Oleh Laksma Prn Ir. Fitri Hadi S, MAP - Analis Kebijakan Publik

Masih ingatkah dengan “kerusuhan Mei 1998”?, kerusuhan yang banyak menelan nyawa sekitar 5000 orang tewas tidak berdosa. Lahirnya gelombang gerakan reformasi terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto sehingga terjadi kerusuhan pada 13 – 15 Mei tahun 1998 yang terjadi di bebarapa daerah di Indonesia khususnya di ibu kota Jakarta. Kerusuhan dan gelombang gerakan reformasi yang mengakibatkan pada 21 Mei Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan Presiden RI dan menyerahkannya  kepada Wakil Presiden B.J Habibie  dilantik menjadi Presiden RI.

Peresmian JIS sukses digelar. Grand Launching Jakarta International Stadium (JIS) yang digelar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Minggu (24/7/2022). "Apalagi Grand Launching ini bertaraf internasional sehingga banyak momentum positif yang dapat diambil dari perhelatan ini.

Acara Grand Launching JIS pada Minggu (24/7) dimeriahkan sejumlah kegiatan seperti hiburan musik hingga pertandingan sepakbola. Grand Launching JIS turut diselenggarakan pertandingan persahabatan antara Persija dan Chonburi FC klub liga 1 dari Thailand. Setelah peresmian stadion yang megah tersebut dapat dikatakan JIS sepi dari perhatian apalagi publikasi. Otoritas sepak bola enggan menggunakan stadion megah di Jakarta tersebut.

Berita tentang JIS tiba-tiba menjadi hiruk pikuk bak guntur atau halilintar meledak menggelegar di siang bolong. Tiga menteri langsung turun tangan, bahkan kepala daerah atau gubernur yang tidak pernah dipilih oleh rakyatnya berusaha menjadi ikut penentu. Riuh rendah, cetar membahana dikatakan “JIS tidak standar FIFA, rumput akan diganti sampai akan dilakukan audit pada proyek pembangunanya dan jangan dibawa ke ranah politik ”.

JIS yang semula dibuat senyap, diacuhkan terpaksa digunakan karena GBK  pada tanggal yang sama akan digunakan untuk konser Coldplay, grup band asal Inggris yang terkenal mendukung LGBT.

Tanggapan publik pada hiruk pikuknya JIS beragam, para pendukung Anies Rasyid Baswedan dalam pencapresan pada pemilu 2924 mengganggap kegaduhan JIS sama dengan kegaduhan-kegaduhan yang dibuat sebelumnya antara lain yang menyangkut Formula E dalam rangka penjegalan Anies sebagai calon presiden. Pada kasus JIS dipersalahkan di antaranya masalah rumput. Terasa aneh ada menteri atau PSSI mengatakan rumput JIS tidak standar FIFA. Mereka mempublikasi aset mereka sendiri tidak memenuhi standar. Seharusnya mereka akan mengatakan semua stadion yang akan digunakan untuk perhelatan piala dunia telah memenuhi standar FIFA dan dipersilakan FIFA untuk mengadakan pemeriksaan. Kenyataannya FIFA baru melakukan pemeriksaan terhadap stadion-stadion yang akan digunakan untuk perhelatan Piala Dunia U17 tersebut pada Minggu 20 Juli 2023. Dari pemeriksaan FIFA tersebut, tentunya kita berharap JIS telah memenuhi standar atau perlu penyempurnaan yang tidak berarti sehingga negeri ini tidak perlu keluar uang banyak untuk perhelatan tersebut. Namun yang terjadi kemudian adalah FIFA mendapat laporan dari pakar rumput PSSI sehingga FIFA merekomendasikan rumput JIS diganti. Bagi FIFA rencana renovasi JIS seperti apapun termasuk bila diruntuhkan lalu dibangun kembali itu sepenuhnya urusan Indonesia.  

Jelas, kegaduhan yang terjadi pada JIS tidak terlepas dari unsur politik, terkait pilpres yang diduga untuk meruntuhkan reputasi Anies atau menjegal Anies sebagai calon presiden pada pemilu tahun 2024. Kenyataan yang terjadi justru sebaliknya, dukungan publik semakin membesar. Ini terlihat dari begitu antusiasnya rakyat mendatangi tempat yang dikunjungi Anies walau tidak dengan dimeriahkan panggung hiburan macam-macam apalagi dengan iming-iming pembagian sembako. Anies ingin ibadah sholat Jumatpun masjidnya menjadi ramai dikujungi oleh jamaah yang biasanya tidak sholat di masjid tersebut.

