UNCATEGORIZED
Imigrasi Atambua Deportasi Seorang WN China
Kupang, FNN - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, Nusa Tenggara Timur, yang berbatasan dengan Timor Leste mendeportasi seorang Warga Negara China berana Fang Hanjun yang merupakan seorang mantan narapidana yang telah selesai menjalani hukuman Lapas Kelas IIB Atambua.\"Semalam tim dari imigrasi Atambua sudah mengantar yang bersangkutan ke Kupang dan sudah tiba di Kupang, dilanjutkan pemeriksaan PCR kepada WN China lalu tes cepat antigen kepada dua petugas yang mengantar WN China itu ke Jakarta,\" kata Kepala Kantor Imigrasi Klas II TPI Atambua K.A. Halim kepada ANTARA di Kupang, Kamis.Sebelumnya Fanf Hanjun ditahan oleh pihak Imigrasi dan Kepolisian di Atambua ketika hendak membawa satu koper handphone masuk ke Indonesia melalui Atambua pada Januari 2020 lalu.Fang Hanjun terbukti melanggar Pasal 102 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dan menjalani masa hukuman selama 2 tahun 6 bulan di Lapas Kelas IIB Atambua sejak 2020 lalu hingga bebas pada Selasa (1/2) lalu.Usai selesai menjalani masa tahanan, Fanf Hanjun kemudian dijemput oleh petugas imigrasi kemudian dibawa untuk di tahan sementara di ruang detensi selama dua hari satu malam sambil menunggu proses pendeportasian.Hal ini, jelas Halim, sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.Halim mengatakan bahwa data Fanf Hanjun sendiri sudah diinput kedalam aplikasi Nyidakim dan juga pengajuansurat permohonan cekal yang kemudian akan diinput ke dalam Cekal daring.Lebih lanjut Halim mendambahkan bahwa setelah tiba di Jakarta dari Kupang, Fang Hanjun akan langusng terbang ke China. Pihak keluarga dari WN China itu juga sudah berkoordinasi dengan kedutaan China, di Jakarta untuk pemulangan Fanf Hanjun.Tetapi karena pihak kedutaan kurang kooperatif karena banyaknya WN China yang bermasalah serta masih adanya kasus COVID-19 khususnya Omicron yang terus meningkat.\"Kita akhirnya berkoordinasi dengan pihak maskapai untuk pemulangan yang bersangkutan. Sehingga kita dapatkan penerbangan via Soekarno Hatta menuju ke China menggunakan Singapore Airlines (SQ) 957 pada Sabtu (5/2) besok,\" tambah dia. (sws)
Pakar Perkirakan Ransomware Conti Curi Data BI 3,8 Terabita
Semarang, FNN - Pakar keamanan siber Doktor Pratama Persadha memperkirakan geng ransomware conti telah mencuri data Bank Indonesia (BI) dengan ukuran kapasitas memori dalam komputer sebesar 3,8 terabita.\"Hingga hari ini (3/2) ransomware conti tidak lagi menyebarkan data bocor milik Bank Indonesia meski sebelumnya lewat postingan di akun Twitter @darktracer_int geng ini mengklaim baru 6 persen dari total data bocor milik BI,\" kata Pratama Persadha menjawab pertanyaan ANTARA di Semarang, Kamis.Dengan demikian, kata Pratama, postingan pada hari Minggu (30/1) di akun Twitter @darktracer_int adalah informasi terakhir terkait dengan penyebarluasan data bocor dalam genggaman geng ransomware conti. Sebelumnya, pada tangkapan layar yang dicuitkan diklaim bahwa 228 gigabita tersebut hanya 6 persen dari total kebocoran data yang dimiliki grup ransomware conti.Disebutkan pula bahwa hingga 30 Januari 2022 serangan dari grup ransomware conti terhadap BI sudah di-update sampai empat kali, yakni unggahan pertama dengan ukuran 487 megabita, kemudian naik menjadi 44 gigabita, 130 gigabita, dan terakhir 228 gigabita.Adapun jumlah komputer internal milik BI yang diklaim disusupi oleh grup ransomware conti, kata Pratama, semula 16 unit bertambah menjadi 513 unit. (sws)
DPRD Kotim Dukung Penguatan Pencegahan Narkoba di Kalangan Milenial
