UNCATEGORIZED
KPK Panggil Sekda Buru Selatan
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat, memanggil tujuh saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi terkait dengan proyek pembangunan jalan dalam kota Namrole pada tahun anggaran 2015 di Pemkab Buru Selatan, Maluku.Salah satu saksi yang dipanggil adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buru Selatan Iskandar Walla.\"Hari ini pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi terkait proyek pembangunan jalan dalam kota Namrole pada tahun anggaran 2015 di Pemerintah Kabupaten Buru Selatan. Pemeriksaan dilakukan di Markas Komando Satuan Brimob Polda Maluku,\" kata Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.Adapun enam saksi lainnya yang dipanggil, yaitu Sandra Loppies selaku pegawai swasta/administrasi CV Fajar Mulia tahun 2010-sekarang, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Buru Selatan tahun 2015 Abdul Rahman Soulisa, mantan Kadis PUPR Kabupaten Buru Selatan Ventje Kolibonso, Venska Yauwalata alias Venska Intan selaku wiraswasta/Direktur PT Beringin Dua, dan mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan Natael Solissa.Sebelumnya, KPK pada hari Rabu (26/1) telah menetapkan tiga tersangka kasus dugaan suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait dengan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2011—2016.Sebagai penerima, yaitu mantan Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa (TSS) dan Johny Rynhard Kasman (JRK) dari pihak swasta. Sementara sebagai pemberi, yakni Ivana Kwelju (IK) dari pihak swasta.Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan Tagop yang menjabat Bupati Buru Selatan periode 2011—2016 dan 2016—2021 diduga sejak awal menjabat telah memberikan atensi lebih untuk berbagai proyek pada Dinas PUPR Kabupaten Buru Selatan di antaranya dengan mengundang secara khusus kepala dinas dan kabid bina marga untuk mengetahui daftar dan nilai anggaran paket setiap pekerjaan proyek.Tagop selanjutnya merekomendasi dan menentukan secara sepihak pihak rekanan mana saja yang bisa dimenangkan untuk mengerjakan proyek baik yang melalui proses lelang maupun penunjukan langsung.KPK menduga dari penentuan para rekanan itu, Tagop meminta sejumlah uang dalam bentuk fee dengan nilai 7 sampai dengan 10 persen dari nilai kontrak pekerjaan, khusus untuk proyek yang sumber dananya dari dana alokasi khusus (DAK) ditentukan besaran fee masih di antara 7 dan 10 persen ditambah 8 persen dari nilai kontrak pekerjaan.Adapun proyek-proyek tersebut, yaitu pembangunan jalan dalam kota Namrole pada tahun 2015 dengan nilai proyek sebesar Rp3,1 miliar, peningkatan jalan dalam kota Namrole (hotmix) dengan nilai proyek Rp14,2 miliar, peningkatan jalan ruas Wamsisi-Sp Namrole Modan Mohe (hotmix) dengan nilai proyek Rp14,2 miliar, dan peningkatan jalan ruas Waemulang-Biloro dengan nilai proyek Rp21,4 miliar.Atas penerimaan sejumlah \'fee\' tersebut, Togop diduga menggunakan orang kepercayaannya, yaitu Johny untuk menerima sejumlah uang menggunakan rekening bank miliknya dan untuk berikutnya ditransfer ke rekening bank milik Tagop.KPK menduga nilai fee yang diterima oleh Tagop sekitar Rp10 miliar yang di antaranya diberikan oleh Ivana karena dipilih untuk mengerjakan salah satu proyek pekerjaan yang anggarannya bersumber dari dana DAK Tahun 2015.KPK juga menduga penerimaan Rp10 miliar itu digunakan Tagop membeli sejumlah aset dengan menggunakan nama pihak-pihak lain dengan maksud untuk menyamarkan asal usul uang yang diterima dari para rekanan kontraktor. (sws)
