ALL CATEGORY
Pameran Foto Nyai di Negeri Belanda
Oleh Ridwan Saidi, Budayawan Belum lama di negeri Belanda digelar pameran foto Nyai yang dihadiri Ratu Belanda. Pelbagai foto Nyai dltampilkan yang berasal dari era 1900-an (foto atas). Nyai wanita native yang bekerja sebagai PRT di rumah orang Belanda yang hidup membujang. Si Tuan dan PRT hari-hari pandang bertemu pandang akhirnya rasa cinta di qolbu menendang-nendang. \"Jo\'é, apa kowe orang suka jadi aku punya bini?\" kata Tuan. \"Kalau saye sih dari kemaren juga ude siap, Tuan,\" kata Jo\'é transparan. Tuan dan Jo\'é akhirnya jadi laki bini zonder nikah. Status Jo\'é bini piara. Publik menyebut Nyai Belanda. Nyai Belanda paling sohor bernama Dasima. Ia berpapasan dengan maut tahun 1821. Menurut G. Francais yang pada tahun 1853 menulis buku tentang Dasima, bahwa Dasima bekerja di Curug, Tangerang pada Tuan Tanah Prancis nama Francais. Francais punya kenalan di Betawi seorang Inggris notaris, bernama William yang sering. berkunjung ke Curug. Setelah ada Dasima William lebih sering berkunjung. Namanya bule, William bilang terang-terangan ke Francais yang dia mau jadikan Dasima bini piara dan akan dibawa ke negeri Betawi. Francais sepakat. Rumah tangga William dan Dasima berjalan lancar, malah William kasih modal buat bini piaranya untuk berdagang emas keliling yang istilahnya cengkauw. Suatu sore cengkauw Dasima pulang dari dagang di Pasar Baru naik delman ke rumahnya di Pejambon. Di pinggir kali Pejambon dekat rumahnya, delman berhenti. Kusir yang kemudian diketahui bernama Samiun itu seret Dasima lalu godot lehernya dan buang jenasahnya ke kali. Uang dan emas dibawa kabur. Penjajahan Prancis di Jawa aneh. Mereka pegang pemerintahan dan tentara tapi polisi tetap Belanda. Polisi Belanda menangkap Samiun. Kata polisi Belanda pada Samiun, zegt Miun, kowe orang tidak dihukum mati, hukum badan saja kalau kowe mengaku yang bunuh Dasima. Orang nama Puasa, kowe cuma bantu-bantu Puasa. Samiun, \"Saya akur, tapi urusannya apa sama Bang Puasa jago Kwitang?\" Polisi: Kowe jangan banyak omong, Puasa latih banyak orang-orang Mester main silat. Kita orang curiga. Puasa dihukum gantung sampai mati pada 1821 tanpa salah. Pada tahun 1825-30 pecah perang Diponegoro. Terkenal keterlibatan kontingen Mester bantu Diponegoro. Kontingen Mester itu yang pernah dilatih Puasa orang Gang Mendung, Kwitang. (*)
Polres Tanjungbalai Patroli Pengamanan Tahun Baru
Medan, FNN - Kepolisian Resor (Polres) Tanjungbalai, Polda Sumatera Utara melaksanakan kegiatan patroli pengamanan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 pada pengguna jalan berupa mobil pribadi dan lainnya.\"Petugas melaksanakan pemeriksaan terhadap identitas kelengkapan pengendara yang melintas di depan Pos PAM Batu 7 Jalan Sudirman, Tanjungbalai, Sumatera Utara,\" kata Kasubbag Humas Polres Tanjungbalai Iptu Ahmad Dahlan Panjaitan, Minggu.Ahmad menyebutkan, sasaran prioritas pemeriksaan itu, yakni KTP, tujuan perjalanan, surat izin jalan, bukti vaksinasi, surat keterangan hasil swab antigen yang terbaru dan keterangan lainnya.Pihaknya menyampaikan imbauan kepada warga masyarakat pengguna jalan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, mengurangi kegiatan di luar rumah, dan mengimbau untuk tidak mudik, serta memberikan masker kepada pengendara yang tidak pakai masker.\"Melaksanakan kegiatan check point yang meliputi pemeriksaan terhadap pengguna jalan dengan aplikasi PeduliLindung Scan QR Code, apakah sudah mengikuti vaksinasi atau belum, dan kalau belum vaksin maka dilakukan pelayanan vaksinasi oleh petugas vaksinator dari Dinas Kesehatan di pos pam,\" ujarnya pula.Ia menambahkan, selain itu juga melaksanakan swab antigen secara acak terhadap penumpang kendaraan. Kemudian, menempelkan stiker pada setiap kendaraan yang sudah dilakukan pemeriksaan sebagai bukti bahwa kendaraan tersebut telah diperiksa di pos pam.Jumlah kendaraan yang diperiksa sebanyak 87 unit, yakni roda 2 sebanyak 47 unit, roda 4 sebanyak 25 unit, dan roda 6 sebanyak 15 unit. Jumlah pengendara/pengguna jalan yang dilakukan vaksinasi sebanyak 7 orang dengan rincian dosis 1 sebanyak 7 orang, dan dosis 2 (nihil).\"Jumlah pengendara/pengguna jalan yang dilakukan swab antigen sebanyak 29 orang. Jumlah pengendara/pengguna jalan yang dinyatakan reaktif COVID-19 dan diamankan di lokasi Isolasi terpadu (nihil),\" katanya pula. (sws)
