ALL CATEGORY
Skandal Ekspor Batubara: Lawan Kebijakan Oligarkis (1)!
Oleh Marwan Batubara, IRESS PADA 31 Desember 2021, tiba-tiba pemerintah melalui Ditjen Minerba menerbitkan Surat Nomor B-1605/MB.05/DJB.B/2021, berisi larangan ekspor batubara yang berlaku 1 hingga 31 Januari 2022. Larangan terbit guna menjamin tersedianya pasokan batubara bagi puluhan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara yang dioperasikan PLN, berkapasitas sekitar 10.000 MW. Jika batubara sebagai energi primer PLTU tidak segera dipenuhi, maka listrik bagi sekitar 10 juta pelanggan akan padam. Ternyata pada 10 Januari 2022, ekspor batubara kembali dibuka. Alasannya karena persediaan batubara PLN sudah mulai “membaik”. Dikatakan membaik, memang setelah larangan ekspor, persediaan PLN telah meningkat menjadi sekitar 15 hari dari sebelumnya hanya 3-4 hari, saat manajemen PLN mengirim “SOS” ke pemerintah (31/12/2021) tentang kemungkinan pemadaman bagi 10 juta pelanggan. Ke depan, pemerintah mengatakan akan melakukan “perbaikan”, termasuk meninjau kebijakan harga DMO. Rakyat harus waspada. Sepanjang 2021, Indonesia diperkirakan memproduksi sekitar 610 juta ton batubara. Kebutuhan batubara domestik hanya sekitar 130 juta ton, dimana PLN mengkonsumsi sekitar 115 juta ton. Karena kebutuhan domestik jauh di bawah kemampuan produksi, maka mestinya PLN tidak mengalami krisis pasokan. Lantas mengapa krisis sampai terjadi? Penyebab utama krisis ketersediaan batubara bagi PLTU-PLTU yang dioperasikan PLN (milik sendiri dan IPP) adalah karena para pengusaha batubara lebih mengutamakan mengekspor batubara dibanding menjual di dalam negeri. Hal ini berpangkal dari naiknya harga batubara acuan (HBA) nasional sesuai kenaikan harga batubara dunia sekitar 80% sepanjang 2021. Sedangkan harga batubara DMO (domestic market obligation) tetap. Sesuai peraturan yang berlaku, seluruh produsen batubara wajib mengalokasikan 25% produksinya untuk kebutuhan dalam negeri, terutama untuk kebutuhan PLTU batubara PLN. Harga batubara kebutuhan domestik adalah US$ 70 per ton (nilai kalori 6322 kcal/kg). Harga batubara domestik ini tidak berubah mengikuti naiknya harga batubara dunia/HBA. Jika HBA turun di bawah US$ 70, maka harga DMO mengikuti HBA (pemerintah pun memberi insentif). Karena harga ekspor jauh lebih tinggi dibanding harga DMO, maka para pengusaha tidak merasa perlu memasok batubara ke PLN. Demi mengejar untung besar, para kontraktor PKP2B dan pengusaha pemegang IUP/IUPK batubara nekat melanggar aturan. Sikap serakah dan egois ini membuat para pengusaha oligarkis menghalalkan segala cara untuk memperoleh rente besar dari SDA negara, tanpa peduli kelangsungan pelayanan PLN dan ratusan juta pelanggan PLN. Ketentuan volume DMO (sekitar 25%) rutin ditetapkan setiap tahun, jauh sebelum 2018. Namun harga khusus DMO sebesar US$ 70 per ton pertama kali ditetapkan pada 2018 sesuai Kepmen ESDM No.1395 (9/3/2018). Ketentuan berhasil diraih setelah PLN dan berbagai kalangan, termasuk sejumlah rektor dan akademisi perguruan tinggi utama, pakar, LSM dan aktivis, melakukan berbagai langkah advokasi panjang dan berkelanjutan yang menuntut agar pemerintah menetapkan harga khusus batubara bagi PLN, lebih rendah dari HBA. Tujuan advokasi adalah agar PLN yang mengoperasikan sekitar 65% pembangkit batubara, saat harga Batubara/HBA meningkat, terhindar dari kenaikan beban biaya operasi signifikan dan pelanggan listrik pun tidak mengalami kenaikan tarif listrik. Saat itu, gerakan masyarakat sipil ini tidak terlalu mendapat dukungan DPR, apalagi para kontraktor PKP2B dan pemegang izin IUP/IUPK. Bahkan sejumlah pejabat negara yang merangkap pengusaha batubara pun justru berada di pihak para oligarki