UNCATEGORIZED
Lieus Sungkharisma Sampaikan Sulitnya Ikut Pemilu pada Hakim MK
Jakarta, FNN - Pemohon perkara Nomor 5/PUU-XX/2022 pengujian materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lieus Sungkharisma, menyampaikan terkait sulitnya mengikuti pemilu kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).\"Saya punya pengalaman sendiri Tahun 1998 atau saat kerusuhan Mei. Saya pernah bikin partai yang mulia,\" kata Lieus Sungkharisma pada sidang lanjutan dengan agenda perbaikan permohonan yang disiarkan MK secara virtual di Jakarta, Kamis.Pada saat itu, Lieus mendirikan Partai Reformasi Tionghoa Indonesia. Bahkan, partai yang didirikannya tersebut terdaftar secara legal di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).\"Untuk ikut pemilu itu tidak mudah. Di setiap daerah, provinsi, kabupaten harus punya cabang,\" ujar dia.Kendati telah mengantongi izin dari pemerintah dalam hal ini Kemenkumham, faktanya Partai Reformasi Tionghoa Indonesia tidak kuat mengikuti pemilu karena beratnya syarat yang ditentukan penyelenggara.Oleh karena itu, agar lebih adil, melalui uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diajukannya, Lieus berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan.Menurutnya, ketentuan ambang batas 20 persen atau presidential threshold sangat berat sekali terutama bagi partai politik yang ingin mengusung calon Presiden.\"Dengan dua pasang calon maka permusuhan makin tajam, dagang jadi susah,\" ujarnya.Dalam petitumnya, ia meminta majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk keseluruhannya. Kedua, menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.Selanjutnya, memerintahkan pemuatan putusan tersebut dalam berita negara Republik Indonesia, atau jika majelis hakim memiliki pendapat lain dimohon memberikan putusan yang adil.Sementara itu, Majelis Hakim MK Arief Hidayat mengatakan segera melaporkan perbaikan permohonan pemohon ke permusyawaratan hakim terkait tindak lanjutnya.\"Pak Lieus tinggal menunggu berita kelanjutan permohonan ini dari kepaniteraan,\" ujar Hakim Arief Hidayat. (sws)
KPK Panggil 14 Saksi Kasus Korupsi Proyek Jalan di Buru Selatan
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, memanggil 14 saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi terkait proyek pembangunan jalan dalam Kota Namrole Tahun 2015 di Pemerintah Kabupaten Buru Selatan, Maluku.\"Pemeriksaan dilakukan di Polres Pulau Buru,\" ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.Empat belas saksi, yaitu Allen Waplau selaku Komisaris PT Mutu Utama Konstruksi Andrias Intan alias Kim Fiu selaku wiraswasta/Direktur PT Beringin Dua, panitia pengadaan atau kelompok kerja (pokja) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Buru Selatan periode Tahun Anggaran (TA) 2015 dan TA 2016 Asia Amelia Sahubawa, Benny Tanihattu selaku Direktur PT Gemilang Multi Wahana, Charles Fransz selaku wiraswasta/Direktur Utama PT Paris Jaya Mandiri.Selanjutnya, Christy Marino selaku wiraswasta/Direktur PT Cahaya Citra Mandiri Abadi, Direktur Utama PT Mutu Utama Konstruksi Elsye Rinna Lattu, Henny Mauren Loppies selaku wiraswasta/Direktris CV Levca, wiraswasta/Direktur Utama PT Purut Sugih Makmur 2012-2015 I Putu Sudiartana, Katerina Kwelju selaku wiraswasta/Direktur CV Venny. Kemudian, Laurenzius CS Sembiring selaku adovokat/Law Firm Lima dan Bintang dan Pengelola Investasi Ivana Kwelju, pensiunan Direktur PT Mutu Utama Konstruksi (2006-2018) Merill Leiwakabessy, Direktur Utama PT Beringin Dua 2014-sekarang Muslim Tomagola, dan Myradiana A Basir dari pihak swasta.KPK telah menetapkan tiga tersangka kasus dugaan suap, gratifikasi, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Buru Selatan tahun 2011-2016.Sebagai penerima, yaitu mantan Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa (TSS) dan Johny Rynhard Kasman (JRK) dari pihak swasta. Sementara sebagai pemberi, yakni Ivana Kwelju (IK) dari pihak swasta.Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan Tagop yang menjabat Bupati Buru Selatan periode 2011-2016 dan 2016-2021 diduga sejak awal menjabat telah memberikan atensi lebih untuk berbagai proyek pada Dinas PUPR Kabupaten Buru Selatan diantaranya dengan mengundang secara khusus kepala dinas dan kabid bina marga untuk mengetahui daftar dan nilai anggaran paket setiap pekerjaan proyek.Tagop selanjutnya merekomendasi dan menentukan secara sepihak pihak rekanan mana saja yang bisa dimenangkan untuk mengerjakan proyek baik yang melalui proses lelang maupun penunjukan langsung. KPK menduga dari penentuan para rekanan itu, Tagop meminta sejumlah uang dalam bentuk \"fee\" dengan nilai 7 sampai dengan 10 persen dari nilai kontrak pekerjaan, khusus untuk proyek yang sumber dananya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) ditentukan besaran \'fee\' masih diantara 7 sampai dengan 10 persen ditambah 8 persen dari nilai kontrak pekerjaan.Adapun proyek-proyek tersebut, yaitu pembangunan jalan dalam kota Namrole tahun 2015 dengan nilai proyek sebesar Rp3,1 miliar, peningkatan jalan dalam kota Namrole (hotmix) dengan nilai proyek Rp14,2 miliar, peningkatan jalan ruas Wamsisi-Sp Namrole Modan Mohe (hotmix) dengan nilai proyek Rp14,2 miliar, dan peningkatan jalan ruas Waemulang-Biloro dengan nilai proyek Rp21,4 miliar.Atas penerimaan sejumlah \'fee\' tersebut, Togop diduga menggunakan orang kepercayaannya, yaitu Johny untuk menerima sejumlah uang menggunakan rekening bank miliknya dan untuk berikutnya ditransfer ke rekening bank milik Tagop.KPK menduga nilai \"fee\" yang diterima oleh Tagop sekitar Rp10 miliar yang diantaranya diberikan oleh Ivana karena dipilih untuk mengerjakan salah satu proyek pekerjaan yang anggarannya bersumber dari dana DAK Tahun 2015. (sws)
Kemendagri Evaluasi Pelaksanaan Pilkades 2021
Jakarta, FNN - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengevaluasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2021, sekaligus mempersiapkan berbagai hal untuk menyongsong Pilkades 2022. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemdes Kemendagri Yusharto Huntoyungo dalam keterangannya diterima di Jakarta, Kamis, menyampaikan kondisi terkini terkait daerah yang telah melangsungkan pilkades maupun yang belum. Adapun beberapa daerah yang belum melaksanakan pilkades, kata dia, disebabkan sejumlah faktor, salah satunya pandemi COVID-19. Sebanyak 191 kabupaten/kota sudah melaksanakan pilkades dengan rincian 12.612 desa di 2.309 kecamatan dengan 21.453.486 daftar pemilih tetap (DPT), 54.215 tempat pemungutan suara (TPS), dan 37.089 calon kepala desa. \"Sementara itu, terdapat 47 kabupaten/kota yang menunda pelaksanaan pilkades karena beberapa sebab, termasuk karena level zona pandemi,\" kata dia. Yusharto mengapresiasi daerah yang telah melaksanakan pilkades. Ia berharap para kepala desa yang telah terpilih dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. \"Kami sangat mengapresiasi kabupaten/kota yang telah melaksanakan pilkades, harapannya semoga diperoleh kepala desa yang amanah dalam mengemban tugasnya. Selanjutnya akan menyusul 153 kabupaten/kota yang menyusun rencana Pilkades 2022,\" ucapnya. Menurut dia, proses pelaksanaan pilkades selama ini tidak hanya dipantau oleh Kemendagri melainkan juga kementerian/lembaga lainnya. Berbagai instansi tersebut di antaranya Polri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan lembaga lainnya. Keterlibatan berbagai pihak, lanjut dia, terutama untuk memantau penegakan protokol kesehatan selama pilkades berlangsung. Pada forum tersebut, Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Aferi Syamsidar Fudail menjelaskan, pelaksanaan pilkades berjalan dengan sukses dan lancar. Pilkades dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. \"(Bahkan tahapan) kampanye dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan COVID-19 dan dampak sosial ekonomi di desa,\" kata Aferi. (sws)