Berselancar di Arus Deras, dan Munculnya Anies Effect
Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tangan Anies Baswedan tampak inovatif. Meski \"gempuran\" terhadapnya tak henti-henti dimunculkan, bagian dari mengganjalnya. Tapi bak selancar, Anies terus bergerak meski arus deras coba menggulungnya. Oleh: Ady Amar, Kolumnis SAKIT hati berlebihan yang dipelihara begitu lama, itu bisa masuk kategori penyakit hati. Dan itu tidak saja mengena hanya pada pribadi saja, tapi juga mengena pada komunitas tertentu. Bisa pada komunitas sosial maupun politik.Memelihara ketidaksukaan berlebihan itu terus ditampakkan tanpa merasa malu. Langkah penuh emosi ditampakkan tanpa jeda mampu melihat sedikit pun kebaikan yang dihadirkan lawan sosial maupun politiknya.Kekalahan dalam perhelatan pilkada maupun pilpres, terkadang menjadi tidak bisa diterima komunitas sosial dan politik (partai politik) tertentu. Kekalahan bukanlah menjadi bekal untuk memperbaiki apa yang kurang, sehingga kekalahan tidak menjadi kekal selamanya. Tapi yang muncul justru komunitas tidak mampu menerima kekalahan jagoannya. Sang lawan yang jadi pemenang dan memimpin coba diganjal dengan cara-cara tidak sepatutnya.Cara-cara tidak sepatutnya itu diterima Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, dimana kebijakan yang dibuatnya coba diganjal d isana-sini, setidaknya oleh dua Fraksi DPRD DKI Jakarta, PDIP dan PSI.Semua kebijakan Anies yang mendapat apresiasi dan penghargaan lembaga dalam negeri maupun internasional tidak saja dinafikan tapi diramaikan seolah itu kebijakan salah. Terlebih PSI, tampil mengada-ada, semua kebijakan Anies dipersoalkan dan bahkan jika mungkin dipansuskan. Sumur resapan sebuah temuan brilian, untuk menyerap air ke dalam tanah, itu pun ingin di pansuskan. Tapi kali ini tidak diidemkan sohib setianya fraksi PDIP DKI Jakarta. Ide pansusnya menguap seperti angin lalu.Padahal ide sumur resapan DKI itu juga dicontek pula oleh Solo dan Medan, dua kota yang saat ini dipimpin putra sulung dan menantu Presiden Jokowi. Putra dan menantu Jokowi itu fair melihat nilai sebuah karya, dan karenanya tidak segan mencontek, memakainya agar sedikit banyak banjir bisa teratasi.Memang menjadi aneh jika Anies dituntut meniadakan banjir di satu sisi, tapi di sisi lain kebijakan untuk meniadakan atau setidaknya meminimalisir banjir diganjal. Bahkan pada APBD tahun 2022 anggaran sumur resapan oleh DPRD DKI Jakarta dihapus. Bersyukur lah masyarakat Solo dan Medan, bahwa proyek sumur resapan akan jalan lempeng. Apa ada yang berani mengganjal?Inovatif dan Anies EffectKebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tangan Anies Baswedan tampak inovatif. Meski \"gempuran\" terhadapnya tak henti-henti dimunculkan, bagian dari mengganjalnya. Tapi bak selancar, Anies terus bergerak meski arus deras coba menggulungnya.Janji-janji kampanyenya terus diikhtiarkan untuk dituntaskan. Satu persatu dapat dilihat hasilnya. Tidak cukup disitu saja, perhelatan berskala internasional, Formula E pun akan dilaksanakan di 2022. Setelah tertunda beberapa tahun karena pandemi Covid-19. Manuver dengan segala cara untuk menggagalkan perhelatan oleh fraksi PDIP dan PSI tidak henti-henti dilakukan.Pun pendirian Jakarta International Stadium (JIS), saat memasuki masa pandemi, coba dimunculkan ganjalan dari fraksi PDIP agar pembangunannya dihentikan. Lebih guna uang dipergunakan untuk penanganan pandemi Covid-19. Saran yang sepertinya tampak