Oleh Smith Alhadar - Penasihat Institute for Democracy Education (IDe)

ANIES Baswedan membuat banyak orang terkejut. Juga ambyar. Seperti tanpa beban, ia terlihat ceria ketika pada 2 September lalu di Surabaya Ketum Nasdem Surya Paloh mendeklarasikan pasangan Anies dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal capres-cawapres yg diusung Nasdem, PKB, dan PKS.

Sebenarnya, sekitar tiga hari sblm Paloh mengumumkan persandingan Anies dengan Imin itu, ada upaya intensif dari kubu Anies untuk bertemu Ketum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Tujuannya membicarakan perkembangan terbaru terkait tawaran Paloh agar Anies berpasangan dengan Imin saja. Ini bertentangan dengan rencana awal Anies yang telah memilih AHY sbg pasangannya.

Upaya Anies gagal. Rupanya PD sengaja menutup pintu komunikasi dengan Anies, yang maksud dan tujuannya beretemu AHY dan SBY sudah mereka ketahui. Keadaan menjadi tidak mudah.

Krn opsi-opsi politik yang tersedia untuk memungkinkan Anies bisa ikut kompetisi pilpres tak banyak lagi, sementara waktu nyaris habis, bisa dipahami -- bukan bisa dibenarkan -- bila ia kemudian mengambil jalan tak biasa: menerima tawaran Paloh.

Bagaimana pun, ada pelanggaran etika yang mencolok di sini. Bagaimana mungkin hanya dalam waktu seminggu ia mengambil dua keputusan yang kontradiktif. Pada 25 Agustus, ia menyurati AHY yang menegaskan ia memilih putera SBY itu sebagai cawapresnya. Nyatanya, pada 1 September, ia memilih Imin.

Karena Anies tidak dalam posisi untuk bisa menolak desakan  Paloh -- sepanjang ia masih ingin nyapres -- apakah langkah ini bisa dipertanggungjawabkan secara etis? Tidak. Hal ini hanya benar bila kita mengeluarkan norma dan etika dari politik. Tetapi politik tanpa etika akan menghadirkan barbarisme yang membahayakan keadaban, bahkan kelangsungan hidup, suatu bangsa.

Pasti Anies terganggu secara psikologis ketika harus meninggalkan AHY. Tetapi bagi sebagian orang, karena peristiwa ini, Anies yang mereka kenal selama ini sekonyong-konyong "hilang". Yg muncul justru  sosok yang  seolah membenarkan adagium "politik itu kotor".

Bagaimana pun, banyak juga yang mendukung langkahnya. Dan melihat respons PD yang menyatakan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), disertai tuduhan pengkhianat kepada Anies, sebagai childish.

Kekecewaan PD sangat bisa dipahami. Seandainya Anies membuang AHY untuk digantikan tokoh yang sangat berbobot dalam konteks politik elektoral dan berasal dari parpol yang jauh lebih besar daripada PD, mungkin PD bisa memaafkan.

Realitasnya, PD dan PKB adalah parpol sekelas. Demikian juga AHY dan Imin. Malah, dari sisi elektabilitas cawapres, AHY jauh lebih tinggi daripada Imin. PD tak mau tahu bahwa PKB memiliki nilai tambah buat Anies yang tidak dimiliki PD.

Dalam konteks kecilnya suara Anies di Jawa Timur dan Jawa Tengah meniscayakannya memilih cawapres dari pemilih sosiologis di dua provinsi gemuk ini, yaitu kalangan Nahdliyin. Dan hal itu dianggap hanya bisa dipenuhi oleh PKB, yg memang merupakan partai kaum sarungan itu.

Peran cawapres dlm pilpres sgt strategis dan instrumental. Fungsinya menambal kekurangan yg ada pd capres sehingga, dgn sendirinya, ia jg berfungsi sbg vote getter.

Apa gunanya memaksakan pasangan Anies-AHY kl potensi menangnya kecil? Kira2 inilah pikiran Paloh. Tp PD tdk bs menerima argumen ini krn beranggapan posisinya di Jatim ckp kuat. Klaim ini hanya bisa benar kl kita merujuk pd pilpres 2004 dan 2009 ketika SBY memenangi Pilpres.

Tp sejak pilpres 2014 dan 2019, suara PD di dua provinsi ini terpangkas lbh dpd setengah. Lalu, hasil survey Litbang Kompas periode Agustus mengungkapkan, mayoritas pemilih Anies adalah kelompok terdidik dari kalangan menengah atas.

Pemilih ini jg merupakan pemilih PD. Dus, diperkirakan faktor AHY tak punya daya ungkit yg cukup untuk penambahan suara di Jatim dan Jateng. Mengapa? Krn mayoritas populasi di dua wilayah ini merupakan wong  cilik simpatisan PKB, selain PDI-P tentunya.

Berpijak pd fakta ini, sejak awal Paloh tak menginginkan AHY mendampingi Anies. Dia sibuk mencari tokoh NU sbg pasangan Anies. Nampaknya dia, jg Anies, sdh mendekati Gubernur Jatim Khofifah dan Yeni Wahid. Namun, tdk membuahkan hasil.

Sementara AHY telah memberi ultimatum: awal september KPP -- terdiri dari Nasdem, PD, dan PKS -- sdh hrs mendeklarasikan Anies-AHY sbg bakal capres -cawapres.