batubara, menolak harga khusus DMO bagi PLN! Salah satu pejabat negara yang menolak harga DMO US$ 70 per ton adalah Menko Luhut Binsar Pandjaitan (LBP). LBP mengatakan \"Intinya kami mau cabut kebijakan DMO batu bara” (1/8/2018). Untunglah rencana yang dicetuskan LBP tersebut batal direalisasikan. Namun dalam seminggu terkahir, terindikasi LBP mulai mengutik harga DMO khusus tsb. Harga batubara dunia/HBA yang terus naik membuat para pengusaha oligarkis memilih mengekspor dibanding menjual sesuai DMO US$ 70 per ton. Sepanjang 2021 harga batubara dunia naik dari sekitar US$ 84 (11/1), mencapai US$ 240 (4/10) dan turun ke US$ 170 per ton (30/12). HBA nasional (terbit bulanan oleh Kementrian ESDM) juga naik sebanding kenaikan harga dunia, yakni dari US$ 75,84 (1/2021), level tertinggi US$ 215,01 (11/2021) dan turun ke US$ 159,79 per ton (12/2021). Secara rerata HBA nasional sepanjang 2021 adalah sekitar US$ 122 per ton, atau lebih tinggi sekitar U$ 52 dibanding harga DMO US$ 70 per ton. Dari target produksi 2021 sebesar 625 juta ton, realisasi produksi batubara nasional 2021 diperkirakan 610 juta ton. Jika volume DMO sekitar 130 juta ton, maka volume ekspor batubara Indonesia 480 juta ton. Dengan demikian, tambahan pendapatan akibat selisih harga ekspor dengan DMO sekitar US$ 52 x 480 juta = US$ 24,9 miliar! Diperkirakan, dari US$ 24,9 miliar ini, para pengusaha batubara, termasuk para penguasa-pengusaha oligarkis minimal memperoleh tambahan keuntungan sekitar 40% (sangat pesimistik) atau sekitar US$ 10 miliar! Untung ini jelas bertambah jika kewajiban DMO dilanggar. Penentuan harga DMO US$ 70 per ton tidak dilakukan tanpa dasar. Seluruh aspek terkait telah diperhitungkan secara komprehensif, seperti aspek-aspek ekonomi, kelayakan bisnis (IRR sektor terpenuhi), pajak, PNBP, keberlanjutan, kepentingan daerah, dll. Dengan harga DMO US$ 70 per ton, kepentingan bisnis para pengusaha batubara telah diperhatikan dan tetap untung. Namun pada saat yang sama, seluruh pelanggan PLN yang jumlahnya lebih dari 250 juta orang juga ikut memperoleh manfaat! Prinsipnya, di samping memberi keuntungan kepada para pengusaha batubara, manfaat kenaikan SDA batubara milik negara juga dinikmati oleh hampir seluruh rakyat NKRI secara adil dan merata. Ternyata kebijakan yang adil ini masih juga dilanggar. Meski telah memperoleh windfall profit dari ekspor batubara non DMO, sekitar US$ 10 miliar, oligarki masih coba merampok hak rakyat dengan membangkang kewajiban DMO (25%). Sikap pembangkang ini tampaknya bisa berjalan mulus karena mendapat dukungan oknum-oknum pejabat oligarkis, antara lain dengan menjalankan kebijakan sarat moral hazard. Padahal dengan harga DMO tetap berlaku, usaha PLN tertap berkelanjutan dan ratusan juta rakyat terhindar dari kenaikan tarif listrik. Meskipun PLN akhirnya telah “tertolong” dengan larangan ekspor batubara, rakyat wajar menuntut para pembangkang kewajiban DMO diberi sanksi. Karena itu, tanpa harus mencabut izin usaha (pernyataan ini sarat retorika), minimal pemerintah harus menyita seluruh windfall profit yang diperoleh dari selisih HBA dengan harga DMO. *Selain itu, prinsip harga DMO US$ 70 ton harus dipertahankan,* karena manfaatnya akan dirasakan ratusan juta rakyat Indonesia dibanding hanya oleh segelintir pengusaha batubara, terutama saat HBA naik. Peringatan dini krisis pasokan batubara rutin dan intens dilakukan manajemen PLN pada pemerintah, terutama saat HBA naik. Keluhan muncul terutama karena pembangkangan para pengusaha batubara terhadap kewajiban DMO. Selain itu, untuk mengamankan pasokan, terutama di daerah-daerah yang sulit dipasok, PLN mendirikan anak usaha, PLN Batubara. Namun berbagai keluhan PLN ini tidak digubris oleh regulator, terutama Kementrian ESDM dan Kementrian BUMN. Malah kebijakan DMO akan ditinjau, Direktur Energi Primer PLN dipecat atas alasan absurd, dan PLN Batubara pun “dibully” sebagai sumber masalah dan akan dibubarkan. Hal-hal terkait kebijakan seperti ini akan diuraikan dalam tulisan IRESS berikut.[]
