Oleh Syafril Sjofyan - Pemerhati Kebijakan Publik, Aktivis Pergerakan 77-78

JAGAT Nusantara viral dengan ungkapan Rocky Gerung melalui kritikannya terhadap Presiden Jokowi dengan kosa kata "Bajingan Tolol dan Bajingan Pengecut". Sebelumnya juga viral kehadiran delegasi 100 Tokoh ke MPR dengan tuntutan tunggal "Makzulkan Presiden Jokowi" karena telah melanggar konstitusi.

Melalui sepuluh konsideran tentang pelanggaran konstitusi serta 5 point dasar hukum,   Presiden Jokowi harus diimpeach/dimakzulkan sesuai UU. Jika dikaji konsideran atau pertimbangan dari Petisi 100 Penegak Daulat Rakyat tersebut sangat berdasar. Seharusnya DPR dan MPR secara serius menindak lanjuti.

Sebagai pemerhati, penulis tidak akan membahas tentang sepuluh konsideran dan 5 point dasar hukum tersebut yang sudah viral beredar. Sudah sangat sesuai dalam kaidah kepentingan publik. Merupakan kewenangan DPR/ MPR untuk mengkaji dan menindaklanjuti. 

Namun apakah DPR/MPR yang terdiri dari 9 partai politik dan DPD-RI tersebut punya nurani atau keberanian untuk itu? Itu soal lain.  Tentunya desakan rakyat diperlukan istilah lainnya people power, yang juga konstitusional.

Beberapa pakar hukum menyatakan bahwa melanggar konstitusi termasuk kategori pengkhianatan. Menurut penulis secara nyata bentuk pengkhianatan adalah memberikan ijin menjual pasir. Sebelumya dilarang, akan tetapi oleh Presiden Jokowi dibuka kembali.

Menjual pasir kepada negara lain sebut saja Singapura, berpotensi menghilangkan beberapa pulau kecil sehingga mengurangi batas eksklusif kontinental. Menjual pasir kepada negara tetangga untuk reklamasi pantai negara tetangga akan memperbesar luasan pulaunya dan menambah keluasan garis pantai mereka. Artinya mengurangi batas kontinental Indonesia. Secara faktual ini pengkhianatan.

Begitu juga menarik investor asing terutama Singapura dan RRC untuk ikut membangun fasilitas di ibu kota negara baru, dengan berbagai kemudahan obral sangat luar biasa, juga pengkhianatan.

Jika jadi maka IKN merupakan wilayah yang sangat strategis dan vital bagi kedaulatan negara. Sementara Presiden Jokowi memasarkan dengan berbagai kemudahan kepada asing,  di antaranya tax holiday/ bebas pajak berpuluh tahun, bagi investor asing. Meminta mereka orang kaya asing tersebut untuk tinggal  di IKN. 

Warga Asing terutama China/ investor dapat menggunakan fasilitas tanah dan bangunan di IKN selama 180 tahun. Artinya 3 generasi warga asing menempati IKN terutama China kaya dari Singapura dan RRC. Mereka secara berdaulat akan menguasai baik bisnis maupun tanah dan gedung di Ibu Kota tersebut. 

Tawaran obral, seperti ini jelas sangat faktual sebagai suatu pengkhianatan, karena memberikan kedaulatan kepada investor asing. Inggris diberikan kewenangan mengelola Hongkong selama seratus tahun,  bisa kembali. Namun akan berbeda dengan IKN baru dimana China sebagai negara sangat agresif hegemoni tidak akan gampang melepaskan kembali.

Tepat kiranya di samping sebagai bajingan tolol, bajingan pengecut juga dapat disematkan sebagai pengkhianat.

Semoga semua pihak terutama DPR/MPR segera menggelar sidang untuk impeachment Presiden Jokowi. 

Bandung, 2 Agustus 2023.