualitas dan menjadikan agenda tahunan yang ditunggu masyarakat. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Didi Sumedi menyambut baik pelaksanaan pameran yang bertujuan untuk pemulihan ekonomi, dan mendukung kemajuan UMKM. "Pameran ini merupakan ajang yang menarik untuk semakin meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai produk unggulan daerah khususnya dari Jawa Timur, dan memberikan gambaran tentang bagaimana pelaku usaha dapat menjual produknya hingga kancah internasional sehingga nantinya kegitan kegiatan ini dapat membantu mempercepat pemulihan ekonomi nasional khususnya Jawa Timur," katanya. Sementara itu, pameran didukung berbagai asosiasi di Jawa Timur dan diikuti 100 stand yang terdiri dari Organisasi Peringkat Daerah (OPD) pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota seluruh Jawa Timur, BUMN/BUMD, asosiasi, serta pelaku usaha. INAPRO EXPO 2021 diadakan dengan tetap memperhatikan protokol COVID-19, dan segala kegiatan disiarkan melalui virtual dengan menampilkan berbagai produk unggulan kreasi dalam negeri, fashion show, line dance, webinar, dan acara menarik lainnya. (mth)
Dubes AS Siap Kerja Sama dengan Alumnas Perkuat Hubungan Bilateral
Jakarta, FNN - Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Sung Y Kim menyatakan pihaknya siap bekerjasama dengan Perkumpulan Alumni Amerika Serikat (Alumnas) untuk memperkuat kerjasama bilateral Indonesia - AS. Saat menjadi pembicara dalam Alumas Summit yang digelar secara virtual di Jakarta, Rabu, Dubes AS menyatakan alumni perguruan tinggi Amerika Serikat memainkan peranan penting dalam hubungan strategis antara Amerika Serikat dan Indonesia. "Saya sangat berkeinginan untuk berkolaborasi dengan Alumnas guna memperkuat hubungan bilateral kedua negara," ujar Sung Kim sebagaimana keterangan tertulis dari Alumnas yang diterima di Jakarta, Rabu. Pihaknya menyatakan ingin bekerja sama dengan Alumnas dalam memajukan prioritas-prioritas kedua negara sejalan dengan menguatnya hubungan bilateral kedua negara dan jalinan hubungan antarmanusia. Sementara itu kegiatan Alumnas Summit perdana yang mengusung tema “Indonesia Rising” digelar selama 24 – 25 November 2021. Menurut Ketua Panitia Alumnas Summit dan Managing Director KIB Consulting Bambang Suwarso, dalam dua hari perhelatan itu, Alumnas menampilkan para alumni perguruan tinggi Amerika Serikat untuk membagi wawasan tentang tren terkini di berbagai bidang seperti ekonomi, kewiraswastaan wanita, energi, lingkungan, tata sosial, perpajakan, pangan, seni busana, kota pintar dan topik-topik lainnya. "Kita mengharapkan pembicaraan dan diskusi penting ini akan memberikan pencerahan kepada kita semua dalam menghadapi normalitas kehidupan baru di Indonesia seiring dengan meredanya kasus COVID-19," ujarnya. Pada kesempatan itu Menteri Perdagangan M. Lutfi mengatakan seiring dengan pulihnya ekonomi di tahun ini, perdagangan Indonesia juga tumbuh dengan sangat positif dengan mencatatkan beberapa rekor yang membanggakan. Pertumbuhan yang besar tersebut, lanjutnya, harus dimanfaatkan anak muda Indonesia dengan menjadi entrepreneur di bidang teknologi. "Pelaku usaha muda harus menciptakan disrupsi ekonomi digital dan harus menciptakan nilai tambah di Indonesia,” ujar Mendag. (mth)
BRIN Fokus Tiga Teknologi Kunci Dukung KLBB
