Jakarta, FNN – Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa diserbu massa dan diusir dari Istana di Kolombo, dan sekaligus meminta agar Gotabaya mundur sebagai Presiden Sri Lanka.

Direktur Political and Public Policy Studies Jerry Massie mengatakan, aksi massa di Sri Lanka itu bisa terjadi di negara manapun termasuk Indonesia, jika kehidupan rakyat menderita, kelaparan terjadi di mana-mana dan kemiskinan terus meningkat.

”Di saat ekonomi sebuah negeri hancur dan terpuruk, rakyat kesulitan dan kelaparan, aksi massa di Sri Lanka bisa terjadi di negara manapun termasuk di Indonesia. Karenanya pemerintah harus mewaspadainya, terutama dalam membuat kebijaksanaan yang mensejahterakan rakyat,” kata Jerry, Ahad (10/7/2022).

Pakar Politik AS ini menuturkan, budaya, politik dan ekonomi antara Sri Langka dan Indonesia ada sedikit persamaan. Sebelum jatuh Sri Langka bisa dikatakan makmur seperti Indonesia. Hal ini berbeda dengan Bangladesh yang jauh lebih baik secara ekonomi dan politik dengan Indonesia.

”Memang kemiskinan, utang, pengangguran dan inflasi merupakan pemicu terjadi kerusuhan dalam sebuah negara. People power bisa saja terjadi di Indonesia jika pemerintahan Jokowi tak berpihak pada rakyat. Selain itu jika program yang dilakukan Presiden Joko Widodo juga hanya kepentingan kaum elitis, utang tak bisa ditekan dan pembangunan infrastruktur terus dikebut,” ungkap doktor jebolan American Global University.

Ia juga mengatakan Sri Lanka menyukai utang terhadap China. Akibatnya, Sri Lanka menjadi negara defIault atau gagal membayar utang sehingga Sri Lanka menjadi negara bangkrut. Tercatat utang luar negeri Sri Lanka per akhir 2021 adalah US$ 50,72 miliar.

”Kejadian ini sama persis dengan Indonesia yang suka ngutang. Bayangkan utang kita sudah tembus Rp7000 triliun,” jelasnya.

Saat ini pemerintah memasang target defisit APBN tahun 2022 sebesar Rp 840,2 triliun atau setara 4,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Ini lebih rendah dari perkiraan defisit sebelumnya yang sebesar Rp 868 triliun atau setara 4,85% dari PDB. Utang SBY dalam 10 tahun Rp1.300 trillun tapi Jokowi hanya 4 tahun utangnya sampai Rp 1.809 triliun.

”Jadi saat SBY turun tahta utang kita Rp2.700 triliun. Jadi era Jokowi utang Jokowi naik dramatis Rp4.300 triliun dan bisa mencapai Rp5.000 sampai Rp6.000 triliun,” tegasnya.

Menurut Jerry, selain Jokowi tak mampu mengurus negara juga diperparah lagi dengan para menterinya yang tak berkompeten serta amburadul. Jerry pun menyarankan jika peristiwa yang dialami Sri Lanka tidak ingin terjadi di Indonesia maka diminta agar tidak membuat rakyat susah. Selain itu jalani program nawacita, dan rela berkorban untuk rakyat.

Sementara itu, ekonom dan pengamat politik Anthony Budiawan menegaskan, dalam peristiwa yang dialami Sri Lanka maka rakyat mempunyai hak penuh untuk menurunkan presiden yang gagal dan menyulitkan kehidupan masyarakat.

“Menurunkan presiden merupakan hak kedaulatan rakyat, hak tertinggi dalam bernegara, sah menurut konstitusi. Ini bukan pemberontakan, tapi kebangkitan rakyat melawan tirani,” tegasnya.

Artinya, people power adalah wujud melawan pemerintahan yang sewenang-wenang. People power merupakan wujud kebangkitan kedaulatan rakyat melawan diktator dan tirani. Presiden seharusnya memenuhi tuntutan rakyat, mundur: bukan malah melarikan diri, karena akan terus dikejar.

Administrator Program Pembangunan PBB (UNDP), Achim Steiner pada Kamis (7/7/2022) seperti dimuat NDTV mengatakan, krisis ekonomi parah yang dialami Sri Lanka harus menjadi peringatan bagi dunia. Lantaran dapat menciptakan krisis lainnya, termasuk politik dan keamanan.

PBB memperingatkan, dampak dari perang di Ukraina yang terlarut-larut dapat membuat semakin banyak negara kewalahan dan berisiko mengalami krisis ekonomi yang sama seperti di Sri Lanka.

”Kami menyaksikan serangkaian peristiwa tragis yang sedang berlangsung di Sri Lanka saat ini yang seharusnya menjadi peringatan bagi siapa saja," kata Achim Steiner.

Diketahui, krisis ekonomi yang dialami Sri Lanka membuat situasi negara tersebut makin memanas. Terbaru, ribuan demonstran menuntut Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa untuk mengundurkan diri. Massa menyerbu rumah dinas Gotabaya Rajapaksa dan mengusirnya dari istananya di Kolombo, Sabtu (9/7/2022).

”Gotabaya Rajapaksa tampak dikawal meninggalkan kediamannya. Diketahui, evakuasi terhadap orang nomor 1 di Sri Lanka itu dilakukan sebelum massa menyerbu. "Presiden dikawal ke tempat yang aman,” kata sumber pertahanan kepada AFP.

Diketahui, Sri Lanka telah dinyatakan bangkrut akibat krisis berkepanjangan. Selama berbulan-bulan, negara berpenduduk 22 juta jiwa ini telah menderita kekurangan makanan, bahan bakar, dan pemadaman listrik serta mengalami inflasi yang tinggi. Hal itu menyusul setelah pemerintah kehabisan mata uang asing untuk mengimpor barang-barang vital. (mth)