Sampit, FNN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim),Kalimantan Tengah, mendukung upaya pemerintah daerah dan aparat penegak hukum memperkuat pencegahan narkoba, khususnya di kalangan milenial yang dinilai cukup rentan terjerumus dalam penggunaan barang haram itu.\"Kita harus bersama-sama menyelamatkan masyarakat kita dari narkoba, terlebih kaum remaja atau milenial. Mereka rawan terjerumus terjerat narkoba jika salah pergaulan. Perlu upaya-upaya yang tepat dan efektif dalam pencegahan menyasar kaum milenial ini,\" kata Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Rinie di Sampit, Kamis.Rinie mengapresiasi upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kalimantan Tengah bersama Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kotawaringin Timur dalam melakukan pencegahan narkoba di kalangan remaja dengan memilih Duta Anti Narkotika.Di Kotawaringin Timur, terpilih sebagai Duta Anti Narkotika Kotawaringin Timur 2021 adalah Mella Maulida. Mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Habaring Hurung itu telah resmi dikukuhkan sebagai Duta Anti Narkotika oleh Ketua BNK Kotawaringin Timur yang juga Wakil Bupati Kotawaringin Timur Irawati.Menurut Rinie, keberadaan Duta Anti Narkotika sangat positif dalam memperkuat upaya pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan remaja. Apalagi, duta tersebut berasal dari kaum remaja sehingga diharapkan terjalin komunikasi yang efektif.Pergaulan bebas di kalangan remaja menjadi pintu masuk bagi jaringan pengedar narkoba untuk meracuni generasi muda agar terjerat menjadi budak barang haram tersebut. Untuk itulah pencegahan perlu dioptimalkan agar generasi muda bisa membentengi diri dari pengaruh buruk narkoba.Tingginya pengungkapan kasus narkoba oleh Polres Kotawaringin Timur menjadi indikasi bahwa peredaran narkoba di daerah ini masih marak. Geografis yang sangat terbuka karena bisa dengan mudah diakses melalui jalur darat, udara dan perairan, serta dengan jumlah penduduk terbesar di Kalimantan Tengah, membuat Kotawaringin Timur menjadi sasaran peredaran narkoba.Pemberantasan narkoba tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Seluruh masyarakat, termasuk generasi muda juga harus peduli dan membantu memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba.Secara khusus, generasi muda harus mampu membentengi dan melindungi diri dari pengaruh narkoba. Dengan begitu, akan sulit bagi pengedar narkoba memperdaya dan mengedarkan barang haram tersebut.Pihak sekolah dan perguruan tinggi juta mempunyai tanggung jawab untuk membantu mengoptimalkan pencegahan di lingkungan satuan pendidikan masing-masing. Upaya ini diharapkan bisa mempersempit ruang gerak para pengedar narkoba yang mencoba menjerumuskan pelajar dan mahasiswa.\"Secara khusus saya meminta Duta Anti Narkotika yang telah dikukuhkan juga bisa membantu memaksimalkan pencegahan ini. Kita semua harus peduli dan bersama-sama memerangi narkoba,\" demikian Rinie. (sws)
KSP: Kementerian PUPR Siap Bangun Hunian ASN dan TNI-Polri di IKN
Jakarta, FNN - Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta mengatakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahap awal siap membangun 2.500 unit hunian untuk ASN dan personel TNI-Polri di Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. \"Dalam rapat koordinasi, Kementerian PUPR menyampaikan kesiapan guna membangun 2.500 unit hunian untuk pemindahan ASN dan anggota TNI-Polri tahap awal di kawasan IKN,\" kata Febry dalam siaran pers KSP di Jakarta, Kamis. Febry menjelaskan jumlah hunian yang disiapkan Kementerian PUPR belum sebanyak jumlah ASN dan personel TNI-Polri yang akan dipindahkan ke kawasan IKN. Hal tersebut, kata Febry, karena menyangkut masalah pembiayaan. “Pembiayaan (Kementerian) PUPR hanya cukup untuk 2.500 hunian, sedangkan pemindahan ASN termasuk TNI-Polri pada tahap awal sebanyak tujuh ribu lebih personel,\" ujarnya. Febry memastikan kendala pembiayaan itu tak akan menjadi hambatan karena pemerintah sedang merumuskan skema lain dalam pembiayaan. \"Pemerintah sedang merumuskan skema pembiayaan lain, bisa dengan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta bisa melalui pemberdayaan peran swasta dan BUMN,\" kata Febry. Mengutip data sementara dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Febry memaparkan rencana jumlah ASN dan anggota TNI-Polri yang akan dipindahkan ke IKN pada tahap awal sebanyak 7.687 orang dengan rincian 1.971 ASN dan 5.716 personel TNI-Polri, termasuk Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), Badan Intelijen Negara (BIN), dan jajaran lainnya. \"Jumlah itu masih belum final, karena belum ada keputusan secara resmi. KSP akan mendorong agar segera ada ketetapan. Karena ini nanti menyangkut pembagian berapa yang berkantor di sharing office dan berapa yang tersebar,\" demikian Febry. (sws)