Kapolda Bali Sebut Pelaku Pengeroyokan WNA Ukraina Bukan dari Interpol
Denpasar, FNN - Kapolda Bali Irjen Pol. Putu Jayan Danu Putra menyebutkan sejumlah warga negara asing yang mengeroyok seorang WNA asal Ukraina bukan berasal dari International Criminal Police Organization (Interpol). \"Bukan, mereka bukan polisi internasional (Interpol) dan saat ini masih dalam pemeriksaan,\" kata Irjen Pol. Putu Jayan Danu Putra saat ditemui di Bandara Internasional Ngurah Rai, Kamis (3/2) malam. Dari kasus yang viral tersebut, kata Kapolda, belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Dalam perkara ini ada dua pihak yang saling melapor sehingga pihaknya masih mendalaminya. \"Belum ada tersangka. Belum dalam arti kami masih mendalami karena mereka saling melapor. Satu melapor penganiayaan, satu melapor pengeroyokan,\" katanya. Sebelumnya, Kanit Reskrim Polsek Kuta Utara Iptu I Made Purwantara menjelaskan bahwa pada hari Rabu (2/2) sekitar pukul 12.00 Wita terjadi pengeroyokan terhadap seorang warga asing asal Ukraina bernama Oleg Zheinov oleh sejumlah WNA. Saat itu, Oleg Zheinov bersama kekasihnya, Cenly Elounora Musa Lalenoh, mendatangi seorang WNA bernama Volodymyr Kaminsky di Vila Lime, Jalan Subak Sari, Banjar Tegal Gundul, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Kedatangan Oleg Zheinov di sana untuk meminta pertanggungjawaban Volodymyr Kaminsky atas hilangnya sepeda motor yang sebelumnya disewanya.Namun, ketika itu Volodymyr Kaminsky tidak mau bertanggung jawab atas kehilangan motor tersebut dan mengatakan pacar Oleg Zheinov, Cenly, mencuri sepeda motor tersebut. Sekitar 12.30 Wita, empat WNA lainnya mendatangi Oleg Zheinov mengaku sebagai polisi internasional. Empat orang tersebut langsung menyeret Oleg Zheinov ke dalam mobil dan melayangkan pukulan. Akibat kejadian tersebut, kata Kanit, Oleg Zheinov mengalami luka memar dan luka lecet di bagian leher dan lututnya. (sws)
Polda Kalteng-IJTI Gelar Festival Film Pendek Kamtibmas-Pariwisata
Palangka Raya, FNN - Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) provinsi setempat, menggelar festival film pendek bertema \"Mengawal Kamtibmas dan Membangkitkan Pariwisata di Bumi Isen Mulang\".\"Lomba ini bertujuan mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kamtibmas dan membangkitkan pariwisata di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah,\" kata Kabid Humas Polda Kalteng Kombes Pol Kismanto Eko Saputro di Palangka Raya, Kamis.Pihaknya pun berharap, festival film pendek tersebut juga dapat memberikan pendidikan dan pengetahuan kepada masyarakat Kalteng tentang pentingnya mengawal Kamtibmas dan investasi jangka panjang melalui bidang pariwisata..Eko menjelaskan, bahwa lomba festival film pendek ini akan digelar untuk umum, khususnya masyarakat yang memiliki identitas atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kalimantan Tengah.Untuk pendaftaran perlombaan akan dibuka mulai 8-16 Februari 2022, dan akan memperebutkan berbagai kategori bergengsi. Salah satunya film terbaik I, film terbaik II dan film terbaik III.