BPIP: ASN Harus Jadi Garda Terdepan Kembangkan Karakter Kebangsaan
Jakarta, FNN - Direktur Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Heri Hermawan mengatakan aparatur sipil negara (ASN) harus menjadi garda terdepan dalam mengembangkan karakter kebangsaan Indonesia yang berbudaya Pancasila.“ASN harus menjadi garda terdepan dalam mengembangkan karakter kebangsaan kita yang berbudaya Pancasila. Jangan menjadi ASN yang ikut terseret dalam arus politik,” ujar Heri Hermawan.Ia mengemukakan hal tersebut saat menjadi narasumber dalam webinar bertajuk “Menumbuhkembangkan Karakter Kebangsaan yang Unggul dan Menanamkan Nilai-Nilai ASN yang Berakhlak” yang disiarkan langsung di kanal YouTube BPSDM TV KEMENDAGRI, dipantau dari Jakarta, Kamis. Agar mampu menjadi garda terdepan dalam mengembangkan karakter kebangsaan, menurut Heri, ASN diwajibkan melaksanakan dan mengamalkan Pancasila secara konsisten di setiap waktu dan tempat.Ia mengatakan ASN diharapkan dapat menjadi panutan bagi masyarakat, terutama dalam berperilaku dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di kehidupan bermasyarakat.Langkah tersebut, kata Heri, dapat dimulai dengan mengamalkan lima pilar karakter kebangsaan ASN yang merupakan ruh dari lima sila Pancasila. Pertama, paparnya, ASN perlu menjadi insan yang religius dan toleran. Kedua, mereka diharuskan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.“Kemudian yang ketiga, karakter kebangsaan ASN adalah menjadi contoh yang baik dalam penerapan demokrasi di lingkungan pekerjaan,” ucapnya.Keempat, ASN perlu mengamalkan sikap cinta Tanah Air dan mendorong masyarakat untuk ikut mencintai Tanah Air. Lalu yang terakhir, ASN berkewajiban memiliki kepedulian sosial yang tinggi terhadap sesama manusia. Dengan memiliki lima karakter itu, Heri memandang ASN akan mampu mengembangkan karakter kebangsaan berbudaya Pancasila kepada masyarakat.Dia menekankan pentingnya bagi ASN untuk selalu bekerja secara profesional dan berkarakter agar mampu memberikan pelayanan terbaik bagi segenap bangsa Indonesia. (sws)
Imigrasi Atambua Deportasi Seorang WN China
Kupang, FNN - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, Nusa Tenggara Timur, yang berbatasan dengan Timor Leste mendeportasi seorang Warga Negara China berana Fang Hanjun yang merupakan seorang mantan narapidana yang telah selesai menjalani hukuman Lapas Kelas IIB Atambua.\"Semalam tim dari imigrasi Atambua sudah mengantar yang bersangkutan ke Kupang dan sudah tiba di Kupang, dilanjutkan pemeriksaan PCR kepada WN China lalu tes cepat antigen kepada dua petugas yang mengantar WN China itu ke Jakarta,\" kata Kepala Kantor Imigrasi Klas II TPI Atambua K.A. Halim kepada ANTARA di Kupang, Kamis.Sebelumnya Fanf Hanjun ditahan oleh pihak Imigrasi dan Kepolisian di Atambua ketika hendak membawa satu koper handphone masuk ke Indonesia melalui Atambua pada Januari 2020 lalu.Fang Hanjun terbukti melanggar Pasal 102 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dan menjalani masa hukuman selama 2 tahun 6 bulan di Lapas Kelas IIB Atambua sejak 2020 lalu hingga bebas pada Selasa (1/2) lalu.Usai selesai menjalani masa tahanan, Fanf Hanjun kemudian dijemput oleh petugas imigrasi kemudian dibawa untuk di tahan sementara di ruang detensi selama dua hari satu malam sambil menunggu proses pendeportasian.Hal ini, jelas Halim, sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.Halim mengatakan bahwa data Fanf Hanjun sendiri sudah diinput kedalam aplikasi Nyidakim dan juga pengajuansurat permohonan cekal yang kemudian akan diinput ke dalam Cekal daring.Lebih lanjut Halim mendambahkan bahwa setelah tiba di Jakarta dari Kupang, Fang Hanjun akan langusng terbang ke China. Pihak keluarga dari WN China itu juga sudah berkoordinasi dengan kedutaan China, di Jakarta untuk pemulangan Fanf Hanjun.Tetapi karena pihak kedutaan kurang kooperatif karena banyaknya WN China yang bermasalah serta masih adanya kasus COVID-19 khususnya Omicron yang terus meningkat.