Kepala BP2MI Siapkan Tiga Agenda RDP dengan DPR
Jakarta, FNN - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan telah menyiapkan tiga agenda dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI pada Kamis, 3 Februari 2022.\"Ada tiga pembahasan bersama DPR dalam rapat pendapat besok. Pertama, tentang evaluasi kerja 2021 dan perencanaan program 2022. Kedua, penyelesaian perjanjian kerja terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Ketiga, isu-isu terkait perlindungan PMI,\" kata Benny dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu malam.Benny menjelaskan persiapan itu dilaksanakan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) yang dihadiri oleh para pimpinan dari Eselon I dan II tersebut. Dia ingin memastikan bahwa apa yang akan disampaikan dalam forum rapat benar-benar secara substansi kuat dan secara data valid.\"Kami tidak ingin main-main, karena diskusi dan perdebatan dalam acara-acara rapat tersebut adalah bagaimana kita meyakinkan bahwa program-program kegiatan yang sudah kita rencanakan sejak awal itu bisa dipastikan berjalan di lapangan,\" ujar Benny menegaskan.Tentunya kata dia, evaluasi atas kegiatan program diyakini bahwa program tersebut benar-benar memiliki dampak sebagaimana target-target yang sudah ditentukan saat perencanaan.Maka dengan begitu, lanjut Benny, harapannya adalah ketika DPR yakin tentang program yang ada bisa berjalan dengan baik serta memiliki dampak sangat luar biasa bagi PMI, maka penguatan atas program-program ke depan bisa mendapatkan dukungan politik anggaran dari komisi IX.\"Harus diakui bahwa anggaran BP2MI adalah anggaran yang sangat kecil, jauh lebih kecil dibandingkan dengan beban kerja yang sangat berat dan sangat besar yang diemban oleh BP2MI,\" ungkap Benny. (sws)
Fahri Sebut Pemilu 2024 Masih Suram, Butuh Ikhtiar untuk Lakukan Perubahan
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menegaskan, Pemilu 2024 masih akan menjadi hajatan partai politik (parpol), bukan pesta rakyat. Sehingga tidak akan membawa harapan dan kebaikan baru bagi bangsa Indonesia, apabila tidak ada perubahan segera untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita saat ini. Sebab, KPU Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemerintah dan DPR telah menyepakati jadwal pemungutan suara digelar pada 14 Februari 2024 secara serentak meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD RI. \"Secara umum saya mengatakan, bahwa memang 2024 ini pemilunya masih suram. Dengan sistem yang ada itu, masih akan suram,\" kata Fahri dalam diskusi Gelora Talks bertajuk \'Pemilu 2024: Perbaikan dan Harapan\', Rabu (2/2/2022) petang. Hal itu akibat parpol tidak berani membatasi dirinya untuk sekedar mencalonkan diri dan menjadi lembaga intelektual yang mengagregasi suara rakyat. \"Sekarang ini partai politik menjadi kekuatan bisnis. Pengumpul dan penjual suara yang kemudian menjadi sumber pamasukan bagi para pengurus dan para politisi di dalamnya,\" ujar Fahri. Agar Pemilu 2024 menjadi pestanya rakyat, bukan pestanya parpol, menurut dia, perlu ada ikhtiar untuk memperbaiknya supaya menjadi representasi rakyat dan daerah seperti usulan penghapusan treshold (ambang batas) baik presiden maupun parlemen. \"Sekarang ini banyak dicocok hidungnya oleh partai politik. Takut sama ketum, takut sama sekjennya tidak ada gunanya. Omong kosong itu, kenapa undang-undang begitu cepat disahkan tanpa perlawanan, itu salah satu jawabanya,\" tegas Fahri. Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 berharap agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa melakukan reformasi sistem Pemilu dalam sisa masa jabatannya yang tinggal tiga tahun kurang dua bulan ini. \"Nggak perlu minta tiga periode. Per hari ini, Pak Jokowi masih ada waktu tiga tahun kurang 2 bulan. Itu waktu yang cukup kok untuk memperbaiki pemilu kita, mengembalikan demokrasi kita agar on the right track, kembali kepada rakyat,\" katanya. Fahri menyarankan agar jadwal Pemilu 2024 tetap ditinjau kembali, tidak diselenggarakan pada tahun yang sama atau secara serentak, termasuk juga mengeluarkan pemilihan DPRD dari Pemilu Serentak