\"Selain itu, panitia juga akan memberikan apresiasi kepada sinematografi, sutradara, skenario dan editing terbaik, serta tentunya juga pemeran terbaik,\" beber Kabid Humas.Lanjut, Perwira Polri berpangkat melati tiga itu mengatakan, kepada para pemenang nantinya juga akan mendapatkan penghargaan dalam bentuk piala, piagam, dan uang pembinaan dengan total hadiah puluhan juta rupiah.\"Ayo masyarakat Kalteng segera daftarkan diri dan kelompoknya langsung melalui website (laman) atau bisa menghubungi layanan telepon di 0821-4818-8144 atau 0813-5133-8180,\" ungkapnya.Dia menambahkan, kegiatan tersebut selain melatih masyarakat provinsi setempat untuk kreatif, juga mempromosikan lokasi pariwisata yang ada di provinsi yang memiliki luas dua kali Pulau Jawa tersebut.\"Dengan adanya kegiatan tersebut, secara tidak langsung kita sudah mempromosikan lokasi wisata yang ada di Kalteng, yang tujuannya untuk meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat setempat,\" kata Eko. (sws)
Dodi Reza Ungkap Sumber Uang Rp1,5 Miliar yang Disita KPK
Sumatera Selatan, FNN - Bupati Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan nonaktif Dodi Reza Alex mengungkapkan sumber uang senilai Rp1,5 miliar yang disita KPK dari ajudannya bernama Mursyid setelah operasi tangkap tangan (OTT) beberapa waktu lalu di Jakarta.Pernyataan itu diungkapkan Dodi Reza Alex saat dihadirkan Jaksa Penuntut Umum KPK sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan pemberian suap oleh terdakwa Suhandy terhadap dirinya di Pengadilan Negeri Palembang, pada Kamis malam.Menurut Dodi, uang senilai Rp1,5 miliar tersebut berasal dari Eliza Alex Noerdin (ibunya) yang dititipkan ke Hendra (mantan ajudan Alex Noerdin) untuk membayar jasa penasihat hukum yang menangani perkara Alex Noerdin di Jakarta.Kemudian ia memerintahkan Mursyid mengambil uang senilai Rp1,5 miliar dari Hendra sebab saat itu kebetulan mereka sama-sama berada di Jakarta.\"Saudara Mursyid saya suruh untuk mengambil uang ke Hendra. Karena dia (Hendra) kebetulan juga mau ke Jakarta lantas dititipi oleh ibu saya uang itu untuk membayarkan pengacara Pak Susilo. Itu sehari sebelum saya di sini (terjaring OTT KPK),\" kata Dodi dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Abdul Aziz itu.Setelah terjaring KPK, lanjut Dodi, ia berinisiatif untuk menghubungi Mursyid untuk mengantarkan uang tersebut ke penyidik KPK karena dikhawatirkan uang tersebut tercecer atau hilang.\"Pada waktu saya diamankan KPK, saya berinisiatif berbicara kepada penyidik KPK terkait uang tersebut. Kemudian penyidik mengatakan sekalian saja pak panggil ke sini untuk dia (Mursyid) membawa uang tersebut,\" ujarnya.Sementara Mursyid yang juga dihadirkan sebagai saksi dalam sidang membenarkan hal tersebut.Menurut Mursyid, kejadian itu berlangsung pada hari Kamis 14 Oktober 2021 saat dia ke Jakarta untuk menemui penasihat hukum Alex Noerdin.Lalu setibanya di Jakarta ia dihubungi Dodi untuk mengambil uang tersebut dari Hendra.\"Waktu itu saya berangkat dari Palembang ke Jakarta. Setibanya di bandara Jakarta langsung ke tempat pak Susilo. Kemudian dihubungi Dodi untuk menemui Hendra untuk ambil uang,\" ujarnya.Mursyid menemui Hendra di Mall of Indonesia (MOI) di Jakarta, dan menerima uang yang disimpan dalam tas berwarna merah itu.