Jakarta, FNN - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) akan fokus pada tiga teknologi kunci yaitu motor, baterai dan stasiun pengisian untuk mendukung kesiapan industri kendaraan listrik berbasis baterai (KLBB). "Untuk dapat mengejar perkembangan global maka BRIN akan fokus pada tiga teknologi kunci yaitu motor, baterai dan stasiun pengisian atau charging station," kata Kepala BRIN Laksana Tri Handoko dalam pembukaan Indonesia Electric Motor Show (IEMS) 2021 secara hybrid yang diikuti ANTARA di Jakarta, Rabu. Handoko mengatakan penguasaan teknologi motor, baterai dan charging station juga harus diimbangi dengan perhitungan tingkat komponan dalam negeri (TKDN) KLBB. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2020 tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Ia menuturkan perhitungan TKDN harus masuk dalam ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Menurut dia, periset di Tanah Air harus bekerja keras untuk mengembangkan teknologi baru untuk mobil listrik dan untuk menjawab hambatan (bottle neck) tiga teknologi tersebut sehingga akan tercipta KLBB dengan TKDN yang tinggi. Beberapa kendala seperti harga kendaraan listrik, harga baterai, dukungan purna jual, dan ketersediaan infrastruktur masih menjadi kekhawatiran calon pengguna kendaraan listrik. Handoko mengatakan kegiatan riset dan inovasi pada kendaraan listrik menjadi bagian penting untuk menyiapkan industri dalam negeri dalam mendukung era kendaraan listrik di Indonesia. Selain itu, regulasi dan insentif juga harus disinergikan untuk mendukung ekosistem KLBB di Tanah Air. Komitmen pemerintah telah terlihat dengan adanya target menghentikan penjualan kendaraan konvensional pada 2040 untuk roda dua dan 2050 untuk roda empat. Pemerintah juga menyiapkan ekosistem kendaraan listrik setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. (mth)
Mahfud Satgas BLBI Somasi Kaharudin Ongko Dan Agus Anwar
Jakarta, FNN - Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) telah melayangkan somasi terhadap Kaharudin Ongko dan Agus Anwar agar keduanya segera membayar utangnya kepada negara. Jika somasi itu tidak dipenuhi, maka pemerintah akan bertindak tegas terhadap dua obligor itu, kata Ketua Pengarah Satgas BLBI Mahfud MD saat jumpa pers di Jakarta, Senin, 22 November 2021. “Satgas BLBI akan menempuh langkah hukum untuk memastikan hak negara dipenuhi obligor yang bersangkutan,” kata dia. Ongko merupakan taipan pemilik Bank Umum Nasional yang turut meminjam dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia sekitar Rp 8,2 triliun. Namun, jika mengikutsertakan biaya administrasi nilai utang bertambah jadi kurang lebih Rp 8,6 triliun. Satgas BLBI pada September 2021 telah menyita beberapa aset Kaharudin dan melakukan pencairan terhadap hasil sitaan itu yang nilainya sebesar Rp 110,1 miliar. Sementara itu, Anwar merupakan bekas pemilik Bank Pelita Istimart yang juga menerima kucuran dana BLBI. Pemerintah kesulitan memanggil dan menagih utang ke Anwar, karena dia kabur ke Singapura. Walaupun demikian, Satgas BLBI pada Agustus 2021 tetap memanggil Agus Anwar untuk datang ke Kementerian Keuangan dan membayar utangnya ke negara, yang terdiri atas Rp 635,4 miliar untuk Program Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Bank Pelita Istimart, Rp 82,2 miliar terkait posisi Agus sebagai penjamin penyelesaian kewajiban debitur PT Panca Puspan, dan Rp 22,3 miliar, yang mana Agus merupakan penjamin dari PT Bumisuri Adilestari. Mahfud yang juga menjabat sebagai ketua pengarah Satgas BLBI mengingatkan pemerintah akan terus-menerus mengingatkan para obligor dan debitur melunasi utangnya kepada negara. Ia juga mengingatkan para debitur dan obligor agar taat hukum dan tidak melakukan tindakan melawan hukum demi mangkir dari kewajibannya membayar utang. “Satgas BLBI akan melakukan upaya hukum pidana apabila ditemukan adanya pelanggaran hukum pidana yang dilakukan oleh obligor/debitur yang terkait dengan aset jaminan,” ujar dia, sebagaimana dikutip dari Antara. Dalam jumpa pers di Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan HAM RI, Jakarta, Senin, Mahfud didampingi Ketua Satgas BLBI, Rionald Silaban, Wakil Ketua Satgas BLBI, Feri Wibisono, dan Sekretaris Satgas BLBI, Sugeng Purnomo. (MD).
