Oleh: Laksma Ir. Fitri Hadi S, MAP - Analis Kebijakan Publik

POLISI tembak polisi di rumah polisi yang mati CCTV atau kasus Sambo benar-benar telah meluluhlantakan kepercayaan publik tentang penegakan hukum di Indonesia oleh POLRI. Atas kasus tersebut Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyebutkan ada 97 anggota Polri yang diperiksa dalam kaitan perkara pembunuhan Brigadir J. Sebanyak 35 orang di antaranya diduga telah melanggar kode etik Polri.

Dari 35 orang itu, sebanyak 18 orang ditahan di penempatan khusus baik di Mako Brimob Kelapa Dua maupun di Provos Mabes Polri. Begitu besarnya jumlah anggota Polri yang diperiksa pada kasus Sambo ini tidak dapat dikatakan lagi sebagai perbuatan oknum, tapi benar-benar melibatkan institusi Polri yang di bawah kendali Sambo.

Masih dengan panasnya pemberitaan kasus Sambo, institusi Polri kembali dicoreng oleh ulah perwira tinggi POLRI  Teddy Minahasa yang menjadi bandar narkoba dengan menjual barang bukti narkoba. Bayangkan para petingginya saja berperilaku seperti itu, bagaimana dengan bawahan yang menjadi binaannya? Ibarat sebuah gunung es di tengah Samudra, yang tampak permukaanya saja, di bawah permukaan jauh lebih besar lagi. 

Tragedi stadion Kanjuruhan Malang serta rekayasa penegakan hukum lainnya oleh POLRI menimbulkan tanya masih adakah orang baik ditubuh POLRI?

Independensi  POLRI kini diuji dengan kasus dugaan kebocoran dokumen hasil penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kementerian ESDM yang tengah diusut Polda Metro Jaya disebut sudah naik penyidikan. Hal tersebut diungkapkan oleh pelapor yakni Wakil Ketua LP3HI Kurniawan Adi Nugroho saat dirinya diperiksa penyidik Polda Metro Jaya. "Memang setelah dilakukan pemeriksaan awal, ada beberapa pihak-pihak yang diklarifikasi, kami memang sudah menemukan adanya peristiwa pidana," kata Irjen Pol  Karyoto SH di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (20/6/2023).

Polisi sudah menemukan ada peristiwa pidana pada kasus  kebocoran informasi di Kementrian ESDM tersebut, ini artinya polisi tinggal mencari dan membuktikan siapa pelaku pembocoran dokumen tersebut. Sebagai dokumen rahasia tentunya dokumen itu dipegang atau diketahui oleh orang tertentu saja. Pada orang orang tertentu itulah dapat dilacak siapa yang membocorkannya. 

Independen POLRI diuji, kuatkah POLRI khususnya Polda Metro Jaya  atau dalam hal ini Irjen Pol Karyoto SH selaku Kapolda dalam menghadapi tekanan orang kuat dari KPK. Terlebih lagi Dewan Pengawas (Dewas) KPK menyatakan laporan dugaan pelanggaran kode etik Ketua KPK Firli Bahuri terkait kebocoran dokumen penyelidikan di Kementerian ESDM tak cukup bukti.

Tekanan terhadap Karyoto atau Polda Metro Jaya bisa datang dari internal Polisi sendiri atau orang orang yg melindungi Firli. Banyaknya petinggi POLRI yg terlibat dalam kasus Sambo menggambarkan bahwa institusi Polisi dirusak dari dalam. Ada informasi yang mengatakan terbongkarnya kasus narkoba oleh Tedy Minahasa adalah pukulan balasan dari pendukung Sambo terhadap lawanya di Kepolisian.  Karena kita semua berharap, masih banyak orang baik di tubuh POLRI walau kasus Sambo dan Tedi Minahasa benar-benar telah mencoreng-moreng instusi kepolisian Republik Indonesia.

Dari para polisi yang baik itu diharapkan hukum benar-benar bisa ditegakan, tidak hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas dan tidak hanya tajam ke lawan tapi tumpul ke kawan. POLRI mampu mendapatkan siapa pelaku tidak pidana dari pembocoran informasi di Kementrian ESDM, bukan mendapatkan yang mau dan cocok untuk dijadikan kambing hitamnya.

Semoga keberanian dan keteguhan Irjen Pol Karyoto SH merupakan momentum kebangkitan POLRI untuk berdiri tegak di atas kebenaran. (*)