bijak. Padahal penganggaran untuk masing-masing sektor sudah dianggarkan dengan baik. Penanggulangan Covid-19, DKI Jakarta jadi provinsi paling menonjol dibanding daerah lainnya. Dan itu tanpa harus menghentikan proyek JIS.Dan, JIS tidak lama lagi akan dinikmati klub Persija Jakarta. Satu janji Anies lainnya saat kampanye yang segera terealisir. Anies melunasi tidak saja hutang janji kampanyenya, tapi sekalgus menebus hutang gubernur-gubernur sebelumnya yang cuma bisa janji tanpa bisa mewujudkannya.Ada lagi gebrakan Anies Baswedan yang spektakuler, bukan pada bangunan fisik. Tapi lebih pada kebijakan manusiawi, itu dengan menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP), sebesar 5,1 persen. Kebijakan yang disambut baik federasi buruh, dan kenaikan itu tentu bisa diterima para pengusaha. Lagi-lagi Anies mampu berselancar pada dua kepentingan, buruh dan pengusaha.Langkah strategis Anies itu, agar tidak lagi kota dipenuhi dengan demo buruh, yang jika tidak diantisipasi menyebabkan hal tidak diinginkan. Tentu merugikan banyak pihak. Langkah strategis itu bisa jadi Anies Effect, yang tentu tidak diniatkan tapi mau tidak mau mampu memicu gelombang demo di beberapa kota/daerah, dan yang juga mau tidak mau langkahnya itu mesti diikuti. Itu jika tidak ingin memicu gerakan sosial dan politik yang lebih serius.Anies Baswedan memang inovatif dalam banyak hal. Menjadi pantas jika ia diharap sebagai Gubernur Indonesia. Anies diharap menjadi Gubernur yang tidak hanya milik Jakarta. Karenanya, publik tidak sabar ingin menjadikannya lebih dari gubernur, dan gerakan itu sepertinya sudah dimulai.Berbagai deklarasi Anies Presiden 2024 muncul di mana-mana. Meski Anies Baswedan belum secara terang-terangan menyatakan sikapnya. Kata Anies beberapa saat lalu, \"Saat ini baru tarhim, belum masuk waktu adzan...\" Artinya, semua akan ditempatkan/dilakukan pada waktunya. Tapi berbagai gerakan, lewat berbagai deklarasi untuknya, sepertinya tak bisa dihentikan. (*)
Aliran Gas Rusia di Pipa Yamal-Eropa Masih Berbalik pada Hari Keenam
Frankfurt/Praha, FNN - Pipa Yamal-Eropa yang biasanya mengalirkan gas Rusia ke Eropa Barat mengirim kembali bahan bakar itu ke Polandia untuk hari keenam berturut-turut pada Minggu, menurut data operator jaringan Jerman Gascade.Data menunjukkan bahwa aliran di titik pengukuran Mallnow di perbatasan Jerman-Polandia bergerak ke timur menuju Polandia dengan volume per jam hampir 1,2 juta kilowatt (kWh/h) pada Minggu dan diperkirakan akan tetap pada tingkat ini di siang hari.Gascade dimiliki oleh WIGA, perusahaan patungan Gazprom dan perusahaan minyak dan gas Wintershall DEA. Wintershall DEA dimiliki bersama oleh kelompok usaha bahan kimia Jerman BASF dan LetterOne Rusia.Rusia minggu ini mengatakan berbaliknya aliran gas itu bukanlah langkah politik, meskipun peristiwa itu bertepatan dengan meningkatnya ketegangan antara Moskow dan Barat atas Ukraina dan telah mendorong harga gas ke angka tertinggi.Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis mengatakan bahwa Jerman menjual kembali gas Rusia ke Polandia dan Ukraina daripada menurunkan harga pasar yang terlalu tinggi. Putin menyalahkan pembalikan aliran gas itu, dan meroketnya harga, pada importir gas Jerman.Data dari operator pipa Slovakia Eustream menunjukkan posisi kapasitas untuk aliran gas Rusia Minggu dari Ukraina ke Slovakia melalui titik perbatasan Velke Kapusany berada di angka 739.826 megawatt per jam (MWh), sedikit turun dari 747.031 MWh pada Sabtu dan di bawah angka rata-rata dalam beberapa pekan terakhir. (mth)
Pemerintahan Bentukan Kaum Millenial
