Jokowi dalan Kendali Para Kartel

Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih 

Prof. Ward Berenschot, Gurubesar Perbandingan Antropologi Politik Universitas Amsterdam dan Peneliti Senior  Universitas Leiden. Saat ini sedang berada  di Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro Semarang.

Dengan nada datar dan tajam memaparkan analisisnya bahwa perselingkuhan politik bisnis di Indonesia sudah sangat tajam dan menggurita. Melahirkan politik transaksional yang melibatkan kartel taipan oligargi ,  menyeret dan menyatu dengan peran politisi partai dan politisi pejabat  negara,  luluh lantak dalam kendalinya.

Elit oligargi sudah masuk di dapur negara leluasa mengatur dan merekayasa keamanan bisnisnya tanpa hambatan. Konon kabinet negara sudah bersekutu semakin memperparah keadaan.

62 % anggota DPR ditengarai menjadi kelompok kaya yang selama ini sudah masuk dalam perselingkuhan bisnis dengan para kartel bisnis di Indonesia.

Partai politik yang sudah bergabung dengan presiden Jokowi tidak lepas dari proses konsolidasi kartel  bagian dari perselingkuhan liciknya untuk mengamankan bisnisnya.

Gerakan oposisi dihadang dari semua penjuru, dimatikan kekuatan akses finansialnya untuk gerakan politiknya, semua dicegat termasuk menahan dan  melarang peran sponsor bisnis terlibat dalam gerakan oposisi. 

Para capres hanya akan mendapatkan akses finansial hanya bagi mereka yang benar- benar bersedia masuk dalam kendali para kartel yang dikendalikan oleh para pejabat politik negara yang telah menjadi sekutu para kartel taipan oligarki .

Kartel akan terus menjaga hubungan baik dengan presiden Jokowi dan para pejabat politik negara.  Patut diduga saat ini terus berusaha agar Jokowi yang telah menyatu dengan kartel elit ekonomi  bisa memperpanjang jabatannya.

Macetnya program pembangunan untuk rakyat, dan sering disampaikan oleh pakar ekonomi Prof Rizal Ramli, bawa Jokowi selama ini tidak memiliki pikiran untuk kesejahteraan masyarakat (rakyat) terus terbenam hanya menggenjot investasi adalah bagian dari skenario licik pada kartel yang hanya ingin menguasai sumberdaya alam dan tidak peduli lagi tentang kesejahteraan rakyat 

Sekiranya pilpres tetap dilaksanakan maka jaminan capres terpilih tidak boleh mengganggu  keamanan, kenyamanan dan stabilitas bisnis para kartel yang sudah menghunjam  dan menggurita di Indonesia.

Saat ini Indonesia sangat parah, tujuan negara sesuai pembukaan UUD 45 macet total bukan hanya di lupakan tetapi sudah dicampakkan seperti sampah semua masuk dalam kendali pundi pundi kepentingan para politisi dan pejabat busuk yang ingin menghancurkan negara dalan kendali penjajah gaya baru. ****

473

Related Post