BSI Bertekad Salurkan Bansos Tepat Waktu
Banda Aceh, FNN - Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional Aceh menyatakan akan menyalurkan bantuan sosial berupa dana Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) secara tepat waktu. “Perseroan berkomitmen selalu menjunjung tinggi peraturan dan amanah yang diberikan di semua kantor BSI yang beroperasi,” kata CEO BSI Region I Aceh Wisnu Sunandar di Banda Aceh, Rabu. Wisnu Sunandar menjelaskan komitmen tersebut disampaikan dirinya saat kunjungan kerja Menteri Sosial Tri Rismaharini di Kabupaten Aceh Utara pada Selasa. Ia menjelaskan tidak ada keterlambatan penyaluran bantuan sosial yang dilakukan pihaknya dan untuk batas waktu penyaluran bantuan sosial adalah Jumat, (14/1). “Persentase penyaluran Bansos (melalui BSI) sudah memenuhi ketentuan yang ditargetkan dan Alhamdulillah tidak ada kendala, semua tepat waktu dan tepat sasaran,” kata Wisnu. PT Bank Syariah Indonesia Tbk. akan terus memastikan seluruh operasionalnya di seluruh wilayah, sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundangan, serta hukum yang berlaku. Menurut dia penyaluran bantuan sosial khususnya di Aceh Utara mendapatkan apresiasi positif dari Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. Dalam kesempatan itu, Mensos Risma menegaskan bahwa pemerintah daerah harus menyelesaikan penyaluran bantuan sosial hingga tahap akhir kepada masyarakat, dan berkoordinasi dengan pihak BSI sebagai bank yang ditunjuk membantu penyaluran dana. (mth)
Teten: UMKM Akan Jadi Bagian Rantai Pasok Industri Nasional
Jakarta, FNN - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki mengatakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akan masuk dalam rantai pasok industri nasional dengan bermitra dengan usaha besar.\"Kita sedang membangun pondasi kemitraan antara usaha besar dan UMKM, ke depan kita ingin UMKM bukan lagi bertarung dan berkompetisi dengan usaha-usaha besar karena pasti enggak akan kuat, tapi UMKM menjadi bagian dari rantai pasok industri nasional,\" kata Teten dalam program Antara Ngobrol Bareng seperti tercatat dalam akun resmi Instagram Antaranews yang dipantau di Jakarta, Rabu.Teten menerangkan bahwa UMKM di China, Korea Selatan, dan Jepang begitu kuat dan terus tumbuh dikarenakan bersamaan dengan tumbuhnya industri nasional. \"UMKM di sana tumbuh bersamaan dengan tumbuhnya industri nasional mereka, karena UMKM-nya jadi bagian rantai pasok industri,\" kata Teten.Menkop UKM menerangkan dalam UU Cipta Kerja terdapat ketentuan yang memberikan insentif bagi perusahaan besar untuk bermitra dengan UMKM dalam konsep rantai pasok. Konsep mitra kerja usaha besar dan UMKM ini, kata Teten, akan menjamin adanya permintaan dari produk yang dihasilkan oleh UMKM dan dapat mengembangkan usahanya.Melalui UU Cipta Kerja tersebut, pemerintah juga menyediakan pasar bagi produk UMKM yaitu dari kementerian-lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN.\"Di Undang-Undang Cipta Kerja sudah ditentukan 40 persen belanja kementerian dan lembaga termasuk pemerintah daerah harus membeli produk koperasi dan UMKM. Tahun ini saja kira-kira Rp447 triliun, semua lewat digital,\" katanya.Selain itu BUMN juga harus membeli produk UMKM yang tersedia di lokapasar khusus bagi perusahaan negara meskipun saat ini masih belum banyak pelaku UMKM yang masuk dalam ekosistem tersebut. Teten berharap ke depan ekosistem ini akan menjadi kekuatan pasar dalam negeri yang sangat besar untuk menyerap produk UMKM.Dengan adanya permintaan yang pasti bagi produk UMKM, Teten mengatakan pihak perbankan maupun lembaga pembiayaan lainnya akan lebih yakin dalam memberikan kredit kepada UMKM. (mth)