Politisi gaek yang berkubang di lumpur politik, miskin prestasi, bermoral rendah, dan penuh kosmetik politik, agaknya tidak menarik bagi mereka. Oleh: Djohermansyah Djohan, Guru Besar Ilmu Pemerintahan IPDN CHILE baru saja usai bikin pilpres. Hasilnya, kursi presiden dimenangkan oleh politisi milenial Gabriel Boric. Partai-partai yang mendukung kaum tua tumbang. Pemerintahan terbentuk oleh gerakan cerdas kaum milenial. Bagaimana dengan Indonesia?Orang Minang bilang, \"sekali air gadang, sekali tepian beralih\". Tidak ada yang abadi dalam kehidupan ini, termasuk di dunia pemerintahan. Habis Presiden SBY dari Partai Demokrat, naik Presiden Jokowi dari PDIP. Setelah itu, tahun 2024 tentu akan ada penggantinya lagi. Apakah ada peluang bagi politisi milenial?Walau tidak gampang, perubahan pemerintahan itu suatu keniscayaan. Sekuasa apapun sang pemimpin dan sedigjaya apapun partai, ada waktunya mereka selesai.Dalam sistem Pemerintahan demokrasi penentunya adalah rakyat yang berdaulat. Bukan penguasaan rezim atas aneka sumber daya, alat-alat kekuasaan, dan uang. Bahkan, tidak juga aturan main yang menguntungkan maupun para pelaksana pemilihan yang pro status-quo. Tinggal rakyat berdaulat macam apa yang akan membuat mimpi perubahan pemerintahan menjadi kenyataan. Teori klasik demokrasi bilang, pemilih itu mesti berpendidikan memadai setingkat paling kurang SLTA dan berpendapatan relatif sedang sekitar paling minim 6.000 US Dollar perorang. Jelas persyaratan itu masih jauh untuk kita dipenuhi. Rata-rata tingkat pendidikan manusia Indonesia kelas II SLTP dan income-nya masih belum mencapai 4.000 US Dollar. Atau dengan kata lain kaum kelas menengah yang bisa mendobrak perubahan pemerintahan belum terbentuk.Lalu, apakah masih ada jalan ? Dari fenomena pemerintahan yang terjadi dewasa ini, seperti terlihat dari kasus Chile, kaum milenial kita sebagai mayoritas pemilih (sekitar 100 juta) bisa menjadi faktor determinant.Keluguan, kewarasan, kejernihan perilaku, tidak terikat pada ideologi tertentu, relatif zero kepentingan, dan paling penting mereka tidak doyan politik uang akan mendorong mereka menjadi pemilih rasional. Mestinya, pemilih milenial ini diberi hak dua suara oleh negara, sedangkan pemilih \"kolonial\" cukup satu suara saja?Politisi gaek yang berkubang di lumpur politik, miskin prestasi, bermoral rendah, dan penuh kosmetik politik, agaknya tidak menarik bagi mereka.Jangan kaget bila pilihan mereka jatuh pada politisi lapangan/praktisi pemerintahan milenial atau mereka yang memiliki \"millenial style\". Bermoral tinggi, anti-korupsi, pro-rakyat bawah, kaya inovasi, cakap bekerja, dan suka berkolaborasi. Lebih dari itu, ada kerja nyata yg kasat mata, baik dalam pembangunan fisik maupun non-fisik, dan terbukti diapresiasi rakyat.Selamat datang perubahan pemerintahan yang dihela oleh pemilih milenial. Mereka hanya perlu membangun suatu gerakan yang untungnya sangat dimudahkan berkat kehadiran teknologi digital melalui media sosial. (*)
Satgas Madago Razia Rutin Persempit Ruang Gerak DPO Teroris Poso
Poso, FNN - Satgas Madago Raya rutin menggelar razia di wilayah operasi pemburuan di Kabupaten Poso, Sigi dan Parigi Moutong, sebagai upaya membatasi gerak anggota Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Poso yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).\"Bukan hanya jelang natal dan tahun baru tetapi pada hari-hari lain juga Satgas Madago Raya melakukan razia,\" tutur Wakil Kepala Satgas Humas Operasi Madago Raya, AKBP Bronto Budiyono, melalui sambungan telepon di Poso, Minggu.Dalam razia rutin yang digelar, personel gabungan TNI/Polri memeriksa satu persatu kendaraan dan warga yang melintas di daerah tersebut. Razia tersebut bukan hanya ditujukan kepada sisa DPO melainkan juga untuk simpatisan teroris yang sampai saat ini masih membantu para DPO tersebut dalam hal informasi maupun logistik.\"Razia ini sekaligus mempersempit gerak DPO maupun simpatisannya,’’ jelasnya.