\"Kemudian dari situ, uang itu saya bawa ke kos. Besok harinya sekitar jam 21.00 WIB saya antar ke pak Susilo menggunakan taksi. Dalam perjalanan tidak lama itu saya ditelpon lagi oleh Dodi, disuruh bawa uang itu ke kantor merah putih KPK,\" ujarnya.Dalam persidangan Mursyid mengaku, sama sekali belum melihat isi dari tas tersebut namun ia sudah tahu isinya adalah uang sebagaimana yang disampaikan oleh Dodi.Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK Ikhsan menganggap keterangan dari Dodi Reza terkait sumber uang itu dari Eliza Alex Noerdin berseberangan dengan apa yang dia sampaikan pada penyidikan di KPK saat pemeriksaan sebelumnya.Di mana saat itu Dodi menyebut uang itu merupakan kumpulan dari pengusaha-pengusaha di Sumatera Selatan dan tidak menyebut berasal dari ibunya sebagaimana yang disampaikan dalam persidangan tersebut.\"Pernyataan saksi ini berbeda dari keterangan sebelumnya jadi mana yang benar,\" tanya jaksa Ikhsan.Belum lagi, lanjutnya, penyidik menemukan dalam tumpukan uang Rp1,5 miliar itu terselip kertas kecil yang bertuliskan macam-macam kode seperti diantaranya Sumatera 8 sampai Sumatera 10.\"Dari uang tersebut ada selipan kertas kecil bertulisan diantaranya Sumatera 8 sampai 10 ini siapa?,\" tanya jaksa lagi.Lantas Dodi pun menjawab pertanyaan jaksa tersebut yang mana menurut dia, uang itu adalah benar dari ibunya yang berasal dari tabungannya.\"Uang itu bersumber dari ibu saya, bisa jadi kumpul-kumpul tabungan beliau atau keluarga. Namun saya belum pastikan. Ibu saya menitipkan uang itu ke Hendra kerena nomor rekening dia di blokir KPK, selain itu Hendra juga adalah orang kepercayaan keluarga saya. Lalu terkait selipan kertas itu saya tidak tau, saya melihatnya dari foto yang diperlihatkan penyidik KPK,\" kata dia.Adapun dalam persidangan tersebut Dodi Reza Alex dihadirkan sebagai saksi bersama dengan empat orang lain yaitu Plt Bupati Muba Beny Hernedi, Sekretaris Daerah Muba Apriadi, Rangga Perdana Putra selaku protokol Setda Muba, Mursyid selaku ajudan Dodi Reza Alex.Beny Hernedi,Apriyadi, Rangga Perdana Putra, Mursyid mengikuti persidangan secara langsung di Pengadilan Negeri Palembang pada sesi pertama.Sedangkan untuk Bupati Muba nonaktif Dodi Reza Alex dihadirkan sebagai saksi secara daring dari gedung merah putih KPK RI di Jakarta pada sesi kedua.Termasuk terdakwa Suhandy yang mengikuti persidangan secara daring dari rumah tahanan Pakjo Palembang. (sws)
.jpg)
Perludem: Lamanya Penjabat Bertolak Belakang dengan Argumen Pemerintah
Semarang, FNN - Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menilai masa kerja penjabat kepala daerah yang relatif lama sesungguhnya bertolak belakang dengan argumen Pemerintah yang bersikeras melaksanakan Pilkada Serentak 2020 pada masa Pandemi COVID-19.\"Salah satu argumennya adalah selain menjaga komitmen berdemokrasi, juga agar daerah tetap memiliki pemimpin definitif hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) sehingga upaya mengatasi dampak pandemi COVID-19 lebih optimal,\" kata Titi Anggraini menjawab pertanyaan ANTARA di Semarang, Jumat.Hal itu dikatakan Titi sehubungan dengan pemilihan serentak nasional pada tahun 2024 yang konsekuensinya 101 daerah pada tahun 2022 harus diisi penjabat, sedangkan pada tahun 2023 tercatat 170 daerah yang akan dipimpin penjabat hingga pelantikan kepala daerah/wakil kepala daerah produk