Arus Dukungan Menghapus Presidential Threshold
Oleh Tamsil Linrung, Ketua Kelompok DPD RI di MPR PERJUANGAN Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, yang menginginkan presidential threshold (PT) nol persen, mendapat apresiasi positif dari senator DPD RI asal Sulawesi Selatan (Sulsel). Mereka di antaranya Andi Muh. Ihsan, Lily Amelia Salurapa, Tamsil Linrung, dan Ajiep Padindang. Keempatnya sepakat mendukung penghapusan PT 20%. Hal itu disampaikan saat keempatnya mengikuti rapat paripurna DPD RI di Senayan, Selasa (11/1/2022). Ketua kelompok DPD RI di MPR, Tamsil Linrung mengatakan bahwa pihaknya memperjuangkan PT nol persen. Bahkan, kata dia, DPD perwakilan dari Sulsel kompak dan satu frekuensi dengan wacana ini. DPD secara kelembagaan maupun perorangan pun akan segera mengajukan judicial review (JR) terhadap UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, terutama yang berkaitan dengan persentase ambang batas PT 20 persen menjadi 0 persen. \"Jadi, perlu dipertegas, PT 0 persen untuk kepentingan kualitas demokrasi di negeri ini, untuk bangsa ini,\" ucap Tamsil Linrung Tamsil menambahkan, dalam kaitan pilpres, tampak jelas ada stratifikasi kelas antar warga negara di negeri ini. Warga negara yang non parpol seperti digolongkan sebagai rakyat kelas dua. Pasal 6A Ayat 2 ditafsirkan warga yang tidak terafiliasi parpol hanya punya hak untuk memilih, bukan dipilih atau mencalonkan diri sebagai kandidat capres maupun cawapres. Karena UU Pemilu mengatur pencalonan harus lewat parpol. Itupun dengan ambang batas dukungan minimal 20% kursi di DPR. \"Dalam prinsip demokrasi, pembagian kelas dan limitasi-limitasi tersebut jelas melanggar hak asasi manusia (HAM). Karenanya, ketentuan itu tidak adil dan bertabrakan dengan konstitusi. Bahkan, bisa disebut membajak demokrasi. Jika negeri ini konsisten dan konsekuen menerapkan sistem presidensial, seharusnya semua warga negara diberi kesempatan maju dalam kontestasi pilpres untuk mewujudkan kempimpinan nasional yang kuat,” tegasnya. Dia pun menjelaskan, di sinilah perlunya perubahan Pasal 6A Ayat 2 UUD 1945 itu. Minimal ketentuan PT 20 persen yang kini lebih memungkinkan untuk diuji. Karena itu DPD secara kelembagaan dan para senator mengajukan JR ke Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, Tamsil juga mengajak elemen masyarakat, termasuk kalangan kampus, untuk bersama-sama dan bahu-membahu melakukan perubahan yang lebih baik melalui penataan sistem presidential itu. (*)
INACA-Boeing Kerja Sama Bangkitkan Industri Penerbangan Nasional
Jakarta, FNN - Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional (INACA) dan Boeing Company bekerja sama untuk membangkitkan industri penerbangan di Indonesia yang terpuruk akibat pandemi COVID-19 dan optimistis memasuki 2022 sektor transportasi udara akan membaik.\"INACA tetap optimistis bahwa COVID-19 akan segera berakhir dan industri penerbangan akan kembali bangkit. Dengan dukungan dari Boeing Company kami akan bersama-sama membangkitkan penerbangan di Tanah Air,\" kata Sekretaris Jenderal INACA, Bayu Sutanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.Hal tersebut disampaikannya saat membuka Fleet Planning Workshop Certificate Luncheon yang juga dihadiri oleh Country Director Indonesia The Boeing Company, Stephen Lakeway. Dikatakan Bayu, pandemi masih menghantui pertumbuhan ekonomi Indonesia dan hal ini cukup berdampak pada sektor penerbangan, sehingga dibutuhkan dukungan semua pihak agar bisa bertahan dan keluar di masa sulit ini.Pandemi yang telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun, tambahnya, telah berdampak sangat besar pada sektor transportasi udara di Indonesia. Pembatasan mobilitas masyarakat untuk menghambat penyebaran virus orona berimbas pada menurunnya jumlah penumpang pesawat, dan akhirnya berdampak pada pendapatan maskapai penerbangan.