Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangssan 

PRABOWO tidak perlu bikin-bikin keramaian soal jangan pisahkan dirinya dengan Jokowi. Ini bukan kisah roman percintaan, negara sedang genting menghadapi akibat buruk dari perbuatan jahat Jokowi. Tuntutan di depan mata adalah tangkap dan adili Jokowi. Sebagai Presiden yang merasa dipercaya oleh rakyat semestinya Prabowo nyatakan bahwa urusan dan tuntutan atas Jokowi diserahkan pada proses hukum. 

Demikian juga terhadap Aguan, Prabowo harus lebih tegas lagi. Mumpung belum terucap jangan pisahkan saya dengan Aguan, maka ada baiknya untuk yang ini buatlah rakyat, khususnya masyarakat Banten, senang. Apa yang terjadi dengan pagar laut dan SHGB/SHM laut di kawasan PIK 2 sulit lepas dari kejahatan Aguan untuk menguasai tanah air Indonesia. Motif bisnis sudah pasti, motif politik harus diperiksa dan diselidiki. 

Dugaan yang menjadi dasar pemeriksaan Aguan adalah makar atau subversi, yaitu membuat negara Cina di Indonesia. Modusnya kawasan untuk menarik wisatawan dan pemukim mancanegara. PIK 2 sebagai kelanjutan dari PIK 1 adalah perluasan "success story" Aguan yang dibantu Antony Salim. Bendera kemenangan sudah dikibarkan melalui Patung Naga PIK-2. 

Bendera merah putih telah dirobek, Garuda hilang ditelan Naga. Aguan memanggil warga Cina untuk datang dan punya aset di PIK 2. Bisnis di permukaannya, PSN kawasan wisata gerbang manipulasinya. Ada ecotourism, mangrove, golf course, sirkuit internasional atau zoo safari. Jokowi, Airlangga dan Aguan berkolusi lewat Permenko 6 tahun 2024. Melanggar Pasal 21 UU No 28 tahun 1999 dengan ancaman penjara maksimum 12 tahun.

Makar kecil dengan membuat pagar laut sebagai batas persiapan perluasan daratan. SHGB dan SHM laut adalah bukti makar sedang untuk mencari dasar hukum dengan melawan hukum. Makar besarnya adalah gabungan pagar, sertifikat, PSN dan proyek PIK 2 itu sendiri. Untuk ini Aguan bergerak bagai mafia.

Tipu-tipu pada negara yakni dengan mendirikan markas TNI dan Mako Brimob, adapun bagi konsumen markas itu berfungsi sebagai jaminan keamanan. 
Uang telah mampu menegosiasi nasionalisme. Benar bahwa dalam agama berlaku dalil kefakiran membuat kekafiran. Cuan yang menjadi mainan Aguan.

Konsepsi negara dalam negara. Negara Cina itu ada di Indonesia. PIK 2 adalah bagian dari  disain besar penguasaan area pantai. Ujung terluar yang terkait dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) diakui oleh Hukum Laut Internasional. Penjajah Belanda dahulu datang dari pantai, demikian juga dengan Cina kini. OBOR atau BRI adalah bukti. 

Aguan itu penjahat yang harus ditangkap. Jika ia punya kesetiaan kepada RRC, maka opsinya adalah usir ke Cina. Pakai perahu saja, karena ia telah menyakiti nelayan yang menjadi sulit untuk melaut mencari ikan. Para pemimpin negara juga ternyata  telah tega menjual kedaulatan negara. Pundi-pundi Jokowi dan kroni wajib untuk diteliti. Ada Indikasi kolusi dan karupsi pada proyek makar ini.

Aparat dan rakyat bersama-sama harus membongkar Patung Naga PIK 2, bila proses peradilan berjalan lambat atau tidak pasti. Perlawanan atau pemberontakan rakyat adalah wujud dari ketidaksudian rakyat dan bangsa Indonesia untuk dijajah oleh oligarki perusak demokrasi. 

Saatnya rakyat menunjukkan martabat dan harga dirinya sebagai bangsa yang merdeka. Mulai dengan tangkap Aguan atau usir pergi pakai perahu. 
Bila Aguan dan elemen penjajah lain itu masih dipelihara oleh negara untuk merampas tanah rakyat Banten, bagus juga muncul semangat Banten Merdeka. Banten Exit, Banexit ! (*)