Jakarta, FNN - Ketua Dewan Pimpinan Derah PDIP Kalimantan Timur, Mardani H Maming ditetapkan sebagai tesangka kasus suap dan gratifikasi peralihan Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu. Maming dijemput paksa KPK setelah mangkir dalam dua panggilan, namun tidak berhasil  ditemukan dan masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO). Merespons kasus ini, PDIP mengaku akan menghormati proses hukum yang berjalan dan tidak akan melakukan intervensi terhadap aparat penegak hukum manapun termasuk KPK. Simak obrolan pengamat politik Rocky Gerung bersama wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Officials, Selasa 26 Juli 2022 di Jakarta. Petikannya:

Bung Rocky masih tetap gelisah ya situasinya?

Iya,  gelisah karena perkembangan ekonomi politik juga soal hukum, membuat kita masuk dalam ketidakpastian.

Buronnya Ketua Umum HIPMI, Mardani Maming. Dia ini kan bukan hanya Ketua Umum HIPMI tapi dia juga Bendahara Umum PBNU dan Ketua DPD PDIP Kalimantan Selatan. Tapi orang kemudian kok nggak melihat soal HIPMI-nya atau Bendumnya PBNU,  tetapi orang melihatnya ini afiliasi dengan PDIP dan kemudian orang menyatakan Harun Masiku jilid dua.  Begitu orang menyebutnya. Ini saya kira seru dan mungkin klimaksnya akan terjadi pada hari ini karena hari ini direncanakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan membacakan ketetapan soal praperadilan terhadap Mardani Maming ini. Kalau dia dinyatakan menang berarti dia bisa melenggang jadi nggak sempet mendekam di tahanan KPK. Tapi kalau dia kalah, dia betul-betul akan jadi Harun Masiku jilid dua.

Ini juga tanda tanya, KPK menggerebek apartemennya sebelum ada praperadilan. Jadi sebetulnya KPK sudah mendahului proses hukum. Kan itu yang terjadi. Lalu mungkin dibocorin juga, ya dia kabur duluan. Jadi bisa juga jadi in absensia. Jadi ini masalah yang bisa kita baca itu siapa yang akan jamin si Maming ini. Mungkin PDIP sudah angkat tangan, NU juga mungkin lepas soal-soal semacam itu. Jadi ini kasus yang juga akan jadi black number lagi. 

Jadi poin dari masyarakat sipil akhirnya melihat bahwa PDIP kok sarang koruptor yang malang-melintang petentang-petenteng tapi nggak bisa diproses karena ada riwayat sebelumnya soal Harun Masiku segala macam. Nah, kita hanya ingin melihat apa sebetulnya di belakang ini desain siapa? Dikendalikan oleh oligarki mana. Kan itu intinya. Kan dalam berita itu semacam persaingan bisnis junto politik ketika yang bersangkutan masih jadi pejabat di Kalimantan Selatan dengan orang yang mampu mengatur politik di Kalimantan. Sehingga timbul lagi friksi baru. Denny Indrayana kemudian masuk jadi lawyer, sementara Deni waktu itu juga bersaing jadi gubernur. Jadi kesulitan kita adalah membuat terang soal ini. Tentu di praperadilan itu status hukum yang diperiksa. Di belakangi itu kan ada tuker tambah politik di antara kekuatan-kekuatan besar.

Soal Kunjungan Jokowi ke China

Ini akan seru, tetapi ini akan berakhir hari ini ya, ketika dinyatakan menang itu berarti dia akan bebas, kalau nggak lanjut. Nah, ini cerita baru akan dimulai di situ, kalau dia kalah hari ini. Tetapi, di luar itu saya kira kita juga menyoroti beberapa peristiwa yang sangat menarik berkaitan dengan kunjungan presiden Jokowi ke China, yang kemaren kita bahas pasti nggak jauh-jauh soal utang; dan kemudian ini muncul berita yang menarik juga di dalam ini berkaitan dengan ternyata pemerintah China itu memang minta agar Indonesia menanggung soal pembangunan kereta api kekurangan pembangunan kereta api cepat China. Sebetulnya kita sudah bahas kemarin, tapi ini karena ada statement muncul dari pemerintah, menurut saya ini jadi sangat menarik. Ini sebenarnya bingkai dari kunjungan Pak Jokowi ke China.

Memang, itu sebetulnya. Tapi nanti ada diplomasi nanas. Tapi tetap, yang disoroti publik adalah hak budget yang harusnya tiba pada rakyat APBN itu dipakai untuk infrastruktur  yang disebut kereta cepat. Dan dengan rasionalitas ekonomi yang berantakan. Jadi suatu waktu nanti orang akan anggap bahwa ini memang disengaja untuk menggerogoti APBN. Ada mark-up segala macam. Karena pembengkakan anggaran itu kan mustinya nggak terjadi sehingga akan kita tanya yang rasional mana? Yang rasional ya Jepang dulu. Kan itu yang paling rasional kan? Nah, itu yang menimbulkan spekulasi lagi bahwa Pak Jokowi memang nggak paham bahwa tidak mungkin ada tukar-tambah antara kemakmuran dengan ambisi untuk menghabiskan uang dalam investasi yang mahal itu. Jadi hak rakyat untuk diasuh kesulitan ekonominya, dapur emak-emak itu ditukar dengan rel kereta akhirnya. Setelah itu dapur emak-emak dikuras lagi melalui peningkatan pajak segala macam untuk membiayai kekurangan itu. Atas perintah siapa? Atas perintah rakyat Tiongkok melalui pemerintah Tiongkok yang memaksa kita untuk menanggung biaya itu.