\"Karena itu, kami bersama Boeing Company telah menyelenggarakan Fleet Planning Workshop yang diikuti oleh 58 peserta dari perwakilan perusahaan penerbangan dan berjalan lancar dan sukses. Kami akan terus bekerja sama membuat kegiatan bersama sehingga dapat membangkitkan industri penerbangan,\" kata Bayu. Ke depan, tambah Bayu, INACA telah menandatangani MoU bersama dengan pihak Boeing untuk lima acara lainnya pada tahun 2022 yang mencakup beberapa aspek dari Keselamatan hingga Operasi dan acara terdekat adalah Simposium Keselamatan yang direncanakan pada 22 – 23 Maret 2022.Dalam kertas putih INACA bekerjasama dengan Universitas Padjajaran, menyebutkan bahwa penerbangan domestik Indonesia akan mulai kembali pada tahun 2022 dan optimal seperti sebelum pandemi pada tahun 2024. Sedangkan penerbangan internasional diprediksi mulai membaik tahun 2023 dan optimal tahun 2026.Dikatakan juga oleh Bayu bahwa dengan berkurangnya jumlah armada membutuhkan pengelolaan yang baik untuk dapat memenuhi permintaan pasar penumpang dan kargo. Dengan demikian operasional penerbangan dapat berjalan efektif, efisien dan maskapai mendapatkan pendapatan yang baik sebagai bekal untuk melakukan pertumbuhan pascapandemi.\"Dengan kegiatan Fleet Planning Workshop ini sangat relevan dengan kondisi penerbangan di Indonesia saat ini. Hal tersebut karena perusahaan penerbangan harus melakukan berbagai upaya pemulihan di masa pandemi, yang akan berdampak pada keberlanjutan bisnisnya untuk tetap memberikan layanan transportasi,\" kata Bayu. (mth)
Telkomsel Ajak Pelanggan Segera Beralih ke Jaringan 4G
Surabaya, FNN - Operator telekomunikasi PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) mengajak para pelanggannya yang masih menggunakan jaringan generasi ketiga atau 3G untuk segera beralih memanfaatkan jaringan 4G agar mendapatkan layanan yang lebih maksimal.Vice President Network Service Management Telkomsel Area Jawa Bali Juanita Erawati dalam keterangannya di Surabaya, Rabu, menjelaskan dengan menggunakan jaringan 4G, pelanggan lebih banyak mendapat keuntungan dari sisi kualitas jaringan dan kejernihan suara saat bertelepon.\"Apalagi jika melakukan panggilan video call dengan kolega maupun keluarga, tidak terjadi buffering meski berada di lokasi terpencil,\" katanya.Menurut Juanita, era transformasi digital sulit dihindari oleh siapa saja. Segala sendi kehidupan berjalan begitu cepat dan hal ini tidak lepas dengan dukungan teknologi komunikasi yang saat ini berada di era jaringan 4G. Bahkan mulai merambah teknologi jaringan 5G yang sudah dilakukan Telkomsel. Ia menambahkan pada era transformasi digital yang bergulir saat ini, kualitas jaringan adalah kunci bagi seluruh mitra bisnis. Telkomsel melakukan akselerasi dalam pengembangan bisnis dan meningkatkan efisiensi dalam proses operasional bisnis.\"Sehingga terkait hal ini, kami akan terus berupaya menyediakan jaringan terbaik guna mendukung digital connectivity dengan kualitas yang optimal serta memberikan pelayanan yang maksimal bagi pelanggan,\" ujarnya.Sehubungan dengan komitmen itu, Telkomsel telah melakukan peningkatan teknologi jaringan secara bertahap sejak Februari 2021 dan diperkirakan selesai hingga April 2022.Juanita memastikan bahwa Telkomsel mengalihkan teknologi 3G yang saat ini sedang diimplementasikan di beberapa lokasi dengan pemanfaatan teknologi 4G LTE secara menyeluruh dalam penyelenggaraan jaringan bergerak selular.