dan menyatukan dengan Pilkada. Pasalnya, ia mengaku khawatir apabila Pemilu digelar secara serentak, pesta demokrasi lima tahunan itu akan menimbulkan banyak korban seperti pada Pemilu 2019. \"Kami mendorong agar jadwal pemilunya jangan dibikin serempak, meskipun mungkin beberapa sudah diputuskan. Tapi kami khawatir, pesta rakyat ini menjadi pesta kematian yang seperti di 2019. Kami anggap, pemilunya sangat mencederai oleh meninggalnya begitu banyak petugas,\" katanya. Fahri mengingatkan agar penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak mengulangi kesalahan yang sama di mana banyak petugas meninggal dunia lantaran kelelahan. \"Jangan sampai, kita menyelenggarakan pemilu lagi yang bukan merupakan pesta rakyat, tetapi merupakan prosesi seperti prosesi pembunuhan begitu. Banyak orang meninggal pada acara itu,\" tutur dia. Fahri tetap optimis ikhtiar untuk memperbaiki sistem Pemilu 2024 akan membuahkan hasil, serta bisa keluar dari oligarki parpol dan oligarki yang mengangkangi parpol. \"Kita punya waktu untuk mencoba memperbaiki keadaan ini sampai mudah-mudahan Pemilu 2024 itu akan menjadi pemilu yang mendatangkan Harapan baru dan kebaikan baru bagi bangsa Indonesia,\" tandasnya. Menanggapi hal ini, Ketua KPU Ilham Saputra mengatakan, Pemilu 2019 menjadi salah satu pembelajaran berharga dalam penyelenggaraan pemilu, karena banyaknya korban jiwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Menuru Ilham, hal itu akibat rumitnya penyelenggaraan pemilu di Indonesia menjadi salah satu penyebab banyaknya korban jiwa yang berjatuhan. Tak sedikit kemudian para petugas KPPS yang kelelahan sehingga menimbulkan korban. Ia pun memastikan bahwa KPU telah mengubah batas usia maksimal 50 tahun bagi petugas KPPS untuk mengantisipasi rentannya petugas mengalami kelelahan. \"Itu kita coba perbaiki pada Pemilihan Kepala Daerah 2020, kita batasi usia,\" ujarnya. Selain itu, ia juga mengklaim bahwa KPU telah membuat sistem informasi rekapitulasi elektronik (Sirekap) dalam pelaksanaan Pilkada 2020. Namun, diakuinya, penggunaan Sirekap hanya sebatas untuk membantu percepatan kerja KPU dan mempublikasikan hasil penghitungan suara. Lebih lanjut, Ilham menilai bahwa pemilu di Indonesia sangat rumit terlebih jika dilakukan secara serentak dengan lima kotak pada Pemilu 2024. \"Tapi, tetap saja, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tetap berlaku sampai saat ini. Pemilu serentak akan terlaksana di 2024,\" tutur Ilham. Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengatakan, KPU perlu melakukan penataan teknis penyelenggaraan Pemilu 2024 demi mencegah jatuhnya korban meninggal seperti Pemilu 2019 lalu. \"Perlu menata ulang manajemen teknis pemilu untuk bisa mengurai beban kerja petugas pemilihan,\" kata Titi. Ia mengatakan, ada beberapa opsi agar Pemilu 2024 tidak mengakibatkan korban meninggal seperti Pemilu 2019. Misalnya, kata dia, petugas dibekali pemahaman teknologi agar proses pemungutan suara tidak menyita tenaga. Selain itu, penyelenggara Pemilu 2024 bisa menguatkan kapasitas petugas KPPU agar pekerjaan tidak terlalu berat. \"Jadi, ada penggunaan teknologi, khususnya pemanfaatan sertifikat digital penghitungan suara,\" beber dia. Aktivis Demokrasi/Ex City Council, USA Chris Komari menyatakan, KPU dan Bawaslu adalah pihak yang paling bertanggungjawab terhadap keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemilu di Indonesia. \"Pemilu tidak kredible dan berkualitas, itu yang salah adalah KPU dan Bawaslu, bukan undang-undangnya karena itu tanggungwab mereka,\" kata Chris. Chris mengatakan, KPU bisa menjadikan pemilu lebih berkualitas dengan mengurangi jumlah TPS, perhitungan suara terbuka dan transparan. \"KPU tidak boleh melakukan pegumuman di pagi hari. KPU juga harus mau diaudit dan yang mau cari akses harus dikasih. KPU itu penyelenggara,diberi kuasa untuk menyelenggarakan pemilu, bukan penguasa pemilu,\" katanya. Chris mengusulkan agar Komisioner KPU tidak mudah disuap atau dipengaruhi, keanggotaan KPU ke depannya sebaiknya terdiri dari professional yang diseleksi DPR dan perwakilan parpol seperti di Amerika Serikat. \"Jadi yang profesional diseleksi dpr dan wakil masing-masing partai, duduk sebagai wadah satu kesatuan, sehingga akan terjadi cek and balance dalam tubuh KPU. Sehingga KPU , sehingga akan sulit untuk disogok atau dipengaruhi,\" pungkasnya. (*)
