Oleh Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI 

Harga sembako naik, BBM naik, listrik naik,  pajak naik dan pelbagai kepentingan hajat hidup orang banyak terdongkrak dan ikut meroket setingi-tingginya. Hanya harga diri pejabat dan elit politik yang drastis turun dan jatuh terjun bebas. Luar biasanya lagi, di tengah amburadulnya dan bahkan terjadi kejahatan dalam penyelenggaraan negara, banyak pemangku kepentingan publik yang ramai rangkap jabatan dan sepi ungkap kegagalan.

Negeri yang kaya ini, memang tak boleh membuat rakyatnya sejahtera. Sumber daya alam yang berlimpah, hanya diperuntukan bagi bangsa asing dan segelintir penguasa lokal. Hidup mewah dan berlebih-lebihan bagi kelompok kecil warga negara, pongah membusungkan dada sambil terus memelihara kemiskinan pada sebagian besar rakyat. Kemakmuran dan keadilan sosial memang ada, meski hanya di dalam dompet para pejabat dan pemilik modal. Uang, harta dan semua aset negara menjadi bancakan para pengusaha dan elit pemerintahan. Keduanya yang mengatur negara, melakukan konspirasi dan kesepakatan jahat dalam rupa oligarki korporasi dan partai politik.

Kelakuan penyelenggara negara semakin mempertontonkan ketelanjangan moral dan ahlak. Tak sekedar gagal mengemban amanat penderitaan rakyat, pemegang regulasi malah ikut melakukan hal-hal yang tak pantas. Tak sekedar tradisi korup, kebijakan dan implementasi di lapangan juga berkontribusi menyengsarakan kehidupan rakyat. Penderitaan hidup yang bertubi-tubi memaksa rakyat menjadi korban harta benda dan jiwa akibat tabiat penguasa. Keringat, darah dan nyawa harus bergelimang menghadapi rezim kekuasaan yang tamak, rakus dan menghalalkan segala cara demi memenuhi syahwat duniawi. Tak peduli rakyat atau siapapun, yang menghalangi harus dilobi dan dibujuk, jika tak bisa disingkirkan jika perlu dibasmi.

Dalam trend kebobrokan penyelenggaraan pemerintahan dan kecenderungan negara gagal. Rezim kian tak tahu diri, tak punya malu dan kehormatan. Bukan mundur dari jabatan dari ketidakbecusan mengurus rakyat, banyak pejabat malah bangga rangkap jabatan. Hanya karena terlanjur asik menggumuli nikmatnya kekuasaan, banyak pejabat ingin memperpanjang jabatan dan menambah lagi kewenangannya. Sungguh miris dan begitu memalukan, sudah gagal tapi begitu percaya diri serakah pada jabatan. Tal ada lagi pikiran, ucapan dan tindakan  yang bersandar pada keberadaban, pemangku kepentingan publik bahkan juga sudah melakukan kejahatan, baik secara personal maupun institusional.

Teruskan saja memuaskan dahaga dan lapar akan jabatan, sampai Tuhan menunjukkan sejatinya kekuasaan. Sudah tak becus merasa paling bagus di republik ini. Jelang hajatan demokrasi  terbesar pada pilpres 2024, kebanyakan penjahat berbaju pejabat, bernafsu mencalonkan diri sebagai presiden. Menambah jabatan menjadi strategi sekaligus mengincar jabatan orang nomor satu di negeri ini.  Silahkan sebebas-bebasnya dan semaunya, sekarepe dewe dan seudelnye. Akan ada waktunya datang hukuman, bagi yang ramai rangkap jabatan dan sepi ungkap kegagalan. (*)