Pilkada 2024.Semestinya, menurut Titi, pembuat UU bisa memilih desain keserentakan pilkada secara nasional yang lebih kompatibel dengan sistem pilkada langsung di Indonesia. Dengan demikian, tidak mendistorsi kedaulatan rakyat dan membuat daerah tidak memiliki kepemimpinan definitif hasil pilkada terlalu lama.Masyarakat dalam waktu cukup panjang menjadi terhambat dalam menyalurkan hak pilihnya untuk memilih kepala daerah definitif yang dikehendakinya. Hal itu, lanjut dia, akibat penjadwalan pilkada serentak secara nasional yang akan berlangsung pada bulan November 2024.Titi menegaskan bahwa keberadaan penjabat kepala daerah yang menjabat sangat lama di tengah sistem pilkada langsung yang berlaku di Indonesia saat ini merupakan persoalan yang problematik.Selain itu, kata alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) ini, kehadiran penjabat di tengah masih maraknya kasus pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) juga menjadi catatan tersendiri.Meskipun ada skema pengawasan internal dan terdapat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk mengawasi netralitas ASN, menurut dia, kekhawatiran terhadap penjabat dan upaya politisasi ASN untuk kepentingan politik praktis Pemilu dan Pilkada 2024 tetap perlu diantisipasi maksimal oleh Pemerintah, khususnya Kemendagri.Selama tidak ada perubahan UU Pilkada, lanjut dia, artinya akan ada kebutuhan besar-besaran terhadap jumlah penjabat di 271 daerah yang tidak menyelenggarakan pilkada pada tahun 2022 dan 2023.Dalam rangka itu, penunjukan penjabat harus transparan dan akuntabel serta dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan daerah.\"Jangan elitis, apalagi tertutup prosesnya,\" kata Titi yang pernah terpilih sebagai Duta Demokrasi mewakili Indonesia dalam International Institute for Electoral Assistance (International IDEA).Ia memandang penting agar Pemerintah tidak menempatkan anggota TNI/Polri aktif sebagai penjabat sebab berpotensi menimbulkan kontroversi, kegaduhan, dan potensi konflik di tengah masyarakat karena penolakan kehadiran TNI/Polri di jabatan politik yang mestinya diisi melalui pemilihan langsung.\"Hal-hal seperti itu sudah semestinya dihindari Pemerintah agar tidak kontraproduktif,\" ujar Titi yang pernah sebagai Direktur Eksekutif Perludem. (sws)
Nefertiti, Egypt, dan Kita
Oleh Ridwan Saidi, Budayawan Nefertiti permaisuri Pharao Akhenaton 1351-1334 BC. Nefertiti asli Numbia. Ia dinikah setelah Akhenaton bertahta di Egypt. Nefertiti ratu jelita. Kecantikannya next to next dengan Cleopatra. Power system Egypt tertua di dunia. Tak ada nomenclatur pemangku kekuasaan. Pharao artinya periode. Di zaman Akhenaton panglima perangnya Moses, atau Musa. Musa yang menaklukan Numbia. Pharao tidak berhak memilih penggantinya. Yang memilih Pharao baru adalah dewan agamawan. Power system Egypt tertua, tapi dalam peradaban Egypt banyak didahului Maya. Pyramid, baik istilah mau pun arsitektur, itu Maya. Kedua bangsa yang berperadaban tinggi itu migrasi ke Andunusi. Maya pada X SM, Egypt sebagai.migran IV SM ke Andunisi. Pada tahun1887 M di delta sungai Nil di ditemukan 1000 lembar papyrus berisi risalah percakapan Akhenaton dan Moses tentang theisme. Ahli psikologi Sigmund Freud tertarik mempelajarinya dan rampung pada tahun 1935. Freud menuangkan dalam bukunya Moses and