Ratusan Tokoh Minta Provinsi Jawa Barat Diganti Jadi Provinsi Sunda
Subang, FNN - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti diberi amanat oleh ratusan tokoh Tatar Sunda supaya memperjuangkan Maklumat Sunda. Amanat itu diberikan oleh Gerakan Pilihan Sunda dan Lembaga Adat Kratwan Galuh Pakuan, di Subang, Jawa Barat, Rabu, 2 Februari 2022. \"Memperjuangkan aspirasi daerah adalah salah satu tugas utama DPD RI, sebagai wakil daerah. Saya pribadi menyampaikan terima kasih atas amanat yang diberikan,\" ujar LaNyalla, dalam siaran pers DPD yang diterima FNN.co.id, Rabu malam. Ketua DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI hadir bersama dua Senator asal Jawa Barat, Eni Sumarni dan Asep Hidayat, Dharma Setiawan (Kepri); Sekretaris Jenderal DPD RI, Rahman Hadi; Deputi Administrasi DPD RI; Lalu Niqman Zahir dan Staf Khusus Ketua DPD RI; Sefdin Syaifudin dan Togar M Nero. Turut hadir mantan anggota DPR RI Jabar, Ceu Popong Otje Djunjunan; Tokoh Papua Kenius Kogoya; Ketua Forum Koordinasi Penataan Daerah Jabar, Rd. Holil Aksan Umarzein; Bah Firman Guru Besar Sinar Banten, Avi Taufik Hidayat (Ketua Kongres Sunda 2022); Mayjen (Purn) Tatang Zaenudin (Presiden Tani Indonesia), Mayjen (Purn) Iwan Sulandjana (Mantan Pangdam Siliwangi). Ketua Gerakan Pilihan Sunda, Andri Perkasa Kantaprawira menjelaskan, Maklumat Sunda merupakan pernyataan sikap dari orang-orang Sunda terhadap hal-hal strategis yang harus direspon oleh negara. \"Kami menilai LaNyalla adalah sosok yang tepat menyampaikan aspirasi kami, karena sangat konsen pada persoalan daerah, konsen menjaga adat, budaya dan kearifan lokal,\" kata Andri Perkasa Kantaprawira. Pupuhu Lembaga Adat Kratwan Galuh Pakuan Rahyang Mandalajati Evi Silviadi Sanggabuana mengatakan, Maklumat Sunda merupakan sebuah permohonan masyarakat Sunda terhadap Presiden Republik Indonesia melalui Ketua DPD RI di mana di dalamnya ada beberapa harapan dan aspirasi. \"Pak LaNyalla dipilih karena selalu konsisten dan all out dalam perjuangan. Kami semua masyarakat Sunda sudah melihat track record yang luar biasa dari Pak LaNyalla. Kami yakin dengan kapasitas dan kapabilitasnya, mampu memperjuangkan keinginan kami,\" ucap Evi. Ada empat isi Maklumat Sunda 2022 yang disampaikan kepada LaNgalla. Pertama, menuntut Kabuyutan Sunda yang terdiri dari tanah, air dan udara serta gunung, pantai, sungai dan lainnya dikelola dengan pendekatan kearifan lokal yang memadukan pengetahuan lokal dan modern. \"Masyarakat adat harus dilibatkan sehingga dapat dipastikan menjamin kehidupan yang sejahtera bagi generasi mendatang,\" kata Andri. Kedua, menuntut agar pelabuhan internasional Patimban menjadi pelabuhan agraria dan industri. Meminta agar program serta proyek dan investasi strategis nasional di Tatar Sunda harus dipastikan diputuskan dengan kebijakan yang berwawasan lingkungan afirmatif dan protektif bagi Rakyat Sunda. \"Sehingga sawah dan lahan-lahan perkebunan tidak habis. Tentu dengan mengedepankan tata ruang yang berpedoman pada kelestarian lingkungan,\" ucapnya. \"Artinya, Subang yang dikenal sebagai gudang pangan, harus tetap dipertahankan. Demi ketahanan pangan nasional,\" ujarnya. Ketiga, Maklumat Sunda adalah menuntut Presiden RI melalui DPD RI supaya mengubah nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda. Keempat, meminta pemerintah daerah di Tatar Sunda agar membuat kebijakan dan peraturan daerah yang mendukung semua upaya untuk menjaga kearifan lokal dan pembangunan yang berpihak kepada alam dan rakyat Sunda,\" katanya. Dalam kesempatan itu, Gerakan Pilihan Sunda dan Lembaga Adat Kratwan Galuh Pakuan juga menyampaikan keinginan masyarakat Sunda membangun sebuah konsep otonomi khusus Sunda Raya. \"Otonomi khusus Sunda Raya ini meliputi wilayah Jawa Barat (Sunda), Jakarta (Sunda Kelapa) dan Banten (Selat Sunda). Kalau Aceh, Papua, Jogja bisa, kenapa Sunda tidak bisa otonomi khusus. Makanya kami minta otonomi khusus, sebagai bukti kecintaan untuk Indonesia,\" papar Evi lagi. (MD).