Pak Jokowi setelah dari China kemudian ke Jepang. Pasti Jepang tinggal ngomong “apa gue bilang”.

Jadi kita jadi malu akhirnya. Hal yang dengan mudah kita tahu kalau kalkulasi Jepang ya paling lebih masuk akal. Karena di situ nggak ada politik. Pasti itu. Itu cuma soal efisiensi bisnis. Kaalu dengan China itu pasti ada politiknya. Dan kita sudah tahu bahwa model China ini selalu ada debt trap ‘jebakan hutang’. Itu memang dimaksudkan untuk mengendalikan politik dan bisnis sebuah negara yang sedang berdagang dengan China dan perdagangan dengan China selalu ada konsekuensi politiknya tuh. Bagian ini kan diketahui dunia. 

Konyolnya Pak Jokowi merasa bahwa dia lebih penting China dari pada Jepang. Sementara proksi-proksi di Indo-Pasifik itu berupaya untuk mengkontain China karena pelanggaran HAM, karena pembusukan politik di dalam, karena tipu-tipu di dalam investasi. Kan itu intinya.

Ini kan sudah mejadi semacam pengetahuan umum, secara luas gitu di dunia. Bahkan juga sebenarnya Amerika dan negara-negara Blok Barat selalu selalu mengingatkan itu, betapa bahayanya jebakan utang China itu. Saya yakin orang seperti Pak Jokowi dan Pak Luhut paham sekali soal ini. Tapi mengapa kali ini masih terus terjadi? Itu yang jujur saja menurut saya menjadi pertanyaan menarik buat banyak orang kalau kita mau berpikir secara secara positif. Apa yang terjadi kok bisa hal yang semacam tidak dipahami?

 Ini soal ambisi presiden untuk meneruskan investasi-investasinya, paling utama soal IKN. Tapi di belakang itu pasti ada cashback atau apa segala macam. Demikian juga China, menganggap bahwa oke itu lakukan terus supaya kita bisa ekspor terus tenaga kerja. Karena kesulitan ekonomi di China ya tenaga kerjanya harus dibiayai oleh mereka yang berhubungan dagang dengan China. Kan itu intinya kan? Jadi kalau kita puter-puter, ini di belakang itu cuma ada dua prinsip, yaitu ambisi presiden dan orang yang mempermainkan ambisi presiden untuk dapat proyek. Kan gampang saja soal begituan itu. Jadi, final di situ sebetulnya. Tentu saja orang merasa bahwa mari kita dorong terus presiden karena mereka tahu Presiden sangat berambisi untuk dia punya legacy. Dan itu yang juga muncul benefitnya ada di antara dua kegiatan itu. Kegiatan merawat ego presiden supaya ambisinya makin meluap dan pada saat yang sama mengambil keuntungan dari permainan ego Presiden itu.

Ya, jadi bolak-balik sebenarnya di situ ya. Adanya moral hazard ya kita sebut. Mungkin ini bisa jadi benar, tetapi bisa juga nggak seperti itu jawabannya Pak Moeldoko. Kemarin kan muncul ketika pemimpinan militer Amerika Serikat ketemu dengan Pak Andika, misalnya. Dia menyatakan bahwa bagaimanapun juga Indonesia adalah mitra yang sangat penting buat Amerika. Itu sebetulnya bukan persoalan politik. Itu biasa kerjasama biasa. Tapi sebetulnya kan kita tahu bahwa diplomasi Amerika itu menggunakan dua pendekatan atau tekanan, ada tekanan secara ekonomi, ada tekanan secara militer. Itulah yang sebenarnya menjadi kekuatan dari Amerika sehingga bisa memaksakan agenda-agendanya terhadap para sekutunya.

Ini kesempatan sebetulnya membersihkannya, supaya negara Barat menganggap oke Indonesia masih dalam treknya, minimal mendayung di antara dua karang. Kalau sekarang sudah mendarat di karang yang itu juga, karang ekonomi China. Jadi dari segi permainan politik internasional, opini dunia akan diarahkan kalau Indonesia sudah resmi menjadi proksinya politik China. Itu bahayanya. Kalau terjadi eskalasi di Eropa lalu merembet ke Indopasific lalu Indonesia akhirnya nggak mampu untuk menetapkan diri sebagai negara netral. Itu konekuensinya begitu. Jadi nggak ada lagi yang disebut politik non-blok atau politik mendayung dua karang di kita, karena sudah terang-terangan kita mendayung ke arah daratan China.