\"Minggu ini, pada Kamis (23/12) ada razia yang dilakukan oleh sekitar 30 personel Polres Sigi. Setiap warga yang melintas di jalur Trans Palu-Kulawi akan diperiksa, mulai dari kendaraan sampai barang bawaan,’’ tambahnya.Satgas Madago Raya gabungan TNI/Polri sampai saat ini masih melakukan pengejaran terhadap sisa kelompok MIT Poso tersebut.Data pihak kepolisian, jumlah teroris Poso tersisa empat orang. Keempat orang tersebut yakni, Askar alias Jaid alias Pak Guru, Muhklas alias Galuh alias Nae, Ahmad Gazali alias Ahmad Panjang, dan Suhardin alias Hasan Pranata.Sebelumnya, satgas operasi kepolisian kewilayahan Madago Raya 2021 juga telah mendapatkan kunjungan kerja dari tim Supervisi Mabes Polri pada Senin (20/12).Poskotis Sausu Tim mendapatkan paparan dan gambaran oleh Kombes Pol Joko Sulistio selaku Kasatgas Tindak dan Kombes Pol Yosef Ananta Pinora Ka Tim BIK Ops Madago Raya tentang pelaksanaan tugas Satgas Madago Raya untuk wilayah Kabupaten Parimo.Selanjutnya Tim Supervisi melanjutkan kegiatan pendalaman tentang situasi Operasi Madago Raya 2021 yang di paparan oleh Kepala Operasi Madago Raya 2021 Brigjen Pol Reza Arief Dewanto SIK, di Aula Andi Sapa Sudirman Mapolres Poso.Banyak hal yang dipaparkan oleh Ka Ops Madago Raya, mulai dari keberhasilan kendala serta kesiapan personel TNI-Polri yang tergabung dalam Operasi Madago Raya 2021 yang akan berakhir pada 31 Desember 2021 mendatang.Hal inilah yang akan menjadi bahan analisa dan evaluasi oleh Tim Supervisi dari Mabes Polri tersebut untuk dapat menentukan kebijakan operasi kepolisian Kewilayahan di Polda Sulawesi Tengah.Tidak hanya sampai pada sisi manajemen operasi, pengecekan peralatan dan perlengkapan tim Supervisi juga melakukan peninjauaan langsung ke Pos Sekat kejar Tamanjeka yang berada di Desa Masani, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso.\"Pelaksanaan supervisi dari Mabes Polri ini bertujuan mengecek dan mengontrol serta mendengar langsung masukan dan melihat tindakan apa saja yang telah dilakukan oleh Satgas Operasi Madago Raya 2021,\" terangnya.Bronto mengatakan beberapa hal yang menjadi perhatian, di antaranya pemeriksaan terkait pelaksanaan Operasi Madago Raya tahun 2021 yang akan berakhir 31 Desember 2021, kesiapan, kesehatan dan kendala pasukan di lapangan serta sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan Operasi Madago Raya tahun 2021.\"Tidak kalah pentingnya juga memberikan motivasi dan semangat juang terhadap seluruh personel yang tergabung dalam Satgas Madago Raya tahun 2021,\" kata Bronto. (sws)
KPU Bantul Hapus 16.439 Data Pemilih Tidak Memenuhi Syarat
Bantul, FNN - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) sejak April hingga November 2021 telah menghapus sebanyak 16.439 data pemilih dikarenakan sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih pemilu.\"Sebanyak 16.439 data pemilih itu berasal dari masyarakat yang meninggal dunia, pindah keluar Kabupaten Bantul, menjadi anggota baru Polri, data ganda, dan bukan penduduk Bantul,\" kata Ketua KPU Bantul Didik Joko Nugroho dalam keterangan tertulis di Bantul, Minggu.Menurut dia, data pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) tersebut dikeluarkan atau dihapus dari daftar pemilih berkelanjutan. Dalam PDPB, KPU Bantul menggunakan data dasar Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 yang berjumlah 704.688 pemilih.\"Upaya ini dilakukan secara teliti untuk meminimalkan kesalahan dalam melakukan pemutakhiran data pemilih,\" katanya.Selain menghapus data pemilih yang tidak memenuhi syarat, dalam pemutakhiran data pemilih tersebut, KPU Bantul memasukkan data pemilih baru sebanyak 3.046 pemilih, yang berasal dari pemilih pemula dan pensiunan TNI/Polri.Menurut dia, terobosan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dilakukan sebagai komitmen lembaga penyelenggara pemilu untuk menyajikan daftar pemilih yang komprehensif, akurat dan mutakhir menjelang Pemilu dan Pemilihan serentak 2024.