\"Dengan optimalisasi jaringan, kami dapat menghadirkan kualitas jaringan broadband yang lebih cepat dan andal dalam rangka mendukung aktivitas dan transformasi digital operasional bisnis,\" tambahnya. Juanita mengatakan selama ini jumlah pelanggan Telkomsel Area Jawa Bali yang masih mengandalkan jaringan 3G pada kisaran 16 persen dan lebih banyak berada di wilayah Jember, Jawa Timur.Seiring dengan optimalisasi jaringan, Telkomsel secara masif telah mengedukasi sekaligus mengajak pelanggan 3G untuk segera pindah ke jaringan 4G.Untuk peningkatan teknologi jaringan, Juanita mengatakan saat ini sudah mencapai 99,5 persen dengan 15.013 titik lokasi. Pelanggan 3G yang sudah bermigrasi ke 4G mencapai 70 persen.\"Target kami seluruh pelanggan 3G bisa migrasi ke 4G seluruhnya pada akhir tahun 2022,\" tambahnya.Sementara cakupan area jaringan 4G Telkomsel Area Jawa Bali hingga saat ini mencapai 98.80 persen dengan didukung sebanyak 14.935 BTS.Sebagai operator paling Indonesia, tambah Juanita, pelanggan 3G mau tidak mau harus segera beradaptasi dengan teknologi yang jauh lebih baik. Selain itu, suatu saat nanti teknologi 3G sudah ditinggalkan operator atau tidak digunakan lagi.\"Sebenarnya bagi pelanggan 3G tidak sulit beralih ke teknologi 4G. Yang penting ponselnya harus ponsel 4G dan Telkomsel juga membantu menyediakan ponsel 4G bekerja sama dengan produsen ponsel dengan harga terjangkau,\" ujarnya. (mth)
Komnas Perempuan: Hanya 30 Persen Kasus yang Diproses Hukum
Jakarta, FNN - Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani menyebutkan dari 24.786 kasus kekerasan seksual yang terjadi sepanjang 2016 hingga 2020 kurang dari 30 persen kasus yang hanya diproses secara hukum.\"Hal tersebut berdasarkan kajian Komnas Perempuan atas kasus perkosaan yang dilaporkan pada lembaga layanan pengaduan,\" kata Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani pada webinar Doa Lintas Iman untuk Pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Jakarta, Rabu.Alasan tidak diproses atau tidak ditindaklanjutinya kasus juga beragam. Salah satunya kasus yang dilaporkan pada tingkat substansi karena tidak mengenal bentuk kekerasan meskipun itu sebuah pemerkosaan.\"Kita tahu definisinya di KUHP sangat terbatas,\" ujar Andy.Hal tersebut belum lagi termasuk soal aturan pembuktian, budaya menyangkal, bahkan menyalahkan korban yang masih banyak terjadi di tengah masyarakat.Secara umum, dari puluhan ribu kasus kekerasan seksual yang dilaporkan ke berbagai lembaga negara, masyarakat dan Komnas Perempuan sekitar 7.300 di antaranya adalah kasus kekerasan perkosaan.Di satu sisi, Andy menyadari di dalam banyak peraturan tentang layanan terpadu bagi korban, upaya perlindungan masih terbilang terbatas atau minim.Data Komnas Perempuan menunjukkan kurang dari 7 persen dari 128 kebijakan di tingkat daerah yang berbicara mengenai layanan terpadu bagi perempuan korban kekerasan. Mereka mengaku visum akan dilakukan secara gratis.Padahal, minimnya visum terhadap para korban akan menjadi halangan yang luar biasa untuk membuktikan suatu tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual.Hal tersebut menjadi sejumlah masalah bagi korban untuk memperoleh keadilan dan pemulihan. Komnas Perempuan mengkhawatirkan banyak korban pada akhirnya tidak dapat ditangani dan dilindungi dengan baik.\"Kami banyak menemukan korban tidak memiliki pilihan lain untuk menolak atas kekerasan seksual yang dialami,\" kata dia. (mth)
Dewan Pers Sayangkan Penganiaya Jurnalis Tempo Tidak Ditahan