Lalu mengapa upaya yang kontra produktif seperti hirup pikuknya JIS tersebut terus dilakukan? Apakah mereka tidak tahu yang mereka lakukan justru akan menaikkan populeritas Anies? Tiap hari orang selalu membicarakan Anies dan tiada hari masyarakat terutama pendukungnya membela, berargumen membantah tuduhan- tuduhan negatif yang ditujukan ke Anies Rasyid Baswedan.

Sebenarnyalah, lawan politik Anies tahu, hiruk pikuk menista, memfitnah Anies dengan gambar hoax Anies berpelukan dengan wanita dan sebagainya tidak akan menurunkan populeritas Anies, tapi justrus akan semakin menambah simpati rakyat Indonesia, mereka tahu, itu semua fitnah untuk  menjegal Anies. Kecerdasan rakyat ini terbukti dengan Anies cuma mantan Gubernur DKI tapi populer dan didukung rakyat sampai keseluruh Indonesia.

Lalu apa tujuan dari kegaduhan demi kegaduhan itu diciptakan  bila hasilnya justru membuat Anies semakin populer? Dan apa pula hubungannya dengan kerusuhan Mei 1998?  Sesuai teori kebijakan publik atau proses pengambilan keputusan harus ditentukan dulu apa tujuan dari keputusan itu diambil dan resiko yang akan terjadi serta bagaimana mitigasinya terhadap resiko tersebut?.

Kegaduhan-kegaduhan dan permasalahan yang terjadi dinegeri ini sudah amat banyak, negeri ini memang tidak sedang baik baik saja. Terjadi ketimpangan dan rekayasa pada penegakan hukum serta pembangunan infrastruktur yang tidak dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Kemudian  issue presiden 3 periode, perpanjangan masa jabatan presiden yang jelas jelas melanggar konstitusi dan penundaan pemilu melalui keputusan  pengadilan negeri. Kemudian kegaduhan lain, pembegalan terhadap partai Demokrat serta penekanan terhadap partai Nasdem yang mendukung Anies dan menggoyang Airlangga Hartanto dari kursi ketua Golkar akibat mulai condong mendukung Anies, serta upaya lain dalam rangka menjegal Anies dapat menimbukan resiko kemarahan rakyat. 

Respons rakyat atas kegaduhan kondisi negeri ini beragam. Kini suara people power mulai terdengar di mana-mana. Ibarat bola salju yang terus menggelinding membuatnya semakin membesar, bahkan para pakar hukum mengatakan Jokowi telah melanggar konstitusi sehingga layak dilakukan impeachment atau pemakzulan. Pemakzulan Presiden Jokowi juga disuarakan oleh 100 tokoh nasional dan daerah yang disampaikan berupa petisi ke MPR RI  pada 20 Juli 2023. Situasi yang semakin panas ini, bila rakyat terus disugukan oleh kegaduhan penjegalan terhadap calon presiden dan kemungkinan tidak pemilu atau tunda pemilu tahun 2024  dapat memicu mengulangi sejarah Mei 1998. 

Hari-hari ke depan menjadi hari-hari yang krusial dalam proses demokrasi di Indonesia. Apabila supremasi hukum dikesampingkan dan dijadikan alat politik dapat memunculkan kemarahan Rakyat  karena sudah tidak percaya lagi pada apparat penegak hukum dan pemerintah. Ketetapan MPR  tahun 1998 memerintahkan kepada Pemerintah untuk menegakkan supremasi hukum pemberantasan KKN tidak berjalan, seperti penanganan kasus besar skandal 349 Triliun, kasus BTS yang tidak dibuka secara tuntas dan kasus dugaan korupsi Ahok yang berjalan di tempat. 

Penegakan hukum cenderung  untuk melanggengkan kekuasaan dan menyandera partai politik, harus ada jaminan bagi partai partai politik untuk bebas berdemokrasi. Demokrasi adalah kompetisi yang setara, tidak boleh ada calon yang diperlakukan tidak setara, ada calon presiden yang diendorse dengan luar biasa tapi ada calon lainnya yang diupayakan tidak tidak dapat menjadi calon presiden.

Kondisi ini bila terus dilakukan dan kegaduhan demi kegaduhan untuk menjegal salah satu calon presiden terus dilakukan, maka bukan hal yang mustahil terjadi kemarahan rakyat yang berujung kerusuhan seperti yang terjadi pada Mei 1998.

Persoalannya adalah, apakah memang kegaduhan ini sengaja diciptakan agar terjadi pengulangan sejarah kerusuhan sosial seperti Mei 1998 agar ada jalan untuk diterapkannya darurat sipil yang bertujuan untuk penundaan pemilu 2024 atau presiden 3 periode yang sudah didengungkan sejak 1 (satu) tahun yang lalu. Jawabnya bukan pada rumput yang bergoyang.

Mari amankan Pemilu 2024, pastikan proses demokrasi berjalan dengan baik dan benar.

Minggu 30 Juli 2023