\"PDPB adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan DPT pemilihan terakhir dan telah disinkronkan dengan data kependudukan secara nasional, dengan menggunakan data dasar DPT pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul 2020 yang berjumlah 704.688 pemilih,\" ujarnya.Tujuan PDPB sesuai yang diatur dalam UU Nomor 7 Tentang Pemilu, dan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2021 tentang PDPB yaitu untuk memelihara, memperbaharui, dan mengevaluasi DPT pemilu terakhir secara terus-menerus dan berkelanjutan yang digunakan untuk penyusunan DPT pemilu berikutnya.\"Serta menyediakan data dan informasi pemilih berskala nasional dan daerah mengenai data pemilih secara komprehensif, akurat, dan mutakhir, dan memutakhirkan data pemilih dengan menggunakan teknologi informasi dengan tetap menjamin kerahasiaan data,\" tuturnya.Didik mengatakan, pada Tahun 2022 KPU Bantul akan terus meningkatkan kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam kegiatan PDPB dengan mengadakan forum dan atau rapat koordinasi setiap tiga bulan sekali.\"Dalam rangka persiapan pemilu 2024, KPU Bantul juga telah melakukan koordinasi dengan Pemkab. Tindak lanjut dari koordinasi tersebut yaitu KPU menyusun Rencana Anggaran Belanja (RAB) Pemilihan 2024 dan saat ini dalam tahap finalisasi,\" ucap dia. (sws)
.jpg)
Pegiat Pemilu Sayangkan Pembahasan Jadwal Pemilu Berlarut-Larut
Semarang, FNN - Pegiat pemilu Titi Anggraini menyayangkan pembahasan jadwal Pemilihan Umum 2024 berlarut-larut meski Pasal 167 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU.Kompleksitas penentuan jadwal ini, menurut Titi Anggraini, tidak lepas dari adanya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang juga berlangsung pada tahun 2024, sebagaimana amanat Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.\"Oleh karena itu, menentukan jadwal pemilu serentak, pemilu anggota legislatif (pileg), dan pemilu presiden (pilpres) juga harus menghitung irisan waktu dengan penyelenggaraan pilkada,\" katanya ketika menjawab pertanyaan ANTARA di Semarang, Minggu pagi.Titi Anggraini yang juga anggota Dewan Pembina Perludem ini mengutarakan bahwa hari-\"H\" pemungutan suara pemilu yang terlalu dekat dengan pilkada tentu lebih berisiko terhadap beratnya beban penyelenggaraan dan potensi konflik yang bisa terjadi.Menurut dia, sulit untuk membantah bahwa pembahasan jadwal yang tertunda benar-benar bebas dari kepentingan para pihak dalam menentukan hari pemungutan suara sesuai dengan preferensi mereka, khususnya bagi yang menghendaki agar hari pemungutan suara berlangsung pada tanggal 15 Mei 2024. \"Apalagi, sebelumnya Pemerintah melalui Kemendagri sempat menyatakan agar jadwal pemilu diputuskan saja oleh KPU yang baru dan bukannya oleh KPU yang saat ini menjabat,\" tutur Titi yang pernah sebagai Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).Ia melanjutkan, \"Artinya, tendensi kepentingan Pemerintah sangat kuat untuk mendesakkan agar hari pemungutan suara bukan pada tanggal 21 Februari 2024 sebagaimana disimulasikan KPU.\"Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa Komisi II akan menggelar rapat kerja dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu terkait dengan jadwal Pemilu 2024 di awal tahun 2022.\"Komisi II DPR telah melaksanakan rapat dan merencanakan menggelar rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri dan seluruh penyelenggara pemilu pada masa sidang mendatang atau setelah reses,\" ujar Ahmad Doli di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (2/12).Ahmad Doli mengemukakan hal itu terkait dengan pernyataan anggota KPU RI Pramono Ubaid yang mengatakan bahwa KPU RI telah mengirimkan surat meminta DPR berkonsultasi membahas Peraturan KPU (PKPU) tentang Jadwal Pemilu 2024 dalam rapat dengar pendapat (RDP).Ditegaskan pula bahwa Komisi II DPR RI memiliki agenda mandiri dan tidak bisa diintervensi institusi lain untuk melaksanakan sebuah rapat.Oleh karena itu, KPU RI tidak bisa menentukan RDP harus pada tanggal 7 Desember untuk membahas jadwal Pemilu 2024, ucap dia. (sws)
Gus Yahya dan Peluang Kader HMI Berkiprah di PBNU