\"Kita akhirnya berkoordinasi dengan pihak maskapai untuk pemulangan yang bersangkutan. Sehingga kita dapatkan penerbangan via Soekarno Hatta menuju ke China menggunakan Singapore Airlines (SQ) 957 pada Sabtu (5/2) besok,\" tambah dia. (sws)
Pakar Perkirakan Ransomware Conti Curi Data BI 3,8 Terabita
Semarang, FNN - Pakar keamanan siber Doktor Pratama Persadha memperkirakan geng ransomware conti telah mencuri data Bank Indonesia (BI) dengan ukuran kapasitas memori dalam komputer sebesar 3,8 terabita.\"Hingga hari ini (3/2) ransomware conti tidak lagi menyebarkan data bocor milik Bank Indonesia meski sebelumnya lewat postingan di akun Twitter @darktracer_int geng ini mengklaim baru 6 persen dari total data bocor milik BI,\" kata Pratama Persadha menjawab pertanyaan ANTARA di Semarang, Kamis.Dengan demikian, kata Pratama, postingan pada hari Minggu (30/1) di akun Twitter @darktracer_int adalah informasi terakhir terkait dengan penyebarluasan data bocor dalam genggaman geng ransomware conti. Sebelumnya, pada tangkapan layar yang dicuitkan diklaim bahwa 228 gigabita tersebut hanya 6 persen dari total kebocoran data yang dimiliki grup ransomware conti.Disebutkan pula bahwa hingga 30 Januari 2022 serangan dari grup ransomware conti terhadap BI sudah di-update sampai empat kali, yakni unggahan pertama dengan ukuran 487 megabita, kemudian naik menjadi 44 gigabita, 130 gigabita, dan terakhir 228 gigabita.Adapun jumlah komputer internal milik BI yang diklaim disusupi oleh grup ransomware conti, kata Pratama, semula 16 unit bertambah menjadi 513 unit. (sws)
DPRD Kotim Dukung Penguatan Pencegahan Narkoba di Kalangan Milenial
Sampit, FNN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim),Kalimantan Tengah, mendukung upaya pemerintah daerah dan aparat penegak hukum memperkuat pencegahan narkoba, khususnya di kalangan milenial yang dinilai cukup rentan terjerumus dalam penggunaan barang haram itu.\"Kita harus bersama-sama menyelamatkan masyarakat kita dari narkoba, terlebih kaum remaja atau milenial. Mereka rawan terjerumus terjerat narkoba jika salah pergaulan. Perlu upaya-upaya yang tepat dan efektif dalam pencegahan menyasar kaum milenial ini,\" kata Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Rinie di Sampit, Kamis.Rinie mengapresiasi upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kalimantan Tengah bersama Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kotawaringin Timur dalam melakukan pencegahan narkoba di kalangan remaja dengan memilih Duta Anti Narkotika.Di Kotawaringin Timur, terpilih sebagai Duta Anti Narkotika Kotawaringin Timur 2021 adalah Mella Maulida. Mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Habaring Hurung itu telah resmi dikukuhkan sebagai Duta Anti Narkotika oleh Ketua BNK Kotawaringin Timur yang juga Wakil Bupati Kotawaringin Timur Irawati.Menurut Rinie, keberadaan Duta Anti Narkotika sangat positif dalam memperkuat upaya pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan remaja. Apalagi, duta tersebut berasal dari kaum remaja sehingga diharapkan terjalin komunikasi yang efektif.Pergaulan bebas di kalangan remaja menjadi pintu masuk bagi jaringan pengedar narkoba untuk meracuni generasi muda agar terjerat menjadi budak barang haram tersebut. Untuk itulah pencegahan perlu dioptimalkan agar generasi muda bisa membentengi diri dari pengaruh buruk narkoba.Tingginya pengungkapan kasus narkoba oleh Polres Kotawaringin Timur menjadi indikasi bahwa peredaran narkoba di