Monotheism, terbit tahun 1937. Tetapi selama setahun sebelumnya Freud dilanda bimbang terbitkan atau tidak. Tokék, terbitkan. Tokék, jangan. Akhirnya ia terbitkan. Moses dan Akhenaton punya keyakinan sama tentang monotheisme, tapi ada perbedaan dalam memahami keberadaan Tuhan. Bangsa Maya punya keyakinan Ahu Aviki. Aku tau Tuhan, tapi aku tak tau apa- apa tentang Dia. Bumi Andunisi sejak X SM kedatangan bangsa-bangsa bertuhan. Kemudian pada II M datang pula Queen of Sheba dari Axumite Afro menyebarkan paham ketuhanan yang diajarkan Nabi Musa. Missi Sheba awalnya mencari emas. Itulah sebabnya Pancasila dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki akar peradaban yang kuat. Biarlah Pancasila dengan kelima silanya menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan di-peras2. (*)
KPPU Panggil Perusahaan Minyak Goreng Terkait Dugaan Kartel
Jakarta, FNN - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mulai memanggil pemain besar perusahaan minyak goreng untuk dimintai keterangan terkait adanya dugaan kartel produk minyak goreng, Jum\'at. \"Kita menemukan empat pemain besarnya. Nah, perusahaan-perusahaan tersebut mulai besok oleh KPPU akan dipanggil terkait indikasi kartel,\" kata Ketua KPPU Ukay Karyadi pada diskusi publik yang digelar Institut for Development of Economics and Finance (Indef) secara virtual, Kamis, 3 Februari 2022. Ukay memaparkan alasan adanya indikasi kartel terkait melonjaknya harga minyak goreng beberapa waktu lalu, dengan menyebut terdapat sinyal-sinyal praktik kartel. Jadi, lanjut Ukay, ketika ada kenaikan harga Crude Palm Oil (CPO), maka situasi tersebut dijadikan momentum untuk pelaku usaha minyak goreng pada perusahaan besar untuk menaikkan harga. Padahal seharusnya mereka yang pabriknya terintegrasi secara vertikal dengan kebun sawit, mendapat pasokan dari kebunnya sendiri. \"Di hulunya mereka menguasai, di hilirnya mereka menguasai. Tapi, mereka tetap mengacu pada harga internasional. Hal ini karena mereka yakin, kalaupun harga minyak gorengnya dinaikkan, mereka akan tetap laku di pasaran karena permintaan terhadap minyak goreng ini cenderung elastis,\" ujar Ukay, sebagaimana dikutip dari Antara. Menurut Ukay, yang menjadi perhatian KPPU adalah selain pabrik minyak goreng tersebut terintegrasi dengan kebun sawit milik mereka sendiri, perusahaan-perusahaan tersebut juga menaikkan harga jual secara bersamaan. Padahal, lanjut Ukay, jika terjadi kenaikan di produk minyak goreng PT A (misalnya), maka PT B akan mengambil alih pasar PT A dengan tidak ikut menaikkan harga. Namun yang terjadi justru para pemain besar minyak goreng tersebut menaikkan harga secara kompak. \"Nah, ketika kenaikan ini terjadi, pemerintah sampai harus turun tangan mengintervensi harga dengan kebijakan satu harga di level Rp 14.000 per liter dan terbukti tidak efektif. Sehingga merubah lagi kebijakan dengan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO),\" ungkap Ukay. Dengan demikian, Ukay mengatakan bahwa KPPU melihat adanya praktek oligopoli, sehingga intervensi yang dilakukan di hilir dinilai kurang efektif tanpa pembenahan struktur industrinya dari hulu. \"Tentunya intervensi pasar di hilir tanpa membenahi struktur industrinya menjadi kurang efektif, karena posisi tahap awalnya ada di perusahaan-perusahaan besar tersebut,\" ujar Ukay. (MD).
