Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih 

Diunggah di akun Instagram pribadi Jokowi @Jokowi pada Jumat (13/12), Jokowi dengan sadar atau tidak sedang memberi pesan dirinya sedang adanya masalah dengan Geng Taipan Oligaki.

Terekam info mantan Presiden  Joko Widodo menerima kunjungan keluarga pemilik Lippo Group di kediaman pribadinya di Solo, Jawa Tengah. 

"Saya menerima kehadiran Bapak Mochtar Riady, Bapak James Riady, Bapak John Riady beserta keluarga di kediaman," ucap Jojowi. Disertai basa basi lainnya  sangatlah tidak penting.

Pertemuan tersebut terasa tersambung dengan pertemuan Presiden Prabowo Subianto  dengan mantan Presiden  Joko Widodo di  Kertanegara, Jakarta, Jumat, 6 Desember 2024. 

Lobi Jokowi atas remot Taipan konon meminta agar Pilgub DKI direkaya 2 putaran "Gagal", permintaan agar PSN PIK 2 bisa diamankan, PS malah membuka aib Aguan bahwa PIK 2, menyalahi prosedur dan aturan dari rencana awal pembangunan, menabrak penjarahan tanah rakyat ke mana mana, ujungnya rakyat bangkit melawan.

Kunjungan keluarga besar CEO Lippo Group, James Riady, di kediamannya yang berlokasi di Solo, Jawa Tengah ini bukan ajang silaturahmi tetapi ajang Taipan nagih janji dan pertanggung jawaban Jokowi harus bisa mengamankan semua program PSN sesuai perjanjian dengan segala resikonya.

Analisis sederhana pertemuan Joko Widodo dengan  Bos Lippo di Solo apalagi di situ hadir "James Riyadi" jago lobi bisnis internasional :

Lippo adalah "anak emas" rezim Jokowi priode I dengan memberikan keistimewaan proyek Meikarta yang disinergikan dengan KA Cepat Bdg-Jkt. Meikarta gagal dan sampai saat ini masih banyak rakyat yang uangnya belum kembali atau bahkan sudah hilang.

Banyak pimpinan proyek, beberapa orang saat ini  dititipkan Jokowi ke Prabowo menjadi Menko. Saat ini turun fungsinya menjadi tenaga pemasaran Meikarta merangkap sebagai Menko harus ikut bertanggung jawab.

Di beberapa daerah terdapat berbagai "lokasi" bagus  belum ada kebijakan PSN karena belum  berstatus PSN dari Jokowi seperti PIK-2 dan BSD. Jokowi agar segera meminta  Presiden Prabowo secepatnya  mengeluarkan statusnya sebagai PSN.

Jadi pertemuan Solo tersebut  ada 2 (dua) kemungkinan :

Pimpinan Lippo meminta tanggung jawab  Jokowi atas kerugian Meikarta dll., untuk dititipkan ke Gibran dan Prabowo dan meminta tanggung jawab Jokowi atas kebohongan kebijakan selama ini. 

Meminta bantuan agar aparat keamanan tetap diterjunkan untuk mengamankan semua proyek PSN yang telah mengikat dalam perjanjian bersama dengan Jokowi sebagai Presiden saat itu. Tidak peduli melanggar aturan atau tidak.

Pimpinan Lippo memilih ketemu mantan Presiden Jokowi yang sudah terikat perjanjian dibandingkan ketemu dengan Presiden Prabowo.

Untuk mengantisikasi gerombolan mafia kejahatan para penguasa yang telah menjadi budak Taipan Oligarki tidak boleh ada kompromi dan negosoasi - lawan, kejar, tangkap dan penjarakan mereka semua yang terlibat kejahatan sebagai penghianat negara. (*)