Pusri Siapkan Kebutuhan Pupuk Urea di Sembilan Provinsi
Palembang, FNN - PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) yang merupakan anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) menyiapkan kebutuhan pupuk di sembilan provinsi guna mendukung musim tanam Oktober 2021-Maret 2022. Vice President Hubungan Masyarakat PT Pusri, Soerjo Hartono di Palembang, Ahad, 21 November 2021mengatakan, ke-9 provinsi itu adalah Bangka Belitung, Sumatera Selatan (Sumsel), Bengkulu, Lampung, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan sebagian Jawa Timur. “Total stok Urea yang disiapkan terhadap sembilan provinsi itu 173.432 ton dari ketentuan yang ditetapkan 99.566 ton,” kata Soerjo, sebagaimana dikutip dari Antara. Selain Urea, Pusri juga menyiapkan kebutuhan pupuk NPK di dua provinsi, yaitu Sumsel dan Lampung dengan total stok 24.567 ton dari ketentuan 10.828 ton. Kebutuhan pupuk bersubsidi telah disalurkan sesuai dengan ketentuan pemerintah. Yaitu disalurkan kepada petani yang telah terdaftar dan masuk dalam e-RDKK agar mempermudah proses evaluasi dan alokasi oleh Kementerian Pertanian. Selain bertanggung jawab menyediakan pupuk bersubsidi, guna mengantisipasi lonjakan kebutuhan petani, Pusri juga menyiapkan stok pupuk nonsubsidi dan rangkaian produk inovasi Pusri. Harga pupuk nonsubsidi itu, ditentukan oleh mekanisme pasar, khususnya pasar internasional. Saat ini, di pasar global sedang terjadi lonjakan permintaan pupuk yang diikuti dengan turunnya pasokan atau suplai di pasar internasional. Penyebabnya, antara lain, beberapa negara penghasil pupuk menghentikan sementara kegiatan ekspor guna memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Negara-negara itu, antara lain RR China, Rusia dan beberapa negara lain juga mengalami kesulitan pupuk untuk kebutuhan dalam negerinya. Kondisi ini diperparah dengan adanya krisis energi yang terjadi di Eropa yang mengakibatkan terjadinya lonjakan harga gas dunia. Hal tersebut menyebabkan biaya produksi pupuk juga naik secara signifikan. Akibatnya, banyak pabrik pupuk yang menghentikan produksinya karena biaya produksi terlalu tinggi. Kekurangan pasok tersebut menyebabkan harga pupuk di pasar internasional kembali naik, termasuk pupuk urea. Hal inilah yang memicu terjadinya kenaikan harga pupuk yang signifikan karena permintaan melebihi suplainya. Khusus pupuk jenis DAP dan KCl Harga urea impor , kini harganya sekitar Rp12,7 juta per ton. Mengantisipasi hal tersebut, Pupuk Indonesia Grup, memberlakukan harga pupuk yang masih terjangkau dan tidak terlalu memberatkan petani dan konsumennya. Kini, harga yang ditetapkan oleh Pupuk Indonesia Grup sekitar 74 persen dari harga pupuk internasional. (MD).