AP I Dukung Layanan Ekspor Kargo dari Bali dan Manado ke Jepang
Jakarta, FNN - PT Angkasa Pura I (Persero) mendukung layanan penerbangan kargo komoditas ekspor unggulan dari Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dan Bandara Sam Ratulangi Manado menuju Bandara Narita Jepang dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia.“Bandara I Gusti Ngurah Rai dan Bandara Sam Ratulangi berada pada posisi yang strategis dalam mendukung aktivitas ekspor komoditas unggulan, khususnya perikanan, untuk menembus pasar Asia,\" kata Direktur Utama Angkasa Pura I Faik Fahmi dalam keterangannya yang dipantau di Jakarta, Kamis.Faik Fahmi mengatakan trafik kargo internasional dan domestik di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali tahun 2021 mencapai 31,319,929 kg (unaudited). Sedangkan trafik kargo internasional dan domestik di Bandara Sam Ratulangi Manado tahun 2021 mencapai 16,576,800 kg (unaudited).\"Ke depan kami berharap layanan pengiriman kargo ekspor melalui dua bandara kami ini dapat mendukung kebangkitan perekonomian di Bali dan Sulawesi Utara secara berkelanjutan,” ujarnya.Seremonial pelepasan penerbangan kargo komoditas ekspor unggulan di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dihadiri oleh Direktur Niaga Garuda Indonesia Ade R. Susardi, Kepala Dinas Perindustrian & Perdagangan Provinsi Bali I Wayan Jarta, Kepala Otoritas Bandara Wilayah IV Putu Eka Cahyadi dan General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali Herry A.Y Sikado, Rabu (2/2) sore.Adapun jenis pesawat Garuda Indonesia yang digunakan untuk mengangkut kargo komoditas ekspor adalah Airbus 330-300.Komoditas ekspor yang diangkut dari Bali menuju Jepang diterbangkan pukul 19.25 WITA dengan membawa produk perikanan berupa ikan tuna segar dengan berat 6 ton.Pesawat kemudian tiba di Manado untuk melakukan transit pukul 21.30 WITA dan mengangkut kargo perikanan dan jenis lainnya dengan berat 14 ton. (mth)
Wali Kota Bandarlampung Jamin Sistem Pembelajaran Tidak Menghambat
Bandarlampung, FNN - Wali Kota Bandarlampung, Eva Dwiana menjamin perubahan sistem pembelajaran selama pandemi COVID-19 tidak akan menghambat atau merugikan dan siswa dipastikan tetap lulus atau naik kelas. \"Karena bentar lagi ada ujian sekolah, siswa-siswi kami jamin naik kelas semua dan lulus,\" kata Eva Dwiana, di Bandarlampung, Kamis.Menurut dia, kebijakan tersebut diambil mengingat Pembelajaran tatap muka (PTM) yang rencananya dibuka pekan depan kembali ditunda karena kasus COVID-19 di Bandarlampung sedang meningkat.\"Saya juga berharap kepada wali murid dapat bekerja sama dengan baik atas kebijakan yang diambil ini karena lebih baik sehat semuanya, saya juga minta agar prokes diperketat,\" kata dia.Eva meminta kepada sekolah-sekolah termasuk swasta untuk mengikuti kebijakan pemerintah kota (pemkot) untuk sementara waktu agar pelaksanaan PTM tetap melalui dalam jaringan (daring).\"Sekolah swasta tolong ikuti pemda sementara ini, kalau dalam dua pekan kondisinya membaik kita akan buka PTM secepatnya,\" kata dia.Terkait vaksinasi kepada pelajar, Wali Kota mengatakan bahwa siswa-siswi di Bandarlampung sudah hampir seluruhnya tervaksinasi.\"Pelajar sudah hampir semua kita vaksinasi, meski begitu kami meminta maaf karena harus menunda PTM di Bandarlampung,\" kata dia.Berdasarkan data yang unggah dari laman vaksin.kemkes.go.id capaian vaksinasi kepada anak di Kota Bandarlampung mencapai 77.874 orang dari target Provinsi Lampung ynag berjumlah 565.672. (mth)
Kapolri Minta Stakeholder Percepat Vaksinasi Booster Cegah Omicron