Kader-kader HMI, sebagaimana kader-kader PMII, adalah kader-kader potensial yang layak untuk diakomodir dan diberi peluang yang sama untuk ikut merapikan dan membesarkan NU. Oleh: Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa GUS Yahya Cholil Staquf telah terpilih menjadi Ketua Umum PBNU periode 2021-2026. Selamat, semoga NU semakin besar dan mengalami kemajuan di tangan keponakan KH Mustofa Bisri alias Gus Mus ini. Gus Yahya Cholil Staquf adalah kader HMI sewaktu kuliah di UGM Jogjakarta. Memang gak biasa, ada kader HMI bisa menjadi Ketua Umum PBNU.Tak biasa bukan berarti tak bisa. Tak biasa bukan berarti melanggar etika. Tak biasa itu hanya soal cara pandang manusia. Tapi sejarah punya logika yang dapat merubah kebiasaan itu. Sejarah selalu bergerak untuk merubah yang tak biasa menjadi biasa. NU adalah rumah besar milik warga Nahdhiyin dari berbagai etnis, kelompok dan organisasi mahasiswa. Selama mereka beribadah cara NU, berpaham keislaman ala NU, menganut tradisi NU dan punya latarbelakang keluarga dan komunitas NU, maka mereka adalah warga NU. Meski tak punya KTA NU, karena NU tidak obral KTA.Banyak kader HMI adalah warga NU, sebagaimana almarhum Rozi Munir, Syaifullah Yusuf (Gus Ipul), bahkan Nusron Wahid sebelum mendirikan PMII Cabang UI, kabarnya ia adalah kader HMI. Dan Gus Yahya Cholil Staquf, yang saat ini terpilih menjadi Ketua Umum PBNU di Muktamar Lampung 22-23 Desember adalah kader HMI.Selama ini, HMI seperti kurang mendapatkan tempat di struktur kepengurusan NU. Seolah kalau sudah menjadi kader HMI, NU-nya luntur. Ini yang mesti diluruskan.Beberapa kader HMI yang terakomodir di kepengurusan NU umumnya adalah mereka yang masih memiliki \"darah biru\" alias keluarga atau putra Kiai. Padahal, perkaderan di HMI tidak mengenal \"darah biru\" atau \"darah putih\". HMI adalah organisasi perkaderan yang memiliki tradisi egaliter dan dialektika yang kuat. Tradisi berpikir dan berkarir juga menjadi ciri khas HMI. Sementara, tradisi perjuangan menjadi masalah, atau bahkan cenderung punah, di hampir semua organisasi ekstra kemahasiswaan. Di organisasi ekstra mahasiswa, dan juga organisasi masyarakat pada umumnya, para kader bukan hanya ingin belajar dan berjuang, tetapi seringkali menjadikan organisasi itu sebagai instrumen untuk berkarir. Nilai-nilai perjuangan organisasi cenderung luntur seiring dengan semakin besar kesempatan organisasi tersebut untuk dijadikan sebagai alat bergaining. HMI memiliki pola perkaderan yang ketat dan sistematis, mulai Basic Training (LK 1), Intermediate Training (LK 2), Advance Training (LK 3) sampai Senior Course. Training ini menjadi syarat secara berjenjang untuk menduduki posisi struktural di Komisariat, Korkom, Cabang, Badko hingga PB HMI. Soal ini, HMI sangat ketat dan disiplin.Kader-kader HMI, sebagaimana kader-kader PMII, adalah kader-kader potensial yang layak untuk diakomodir dan diberi peluang yang sama untuk ikut merapikan dan membesarkan NU. Saya tidak tahu, Gus Yahya Cholil Staquf sudah sampai dimana training-nya dulu di HMI. Tapi, pengalamannya selama mengabdi di kepengurusan NU tidak diragukan.Saya teringat kata-kata Prof. Dr. Komaruddin Hidayat: Organisation is the first university. Banyak mahasiswa yang justru dimatangkan oleh aktifitasnya di organisasi, bukan di dalam kelas reguler.Dengan posisinya sebagai Ketua Umum PBNU, diharapkan Gus Yahya Cholil Staquf bisa mengakomodir para kader HMI yang Nahdhiyin, dan memberi porsi yang sama dengan kelompok-kelompok lainnya. Secara kualitas, para kader HMI tidak kalah kualitasnya, dan tidak kalah komitmen ke-NU-annya dengan kader-kader lain.Saatnya Gus Yahya Cholil Staquf mencairkan hubungan kader-kader HMI yang NU dengan kader-kader lainnya di rumah besar yang bernama NU. Sehingga NU betul-betul akan menjadi tempat yang nyaman untuk seluruh warga NU tanpa diskriminasi, dengan peluang yang sama bagi kader dan warganya untuk membesarkan NU. Jakarta, 26 Desember 2021
Stop Budaya Ikut-ikutan!