daerah ini masih marak. Geografis yang sangat terbuka karena bisa dengan mudah diakses melalui jalur darat, udara dan perairan, serta dengan jumlah penduduk terbesar di Kalimantan Tengah, membuat Kotawaringin Timur menjadi sasaran peredaran narkoba.Pemberantasan narkoba tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Seluruh masyarakat, termasuk generasi muda juga harus peduli dan membantu memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba.Secara khusus, generasi muda harus mampu membentengi dan melindungi diri dari pengaruh narkoba. Dengan begitu, akan sulit bagi pengedar narkoba memperdaya dan mengedarkan barang haram tersebut.Pihak sekolah dan perguruan tinggi juta mempunyai tanggung jawab untuk membantu mengoptimalkan pencegahan di lingkungan satuan pendidikan masing-masing. Upaya ini diharapkan bisa mempersempit ruang gerak para pengedar narkoba yang mencoba menjerumuskan pelajar dan mahasiswa.\"Secara khusus saya meminta Duta Anti Narkotika yang telah dikukuhkan juga bisa membantu memaksimalkan pencegahan ini. Kita semua harus peduli dan bersama-sama memerangi narkoba,\" demikian Rinie. (sws)
KSP: Kementerian PUPR Siap Bangun Hunian ASN dan TNI-Polri di IKN
Jakarta, FNN - Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta mengatakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahap awal siap membangun 2.500 unit hunian untuk ASN dan personel TNI-Polri di Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. \"Dalam rapat koordinasi, Kementerian PUPR menyampaikan kesiapan guna membangun 2.500 unit hunian untuk pemindahan ASN dan anggota TNI-Polri tahap awal di kawasan IKN,\" kata Febry dalam siaran pers KSP di Jakarta, Kamis. Febry menjelaskan jumlah hunian yang disiapkan Kementerian PUPR belum sebanyak jumlah ASN dan personel TNI-Polri yang akan dipindahkan ke kawasan IKN. Hal tersebut, kata Febry, karena menyangkut masalah pembiayaan. “Pembiayaan (Kementerian) PUPR hanya cukup untuk 2.500 hunian, sedangkan pemindahan ASN termasuk TNI-Polri pada tahap awal sebanyak tujuh ribu lebih personel,\" ujarnya. Febry memastikan kendala pembiayaan itu tak akan menjadi hambatan karena pemerintah sedang merumuskan skema lain dalam pembiayaan. \"Pemerintah sedang merumuskan skema pembiayaan lain, bisa dengan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta bisa melalui pemberdayaan peran swasta dan BUMN,\" kata Febry. Mengutip data sementara dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Febry memaparkan rencana jumlah ASN dan anggota TNI-Polri yang akan dipindahkan ke IKN pada tahap awal sebanyak 7.687 orang dengan rincian 1.971 ASN dan 5.716 personel TNI-Polri, termasuk Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), Badan Intelijen Negara (BIN), dan jajaran lainnya. \"Jumlah itu masih belum final, karena belum ada keputusan secara resmi. KSP akan mendorong agar segera ada ketetapan. Karena ini nanti menyangkut pembagian berapa yang berkantor di sharing office dan berapa yang tersebar,\" demikian Febry. (sws)
Kepala BP2MI Siapkan Tiga Agenda RDP dengan DPR
Jakarta, FNN - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan telah menyiapkan tiga agenda dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI pada Kamis, 3 Februari 2022.\"Ada tiga pembahasan bersama DPR dalam rapat pendapat besok. Pertama, tentang evaluasi kerja 2021 dan perencanaan program 2022. Kedua, penyelesaian perjanjian kerja terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Ketiga, isu-isu terkait perlindungan PMI,\" kata Benny dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu malam.Benny menjelaskan persiapan itu dilaksanakan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) yang dihadiri oleh para pimpinan dari Eselon I dan II tersebut. Dia ingin memastikan bahwa apa yang akan disampaikan dalam forum rapat benar-benar secara substansi kuat dan secara data valid.