Menteri PUPR: Jalan Bypass Balige Akan Memicu Kegiatan Perekonomian
Jakarta, FNN - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan Jalan Bypass Balige di Kabupaten Toba, Sumatera Utara akan memicu kegiatan perekonomian.\"Dengan dibangunnya, jalan Silangit - Balige - Parapat atau sebaliknya akan semakin lancar. Jalan bypass ini akan memicu perkembangan penggunaan lahan di wilayah tersebut. Cepat atau lambat di sepanjang jalan ini akan berkembang penggunaan lahannya, baik itu kawasan permukimannya atau kegiatan perekonomian. Jadi tolong agar dikendalikan perkembangan wilayahnya supaya tidak rusak lingkungan sekitar. Pengaturannya harus sesuai tata ruang kota,\" kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Menteri PUPR mengatakan peningkatan aksesibilitas serta konektivitas jaringan infrastruktur jalan untuk memberikan kelancaran, keselamatan, keamanan, juga kenyamanan perjalanan pengendara. Akses jalan yang semakin baik juga akan menunjang perekonomian masyarakat di kawasan sekitar, yang semakin berkembang dengan kebangkitan sektor pariwisata.Di samping itu dia juga berpesan kepada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut, kendati Jalan Bypass Balige sudah diresmikan tetapi tetap diperhatikan sistem drainasenya. Menurut Menteri Basuki, keberadaan drainase jalan sangat penting untuk menghindari terjadinya genangan dan memperpanjang usia layanan jalan.\"Saya kira badan jalan bypass ini perkerasannya sudah bagus. Mungkin ada beberapa sistem drainase yang perlu diperbaiki, supaya air lancar masuk ke saluran, karena musuh jalan itu hanya tiga, yakni air, air, dan air,\" ujar Menteri Basuki.Presiden RI Joko Widodo didampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan Anggota Komisi V DPR RI Jhoni Allen Marbun meresmikan Jalan Bypass Balige di Kabupaten Toba, Rabu (2/2).Jalan bypass sepanjang 9,8 km ini merupakan jalur alternatif bagi wisatawan dari dan/atau menuju Silangit - Parapat supaya tidak perlu masuk dalam Kota Balige, sehingga lalu lintas bisa lebih lancar, kondisi jalan dalam kota lebih awet tidak dilintasi kendaraan besar, sekaligus dapat menekan angka kecelakaan. Disamping itu jalan bypass ini mendukung konektivitas ke beberapa Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba.Pembangunan Jalan Bypass Balige memenuhi harapan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir untuk mengurangi beban lalu lintas di dalam Kota Balige, selanjutnya dikerjakan oleh Kementerian PUPR melalui BBPJN Sumut, Ditjen Bina Marga.Menteri PUPR mengapresiasi proses pembangunannya yang merupakan contoh baik kolaborasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, di mana untuk penyediaan lahan oleh Pemkab Toba dan pekerjaan fisik Kementerian PUPR.Pembangunan jalan Bypass Balige menggunakan anggaran APBN senilai Rp176,6 miliar yang dikerjakan secara bertahap sejak 2017-2021. Lingkup pekerjaannya meliputi pembangunan ruas jalan sesuai standar nasional lebar bahu jalan 7,8 meter dan bahu jalan 2 meter serta pembangunan 4 jembatan sepanjang 97 meter yakni Jembatan Aek Halian (30 meter), Jembatan Aek Bolon (25 meter), Jembatan Sopo Surung (35 meter), dan Jembatan Aek Hinalang berupa box culvert sepanjang 7 meter. Dalam proses pembangunan juga dilakukan penanganan longsor sepanjang 105 meter. (mth)
Kebijakan Pembatasan Kendalikan COVID-19 Sepanjang 2021
Jakarta, FNN - Pandemi COVID-19 di Indonesia telah berlangsung selama dua tahun, tepatnya sejak kasus pertama ditemukan pada Maret 2020. Pada awal-awal pandemi, bukan Indonesia saja, seluruh negara di dunia \"meraba-raba\" cara seperti apa yang tepat dan cocok diterapkan untuk menekan penyebaran virus yang begitu mudah mewabah dan mematikan tersebut. Indonesia pun demikian, juga ikut mencari formula yang tepat dalam menangani pandemi, karena COVID-19 tidak hanya mempengaruhi sisi kesehatan semata, tetapi juga sisi ekonomi dan sosial masyarakat. Pada 2020 itu terjadi lonjakan kasus dari rentang Maret-Mei di Indonesia, bahkan mengakibatkan gelaran pemilihan kepala daerah tertunda hingga baru bisa digelar pada akhir 2020. Kala itu tentunya penyelenggaraan Pilkada 2020 akan menyedot interaksi maupun kerumunan yang begitu banyak jika merujuk penyelenggaraan di luar kondisi pandemi, namun kondisinya pada penyelenggaraan pada 2020 tentunya dalam keadaan pandemi. Oleh sebab itu, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berusaha memastikan penyelenggaraan pilkada dapat berjalan dengan baik, namun tidak pula