Jakarta, FNN - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meminta stakeholder membantu percepatan pelaksanaan vaksinasi dan booster khususnya kepada kelompok lansia dan anak-anak guna mencegah penyebaran COVID-19 khususnya varian Omicron.Mantan Kabareskrim itu meminta kepada seluruh stakeholder untuk terus melakukan akselerasi vaksinasi. Di tengah masuknya varian COVID-19 jenis Omicron, Sigit juga mengimbau untuk melakukan percepatan vaksin kepada masyarakat kelompok lanjut usia (lansia) dan anak-anak.\"Dalam kesempatan ini saya ingatkan kepada seluruh masyarakat dan rekan-rekan yang bertugas, untuk membantu melaksanakan akselerasi, untuk mengingatkan kembali khususnya bagi berusia lansia dan kemudian anak-anak. Karena varian Omicron memang berjangkit ataupun menular di segala usia,\" ujar Sigit dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.Permintaan itu disampaikan Kapolri saat meninjau akselerasi percepatan vaksinasi serentak se-Indonesia bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan Kasum TNI Letjen Eko Margiyono di Balairung Budi Utomo, Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, Kapolri mengungkapkan bahwa, target akselerasi vaksinasi ini sendiri ditargetkan sebanyak 1.419.110 dosis. Jumlah itu gabungan untuk menyasar masyarakat yang mendapatkan vaksin dosis satu, dua dan tiga atau booster.\"Kegiatan hari ini kita laksanakan vaksinasi serentak di 34 provinsi dengan target hari ini 1.419.110. Kemudian di wilayah Depok sendiri khususnya tempat ini 2.500 khusus vaksin ketiga atau booster,\" katanya.Dalam kesempatan tersebut, jenderal bintang empat itu jugA mengajak masyarakat khususnya untuk saat ini yang ada di Jabodetabek untuk mengikuti vaksin booster, apabila suntikan dosis keduanya sudah enam bulan. Dalam rangka meningkatkan imunitas terhadap virus COVID-19 varian Omicron.\"Satu-satunya yang bisa dilakukan untuk menghadapi varian yang ada adalah dengan mengikuti vaksinasi. Jadi yang sudah enam bulan dari vaksin kedua khususnya di wilayah Jabodetabek silahkan ikuti vaksin booster,\" ujarnya.Menurut Kapolri, selain Jabodetabek, ke depan wilayah lain di Indonesia juga akan dilakukan percepatan akselerasi vaksinasi khususnya booster. Sehingga pentingnya proses sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pencegahan maupun antisipasi varian Omicron melalui suntikan vaksin dosis tiga itu.\"Harus selalu diingatkan, perlu upaya untuk mensosialisasikan. Mohon untuk terus diinformasikan kepada masyarakat,\" ujarnya.Mantan Kabareskrim Polri menjelaskan, Kementerian Kesehatan akan menyiapkan aturan-aturan soal pasien yang terjangkit. Di mana, warga yang positif COVID-19 dengan gejala sedang dan berat, akan dirawat di rumah sakit yang telah disiapkan. Sedangkan, pasien yang gejala ringan maupun tanpa gejala diperbolehkan untuk melakukan karantina di rumah dengan syarat pengawasan ketat dari Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat.\"Sehingga kemudian, bisa diikuti dengan Puskesmas terdekat terkait dengan obat-obat yang harus dikonsumsi. Sehingga bisa cepat sembuh,\" ucap Sigit.Yang terpenting saat ini, lanjut dia, adalah masyarakat untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes) dalam aktivitas sehari-harinya.Mantan Kapolda Banten itu mengingatkan agar masyarakat tidak abai menggunakan masker, dan berkumpul tanpa masker.\"Banyak juga yang kemudian lupa dan buka masker. Tolong kali ini diingatkan kembali, bahwa seluruhnya terutama untuk kegiatan yang memiliki interaksi tinggi, tempat kerumunan tolong betul-betul gunakan masker,\" paparnya.Sigit menambahkan, sampai dengan saat ini, pandemi COVID-19 masih melanda seluruh dunia maupun Indonesia. Sebab itu, diharapkan, masyarakat dan seluruh stakeholder yang ada untuk tidak abai maupun lengah.Walau sudah ada korban, namun jumlahnya masih jauh dibandingkan gelombang kedua. Oleh karena itu, masyarakat diimbau tetap menjaga, terutama yang memiliki penyakit penyerta (komorbid) yang masih bisa mengalami fatalitas.\"Ini yang selalu kita ingatkan. Jadi protokol kesehatan, vaksin, yang belum dua kali segera kejar. Yang sudah dua kali, yang akan booster silahkan untuk diikuti di gerai-gerai yang sudah disiapkan,\" kata Sigit.Dalam kesempatan tersebut, Sigit juga menyempatkan untuk memberikan arahan kepada seluruh wilayah di Indonesia melalui sambungan virtual terkait dengan penanganan dan pengendalian COVID-19 dalam rangka pencegahan laju pertumbuhan virus corona. (sws)
POPULER