\"Kami tidak ingin main-main, karena diskusi dan perdebatan dalam acara-acara rapat tersebut adalah bagaimana kita meyakinkan bahwa program-program kegiatan yang sudah kita rencanakan sejak awal itu bisa dipastikan berjalan di lapangan,\" ujar Benny menegaskan.Tentunya kata dia, evaluasi atas kegiatan program diyakini bahwa program tersebut benar-benar memiliki dampak sebagaimana target-target yang sudah ditentukan saat perencanaan.Maka dengan begitu, lanjut Benny, harapannya adalah ketika DPR yakin tentang program yang ada bisa berjalan dengan baik serta memiliki dampak sangat luar biasa bagi PMI, maka penguatan atas program-program ke depan bisa mendapatkan dukungan politik anggaran dari komisi IX.\"Harus diakui bahwa anggaran BP2MI adalah anggaran yang sangat kecil, jauh lebih kecil dibandingkan dengan beban kerja yang sangat berat dan sangat besar yang diemban oleh BP2MI,\" ungkap Benny. (sws)
Fahri Sebut Pemilu 2024 Masih Suram, Butuh Ikhtiar untuk Lakukan Perubahan
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menegaskan, Pemilu 2024 masih akan menjadi hajatan partai politik (parpol), bukan pesta rakyat. Sehingga tidak akan membawa harapan dan kebaikan baru bagi bangsa Indonesia, apabila tidak ada perubahan segera untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita saat ini. Sebab, KPU Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemerintah dan DPR telah menyepakati jadwal pemungutan suara digelar pada 14 Februari 2024 secara serentak meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD RI. \"Secara umum saya mengatakan, bahwa memang 2024 ini pemilunya masih suram. Dengan sistem yang ada itu, masih akan suram,\" kata Fahri dalam diskusi Gelora Talks bertajuk \'Pemilu 2024: Perbaikan dan Harapan\', Rabu (2/2/2022) petang. Hal itu akibat parpol tidak berani membatasi dirinya untuk sekedar mencalonkan diri dan menjadi lembaga intelektual yang mengagregasi suara rakyat. \"Sekarang ini partai politik menjadi kekuatan bisnis. Pengumpul dan penjual suara yang kemudian menjadi sumber pamasukan bagi para pengurus dan para politisi di dalamnya,\" ujar Fahri. Agar Pemilu 2024 menjadi pestanya rakyat, bukan pestanya parpol, menurut dia, perlu ada ikhtiar untuk memperbaiknya supaya menjadi representasi rakyat dan daerah seperti usulan penghapusan treshold (ambang batas) baik presiden maupun parlemen. \"Sekarang ini banyak dicocok hidungnya oleh partai politik. Takut sama ketum, takut sama sekjennya tidak ada gunanya. Omong kosong itu, kenapa undang-undang begitu cepat disahkan tanpa perlawanan, itu salah satu jawabanya,\" tegas Fahri. Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 berharap agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa melakukan reformasi sistem Pemilu dalam sisa masa jabatannya yang tinggal tiga tahun kurang dua bulan ini. \"Nggak perlu minta tiga periode. Per hari ini, Pak Jokowi masih ada waktu tiga tahun kurang 2 bulan. Itu waktu yang cukup kok untuk memperbaiki pemilu kita, mengembalikan demokrasi kita agar on the right track, kembali kepada rakyat,\" katanya. Fahri menyarankan agar jadwal Pemilu 2024 tetap ditinjau kembali, tidak diselenggarakan pada tahun yang sama atau secara serentak, termasuk juga mengeluarkan pemilihan DPRD dari Pemilu Serentak dan menyatukan dengan Pilkada. Pasalnya, ia mengaku khawatir apabila Pemilu digelar secara serentak, pesta demokrasi lima tahunan itu akan menimbulkan banyak korban seperti pada Pemilu 2019. \"Kami mendorong agar jadwal pemilunya jangan dibikin serempak, meskipun mungkin beberapa sudah diputuskan. Tapi kami khawatir, pesta rakyat ini menjadi pesta kematian yang seperti di 2019. Kami anggap, pemilunya sangat mencederai oleh meninggalnya begitu banyak petugas,\" katanya. Fahri mengingatkan agar penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak mengulangi kesalahan yang sama di mana banyak petugas meninggal dunia lantaran kelelahan. \"Jangan sampai, kita menyelenggarakan pemilu lagi yang bukan merupakan pesta rakyat, tetapi merupakan prosesi seperti prosesi pembunuhan begitu. Banyak orang meninggal pada acara itu,\" tutur dia. Fahri tetap optimis ikhtiar untuk memperbaiki sistem Pemilu 2024 akan membuahkan hasil, serta bisa keluar dari oligarki parpol dan oligarki yang mengangkangi parpol. \"Kita punya waktu untuk mencoba memperbaiki keadaan ini sampai mudah-mudahan Pemilu 2024 itu akan menjadi pemilu yang mendatangkan Harapan baru dan kebaikan baru bagi bangsa Indonesia,\" tandasnya. Menanggapi hal ini, Ketua KPU Ilham Saputra mengatakan, Pemilu 2019 menjadi salah satu pembelajaran berharga dalam penyelenggaraan pemilu, karena banyaknya korban jiwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Menuru Ilham, hal itu akibat rumitnya penyelenggaraan pemilu di Indonesia menjadi salah satu penyebab banyaknya korban jiwa yang berjatuhan. Tak sedikit kemudian para petugas KPPS yang kelelahan sehingga menimbulkan korban. Ia pun memastikan bahwa KPU telah mengubah batas usia maksimal 50 tahun bagi petugas KPPS untuk mengantisipasi rentannya petugas mengalami kelelahan. \"Itu kita coba perbaiki pada Pemilihan Kepala Daerah 2020, kita batasi usia,\" ujarnya. Selain itu, ia juga mengklaim bahwa KPU telah membuat sistem informasi rekapitulasi elektronik (Sirekap) dalam pelaksanaan Pilkada 2020. Namun, diakuinya, penggunaan Sirekap hanya sebatas untuk membantu percepatan kerja KPU dan mempublikasikan hasil penghitungan suara. Lebih lanjut, Ilham menilai bahwa pemilu di Indonesia sangat rumit terlebih jika dilakukan secara serentak dengan lima kotak pada Pemilu 2024. \"Tapi, tetap saja, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tetap berlaku sampai saat ini. Pemilu serentak akan terlaksana di 2024,\" tutur Ilham. Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengatakan, KPU perlu melakukan penataan teknis penyelenggaraan Pemilu 2024 demi mencegah jatuhnya korban meninggal seperti Pemilu 2019 lalu. \"Perlu menata ulang manajemen teknis pemilu untuk bisa mengurai beban kerja petugas pemilihan,\" kata Titi. Ia mengatakan, ada beberapa opsi agar Pemilu 2024 tidak mengakibatkan korban meninggal seperti Pemilu 2019. Misalnya, kata dia, petugas dibekali pemahaman teknologi agar proses pemungutan suara tidak menyita tenaga. Selain itu, penyelenggara Pemilu 2024 bisa menguatkan kapasitas petugas KPPU agar pekerjaan tidak terlalu berat. \"Jadi, ada penggunaan teknologi, khususnya pemanfaatan sertifikat digital penghitungan suara,\" beber dia. Aktivis Demokrasi/Ex City Council, USA Chris Komari menyatakan, KPU dan Bawaslu adalah pihak yang paling bertanggungjawab terhadap keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemilu di Indonesia. \"Pemilu tidak kredible dan berkualitas, itu yang salah adalah KPU dan Bawaslu, bukan undang-undangnya karena itu tanggungwab mereka,\" kata Chris. Chris mengatakan, KPU bisa menjadikan pemilu lebih berkualitas dengan mengurangi jumlah TPS, perhitungan suara terbuka dan transparan. \"KPU tidak boleh melakukan pegumuman di pagi hari. KPU juga harus mau diaudit dan yang mau cari akses harus dikasih. KPU itu penyelenggara,diberi kuasa untuk menyelenggarakan pemilu, bukan penguasa pemilu,\" katanya. Chris mengusulkan agar Komisioner KPU tidak mudah disuap atau dipengaruhi, keanggotaan KPU ke depannya sebaiknya terdiri dari professional yang diseleksi DPR dan perwakilan parpol seperti di Amerika Serikat. \"Jadi yang profesional diseleksi dpr dan wakil masing-masing partai, duduk sebagai wadah satu kesatuan, sehingga akan terjadi cek and balance dalam tubuh KPU. Sehingga KPU , sehingga akan sulit untuk disogok atau dipengaruhi,\" pungkasnya. (*)
POPULER
