Jakarta, FNN - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo ketika menjadi pembicara pada Apel Komandan Satuan (Dansat) TNI AD di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, menekankan bahwa sinergisme TNI-Polri merupakan harga mati.

"Harapan saya, sinergi TNI-Polri yang selama ini terbangun terus bisa dijaga,” kata Sigit dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Menurut mantan Kabareskrim Polri itu, salah satu kunci utama dalam menyukseskan dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 adalah penguatan sinergisme TNI-Polri. Optimalisasi sinergisme TNI-Polri dapat mengawal kebijakan pemerintah serta mampu menghadapi ancaman, tantangan, dan gangguan keamanan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Ia menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo telah menuangkan tujuh impian Indonesia mulai tahun 2015-2045. Kebijakan pemerintah saat ini mengarah untuk melaksanakan peta jalan tersebut.

Ada empat pilar untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, kata Sigit, yakni manusia Indonesia yang unggul, berbudaya, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kedua, ekonomi yang maju dan berkelanjutan. Ketiga, pembangunan yang merata dan inklusif, serta yang keempat, negara yang demokratis, kuat, dan bersih.

“Ini semua bisa terwujud apabila syaratnya satu, stabilitas kamtibmas, kedaulatan negara, soliditas TNI-Polri terjaga dengan baik. Namun kalau tidak, jangan pernah mimpi mewujudkan visi ini. Ini pentingnya pertemuan hari ini sehingga bisa melihat kembali ada tujuan besar yang harus dikawal sebagai pilar utama bangsa," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Sigit juga menjelaskan mengenai skenario pertumbuhan perekonomian Indonesia, yang untuk saat ini sudah mulai masuk ke tahapan lepas landas. Pemerintah sedang menyiapkan pembangunan SDM unggul hingga menyiapkan infrastruktur yang bertujuan sebagai fondasi perekonomian industri dan manufaktur.

Hal ini memiliki harapan pada tahun 2030 hingga 2035, pertumbuhan perekonomian Indonesia jauh lebih baik sehingga tidak terus terjebak dalam posisi negara berpendapatan menengah, namun naik level ke negara berpendapatan atas.

“Walaupun kondisi pandemi dan global, skenario ini dibuat realistis. Namun diharapkan pertumbuhan ekonomi terus dijaga di atas 5 persen. Dengan posisi ini tahapan menuju Indonesia Emas dapat tercapai," ujarnya.

Mantan Kapolda Banten itu juga mengingatkan pesan Presiden Jokowi di Rapim TNI-Polri beberapa waktu lalu, yakni untuk menjaga cita-cita mewujudkan Indonesia menjadi negara produksi bukan konsumsi.

"Pesan ini tentu harus diingat. Karena saat ini Indonesia melakukan kebijakan mengubah pola dari negara konsumtif bergeser ke produktif. Jadi, pasar akan berubah dari negara lain, menjadi pasar kita. Dan ini akan membuat situasi global yang tentunya akan memunculkan kondisi yang harus diwaspadai,” katanya.

Dinamika global

Sigit juga menyampaikan bahwa TNI- Polri juga harus terus memantau dan mengawasi situasi dan dinamika lingkungan strategis di tingkat global, nasional, hingga regional. Seperti pandemi COVID-19, Perang Ukraina-Rusia, kemunculan kelompok terorisme, masalah kedaulatan, Pemilu Serentak 2024, mengawal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, dan dinamika yang terjadi di dalam negeri lainnya.

"Arahan Pak Presiden, beliau ingin TNI-Polri menjadi institusi yang profesional dan bekerja secara sinergis. Dan ini tentunya perintah Panglima tertinggi untuk kita semua. Terkait kerja sama dan sinergi, kita tindaklanjuti dengan dasar hukum yang ada," papa Sigit.

Sigit kembali mengingatkan optimalisasi dalam penguatan sinergisme dan soliditas dimulai dari pendidikan dasar, pengembangan, hingga pendidikan pengembangan umum.

Bahkan, sinergi dan soliditas TNI-Polri yang konkret, menurut Sigit, sangat dirasakan dalam penanganan serta pengendalian pandemi COVID-19. Kedua lembaga ini terus berada di lini terdepan terkait hal tersebut.

Permasalahan bangsa lain yang memerlukan implementasi sinergisme dan soliditas TNI-Pori, di antaranya pencegahan serta penanganan konflik sosial masyarakat. Kemudian, mitigasi penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK).

Lalu, antisipasi hingga memberikan bantuan apabila terjadinya bencana alam. Penanganan dan penanggulangan terorisme. Isu di Papua yang memerlukan peran dari TNI-Polri. Kemudian, memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan kondusif, aman dan tertib, hingga mengantisipasi munculnya kelompok yang menentang ideologi Pancasila.

"Terkait ideologi Pancasila, harga mati untuk kita semua. Jangan sampai dari luar masuk dan mengganggu nilai-nilai yang tertanam dalam ideologi Pancasila. Justru sebaliknya, kita harus mengubah ideologi Pancasila untuk kita globalkan. Karena dulu negara kita terkenal negara toleran dan ramah," terang Sigit.

Pada akhir paparannya, Sigit menyampaikan sinergisme TNI-Polri juga dibutuhkan untuk mengawal dan memastikan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Mengingat, pemerintah mengeluarkan kebijakan Indonesia sentris dengan semangat pemerataan perekonomian di seluruh Indonesia.

"Pembangunan IKN menjadi kewajiban TNI-Polri mengawal kegiatan IKN, terkait distribusi bahan pembangunan, permasalahan tanah, dan permasalahan lainnya," tutup Sigit. (Ida/ANTARA)