Surabaya, FNN - Dewan Pers menyayangkan dua terdakwa polisi penganiaya jurnalis Tempo Nurhadi, yakni Bripka Purwanto dan Brigadir Polisi Muhammad Firman Subkhi tidak ditahan menyusul telah dibacakan amar putusan bersalah pada persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu.Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, M Agung Dharmajaya, saat dikonfirmasi mengatakan sangat menghargai keputusan hakim tersebut.\"Menurut saya menjadi sesuatu menarik kasusnya jelas disampaikan kerugian ada. Pertimbangan majelis dihormati. Namun, putusan 10 bulan tidak ditahan menjadi atensi serius untuk didiskusikan dari teman-teman lawyer,\" ujarnya usai menghadiri persidangan kasus penganiayaan jurnalis Tempo Nurhadi di Pengadilan Negeri Surabaya.Menurut dia putusan pengadilan tersebut juga lebih rendah dari tuntutan jaksa yakni menuntut masing-masing terdakwa selama 1,5 tahun kurungan penjara.Ia juga menilai mengapa hakim tak memerintahkan penahanan kepada terdakwa Firman dam Purwanto, padahal sudah divonis bersalah dengan hukuman pidana penjara selama 10 bulan.\"Yang tidak kami dengar adalah penahanan. Ini mudah-mudahan harus ada penjelasan terkait keputusan yang sudah diambil,\" ucapnya. Sementara itu Jaksa Penuntut Umum (JPU) Winarko mengatakan bahwa hakim belum mengeluarkan perintah penahanan. Kedua terdakwa baru akan dijebloskan ke penjara jika kasus telah inkrah.\"Nanti penahanan menunggu inkrah. Ada waktu satu minggu untuk terdakwa atau jaksa melakukan banding, jika tidak ada baru dieksekusi untuk penahanan,\" ucap Winarko.Sebelumnya, dua terdakwa penganiaya Jurnalis Tempo di Surabaya Nurhadi, yakni dua polisi aktif Bripka Purwanto dan Brigadir Muhammad Firman Subkhi divonis sepuluh bulan penjara.Mejelis Hakim Muhammad Basir menilai kedua terdakwa terbukti bersalah melanggar tindak pidana pers sebagaimana Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP.\"Mengadili menyatakan terdakwa Firman dan Purwanto terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana pers secara bersama sebagaimana dakwaan pertama,\" kata majelis hakim.Kasus ini bermula saat Nurhadi diduga dianiaya oleh sekitar 10 orang ketika berusaha mewawancarai bekas Direktur Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Angin Prayitno Aji pada 27 Maret 2021.Saat itu Angin sedang menggelar resepsi pernikahan anaknya di Gedung Graha Samudra TNI Angkatan Laut, Bumimoro, Surabaya. Ia diduga terlibat skandal korupsi pajak.Ketika ketahuan, sejumlah anggota polisi dan panitia acara memukul, mencekik, menendang, dan merusak alat kerja Nurhadi. Nurhadi menjelaskan, dia pertama kali didatangi saat memfoto Angin Prayitno Aji di atas pelaminan. (mth)
Ketua DPD Sebut Akan Kawal Pengisian Kepemimpinan Daerah
Jakarta, FNN - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan bahwa pihaknya akan mengawal segala pengisian kepemimpinan daerah, termasuk Papua, setelah Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal meninggal dunia pada 21 Mei 2021.\"Saya pikir pengisian jabatan publik yang lowong tidak boleh terlalu lama karena pemerintah pusat dan daerah mempunyai sejumlah agenda besar sehingga membutuhkan posisi seorang wakil gubernur yang bisa membantu mendistribusikan pekerjaan-pekerjaan,\" kata LaNyalla dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.Pernyataan tersebut dia sampaikan ketika bertemu dengan tokoh Papua Kenius Kogoya di kediaman Ketua DPD RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu.Dalam pertemuan tersebut, Kenius Kogoya menyampaikan dinamika politik daerah Papua, terutama yang terkait dengan pengisian jabatan Wakil Gubernur setelah Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal meninggal dunia.Kenius mengatakan bahwa nama dirinya termasuk menjadi salah satu calon dari enam calon yang diusung oleh Partai Golkar Provinsi Papua.