Jokowi: Banjir di Kalimantan karena Daerah Tangkapan Hujan Rusak
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo mengatakan, banjir di Kalimantan disebabkan daerah tangkapan hujan di sana rusak sehingga harus diperbaiki. "Ya itu karena kerusakan wilayah tangkapan, daerah tangkapan hujan yang sudah berpuluh-puluh tahun, ya itu yang harus kita hentikan," ujar dia, seusai meresmikan Jalan Tol Serang-Panimbang Seksi 1 di Banten, Selasa. Ia mengatakan, air Sungai Kapuas di Kalimantan Barat meluap karena daerah tangkapan hujan rusak dan pemerintah akan fokus memperbaiki daerah tangkapan hujan itu. "Karena memang masalah utama ada di situ," kata dia. Ia mengatakan pemerintah mulai tahun depan akan membangun daerah tangkapan hujan yang rusak. "Akan ada persemaian, kemudian ada penghijauan kembali di daerah-daerah hulu, di daerah-daerah tangkapan hujan, di area tangkapan, kita perbaiki," kata dia yang berlatar belakang sarjana kehutanan itu. Adapun selain daerah tangkapan hujan yang rusak, dia mengatakan salah satu penyebab banjir adalah adanya curah hujan yang lebih ekstrem dari biasanya di Pulau Kalimantan. Sejak lebih dari tiga pekan lalu terjadi banjir bandang di Kabupaten Sintang, yang dilintasi daerah aliran sungai Sungai Kapuas, sungai paling besar di Indonesia. Diperkirakan sekitar 969.000 Hektare daerah aliran sungai di Kalimantan Barat rusak lahan dan kritis, dan yang paling besar adalah DAS Sungai Kapuas. (mth)
BKKBN: Diabetes yang Diderita Lansia Tergantung Pola Asuh Keluarga
Jakarta, FNN - Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN Nopian Andusti mengatakan tingkat keparahan penyakit diabetes yang diderita oleh penduduk lanjut usia (lansia) bergantung pada pola asuh yang dijalankan keluarga. “Jadi keluarga itu harus betul-betul perhatian dan peduli. Bisa memantau setiap aktivitas, kondisi dari lansia yang ada dalam keluarga,” kata Nopian saat ditemui ANTARA di Jakarta, Selasa. Nopian menuturkan tingginya kadar gula darah dalam tubuh pada jangka panjang, dapat mempercepat lansia mengalami mudah lupa, penuaan dini hingga memicu timbulnya beberapa penyakit akibat komplikasi. Komplikasi tersebut antara lain dapat menyebabkan hipertensi, stroke, kebutaan, gagal ginjal hingga mengancam jiwa seseorang. Menurut Nopian, berbagai macam komplikasi itu dapat dicegah dengan keluarga memahami gejala-gejala diabetes. Seperti sering merasa haus, sering buang air kecil terutama pada malam hari, turunnya berat badan tanpa penyebab yang jelas, leas, pandangan kabur, luka sulit sembuh dan sering mengalami infeksi. Selanjutnya, keluarga juga dapat memperhatikan aktivitas yang dilakukan lansia, baik aktivitas yang dilakukan baik melalui gawai maupun berkumpul dengan komunitas tertentu karena kebahagiaan yang didapatkan lansia dari aktivitas tersebut dapat mempengaruhi pola pikir untuk menjalani hidup sehat. Kemudian, penting pula untuk memeriksakan secara rutin kesehatan para lansia. Lebih lanjut dia menjelaskan, keluarga yang menjadi pendamping turut memiliki andil dalam mengontrol pola makan yang diberikan melalui makanan yang sehat dan bergizi seperti banyak memakan sayuran segar juga makanan yang tidak terkontaminasi dengan pengawet. Hal tersebut dapat membantu lansia menjadi lebih sehat dan kadar gula menjadi lebih terkontrol. “Ingat, diabetes tidak dapat disembuhkan tapi dapat dikontrol. Jadi untuk memahami apa saja gejala diabetes itu, yang paling utama keluarga perlu memperhatikan pola makan yang diberikan terutama pada makanan manis atau instan,” ujar dia. Nopian juga mengatakan, BKKBN dapat membantu keluarga menjaga lansia untuk terhindar dari penyakit diabetes melalui senam sehat yang ada pada program Bina Keluarga Lansia (BKL) dan aplikasi GoLantang yang memberikan edukasi kesehatan juga mengontrol kesehatan lansia melalui kalkulator kesehatan. Ia berharap semua keluarga dapat lebih memperhatikan lansia dengan menerapkan tiga fungsi keluarga yakni asah, asih dan asuh agar lansia dapat terhindar dari berbagai macam penyakit sekaligus menjadi lansia yang tangguh, bahagia dan bermanfaat bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya. “Perlu diingat, setiap lansia itu pernah muda, tapi yang muda belum tentu akan menjadi lansia. Oleh sebab itulah, sejak muda kita harus sudah mempersiapkan diri untuk menjadi lansia yang tangguh melalui persiapan diri sendiri,” kata Nopian. (mth)
POPULER