Pd saat bersamaan, Gerindra yg telah setahun membangun koalisi dgn PKB -- Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) -- menunda-nunda deklarasi Imin sbg bakal cawapres Prabowo Subianto.

Sgt mungkin Prabowo berharap ada partai besar lain (PDI-P dan Golkar) yg bersedia bergabung dgn imbalan kursi cawapres. Harapan Prabowo terpenuhi setelah Golkar dan PAN bergabung ke KKIR.

Tanpa kehadiran Imin, Gerindra, Golkar, dan PAN mengubah nama koalisi dari KKIR mnjd Koalisi Indonesia Maju. Imin menangkap itu sbg isyarat peluangnya mnjd cawapres Prabowo sirna untuk digantikan Ketum Golkar Airlangga Hartarto.

Sbg politisi kawakan, Paloh secara jitu melihat kesempatan bagi KPP untuk merangkul Imin sbg cawapres Anies now or never. Pucuk dicinta ulam tiba. Lamaran Paloh disambut Imin.

Sejauh ini PKS ttp bertahan dlm KPP dan mendukung Anies. Kendati demikian, terkait keluarnya PD dari KPP dan Imin mnjd bakal cawapres Anies, Majelis Syuro PKS akan menyelenggarakan sidang terlbh dahulu untuk menerima atau menolak situasi baru ini.

Nampak PKS tak punya banyak pilihan kecuali mendukung Anies. Namun, kejutan lain bs sj terjd. Misalnya, PD, PKS, dan PPP membentuk koalisi sendiri. Dinamika politik msh berlangsung dgn intensitas tinggi. Segala sesuatu msh bs trjd.

Baru bbrapa hari lalu tdk ada yg menyangka PKB akan mengusung Anies yg dtg dari kalangan Islam modernis sbg capresnya. Bs jd juga PD balik lg ke pangkuan KPP. Krn target AHY hrs mnjd cawapres Prabowo atau Ganjar Pranowo sulit terjd. Kl balik ke KPP peluang kemenangan Anies-Imin terbuka lebar. Meskipun tdk mndpt kursi wapres, PD diberi lima pos menteri.

Bgmpun, perpindahan dadakan Anies dari AHY ke Imin mungkin akan menodai citra Anies sbg sosok yg independen, konsisten, berintegriras, dan berkarakter. Insiden ini memperlihatkan Anies manut sepenuhnya pd kemauan Paloh meskipun tdk berarti kemauan Paloh berlawanan dgn kemauannya.

Sekiranya tak ada surat Anies kpd AHY mungkin org akan berpikir lain. Insiden ini jg mau tak mau memberi kesan Anies seorg oportunis. Memang kl Anies menolak desakan Paloh agar  berpasangan dgn Imin, maka Anies bakal gagal nyapres.

PD dan PKS tak punya cukup suara untuk mencapai 20% presidential threshold kl Nasdem cabut dari KPP. Sebaliknya, bila PD, bahkan juga PKS, cabut dari KPP, Anies ttp bs nyapres krn suara PKB dan Nasdem cukup untuk mengusung capres-cawapres.

Anies bs berargumen bhw dia terpaksa mengikuti kemauan Paloh demi trwujud niat mulianya membangun bangsa ini secara berkeadilan. Artinya, dia boleh "berkhianat" asalkan tujuannya adalah menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ini janji kemerdekaan yg diulang2 Anies sbg janji yg hrs dipenuhi pemimpin bangsa.

Namun, niat baik tak dpt dibenarkan dgn berbuat culas terlbh dahulu. Anies kini mencetak cacat etika yg melemahkan seluruh citra dirinya. Kini tdk mudah lg baginya untuk bicara secara fasih tentang perlunya karakter jujur dan konsisten pd diri pemimpin.

Kini rakyat Indonesia dihdpkan pd situasi sulit. Tdk ada lg bakal capres-cawapres yg ideal. Ttp di antara bakal capres yg tersedia hrs diakui Anies msh yg terbaik.

Anies, Prabowo, dan Ganjar pernah menduduki posisi strategis di pemerintahan. Ttp hanya Anies yg meninggalkan rekam jejak yg kinclong. Tak ada cacat moral atau korupsi yg dilakukannya. Legacy fisik dan pikirannnya bertebaran di seluruh pojok Jakarta.

Sebaliknya, Prabowo dan Ganjar nirintegritas dan nirprestasi. Dan keduanya juga sgt ambisius untuk meraih kursi RI1. Akhirnya, hrs jg dikatakan bhw kekotoran politik Indonesia hari ini bersumber dari dua hal.

Pertama, adanya UU Pemilu yg menghrskan capres-cawapres diusung oleh partai atau gabungan parpol dgn suara minimal 20% kursi parlemen. Kedua, cawe2 Presiden Jokowi.

Fenomena ini membuat dinamika politik elektoral tak dpt berjln secara transparan dan alami. Rakyat tak dilibatkan dlm keputusan stratrgis parpol. Politik Indonesia mnjd sgt elitis dan pragmatis. Demokrasi bercorak transaksional, bkn substantif. Maka trjd pelanggaran etika oleh semua pihak yg terlibat. Ini jg yg terjadi dlm kasus Anies sekarang ini. Wallahu 'alam bishawab.

Tangsel, 5 Sept 2023