\"Sampai saat ini belum ada perkembangan signifikan terkait dengan pengisian jabatan wagub yang lowong. Saya berharap DPD RI ikut mendorong hal ini agar prosesnya cepat,\" ucap Kenius.Selain menyampaikan perihal dinamika politik, Kenius juga membahas harapannya terkait dengan anak-anak Papua yang sudah membuat bangga daerah dan Indonesia mendapat penghormatan yang layak.\"Kami berharap pemerintah memberi penghormatan dan kepercayaan kepada anak-anak Papua untuk membangun daerahnya sendiri. Karena kami sudah membuktikan bahwa kami mampu mengharumkan nama Indonesia salah satunya lewat acara PON XX lalu,\" katanya.Kenius yang juga merupakan Sekretaris Umum KONI Papua menjelaskan bahwa sebelum PON XX berlangsung, banyak pihak yang pesimis dengan kemampuan Papua menggelar perhelatan besar itu.Akan tetapi, pada akhirnya seluruh bangsa Indonesia bahkan dunia angkat topi dengan acara yang meraih kesuksesan besar.\"Awalnya banyak komentar negatif terkait PON Papua. Banyak yang bilang tidak akan sukses, ada yang bilang juga pasti menjadi klaster penyebaran virus corona, ternyata itu semua tidak benar,\" ucapnya.Kenius menegaskan bahwa anak-anak Papua membuktikan rasa tanggung jawab mereka yang tinggi dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan.\"Acara PON yang merupakan konsumsi internasional berjalan baik. Bahkan, isu-isu adanya konflik dan penyerangan dari kelompok bersenjata juga nihil. Itu bukti bahwa anak Papua bisa,\" ucapnya. (mth)
Rupiah Ditutup Melemah Jelang Rilis Data Inflasi AS
Jakarta, FNN - Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Rabu sore ditutup melemah menjelang rilis data inflasi Amerika Serikat pada malam ini.Rupiah sore ini ditutup melemah 20 poin atau 0,14 persen ke posisi Rp14.324 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.304 per dolar AS.\"Testimoni Gubernur The Fed Jerome Powell semalam tidak memberikan kejutan dalam hal pengetatan moneter. Fokus pasar kini akan tertuju ke data indeks harga konsumen AS,\" kata analis Monex Investindo Futures Faisyal dalam kajiannya di Jakarta, Rabu.Powell memberikan pernyataan bahwa para pembuat kebijakan masih memperdebatkan pendekatan untuk mengurangi neraca The Fed dan mengatakan bahwa inflasi masih berjalan jauh di atas target dan “jalan masih panjang”untuk mendekati kebijakan yang restriktif.Selanjutnya, fokus pasar akan tertuju ke data indeks harga konsumen AS periode Desember yang akan dirilis pada pukul 20.30 WIB nanti.Data tersebut penting untuk diperhatikan karena menjadi salah satu indikator utama yang dapat memicu perubahan kebijakan moneter bank sentral ASDari domestik, jumlah kasus harian COVID-19 pada Selasa (11/1) kemarin mencapai 802 kasus sehingga total jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai 4,27 juta kasus.Sedangkan jumlah kasus meninggal akibat terpapar COVID-19 mencapai 8 kasus sehingga totalnya mencapai 144.144 kasus.Adapun untuk jumlah kasus sembuh bertambah sebanyak 446 kasus sehingga total pasien sembuh mencapai 4,12 juta kasus. Dengan demikian, total kasus aktif COVID-19 mencapai 6.659 kasus.Untuk vaksinasi, jumlah masyarakat yang sudah disuntik vaksin dosis pertama mencapai 171,06 juta orang dan vaksin dosis kedua 117,33 juta orang dari target 208 juta orang yang divaksin.Rupiah pada pagi hari dibuka menguat ke posisi Rp14.299 per dolar AS. Sepanjang hari rupiah bergerak di kisaran Rp14.285 per dolar AS hingga Rp14.350 per dolar AS.Sementara itu, kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Rabu ditutup melemah ke posisi Rp14.302 per dolar AS dibandingkan posisi hari sebelumnya Rp14.299 per dolar AS. (mth)
POPULER
