Oleh Sutrisno Pangaribuan -  Kongres Rakyat Nasional 

SEJUMLAH baliho dengan gambar wajah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Pertahanan Pertahanan RI, Prabowo Subianto (Prabowo) tersebar di sejumlah tempat di Solo dan Medan. Kedua kota tersebut sedang dipimpin Gibran Rakabuming Raka (Gibran) , putra sulung Jokowi, Walikota Solo dan Bobby Afif Nasution (Bobby), menantu Jokowi, Walikota Medan. 

Merayu Pendukung Jokowi Melalui Baliho

Baliho- baliho tersebut bertengger di sejumlah lokasi strategis, mulai dari pintu masuk utama Kota Solo dari arah Boyolali, Klaten, dan Sukoharjo, hingga di dekat Masjid Sheikh Zayed. Demikian juga dengan baliho Jokowi dan Prabowo terpasang di sejumlah titik strategis kota Medan, dimulai dari Bandara Kualanamu hingga pintu masuk kota Medan lainnya. 

Gibran menanggapi beredarnya baliho tersebut di wilayahnya sebagai hal yang biasa. "Yang pasang siapa? Jangan tanya saya. Apa mau dipasang fotomu sama Pak Jokowi juga enggak apa-apa. Kan, siapa saja boleh pasang foto," kata Gibran. Gibran tidak mempersoalkan baliho  tersebut sepanjang tidak memuat kalimat yang dinilai provokatif. 

"Kecuali kalau ada kata-kata provokatif. Kan (baliho bergambar Prabowo dan Jokowi) enggak ada yang provokatif to kata-katane," kata Gibran. Gibran mengaku tidak memperhatikan baliho- baliho tersebut. Namun jika tidak berizin, Gibran mengancam akan segera mencopot baliho- baliho tersebut. 

Saling Klaim Dukungan Jokowi 

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku tidak mengetahui pihak yang memasang baliho tersebut. "Saya pikir baliho-baliho yang ada di Solo misalnya, kita juga belum tahu yang memasang siapa. Dari kita enggak ada, bukan," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2023). Dasco menegaskan DPP Gerindra tak pernah memerintahkan pengurus daerah untuk memasang baliho tersebut. "Itu bukan kebijakan dari DPP Gerindra secara resmi untuk memasang baliho-baliho itu," ujar Dasco.

Setelah gagal total lewat panggung musra, Ketua Umum relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi kembali bermanuver dengan menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo makin jelas memberikan dukungannya pada Prabowo dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Budi menjelaskan Jokowi dan Prabowo makin intens bertemu, terutama pasca beredarnya rumor tentang kontrak politik antara PDIP dan Ganjar. Budi mengklaim Jokowi lebih nyaman dengan Prabowo. 

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi rumor tentang dukungan Jokowi lebih condong ke Bacapres Gerindra Prabowo daripada Bacapres PDIP, Ganjar. Hasto menyatakan bahwa dukungan Jokowi ke Ganjar dan PDIP sudah terbentuk sejak lama dan bukan sekedar klaim semata. 

Hasto menyatakan tidak benar jika Jokowi, yang merupakan kader PDIP, mendukung Prabowo sebagai calon presiden pilihannya untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Pernyataan tersebut disampaikan Hasto di sela Rakerda DPD PDIP Sumbar, di Kota Padang, Selasa (4/7/2023). "Pak Jokowi memilih pak Prabowo? Jadi itu saya luruskan. Itu tidak benar," ujar. Hasto.

Hasto menjelaskan pengalaman PDIP memenangkan Jokowi sejak Wali Kota Solo hingga sekarang jadi Presiden. Hasto menyebut upaya pemenangan itu bukti bahwa Ketum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, Jokowi, dan PDIP merupakan satu kesatuan yang utuh.

