Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Merah Putih 

MALAM itu belum terlalu larut, berkumpul beberapa petinggi partai koalisi. Dalam kondisi carut marut negara mengira mereka akan berembug mencari jalan keluarnya.

Setelah basa basi sejenak masuk pada agenda topik yang mesti harus di bicarakan. Astaga, to the poin judulnya _"saya dapat apa kamu dapat apa"_.  Negosiasi harga dengan angka yang pasti dan  terinci  biaya operasional partai .

Tawar menawar harga adalah satu paket dengan jatah menteri yang harus disepakati kalau capres nya menang

Terekam dengan jelas terlebih bagi partai yang sudah merasa ajalnya sudah dekat, peluang tersisa tidak boleh di sia siakan. Ada yang salah hitung ketika sudah berkoalisi menyelinap  akan jualan posisi cawapres ternyata kandas, balik kanan keluar dari koalisi pintu tertutup.

Masih ada peluang ketika Taipan Oligarki masih berbaik hati memberi kerja politik sebagai badut dan bonekanya. Syarat harus loyalitas total kepada para Taipan Oligarki harga mati.

Para petinggi Partai jangankan bicara kepentingan rakyat,  rakyat harus menerima nasibnya hanya sebagai korban dan objek kebijakan persengkongkolan petinggi partai.

Partai sudah tidak mewakili kepentingan rakyat, Presiden juga dikuasai oleh partai politik pengusung Capres dan bohir bohir politik yang membiayai Pilpres.

Dalam kondisi politik seperti ini tidak mungkin berharap perubahan politik dan ekonomi paska Pilpres 2024, apalagi salah satu capres dalam ancaman para bohir bohir  begundal kekuasaan yang terang terangan harus menghentikan dan mematikan salam capres yang dianggap membahayakan mereka 

Tidak ada jalan keluar people power harus digerakkan untuk menuntut perubahan politik secara mendasar dan fundamental . 

Jangan berharap belas kasihan tetapi harus rebut kembali kedaulatan tertinggi rakyat kepada rakyat dari tangan-tangan jahil petinggi partai politik dan para penguasa yang linglung, lepas dari kepentingan rakyat.

Begitu pongahnya negara akan diatur partai bukan partai di atur negara . Ini negara Pancasila bukan negara komunis.

Menjelang Pilpres 2024, sebagian parpol sudah di koptasi , otomatis demokrasi rakyat sudah bisa di lumpuhkan.

Jalan menuju otoritarisme kini oleh penguasa dimulai dilakukan dengan melakukan pelemahan komponen - komponen demokrasi, yang dimulai sejak dikooptasinya  ketua partai.

Perkembangan politik koalisi saat ini beberapa partai tetap dalam remot dan kendali Oligargi, bahkan target mereka semua ketua partai harus bisa di lumpuhkan. Berdampak beda pikiran petinggi partai dan kehendak rakyat.

Pemilu 2024 tidak akan menghasilkan apa-apa dan hanya ritual dan prosedur formalitas, kalau sistem ketatanegaraan tidak dikembalikan ke UUD 45. ****