Toleransi bukanlah mencampuradukkan semua simbol agama. Konsepsi dasarnya adalah masing-masing berjalan pada rel ajarannya. Menghormati akan adanya perbedaan bukan dengan memaksakan persamaan atau menyatukan. Inilah yang salah dalam menerapkan makna toleransi di negeri ini pada saat ini. Oleh: M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Keagamaan SEORANG Guru Besar berceritra pengalaman menguji dalam sidang tertutup di kampus sebuah Perguruan Tinggi Negeri. Ketika promovendus menyampaikan paparan desertasinya ia memulai dengan salam lengkap kekinian \"Assalamu\'alaikum wr wb, salam sejahtera bagi kita semua, shalom, om swastyastu, namo buddhaya, salam kebajikan\". Guru Besar itu minta Sidang ditunda. Diminta promovendus mengulang salam., karena tahu bahwa yang bersangkutan, maupun peserta sidang seluruhnya adalah muslim. Salam lintas agama ini menjadi budaya yang dikembangkan dan disosialisasikan. Kadang tidak sesuai tempat. Bahkan bagi para pejabat seolah wajib untuk bersalam seperti ini. Padahal hal tersebut tidak memiliki landasan aturan yang jelas. Nampaknya ada ketakutan baru jika tidak bersalam lengkap maka dianggap intoleran, fanatik, bahkan radikal. Salam keagamaan berdampak pada keimanan karena berkaitan dengan keyakinan dan tanggung jawab ketuhanan. Bagi muslim itu ada syariat yang bisa berkategori haram, halal, atau syubhat. Memasuki domain keagamaan orang lain bukan hal ringan, ada konsekuensi keagamaan pada masing-masingnya.Toleransi bukanlah mencampuradukkan semua simbol agama. Konsepsi dasarnya adalah masing-masing berjalan pada rel ajarannya. Menghormati akan adanya perbedaan bukan dengan memaksakan persamaan atau menyatukan. Inilah yang salah dalam menerapkan makna toleransi di negeri ini pada saat ini. Dalam kaitan \"ikut-ikutan\" maka ajaran Islam menggaris bawahi prinsip \"man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum\" (barangsiapa ikut-ikutan pada budaya suatu kaum, maka ia adalah bagian dari kaum itu). Oleh karenanya budaya ikut-ikutan tanpa dalil yang mendasarinya merupakan perilaku buruk dan terlarang. Tasyabbuh atau budaya ikut-ikutan dapat membahayakan keimanan jika yang diikuti itu adalah ritual atau dogma keagamaan umat lain. Membahayakan pikiran atau mindset ketika yang diikuti dapat membalikkan akal sehat, seperti toleransi yang dimaknai sinkretisme. Bisa juga membahayakan karakter atau kepribadian dimana identitas diri menjadi hilang. Muslim yang menjadi bukan muslim. Karenanya salam lintas agama yang dibudayakan masif baik kepada institusi birokrasi maupun komunitas publik dengan tanpa memperhatikan penghormatan pada perbedaan keyakinan keagamaan, akan menjadi langkah kontra produktif dan rentan perpecahan. Pemaksaan sistematis adalah upaya yang tidak sehat. Stop sinkretisme salam dari shalom hingga namo buddhaya. Hindari mencampurkan baurkan salam sejahtera dengan om swastyastu. Demi kebajikan bangsa maka tempatkanlah salam keagamaan pada proporsinya. Wassalamu \'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Bandung, 26 Desember 2021. (*)
POPULER