membuat lonjakan kembali kasus COVID-19 yang sudah mulai mereda. Kemendagri akhirnya menerapkan beberapa kebijakan saat itu, seperti pengetatan, pembatasan kegiatan yang menimbulkan kerumunan termasuk dalam proses kampanye pilkada, serta penerapan protokol kesehatan ketat. Upaya itu berbuah manis, pilkada yang digelar pada Desember 2020 ternyata berjalan sukses dan tidak menimbulkan lonjakan penularan COVID-19. Merujuk dari upaya-upaya yang telah dilakukan dan berhasil menekan penyebaran COVID-19, Kemendagri pun mulai membuat kebijakan yang terstruktur untuk skala besar di awal 2021. Hal itu juga sebagai langkah antisipasi menekan penyebaran virus pascaliburan akhir tahun di 2020. Pada, 6 Januari 2021 Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akhirnya menerbitkan instruksi pertamanya tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan untuk pengendalian COVID-19. Aturan tersebut mulai berlaku dari 11-25 Januari 2021. Pada Inmendagri Nomor 1 Tahun 2021 tersebut mengatur pembatasan masyarakat mengenai bekerja di kantor (WFO) dan komposisi bekerja dari rumah (WFH). Kemudian pelaksanaan kegiatan belajar mengajar berubah ke bentuk daring, dan pembatasan kegiatan restoran serta pusat perbelanjaan. Aturan pembatasan itu terus dievaluasi secara berkala, menyesuaikan dengan kondisi penularan yang terjadi di sepanjang 2021. Instruksi Mendagri tersebut diperbarui setiap dua minggu yang akhirnya bernama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Inmendagri tentang PPKM yang awalnya hanya satu inmendagri saja, kemudian diperbaharui dan berubah menjadi Inmendagri PPKM Jawa-Bali, PPKM Luar Jawa-Bali, PPKM Mikro, bahkan pada akhir 2021 ini juga diberlakukan PPKM untuk Natal dan tahun baru. Mendagri Tito Karnavian pun mengakui aturan tentang pandemi COVID-19 tidak bisa dibuat konsisten untuk sepanjang tahun, oleh karena pendemi merupakan sebuah situasi yang dinamis. Dinamikanya bukan hanya dalam rantang mingguan saja, tetapi harian, bahkan jam. Oleh karena itu penyesuaian PPKM dievaluasi berskala mingguan dan instruksi terbaru yang diterbitkan Mendagri Tito Karnavian pada 24 Desember 2021 lalu yakni Inmendagri bernomor 69 Tahun 2021. Pada pembaruan, penyesuaian PPKM terus berkembang, yang awalnya hanya soal pembatasan dan penerapan protokol kesehatan saja, kemudian juga memuat soal aturan perjalanan, edukasi COVID-19 hingga mengenai dorongan untuk daerah memaksimalkan belanja mereka agar dapat menstimulus ekonomi masyarakat. Pada semester kedua 2021 pun, Mendagri juga menambahkan instruksi soal percepatan vaksinasi, menekankan kepada daerah agar tidak menahan stok vaksin, dan melakukan pemerataan vaksinasi COVID-19 dalam Inmendagri PPKM. Tidak alergi Pelaksanaan pembatasan kegiatan tentunya menimbulkan pro dan kontra karena hal itu berkaitan dengan hajat banyak orang. Pembatasan tersebut tidak hanya berdampak mengenai kesehatan saja, tetapi juga bertalian dengan perekonomian serta kehidupan sosial masyarakat. Dan di sini Pemerintah \"tidak alergi\" dengan kritikan yang disampaikan terkait aturan pembatasan kegiatan masyarakat itu. Seperti ketika aturan pembatasan kegiatan sempat berubah menjadi PPKM Level 4, hal itu membuat kekhawatiran beberapa pihak terhadap sisi perekonomian. Hal itu kemudian diperbarui menjadi penyesuian level PPKM, penerapan level 4, 3, 2 dan 1 di masing-masing daerah sesuai dengan kondisi daerah, sehingga penerapan PPKM di setiap daerah berbeda-beda sesuai dengan level kasus COVID-19 dari daerah tersebut. Penetapan level juga sesuai dengan kondisi penularan COVID-19 hasil evaluasi mingguan dari daerah tingkat kabupaten dan kota. Begitu juga dengan Inmendagri PPKM Natal 2021-Tahun Baru 2022, awalnya memakai istilah PPKM Level 3 dan kemudian istilah tersebut batal digunakan. Penggunaan bahasa PPKM Level 3 kemudian dihindari karena tidak semua daerah sama tingkat kerawanan pandemi COVID-19-nya. Membuahkan hasil Upaya berkelanjutan dengan penyesuaian pembatasan kegiatan masyarakat yang dilakukan dalam periode mingguan itu membuahkan hasil. Indonesia memang juga merasakan dampak lonjakan gelombang kedua dari COVID-19 pada tengah tahun di 2021 ini. Pada saat itu varian Delta dari COVID-19 merebak di seluruh dunia, dan Indonesia juga ikut terkena gelombang penularan varian tersebut. Namun dengan berbagai upaya penerapan penyesuaian pembatasan, lonjakan gelombang kedua COVID-19 masih bisa dikendalikan dan pada akhirnya 2021 ini sudah berada pada kurva terendah dari