"Bagi PDIP, dengan pengalaman luas berjuang memenangkan Pak Jokowi sejak Wali Kota 2 periode, Gubernur DKI Jakarta dan Pilpres 2 kali, serta pemenangan Pilkada, dimana PDIP berhasil menang di 54% pilkada, serta kemenangan Pileg 2 kali, maka kerja pemenangan itu simultan, terintegrasi, dan bergerak menggalang rakyat," kata Hasto, Selasa (27/6/2023).

Selamatkan Demokrasi Jangan Tarik- Tarik Jokowi 

Hingga saat ini, belum ada satu kelompok politik pun yang dapat memastikan arah dukungan Jokowi. Pihak Ganjar "haqqul yakin" telah mengantongi dukungan Jokowi melalui sejumlah isyarat yang disampaikan. Sementara pihak Prabowo tidak sedikit pun ragu atas dukungan Jokowi lewat kehangatan yang ditunjukkan anak dan menantu Jokowi. 

Kongres Rakyat Nasional (Kornas) sebagai wadah berhimpun dan berjuang rakyat dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia menyampaikan pandangan dan sikap sebagat berikut:

Pertama, bahwa Jokowi sebagai kader Parpol wajar dan sah memiliki pilihan dan sikap politik termasuk soal capres. Namun sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, Jokowi harus tetap netral dan tidak berpihak kepada capres manapun. Jika akhirnya Jokowi mendukung Ganjar itu sah, kalau memilih Prabowo juga boleh. Akan tetapi Jokowi tidak dibenarkan dan dilarang menggerakkan, mengarahkan, dan menggalang dukungan pemerintah terhadap capres pilihannya. 

Kedua, bahwa Jokowi menjadi presiden yang masih memiliki kekuatan dukungan riil dari rakyat baik sendiri- sendiri maupun berkelompok. Jokowi menjadi satu- satunya presiden yang hingga akhir periode masih memiliki relawan. Sebagian relawan ganti baju mendukung Ganjar, sebagian lagi dukung Prabowo, sedang yang lain memilih setia dan tegak lurus menunggu petunjuk Jokowi. 

Ketiga, bahwa upaya untuk menarik, melibatkan Jokowi dalam mendukung para capres menjadi bukti bahwa Jokowi lebih kuat dari parpol. Sejumlah parpol terlihat tidak percaya diri dalam mengajukan capres tanpa "menarik- narik" Jokowi dan keluarganya. Pemasangan gambar wajah Jokowi dalam baliho atau bahan lain pasti berkaitan dengan upaya menarik simpati dari pendukung Jokowi. 

Keempat, bahwa para capres sama sekali tidak memiliki akar yang kuat pada basis massa, sehingga pilihannya hanya ada 2, yakni ikut dan sebangun dengan Jokowi atau antitesa Jokowi. Ide dan gagasannya pun terbatas pada keberlanjutan dan kesinambungan atau perubahan program Jokowi. Para capres masih miskin ide, dan kering gagasan, akibatnya pertengkaran politik sama sekali tidak menarik. Rakyat belum disuguhi ide, gagasan, dan program politik yang menarik dan memberi harapan tentang Indonesia yang baru. 

Kelima, bahwa kualitas demokrasi ditentukan oleh peran dan partisipasi rakyat yang semakin tinggi. Maka semua pihak seharusnya mendorong partisipasi rakyat untuk semakin berkualitas tanpa harus mengaitkan pilihan rakyat terhadap Jokowi. Para capres diminta untuk tidak menarik dan melibatkan Jokowi dalam mempengaruhi pilihan rakyat. 

Keenam, bahwa ketidakmampuan parpol dan capres untuk segera menetapkan cawapres adalah sebagai bukti bahwa pilpres 2024 masih terkait pertarungan antara figur, bukan tentang ide, gagasan, dan program politik. Akibatnya manuver parpol dan capres pun kosong dan kering. Dinamikanya hanya terkait potensi dukungan basis massa dan logistik dari cawapres, bukan atas dasar kesamaan ide, gagasan, dan program politik. 

Kornas akan terus menyampaikan aspirasi rakyat agar Pemilu 2024 menjadi pesta demokrasi rakyat yang menghadirkan kegembiraan. (*)