yang dicatatkan sepanjang tahun. Bahkan World Health Organization (WHO) atau Organisasi Kesehatan Dunia mengapresiasi serta menempatkan Indonesia sebagai negara yang tingkat risiko COVID-19 di level 1. WHO telah membuat empat level tingkat penilaian risiko untuk COVID-19. Level 1 berarti rendah, level 2 moderat atau rata-rata, level 3 tinggi, dan level 4 sangat tinggi. Indonesia masuk dalam kategori low atau rendah dari berbagai indikator, di antaranya kasus terkonfirmasi COVID-19 dan bed occupancy rate (BOR) yang terkendali. Kini memasuki 2022, dunia, tidak terkecuali Indonesia dihadapkan dengan gelombang ketiga COVID-19, yakni varian Omicron yang mulai ditemukan penularannya beberapa waktu lalu. Pemerintah pun mengambil langkah cepat dengan melakukan penyesuaian pembatasan, termasuk pembatasan kedatangan dari luar negeri. Indonesia mengetatkan pintu masuk dari luar negeri, dan juga penyesuaian dalam aturan PPKM. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, namun upaya tersebut tidak akan efektif tanpa dukungan berbagai pihak, termasuk masyarakat. Kesadaran masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan, dan aturan perjalanan jika bepergian ke luar negeri tentu akan menghindarkan bangsa ini bahayanya potensi gelombang Omicron. Sekarang tinggal bagaimana kita bersama-sama menutup celah bahayanya gelombang COVID-19, sehingga segera terbebas dari pandemi yang sudah berlangsung 2 tahun belakangan.Semua pihak harus mendukung upaya Pemerintah dalam mengendalikan pandemi dengan taat protokol kesehatan, serta ikut program vaksinasi demi terbentuknya kekebalan kelompok (herd immunity). (sws)
Kadin Jatim Percepat Pemulihan Ekonomi Pascapandemi dengan Pameran BBI
Surabaya, FNN - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur mendorong percepatan ekonomi pascapandemi di wilayah itu melalui pameran Bangga Buatan Indonesia (BBI) yang terangkum dalam Indonesian Product Expo (Inapro) 2021 di Grand City, Surabaya. Ketua Umum Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto di Surabaya, Kamis, mengatakan Inapro Expo 2021 adalah akumulasi dari kegiatan yang telah dilaksanakan Kadin Jatim untuk membantu percepatan ekonomi Jatim dan dukungan atas program Jatim Bangkit yang dicanangkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Adik mengatakan sejauh ini Kadin telah melakukan berbagai kegiatan untuk penguatan UMKM agar bisa naik kelas, di antaranya membimbing dan menciptakan pendamping UMKM bersertifikat. Selain itu, bersama Bank Indonesia dan Pemprov Jatim juga telah mendirikan Rumah Kurasi yang bertugas menstandarkan produk UMKM agar bisa diterima di pasar global. Ia menjelaskan, pameran yang akan berlangsung selama empat hari, yaitu tanggal 25-28 November 2021 mengajak kepada seluruh masyarakat Jatim menggelorakan Gerakan Nasional BBI, karena Indonesia sebagai negara besar dengan jumlah penduduk yang mencapai 272 jiwa, menjadi pasar yang sangat potensial untuk dipertahankan dan dimaksimalkan agar bisa menjadi tuan di negeri sendiri. "Dengan memilih produk lokal, maka akan ada banyak pengusaha UMKM dan petani kecil yang terbantu. Jangan sampai pasar Indonesia yang sangat besar ini justru dikuasai produk asing," kata Adik. Ia berharap, pameran kali ini bukan sebagai puncak melainkan baru permulaan sebagai momentum lahirnya era baru pameran hybrid yang berkualitas dan menjadikan agenda tahunan yang ditunggu masyarakat. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Didi Sumedi menyambut baik pelaksanaan pameran yang bertujuan untuk pemulihan ekonomi, dan mendukung kemajuan UMKM. "Pameran ini merupakan ajang yang menarik untuk semakin meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai produk unggulan daerah khususnya dari Jawa Timur, dan memberikan gambaran tentang bagaimana pelaku usaha dapat menjual produknya hingga kancah internasional sehingga nantinya kegitan kegiatan ini dapat membantu mempercepat pemulihan ekonomi nasional khususnya Jawa Timur," katanya. Sementara itu, pameran didukung berbagai asosiasi di Jawa Timur dan diikuti 100 stand yang terdiri dari Organisasi Peringkat Daerah (OPD) pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota seluruh Jawa Timur, BUMN/BUMD, asosiasi, serta pelaku usaha. INAPRO EXPO 2021 diadakan dengan tetap memperhatikan protokol COVID-19, dan segala kegiatan disiarkan melalui virtual dengan menampilkan berbagai produk unggulan kreasi dalam negeri, fashion show, line dance, webinar, dan acara menarik lainnya. (mth)
